Uang Pensiun DPR Jadi Beban Negara Nih… –
4 min read
Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI/Polri yang dianggap menjadi beban negara, masih menjadi sorotan. Padahal, menurut netizen, pensiun anggota DPR justru lebih membebani negara.
Akun @poliklitik mengungkap bahwa PNS dan TNI/Polri mendapatkan uang pensiun setelah bekerja selama 20-30 tahun. Sementara anggota DPR bisa mendapat uang pensiun meski bekerja hanya lima tahun (satu periode jabatan). “Uang pensiunnya seumur hidup,” ujarnya.
Akun @aldgnnjr mengungkapkan, uang pensiunan 575 anggota DPR sebesar Rp 3 jutaan per bulan atau Rp 20,7 miliar per tahun. Menurut dia, uang tersebut akan lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk pemekaran daerah tertinggal atau pendidikan. “Apa nggak jadi beban negara?” tanyanya.
Akun @nazfat mengatakan, saban lima tahun selalu ada nama baru anggota DPR/DPRD dan DPD hasil pemilu. Sehingga, jumlah negara menanggung biaya pensiun anggota Dewan selalu bertambah saban lima tahun.
“Ditanggung sampai meninggal, mantab,” tukas @nazfat. “Pantas banyak banget yang rebutan cari kursi, baru ngeh,” ujar @perdanacharda.
Akun @just_have_cool mengatakan, sudah seharusnya anggaran pensiunan DPR yang lebih besar dari PNS dan TNI/Polri segera dipotong. Supaya, tidak jadi beban bagi keuangan negara.
“Sudah dapat duit pensiun, anehnya masih ada saja yang berlomba-lomba pada korupsi,” cetus @septyanibrahim. “Ngandelin uang pensiunan nggak nyukupin buat gaya hidupnya yang hedon bro,” timpal @doelkeren11.
Akun @irasetiawan1970 mengatakan, DPR seharusnya mereformasi diri sendiri dengan cara merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 12 tahun 1980. Yaitu, menghapus hak pensiun anggota dewan agar mengurangi beban keuangan negara. “Betul-betul beban,” ujar @arireliyanto.
Lebih lanjut, @arireliyanto mengatakan, DPR bakalan buta mata dan tetap mempertahankan klausul pensiun sampai kapan pun. Mereka, tidak akan peduli beratnya beban keuangan negara.
“Mahasiswa nggak ada suaranya kok? Apa hal yang membebani begini nggak menarik buat demo atau bersuara,” katanya.
Senada diungkapkan @OppaHan4. Dia mendesak pembayaran pensiunan anggota DPD, MPR hingga menteri segera dihapus. Soalnya, mereka sewaktu menjabat sudah menikmati gaji, tunjangan dan fasilitas dari negara. “Jangan menjadi beban negara seumur hidup, masih banyak rakyat miskin,” ungkapnya.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ikut menyoroti hal ini. Dia merasa menteri negara juga tidak perlu diberikan pensiunan seumur hidup.
“Saya setuju, seperti kami menteri juga tidak perlu diberi pensiun, baru cek hari ini ada rekening di Mandiri Taspen,” ungkapnya melalui akun @susipudjiastuti.
“Anggota DPR the real beban negara,” ujar @dioprima402. “Bukan hanya menjadi beban, pemberian pensiun pada DPR bentuk tindakan KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme) antara Pemerintah dan DPR yang merampas hak rakyat,” tambah @ecosocrights.
Sementara, @aldiqq menilai wajar anggota DPR mendapat uang pensiun seumur hidup. Soalnya, mereka setiap hari rapat, kunjungan kerja dan pasti melelahkan. “Kapan pun dan di mana pun, mereka masih kepikiran nasib rakyat,” ungkapnya.
Akun @PallakaGO mengatakan, anggota Dewan memang menjabat 5 tahun, tapi efeknya bisa berpuluh bahkan beratus tahun. Dia meminta publik tidak mengkerdilkan peran DPR.
“Karena DPR itu masa jabatannya singkat, kerjaan padat, tugasnya berat,” tegas @kidangtoletet. [ASI] ]]> , Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI/Polri yang dianggap menjadi beban negara, masih menjadi sorotan. Padahal, menurut netizen, pensiun anggota DPR justru lebih membebani negara.
Akun @poliklitik mengungkap bahwa PNS dan TNI/Polri mendapatkan uang pensiun setelah bekerja selama 20-30 tahun. Sementara anggota DPR bisa mendapat uang pensiun meski bekerja hanya lima tahun (satu periode jabatan). “Uang pensiunnya seumur hidup,” ujarnya.
Akun @aldgnnjr mengungkapkan, uang pensiunan 575 anggota DPR sebesar Rp 3 jutaan per bulan atau Rp 20,7 miliar per tahun. Menurut dia, uang tersebut akan lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk pemekaran daerah tertinggal atau pendidikan. “Apa nggak jadi beban negara?” tanyanya.
Akun @nazfat mengatakan, saban lima tahun selalu ada nama baru anggota DPR/DPRD dan DPD hasil pemilu. Sehingga, jumlah negara menanggung biaya pensiun anggota Dewan selalu bertambah saban lima tahun.
“Ditanggung sampai meninggal, mantab,” tukas @nazfat. “Pantas banyak banget yang rebutan cari kursi, baru ngeh,” ujar @perdanacharda.
Akun @just_have_cool mengatakan, sudah seharusnya anggaran pensiunan DPR yang lebih besar dari PNS dan TNI/Polri segera dipotong. Supaya, tidak jadi beban bagi keuangan negara.
“Sudah dapat duit pensiun, anehnya masih ada saja yang berlomba-lomba pada korupsi,” cetus @septyanibrahim. “Ngandelin uang pensiunan nggak nyukupin buat gaya hidupnya yang hedon bro,” timpal @doelkeren11.
Akun @irasetiawan1970 mengatakan, DPR seharusnya mereformasi diri sendiri dengan cara merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 12 tahun 1980. Yaitu, menghapus hak pensiun anggota dewan agar mengurangi beban keuangan negara. “Betul-betul beban,” ujar @arireliyanto.
Lebih lanjut, @arireliyanto mengatakan, DPR bakalan buta mata dan tetap mempertahankan klausul pensiun sampai kapan pun. Mereka, tidak akan peduli beratnya beban keuangan negara.
“Mahasiswa nggak ada suaranya kok? Apa hal yang membebani begini nggak menarik buat demo atau bersuara,” katanya.
Senada diungkapkan @OppaHan4. Dia mendesak pembayaran pensiunan anggota DPD, MPR hingga menteri segera dihapus. Soalnya, mereka sewaktu menjabat sudah menikmati gaji, tunjangan dan fasilitas dari negara. “Jangan menjadi beban negara seumur hidup, masih banyak rakyat miskin,” ungkapnya.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ikut menyoroti hal ini. Dia merasa menteri negara juga tidak perlu diberikan pensiunan seumur hidup.
“Saya setuju, seperti kami menteri juga tidak perlu diberi pensiun, baru cek hari ini ada rekening di Mandiri Taspen,” ungkapnya melalui akun @susipudjiastuti.
“Anggota DPR the real beban negara,” ujar @dioprima402. “Bukan hanya menjadi beban, pemberian pensiun pada DPR bentuk tindakan KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme) antara Pemerintah dan DPR yang merampas hak rakyat,” tambah @ecosocrights.
Sementara, @aldiqq menilai wajar anggota DPR mendapat uang pensiun seumur hidup. Soalnya, mereka setiap hari rapat, kunjungan kerja dan pasti melelahkan. “Kapan pun dan di mana pun, mereka masih kepikiran nasib rakyat,” ungkapnya.
Akun @PallakaGO mengatakan, anggota Dewan memang menjabat 5 tahun, tapi efeknya bisa berpuluh bahkan beratus tahun. Dia meminta publik tidak mengkerdilkan peran DPR.
“Karena DPR itu masa jabatannya singkat, kerjaan padat, tugasnya berat,” tegas @kidangtoletet. [ASI]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID
