Terima Surat Pemeriksaan BPK Atas PMN BUMN Erick: Ini Momentum Tepat Agar Makin Transparan, Akuntabel, Dan Efektif –

Menteri BUMN merespon positif keterlibatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk mengawal Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan kepada BUMN, dalam restrukturisasi perusahaan.

Keikutsertaan BPK, diyakini akan membantu proses transformasi dan perubahan model bisnis BUMN yang mendapatkan PMN. Agar berjalan transparan, akuntabel, dan efektif.

“Prinsipnya, kami ingin memastikan transformasi BUMN di dunia yang tidak pasti ini berjalan lebih efisien, terbuka, berlandaskan good corporate governance, serta berinovasi sesuai bisnis model secara menyeluruh. Sesuai peran masing-masing BUMN. Peran BPK sangat penting dan strategis untuk mendorong hal tersebut,” ujar Erick di Gedung BPK, Jakarta, Jumat (19/8).

Kehadiran Erick yang disambut Pimpinan VII BPK, Hendra Susanto itu dalam rangka penerimaan surat tugas pemeriksaan BPK atas PMN, terhadap beberapa perusahaan BUMN di periode 2020-2022.

Erick menambahkan, kapasitas BUMN yang bertanggung jawab terhadap sepertiga perekonomian nasional dituntut menjaga amanah dalam mengelola uang negara agar memberi manfaat nyata bagi seluruh bangsa.

Mantan Presiden Inter Milan itu menyayangkan, di era keterbukaan ini, persepsi publik kadang lebih menonjol ketimbang fakta. Seringkali, PMN dikonotasikan negatif. Begitu pula utang BUMN, seringkali dipersepsikan buruk.

“Padahal faktanya, sejak 2012 hingga 2022, total kontribusi BUMN – baik itu dari pajak, PNBP, dan deviden – kepada negara 3 kali lipat lebih besar ketimbang utang. Tandanya, saat ini BUMN sehat,” jelas Erick.

Dia meyakini, keterlibatan BPK sejak dini, dapat membantu proses transformasi dan restrukturisasi BUMN. Agar berjalan sesuai harapan. Apalagi, setelah berdiskusi dengan kementerian-kementerian lain.

Mereka sepakat, kolaborasi dengan BPK akan sangat strategis untuk menyamakan persepsi. Salah satu persepsi yang harus disamakan, misalnya soal penugasan pelayanan publik atau Public Service Obligation (PSO), yang sering diemban BUMN.

Selama ini, penugasan yang diberikan, seringkali tidak berdasarkan proses korporasi. Sehingga, BUMN kerap mengalami kesulitan dalam menghadapi belenggu total utang dan cash flow, karena menjalankan penugasan tersebut.

“Oleh sebab itu, saya ingin BPK mendukung dan mendorong rencana kebijakan yang sedang disepakati. Bahwa penugasan kepada BUMN, setidaknya harus disepakati tiga kementerian. Kementerian BUMN sebagai manajemen BUMN, Kemenkeu sebagai pemegang saham BUMN, dan Kementerian terkait yang punya tugas pokok dan fungsi mendorong penugasan ke BUMN,” beber Erick.

“Intinya, kami ingin transformasi BUMN berjalan sehat, dan kontribusi kepada negara tidak mengalami salah arah,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Erick juga meminta BPK mendukung pengambilan keputusan cepat, terhadap masa depan perusahaan-perusahaan BUMN yang sudah tidak lagi profit.

Maklum, perubahan dunia yang cepat – baik itu disebabkan digitalisasi, faktor lingkungan, kesehatan, dan geopolitik – perlu pengambilan keputusan yang juga cepat.

“Keputusan menutup, menggabungkan, dan mengubah model bisnis dari BUMN yang secara bisnis sudah tak lagi produktif, harus diambil cepat,” pungkas Erick. ■
]]> , Menteri BUMN merespon positif keterlibatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk mengawal Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan kepada BUMN, dalam restrukturisasi perusahaan.

Keikutsertaan BPK, diyakini akan membantu proses transformasi dan perubahan model bisnis BUMN yang mendapatkan PMN. Agar berjalan transparan, akuntabel, dan efektif.

“Prinsipnya, kami ingin memastikan transformasi BUMN di dunia yang tidak pasti ini berjalan lebih efisien, terbuka, berlandaskan good corporate governance, serta berinovasi sesuai bisnis model secara menyeluruh. Sesuai peran masing-masing BUMN. Peran BPK sangat penting dan strategis untuk mendorong hal tersebut,” ujar Erick di Gedung BPK, Jakarta, Jumat (19/8).

Kehadiran Erick yang disambut Pimpinan VII BPK, Hendra Susanto itu dalam rangka penerimaan surat tugas pemeriksaan BPK atas PMN, terhadap beberapa perusahaan BUMN di periode 2020-2022.

Erick menambahkan, kapasitas BUMN yang bertanggung jawab terhadap sepertiga perekonomian nasional dituntut menjaga amanah dalam mengelola uang negara agar memberi manfaat nyata bagi seluruh bangsa.

Mantan Presiden Inter Milan itu menyayangkan, di era keterbukaan ini, persepsi publik kadang lebih menonjol ketimbang fakta. Seringkali, PMN dikonotasikan negatif. Begitu pula utang BUMN, seringkali dipersepsikan buruk.

“Padahal faktanya, sejak 2012 hingga 2022, total kontribusi BUMN – baik itu dari pajak, PNBP, dan deviden – kepada negara 3 kali lipat lebih besar ketimbang utang. Tandanya, saat ini BUMN sehat,” jelas Erick.

Dia meyakini, keterlibatan BPK sejak dini, dapat membantu proses transformasi dan restrukturisasi BUMN. Agar berjalan sesuai harapan. Apalagi, setelah berdiskusi dengan kementerian-kementerian lain.

Mereka sepakat, kolaborasi dengan BPK akan sangat strategis untuk menyamakan persepsi. Salah satu persepsi yang harus disamakan, misalnya soal penugasan pelayanan publik atau Public Service Obligation (PSO), yang sering diemban BUMN.

Selama ini, penugasan yang diberikan, seringkali tidak berdasarkan proses korporasi. Sehingga, BUMN kerap mengalami kesulitan dalam menghadapi belenggu total utang dan cash flow, karena menjalankan penugasan tersebut.

“Oleh sebab itu, saya ingin BPK mendukung dan mendorong rencana kebijakan yang sedang disepakati. Bahwa penugasan kepada BUMN, setidaknya harus disepakati tiga kementerian. Kementerian BUMN sebagai manajemen BUMN, Kemenkeu sebagai pemegang saham BUMN, dan Kementerian terkait yang punya tugas pokok dan fungsi mendorong penugasan ke BUMN,” beber Erick.

“Intinya, kami ingin transformasi BUMN berjalan sehat, dan kontribusi kepada negara tidak mengalami salah arah,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Erick juga meminta BPK mendukung pengambilan keputusan cepat, terhadap masa depan perusahaan-perusahaan BUMN yang sudah tidak lagi profit.

Maklum, perubahan dunia yang cepat – baik itu disebabkan digitalisasi, faktor lingkungan, kesehatan, dan geopolitik – perlu pengambilan keputusan yang juga cepat.

“Keputusan menutup, menggabungkan, dan mengubah model bisnis dari BUMN yang secara bisnis sudah tak lagi produktif, harus diambil cepat,” pungkas Erick. ■

]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID