Tekan Kerugian Akibat Amukan Si Jago Merah Relawan Damkar Disebar Ke Area Rawan Kebakaran –
8 min readPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyebar 4.536 Relawan Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Ribuan Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR). Ini dilakukan untuk mencegah dan mengurangi kerugian akibat amukan si jago merah.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, Pemprov tengah membentuk Relawan Damkar untuk mempercepat penanggulangan kebakaran.
“Saat ini sedang dilakukan pembentukan di setiap RT, RW dan kelurahan,” kata Heru saat rapat paripurna pandangan umum fraksi terkait Rancangan Perda APBD 2023 di Gedung DPRD DKI, kemarin.
Menurut Heru, Pemprov DKI juga akan mendistribusikan APAR kepada relawan. Selain itu, Pemprov juga akan membangun dan memelihara hidran mandiri di kawasan padat hunian dan akses yang sulit dijangkau mobil pemadam kebakaran.
Seperti diketahui, DKI Jakarta memiliki 30.470 RT, 2.731 RW dan 267 Kelurahan. Namun, hanya ada 139 Pos Damkar dan minimnya personel.
“Terkait kurangnya personel Damkar, secara bertahap akan dilakukan penambahan sumber daya manusia,” ujar Heru.
Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta Satriadi menerangkan, pihaknya telah berkolaborasi dengan Universitas Indonesia (UI) selama satu tahun ini untuk menggodok kajian pembentukan 4.536 Relawan Damkar. Relawan akan disebarkan di 398 RW rawan kebakaran.
Menurut Satriadi, pembentukan Relawan Damkar ini dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran.
Pemprov juga memiliki variabel untuk menentukan daerah itu prioritas atau tidak. Misalnya, jauh dari masyarakat, padat dan jalan sempit. Itu termasuk variabel daerah rawan kebakaran.
Satriadi bilang, nantinya ribuan relawan ini akan dilatih menggunakan APAR sebagai langkah awal pertolongan jika terjadi kebakaran di wilayahnya. Selain itu, Relawan Damkar diharapkan mampu memberikan penyuluhan mitigasi bencana kebakaran kepada warganya.
Hal ini dilakukan, karena masalah kebakaran tidak mungkin ditangani Pemprov sendiri. Perlu keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan dari bencana tersebut.
Satriadi juga siap membuat aplikasi untuk mengontrol keaktifan para relawan serta pengawasan dan kelayakan ribuan APAR yang tersebar di lima wilayah. Mengingat, anggaran untuk alat ini tidak sedikit, yakni Rp 11,8 miliar.
Rinciannya, alokasi anggaran APAR untuk 623 relawan di Jakarta Pusat sebesar Rp 1,6 miliar. Kemudian, 424 relawan di Jakarta Utara sebesar Rp 1,1 miliar. Lalu, 1.002 relawan di Jakarta Barat Rp 2,7 miliar, 864 relawan di Jakarta Selatan Rp 2,2 miliar dan 1.623 relawan di Jakarta Timur Rp 4,2 miliar.
“Dengan adanya aplikasi, relawan bisa melaporkan apakah rusak, atau kosong, agar bisa langsung kita isi,” katanya.
Jadi, ketahanan wilayahnya terkait bencana kebakaran akan termonitor terus. Pihaknya juga menjamin bahwa alat yang diberikan siap siaga.
“Jangan sampai nanti mereka butuh pengisian APAR tapi susah,” imbuhnya.
Data Dinas Gulkarmat DKI Jakarta menyebutkan, dalam lima tahun terakhir ada 8.004 kebakaran di Ibu Kota. Rinciannya, ada 1.751 kejadian pada 2018, 2.161 kebakaran pada 2019.
Kemudian, sebanyak 1.501 kejadian pada 2020, 1.532 kejadian pada 2021 dan 1.059 kejadian pada Januari-September 2022.
Penyebab kebakaran itu, korsleting sebanyak 4.829 kejadian atau 60 persen, 1.180 kejadian atau 14 persen akibat membakar sampah, 859 kejadian atau 10,7 persen kebocoran gas, 804 kejadian atau 10,4 persen, akibat rokok 295 kejadian atau 3 persen dan akibat lilin 37 kejadian atau 0,4 persen.
Menurut Satriadi, korsleting terjadi lantaran banyak warga yang masih menggunakan listrik dengan instalasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
Selain itu, kualitas peralatan yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), bahkan kerap ditemukan pencurian listrik.
Satriadi menjelaskan, pemadaman kebakaran terkendala minimnya sumber air yang tersedia. Memang ada 1.213 hidran di seluruh Jakarta, namun hanya sekitar sepertiga atau 421 hidran yang berfungsi sempurna.
“Akhirnya, kami mengandalkan sumber air alam seperti got, kali atau saluran,” katanya.
Selain itu, banyak hunian yang berkurang unsur keamanan terhadap efek kebakaran. Di mana banyak warga yang memasang teralis di jendela dengan alasan keamanan.
Dia menyebut, saat ini ada 64 RW di Ibu Kota berkategori risiko tinggi rawan kebakaran. Namun, dia enggan menyebut lokasi 64 RW itu.
Pada September 2022, Gulkarmat DKI Jakarta berkolaborasi dengan Universitas Indonesia melalui Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Disaster Risk Reduction Center (DRRC).
Kerja sama itu untuk mengkaji dan melakukan pemetaan risiko kebakaran yang terintegrasi. Kemudian meluncurkan Buku Pedoman Pemetaan Risiko Kebakaran DKI Jakarta dan Sistem Informasi Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran (e-RISPK).
Bikin Aplikasi
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mendukung rencana pembentukan Relawan Damkar. Langkah ini diharapkan meminimalisir korban jiwa dan angka kerugian harta benda yang dialami korban kebakaran.
Mujiyono juga mendorong, Pemprov mendistribusikan APAR kepada RW yang rawan kebakaran. Pasalnya, pemberian APAR kepada RT/RW selalu terbentur dengan mekanisme hibah.
“Dengan adanya relawan, maka Pemprov DKI bisa meminjamkan asetnya di tingkat RT/ RW kepada relawannya sendiri. Jadi lebih efektif,” kata Mujiyono dalam rangkaian pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2023 di Bogor, Selasa (15/11).
Untuk mempermudah pengawasan penggunaan APAR yang diberikan kepada Relawan Damkar, menurut Mujiyono, harus didukung pembuatan aplikasi.
Pembuatan aplikasi dimaksudkan agar bisa mengontrol kelayakan APAR dengan mudah. Sebelumnya, kelayakan APAR hanya dikontrol oleh selembar kertas kerja saja.
“Dengan adanya sistem digital ini, bisa tahu APAR yang telah didistribusikan. Mana yang sudah rusak, mana yang sudah habis. Supaya lebih efektif,” kata Mujiyono.
Ketua DRRC Universitas Indonesia Fatma Lestari mengatakan, pemetaan risiko kebakaran di Jakarta sangat penting dilakukan untuk mengetahui tingkat risiko dan lokasi titik rawan kebakaran di DKI Jakarta. Hasil kajian risiko kebakaran akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan mitigasi risiko kebakaran.
“Sehingga perlindungan jiwa dapat dilakukan semaksimal mungkin. Dan kerugian akibat kebakaran dapat diminimalisasi,” kata Fatma.
Selain buku pedoman, digitalisasi semua data dan informasi terkait bahaya, kerentanan dan proteksi kebakaran yang tersebar di seluruh wilayah kota Jakarta dimasukkan ke dalam e-RISPK, yang dapat digunakan seluruh masyarakat Jakarta.
Termasuk data lokasi pos pemadam kebakaran dan juga kontak darurat. Selain itu, di dalam aplikasi ini juga akan memuat informasi mengenai pencegahan kebakaran dan juga tata cara penanggulangan kebakaran.
Dengan hadirnya e-RISPK, Pemprov DKI melalui Dinas Gulkarmat DKI Jakarta juga dapat menentukan prioritas terhadap wilayah-wilayah dengan tingkat risiko tinggi. Melalui program pencegahan dan penanggulangan kebakaran sesuai dengan tingkat risiko kebakarannya.
Berdasarkan hasil analisis penelitian, diperlukan tindakan preventif terkait hasil identifikasi risiko, seperti perbaikan perencanaan wilayah dan kota. Serta pengadaan dan pemeliharaan hidran dan sumber air yang penting dalam pencegahan kebakaran. ■
]]> , Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyebar 4.536 Relawan Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Ribuan Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR). Ini dilakukan untuk mencegah dan mengurangi kerugian akibat amukan si jago merah.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, Pemprov tengah membentuk Relawan Damkar untuk mempercepat penanggulangan kebakaran.
“Saat ini sedang dilakukan pembentukan di setiap RT, RW dan kelurahan,” kata Heru saat rapat paripurna pandangan umum fraksi terkait Rancangan Perda APBD 2023 di Gedung DPRD DKI, kemarin.
Menurut Heru, Pemprov DKI juga akan mendistribusikan APAR kepada relawan. Selain itu, Pemprov juga akan membangun dan memelihara hidran mandiri di kawasan padat hunian dan akses yang sulit dijangkau mobil pemadam kebakaran.
Seperti diketahui, DKI Jakarta memiliki 30.470 RT, 2.731 RW dan 267 Kelurahan. Namun, hanya ada 139 Pos Damkar dan minimnya personel.
“Terkait kurangnya personel Damkar, secara bertahap akan dilakukan penambahan sumber daya manusia,” ujar Heru.
Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta Satriadi menerangkan, pihaknya telah berkolaborasi dengan Universitas Indonesia (UI) selama satu tahun ini untuk menggodok kajian pembentukan 4.536 Relawan Damkar. Relawan akan disebarkan di 398 RW rawan kebakaran.
Menurut Satriadi, pembentukan Relawan Damkar ini dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran.
Pemprov juga memiliki variabel untuk menentukan daerah itu prioritas atau tidak. Misalnya, jauh dari masyarakat, padat dan jalan sempit. Itu termasuk variabel daerah rawan kebakaran.
Satriadi bilang, nantinya ribuan relawan ini akan dilatih menggunakan APAR sebagai langkah awal pertolongan jika terjadi kebakaran di wilayahnya. Selain itu, Relawan Damkar diharapkan mampu memberikan penyuluhan mitigasi bencana kebakaran kepada warganya.
Hal ini dilakukan, karena masalah kebakaran tidak mungkin ditangani Pemprov sendiri. Perlu keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan dari bencana tersebut.
Satriadi juga siap membuat aplikasi untuk mengontrol keaktifan para relawan serta pengawasan dan kelayakan ribuan APAR yang tersebar di lima wilayah. Mengingat, anggaran untuk alat ini tidak sedikit, yakni Rp 11,8 miliar.
Rinciannya, alokasi anggaran APAR untuk 623 relawan di Jakarta Pusat sebesar Rp 1,6 miliar. Kemudian, 424 relawan di Jakarta Utara sebesar Rp 1,1 miliar. Lalu, 1.002 relawan di Jakarta Barat Rp 2,7 miliar, 864 relawan di Jakarta Selatan Rp 2,2 miliar dan 1.623 relawan di Jakarta Timur Rp 4,2 miliar.
“Dengan adanya aplikasi, relawan bisa melaporkan apakah rusak, atau kosong, agar bisa langsung kita isi,” katanya.
Jadi, ketahanan wilayahnya terkait bencana kebakaran akan termonitor terus. Pihaknya juga menjamin bahwa alat yang diberikan siap siaga.
“Jangan sampai nanti mereka butuh pengisian APAR tapi susah,” imbuhnya.
Data Dinas Gulkarmat DKI Jakarta menyebutkan, dalam lima tahun terakhir ada 8.004 kebakaran di Ibu Kota. Rinciannya, ada 1.751 kejadian pada 2018, 2.161 kebakaran pada 2019.
Kemudian, sebanyak 1.501 kejadian pada 2020, 1.532 kejadian pada 2021 dan 1.059 kejadian pada Januari-September 2022.
Penyebab kebakaran itu, korsleting sebanyak 4.829 kejadian atau 60 persen, 1.180 kejadian atau 14 persen akibat membakar sampah, 859 kejadian atau 10,7 persen kebocoran gas, 804 kejadian atau 10,4 persen, akibat rokok 295 kejadian atau 3 persen dan akibat lilin 37 kejadian atau 0,4 persen.
Menurut Satriadi, korsleting terjadi lantaran banyak warga yang masih menggunakan listrik dengan instalasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
Selain itu, kualitas peralatan yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), bahkan kerap ditemukan pencurian listrik.
Satriadi menjelaskan, pemadaman kebakaran terkendala minimnya sumber air yang tersedia. Memang ada 1.213 hidran di seluruh Jakarta, namun hanya sekitar sepertiga atau 421 hidran yang berfungsi sempurna.
“Akhirnya, kami mengandalkan sumber air alam seperti got, kali atau saluran,” katanya.
Selain itu, banyak hunian yang berkurang unsur keamanan terhadap efek kebakaran. Di mana banyak warga yang memasang teralis di jendela dengan alasan keamanan.
Dia menyebut, saat ini ada 64 RW di Ibu Kota berkategori risiko tinggi rawan kebakaran. Namun, dia enggan menyebut lokasi 64 RW itu.
Pada September 2022, Gulkarmat DKI Jakarta berkolaborasi dengan Universitas Indonesia melalui Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Disaster Risk Reduction Center (DRRC).
Kerja sama itu untuk mengkaji dan melakukan pemetaan risiko kebakaran yang terintegrasi. Kemudian meluncurkan Buku Pedoman Pemetaan Risiko Kebakaran DKI Jakarta dan Sistem Informasi Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran (e-RISPK).
Bikin Aplikasi
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mendukung rencana pembentukan Relawan Damkar. Langkah ini diharapkan meminimalisir korban jiwa dan angka kerugian harta benda yang dialami korban kebakaran.
Mujiyono juga mendorong, Pemprov mendistribusikan APAR kepada RW yang rawan kebakaran. Pasalnya, pemberian APAR kepada RT/RW selalu terbentur dengan mekanisme hibah.
“Dengan adanya relawan, maka Pemprov DKI bisa meminjamkan asetnya di tingkat RT/ RW kepada relawannya sendiri. Jadi lebih efektif,” kata Mujiyono dalam rangkaian pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2023 di Bogor, Selasa (15/11).
Untuk mempermudah pengawasan penggunaan APAR yang diberikan kepada Relawan Damkar, menurut Mujiyono, harus didukung pembuatan aplikasi.
Pembuatan aplikasi dimaksudkan agar bisa mengontrol kelayakan APAR dengan mudah. Sebelumnya, kelayakan APAR hanya dikontrol oleh selembar kertas kerja saja.
“Dengan adanya sistem digital ini, bisa tahu APAR yang telah didistribusikan. Mana yang sudah rusak, mana yang sudah habis. Supaya lebih efektif,” kata Mujiyono.
Ketua DRRC Universitas Indonesia Fatma Lestari mengatakan, pemetaan risiko kebakaran di Jakarta sangat penting dilakukan untuk mengetahui tingkat risiko dan lokasi titik rawan kebakaran di DKI Jakarta. Hasil kajian risiko kebakaran akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan mitigasi risiko kebakaran.
“Sehingga perlindungan jiwa dapat dilakukan semaksimal mungkin. Dan kerugian akibat kebakaran dapat diminimalisasi,” kata Fatma.
Selain buku pedoman, digitalisasi semua data dan informasi terkait bahaya, kerentanan dan proteksi kebakaran yang tersebar di seluruh wilayah kota Jakarta dimasukkan ke dalam e-RISPK, yang dapat digunakan seluruh masyarakat Jakarta.
Termasuk data lokasi pos pemadam kebakaran dan juga kontak darurat. Selain itu, di dalam aplikasi ini juga akan memuat informasi mengenai pencegahan kebakaran dan juga tata cara penanggulangan kebakaran.
Dengan hadirnya e-RISPK, Pemprov DKI melalui Dinas Gulkarmat DKI Jakarta juga dapat menentukan prioritas terhadap wilayah-wilayah dengan tingkat risiko tinggi. Melalui program pencegahan dan penanggulangan kebakaran sesuai dengan tingkat risiko kebakarannya.
Berdasarkan hasil analisis penelitian, diperlukan tindakan preventif terkait hasil identifikasi risiko, seperti perbaikan perencanaan wilayah dan kota. Serta pengadaan dan pemeliharaan hidran dan sumber air yang penting dalam pencegahan kebakaran. ■
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID