Tanggapan Jokowi Atas Langkah MPR Kaji Substansi dan Bentuk Hukum PPHN –

Presiden Jokowi mengharapkan dukungan semua lembaga negara untuk membangun demokrasi dan memperkokoh ideologi bangsa. Dalam kaitan itu, Jokowi mengapresiasi kinerja dan upaya MPR dalam mendorong pengamalan Pancasila, mengkaji substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), serta menggagas kerja sama internasional dalam mengatasi permasalahan global. 

“Saya mengharapkan dukungan dari semua lembaga negara untuk menjaga dan membangun demokrasi di negeri tercinta ini untuk memperkokoh ideologi bangsa,” kata Jokowi, saat pidato pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD dalam rangka HUT ke-77 Proklamasi Kemerdekaan RI, di Ruang Sidang Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8).

Sebelumnya, dalam pidato pengantar Sidang Tahunan MPR, Ketua MPR Bambang Soesatyo menyebutkan, vaksinasi ideologi berupa sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau lebih dikenal istilah Empat Pilar yang dimandatkan kepada MPR adalah tugas mulia yang harus dilakukan sepanjang hayat. Selain itu, pria yang akrab disapa Bamsoet ini juga menyebutkan, Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD secara aklamasi menerima hasil kajian substansi dan bentuk hukum PPHN. Sebagai tindak lanjutnya, pada awal September 2022, MPR akan menyelenggarakan Sidang Paripurna dengan agenda pembentukan Panitia Ad Hoc setelah mendengarkan pandangan umum fraksi dan kelompok DPD.

Jokowi mengapresiasi upaya MPR tersebut. “Saya menghargai upaya MPR dalam mendorong pengamalan Pancasila, mengkaji substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara, serta menggagas kerja sama internasional dalam mengatasi permasalahan global,” katanya.

Selain menyampaikan apresiasi ke MPR, Jokowi juga mengapresiasi kinerja lembaga-lembaga negara lainnya. “Dukungan DPR dalam menghadapi krisis kesehatan dan perekonomian telah sangat membantu Pemerintah. DPR telah mendukung beberapa transformasi besar, antara lain Undang-Undang IKN dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” kata Kepala Negara.

Sedangkan apresiasi kepada DPD, Jokowi mengatakan sesuai kewenangannya DPD telah ikut berperan dalam penyusunan beberapa rancangan undang-undang, terutama terkait dengan Otonomi Khusus dan pembentukan provinsi baru. Jokowi juga mengapresiasi Mahkamah Agung yang telah meningkatkan kualitas penyelesaian perkara. “MA terus mengedepankan keadilan restorative. MA juga telah meningkatkan akses pelayanan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat,” ujarnya.

Selanjutnya, Presiden menyebutkan, MK juga telah meningkatkan pelayanan penegakan konstitusi secara efektif. “Sistem peradilan berbasis elektronik semakin memudahkan akses masyarakat. Peran MK sebagai tuan rumah rumah Kongres MK sedunia, juga patut diapresiasi,” tuturnya.

Apresiasi yang sama disampaikan untuk Komisi Yudisial yang telah memberikan layanan prima dalam mengawal peradilan yang bersih dan berwibawa. Penanganan laporan terkait lembaga peradilan telah mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. 

Sedangkan untuk BPK, Presiden mengatakan, badan pengaudit keuangan negara itu telah menjaga sinergi antara kualitas tata kelola keuangan negara dan fleksibilitas dalam menghadapi krisis. “Ini sangat membantu Pemerintah. Rencana penyelenggaraan Supreme Audit Institution (SAI)-20 juga semakin memperkokoh kepemimpinan Indonesia di G20,” kata Presiden.

“Saya juga mengucapkan terima kasih kepada lembaga-lembaga nasional yang lain sesuai wewenang dan perannya. Terima kasih kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Terima kasih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman Republik Indonesia, kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, juga kepada Komnas HAM dan Lembaga-lembaga nasional lainnya,” tutup Jokowi.■ 
]]> , Presiden Jokowi mengharapkan dukungan semua lembaga negara untuk membangun demokrasi dan memperkokoh ideologi bangsa. Dalam kaitan itu, Jokowi mengapresiasi kinerja dan upaya MPR dalam mendorong pengamalan Pancasila, mengkaji substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), serta menggagas kerja sama internasional dalam mengatasi permasalahan global. 

“Saya mengharapkan dukungan dari semua lembaga negara untuk menjaga dan membangun demokrasi di negeri tercinta ini untuk memperkokoh ideologi bangsa,” kata Jokowi, saat pidato pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD dalam rangka HUT ke-77 Proklamasi Kemerdekaan RI, di Ruang Sidang Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8).

Sebelumnya, dalam pidato pengantar Sidang Tahunan MPR, Ketua MPR Bambang Soesatyo menyebutkan, vaksinasi ideologi berupa sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau lebih dikenal istilah Empat Pilar yang dimandatkan kepada MPR adalah tugas mulia yang harus dilakukan sepanjang hayat. Selain itu, pria yang akrab disapa Bamsoet ini juga menyebutkan, Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD secara aklamasi menerima hasil kajian substansi dan bentuk hukum PPHN. Sebagai tindak lanjutnya, pada awal September 2022, MPR akan menyelenggarakan Sidang Paripurna dengan agenda pembentukan Panitia Ad Hoc setelah mendengarkan pandangan umum fraksi dan kelompok DPD.

Jokowi mengapresiasi upaya MPR tersebut. “Saya menghargai upaya MPR dalam mendorong pengamalan Pancasila, mengkaji substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara, serta menggagas kerja sama internasional dalam mengatasi permasalahan global,” katanya.

Selain menyampaikan apresiasi ke MPR, Jokowi juga mengapresiasi kinerja lembaga-lembaga negara lainnya. “Dukungan DPR dalam menghadapi krisis kesehatan dan perekonomian telah sangat membantu Pemerintah. DPR telah mendukung beberapa transformasi besar, antara lain Undang-Undang IKN dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” kata Kepala Negara.

Sedangkan apresiasi kepada DPD, Jokowi mengatakan sesuai kewenangannya DPD telah ikut berperan dalam penyusunan beberapa rancangan undang-undang, terutama terkait dengan Otonomi Khusus dan pembentukan provinsi baru. Jokowi juga mengapresiasi Mahkamah Agung yang telah meningkatkan kualitas penyelesaian perkara. “MA terus mengedepankan keadilan restorative. MA juga telah meningkatkan akses pelayanan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat,” ujarnya.

Selanjutnya, Presiden menyebutkan, MK juga telah meningkatkan pelayanan penegakan konstitusi secara efektif. “Sistem peradilan berbasis elektronik semakin memudahkan akses masyarakat. Peran MK sebagai tuan rumah rumah Kongres MK sedunia, juga patut diapresiasi,” tuturnya.

Apresiasi yang sama disampaikan untuk Komisi Yudisial yang telah memberikan layanan prima dalam mengawal peradilan yang bersih dan berwibawa. Penanganan laporan terkait lembaga peradilan telah mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. 

Sedangkan untuk BPK, Presiden mengatakan, badan pengaudit keuangan negara itu telah menjaga sinergi antara kualitas tata kelola keuangan negara dan fleksibilitas dalam menghadapi krisis. “Ini sangat membantu Pemerintah. Rencana penyelenggaraan Supreme Audit Institution (SAI)-20 juga semakin memperkokoh kepemimpinan Indonesia di G20,” kata Presiden.

“Saya juga mengucapkan terima kasih kepada lembaga-lembaga nasional yang lain sesuai wewenang dan perannya. Terima kasih kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Terima kasih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman Republik Indonesia, kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, juga kepada Komnas HAM dan Lembaga-lembaga nasional lainnya,” tutup Jokowi.■ 

]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID