Sudah Tidak Aneh Lagi Penyaluran BLT Salah Sasaran –

Penyaluran bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM) masih menemukan berbagai kendala. Mulai dari adanya exclusion error atau salah sasaran hingga sunat atau potongan dalam penyalurannya.

Akun @buddykuofficial mengutip data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Disebutkan, jumlah exclusion error yang terdeteksi sebanyak 1,3 juta orang.

Sementara sunat BLT salah satunya terjadi di Blora, Jawa Tengah. Modusnya, penerima BLT diperintahkan untuk membe­lanjakan uang bantuan di tempat tertentu.

“Salah sasaran mulu. Bingung, masalahnya itu-itu melulu,” ujar @Rajo_bngsu.

Menurut @zola_papazola, apa yang terjadi tentang salah sasaran penyaluran BLT adalah masalah klise. Sayangnya, masalah tersebut tidak pernah dibenahi.

“Malahan, jadi kesempatan untuk menyelewengkan,” katanya.

Akun @PutraKe07566154 mengata­kan, jumlah 1,3 juta kemungkinan hanya di Jakarta saja bukan seluruh Indonesia. Menurut dia, hampir seluruh pelosok negeri ini, setiap ada penyaluran BLT pasti salah sasaran dan dipotong oknum nakal.

“Sudah tidak aneh lagi melihat pe­nyaluran BLT tidak tepat sasaran,” ujar @o_bliviiate.

Dari tahun kemarin saja, lanjut @o_bliviiate, orang-orang yang menerima BSU (bantuan subsidi upah) tidak sedikit yang datangnya menggunakan mobil BMW dan HRV. Belum lagi tas dan perhiasan yang digunakan juga mentereng.

“Fix, BLT banyak salah sasaran. Teman kerja aku gajinya sudah Rp 5 juta per bu­lan, istrinya PNS (pegawai negeri sipil), punya motor 3, mobil 1 tapi dia kemarin terima BLT di kantor kelurahan,” ungkap @sunartodjamin69.

Akun @MAP08LGS mengatakan, Pemerintah menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas masalah sasaran penyaluran BLT. Kata dia, yang men­data petugas Pemerintah, yang verifikasi petugas Pemerintah, yang periksa petugas Pemerintah, yang menyetujui petugas Pemerintah, dan juga yang menyalurkan petugas Pemerintah.

“Salah sasarannya, salah siapa?” ujarnya.

Menurut @dodol42268003, kinerja Pemerintah tidak maksimal. Kata dia, sudah dari zaman dulu selalu salah sasa­ran, bahkan dikorupsi, dipotong, disunat, dikantongin sendiri, dan masih belum sadar sampai detik ini.

“Halo, bangun bos, kerja yang benar, kasihan yang berhak tidak kebagian, pada serakah, bukan haknya di caplok juga,” cetusnya.

Akun @trievanchange mendesak Kementerian Sosial (Kemensos) segera memperbarui data penerima BLT. Kata dia, selama @KemensosRI tidak me­mutakhirkan DTKS (data terpadu kes­ejahteraan sosial), jangan harap semua bentuk bantuan Pemerintah akan tepat sasaran.

“Mengapa sepertinya @KemensosRI susah melakukan pemutakhiran,” ka­tanya.

Akun @alextham878 mengatakan, se­lain salah sasaran, masalah besar lainnya adalah adanya sunat BLT. Seharusnya, kata dia, Pemerintah melakukan penga­wasan ketat dan memberikan tindakan tegas kepala pelaku sunat BLT.

“Banyak BLT yang kena sunat sampe Rp 100 ribu per penerima, sudah begitu kasi­han pada desak-desakan sampai ada yang pingsan. Ditransfer lewat bank saja nggak bisa ya? Sekarang sudah banyak ATM mini kok,” ungkap @gateuchocolat.

Sementara, @zakicha29230025 mem­inta publik tidak menyalahkan Presiden Jokowi atas masalah salah sasaran peny­aluran BLT. Kata dia, pada jalur penyalu­ran ada ketua RT, RW, lurah, camat, wali kota, gubernur, dan menteri terkait.

“Mereka dulu yang harus memastikan BLT BBM tepat sasaran. Kalau dikit-dikit Presiden Jokowi, mending hapus aja deh semua struktural di bawah kepresidenan,” ujarnya.

Akun @agitresilver heran, BBM subsidi salah sasaran. Sekarang BLT salah sasaran. Kata dia, Pemerintah jadi serba salah. @SuciRanii meminta masyarakat tidak risau. Kata dia, Pemerintah menjamin penyaluran BLT BBM tepat sasaran.

“Selain menjamin tepat sasaran, Pemerintah berupaya untuk memperce­pat penyaluran BLT BBM. Targetnya 90 persen dari keluarga penerima man­faat (KPM) dapat menerima bantuan tersebut pada pekan ini,” ungkap @Safeguardindo1. [ASI] ]]> , Penyaluran bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM) masih menemukan berbagai kendala. Mulai dari adanya exclusion error atau salah sasaran hingga sunat atau potongan dalam penyalurannya.

Akun @buddykuofficial mengutip data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Disebutkan, jumlah exclusion error yang terdeteksi sebanyak 1,3 juta orang.

Sementara sunat BLT salah satunya terjadi di Blora, Jawa Tengah. Modusnya, penerima BLT diperintahkan untuk membe­lanjakan uang bantuan di tempat tertentu.

“Salah sasaran mulu. Bingung, masalahnya itu-itu melulu,” ujar @Rajo_bngsu.

Menurut @zola_papazola, apa yang terjadi tentang salah sasaran penyaluran BLT adalah masalah klise. Sayangnya, masalah tersebut tidak pernah dibenahi.

“Malahan, jadi kesempatan untuk menyelewengkan,” katanya.

Akun @PutraKe07566154 mengata­kan, jumlah 1,3 juta kemungkinan hanya di Jakarta saja bukan seluruh Indonesia. Menurut dia, hampir seluruh pelosok negeri ini, setiap ada penyaluran BLT pasti salah sasaran dan dipotong oknum nakal.

“Sudah tidak aneh lagi melihat pe­nyaluran BLT tidak tepat sasaran,” ujar @o_bliviiate.

Dari tahun kemarin saja, lanjut @o_bliviiate, orang-orang yang menerima BSU (bantuan subsidi upah) tidak sedikit yang datangnya menggunakan mobil BMW dan HRV. Belum lagi tas dan perhiasan yang digunakan juga mentereng.

“Fix, BLT banyak salah sasaran. Teman kerja aku gajinya sudah Rp 5 juta per bu­lan, istrinya PNS (pegawai negeri sipil), punya motor 3, mobil 1 tapi dia kemarin terima BLT di kantor kelurahan,” ungkap @sunartodjamin69.

Akun @MAP08LGS mengatakan, Pemerintah menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas masalah sasaran penyaluran BLT. Kata dia, yang men­data petugas Pemerintah, yang verifikasi petugas Pemerintah, yang periksa petugas Pemerintah, yang menyetujui petugas Pemerintah, dan juga yang menyalurkan petugas Pemerintah.

“Salah sasarannya, salah siapa?” ujarnya.

Menurut @dodol42268003, kinerja Pemerintah tidak maksimal. Kata dia, sudah dari zaman dulu selalu salah sasa­ran, bahkan dikorupsi, dipotong, disunat, dikantongin sendiri, dan masih belum sadar sampai detik ini.

“Halo, bangun bos, kerja yang benar, kasihan yang berhak tidak kebagian, pada serakah, bukan haknya di caplok juga,” cetusnya.

Akun @trievanchange mendesak Kementerian Sosial (Kemensos) segera memperbarui data penerima BLT. Kata dia, selama @KemensosRI tidak me­mutakhirkan DTKS (data terpadu kes­ejahteraan sosial), jangan harap semua bentuk bantuan Pemerintah akan tepat sasaran.

“Mengapa sepertinya @KemensosRI susah melakukan pemutakhiran,” ka­tanya.

Akun @alextham878 mengatakan, se­lain salah sasaran, masalah besar lainnya adalah adanya sunat BLT. Seharusnya, kata dia, Pemerintah melakukan penga­wasan ketat dan memberikan tindakan tegas kepala pelaku sunat BLT.

“Banyak BLT yang kena sunat sampe Rp 100 ribu per penerima, sudah begitu kasi­han pada desak-desakan sampai ada yang pingsan. Ditransfer lewat bank saja nggak bisa ya? Sekarang sudah banyak ATM mini kok,” ungkap @gateuchocolat.

Sementara, @zakicha29230025 mem­inta publik tidak menyalahkan Presiden Jokowi atas masalah salah sasaran peny­aluran BLT. Kata dia, pada jalur penyalu­ran ada ketua RT, RW, lurah, camat, wali kota, gubernur, dan menteri terkait.

“Mereka dulu yang harus memastikan BLT BBM tepat sasaran. Kalau dikit-dikit Presiden Jokowi, mending hapus aja deh semua struktural di bawah kepresidenan,” ujarnya.

Akun @agitresilver heran, BBM subsidi salah sasaran. Sekarang BLT salah sasaran. Kata dia, Pemerintah jadi serba salah. @SuciRanii meminta masyarakat tidak risau. Kata dia, Pemerintah menjamin penyaluran BLT BBM tepat sasaran.

“Selain menjamin tepat sasaran, Pemerintah berupaya untuk memperce­pat penyaluran BLT BBM. Targetnya 90 persen dari keluarga penerima man­faat (KPM) dapat menerima bantuan tersebut pada pekan ini,” ungkap @Safeguardindo1. [ASI]

]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID