Silakan Mengadu Ke Dewan Pembina BRIN… –

Enumerator atau pencacah data program Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2022 yang digelar Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengundurkan diri secara massal. Pangkal masalahnya honor mereka disunat hingga 80 persen.

Politikhariini mengunggah foto Presiden Jokowi selaku pembentuk BRIN 2019, Megawati Soekarnoputri sebagai Dewan Pengarah BRIN dan Ketua BRIN Laksana Tr Handoko. Di dalamnya ada keterangan “mundur massal, honor enumerator BRIN dibabat 80 persen.

”Juga ada keterangan bahwa riset Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) merupakan agenda 5 tahunan yang pertama kalinya dilaksanakan oleh BRIN.

Selanjutnya, BRIN menjanjikan sejumlah hak keuangan kepada tim enumerator yang kemudian janji tersebut diingkari. Namun, alih-alih merevisi hal tersebut, BRIN kembali memotong honor enumerator hingga 80 persen.

“Enumerator program SDKI Tahun 2022 yang diadakan BRIN mengundurkan diri massal. Hal ini karena adanya potongan honor mencapai 80 persen,” ungkap Politikhariini.

Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko berjanji mengecek laporan tersebut ke Tim Deputi Kebijakaran Riset dan Inovasi BRIN untuk mengetahui apa yang terjadi. Dia meminta waktu untuk memberi penjelasan lengkap mengenai kasus ini.

“Baru besok saya akan tanyakan ke Deputinya Bu Asti,” kata Handoko seperti dikutip Politikhariini dalam caption-nya.

Akun @Edikeceput2 mengatakan, enumerator BRIN mundur massal usai honor dipangkas sebesar 80 Persen. Dia bilang, 80 persen itu bukan lagi dipangkas, tapi digunduli. “Kalau 10-30 persen mungkin masih bisa ya, lah ini 80 persen,” saut @alipnaufal.

Akun @Lost_Boy menyesalkan program SDKI BRIN berantakan dalam pra pelaksanaan dan ada dugaan permainan pihak ketiga. Dia mengatakan, kalau memang BRIN terlibat KPK harus melakukan audit dana program SDKI Tahun 2022 ini.

“Ingkar janji itu sekarang sudah menjadi trend sehingga jangan terkejut. Cukup melihat dengan termehek-mehek,” kata @Bos_Boscang.

Akun @Yudkuswar menegaskan, para enumerator juga manusia yang perlu dihargai. Dia mengakui, saat ini mencari lapangan kerja susah. Tapi, lanjut dia, tidak harus merendahkan para enumerator juga.

“Maju, stagnan ataupun mundur suatu negara di era 4.0 saat ini bergantung kualitas inovasi risetnya. Tapi, bagaimana riset akan berjalan efektif sementara tenaga kerjanya tidak mendapatkan hak sebagaimana seharusnya,” ujar @Arie_sgn.

Menurut @Kusanto8, apa yang terjadi pada SDKI 2022 merupakan potret lembaga negara yang sudah dikuasai partai. Sehingga, kata dia, merusak sistemnya.

“Ketika dunia riset dipolitisasi, bukannya dikembangkan malah berantakan,” keluh @Syifa_aljauziah.

“Seluruh enumerator agar mengadu ke Megawati selaku Dewan Pembina BRIN,” saran @Machiavellin.

Sementara, @Cinta_NKRI membela BRIN. Kata dia, bila enumerator merasa tidak nyaman bekerja, lebih baik jangan diteruskan. Apalagi, kata dia, sekarang ini para enumerator belum teken kontrak.

“Demi bangsa kok para enumerator mundur hanya karena alasan honor. Di mana jiwa patriotisme kalian,” sesal @2komaini_ahmad4.

Akun @harapanpejalan menyanyangkan pengabdian kepada negara dilakukan secara hitungan-hitungan upah. Menurut dia, apa yang dilakukan tersebut sama dengan mental pengemis.

“Nggak pantas kalian teriak-teriak NKRI harga mati,” kritiknya.

Akun @AllFor09230 mengatakan, banyak yang mengira dengan mundur massalnya enumerator maka BRIN akan bubar. Ternyata tidak.

“Justru, akan membuat BRIN lebih leluasa diisi orang yang berkompeten di bidangnya,” ujarnya. [TIF] ]]> , Enumerator atau pencacah data program Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2022 yang digelar Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengundurkan diri secara massal. Pangkal masalahnya honor mereka disunat hingga 80 persen.

Politikhariini mengunggah foto Presiden Jokowi selaku pembentuk BRIN 2019, Megawati Soekarnoputri sebagai Dewan Pengarah BRIN dan Ketua BRIN Laksana Tr Handoko. Di dalamnya ada keterangan “mundur massal, honor enumerator BRIN dibabat 80 persen.

”Juga ada keterangan bahwa riset Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) merupakan agenda 5 tahunan yang pertama kalinya dilaksanakan oleh BRIN.

Selanjutnya, BRIN menjanjikan sejumlah hak keuangan kepada tim enumerator yang kemudian janji tersebut diingkari. Namun, alih-alih merevisi hal tersebut, BRIN kembali memotong honor enumerator hingga 80 persen.

“Enumerator program SDKI Tahun 2022 yang diadakan BRIN mengundurkan diri massal. Hal ini karena adanya potongan honor mencapai 80 persen,” ungkap Politikhariini.

Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko berjanji mengecek laporan tersebut ke Tim Deputi Kebijakaran Riset dan Inovasi BRIN untuk mengetahui apa yang terjadi. Dia meminta waktu untuk memberi penjelasan lengkap mengenai kasus ini.

“Baru besok saya akan tanyakan ke Deputinya Bu Asti,” kata Handoko seperti dikutip Politikhariini dalam caption-nya.

Akun @Edikeceput2 mengatakan, enumerator BRIN mundur massal usai honor dipangkas sebesar 80 Persen. Dia bilang, 80 persen itu bukan lagi dipangkas, tapi digunduli. “Kalau 10-30 persen mungkin masih bisa ya, lah ini 80 persen,” saut @alipnaufal.

Akun @Lost_Boy menyesalkan program SDKI BRIN berantakan dalam pra pelaksanaan dan ada dugaan permainan pihak ketiga. Dia mengatakan, kalau memang BRIN terlibat KPK harus melakukan audit dana program SDKI Tahun 2022 ini.

“Ingkar janji itu sekarang sudah menjadi trend sehingga jangan terkejut. Cukup melihat dengan termehek-mehek,” kata @Bos_Boscang.

Akun @Yudkuswar menegaskan, para enumerator juga manusia yang perlu dihargai. Dia mengakui, saat ini mencari lapangan kerja susah. Tapi, lanjut dia, tidak harus merendahkan para enumerator juga.

“Maju, stagnan ataupun mundur suatu negara di era 4.0 saat ini bergantung kualitas inovasi risetnya. Tapi, bagaimana riset akan berjalan efektif sementara tenaga kerjanya tidak mendapatkan hak sebagaimana seharusnya,” ujar @Arie_sgn.

Menurut @Kusanto8, apa yang terjadi pada SDKI 2022 merupakan potret lembaga negara yang sudah dikuasai partai. Sehingga, kata dia, merusak sistemnya.

“Ketika dunia riset dipolitisasi, bukannya dikembangkan malah berantakan,” keluh @Syifa_aljauziah.

“Seluruh enumerator agar mengadu ke Megawati selaku Dewan Pembina BRIN,” saran @Machiavellin.

Sementara, @Cinta_NKRI membela BRIN. Kata dia, bila enumerator merasa tidak nyaman bekerja, lebih baik jangan diteruskan. Apalagi, kata dia, sekarang ini para enumerator belum teken kontrak.

“Demi bangsa kok para enumerator mundur hanya karena alasan honor. Di mana jiwa patriotisme kalian,” sesal @2komaini_ahmad4.

Akun @harapanpejalan menyanyangkan pengabdian kepada negara dilakukan secara hitungan-hitungan upah. Menurut dia, apa yang dilakukan tersebut sama dengan mental pengemis.

“Nggak pantas kalian teriak-teriak NKRI harga mati,” kritiknya.

Akun @AllFor09230 mengatakan, banyak yang mengira dengan mundur massalnya enumerator maka BRIN akan bubar. Ternyata tidak.

“Justru, akan membuat BRIN lebih leluasa diisi orang yang berkompeten di bidangnya,” ujarnya. [TIF]

]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID