Sampai Tahun 2024 Proyek IKN Nusantara Butuh Modal Rp 43 T –
3 min readProses tender atau lelang proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masuk tahap konstruksi bulan ini. Butuh dana Rp 43 triliun untuk membangun IKN hingga tahun 2024.
Ketua Bidang Pelaksanaan Transportasi Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Atyanto Busono mengungkapkan, dana Rp 43 triliun akan digunakan untuk pembangunan yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Mulai dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Sumber Daya Air, hingga Ditjen Perumahan,” kata Atyanto dalam seminar Pembangunan IKN di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Kemarin.
Menurutnya, anggaran Rp 43 triliun belum termasuk pembangunan yang akan dilakukan dari kementerian dan lembaga lainnya.
Masih ada Kementerian Perhubungan yang akan membuat jaringan transportasi berbagai moda, hingga Kementerian Komunikasi dan Informatika yang membangun jaringan fiber optik untuk jaringan telekomunikasi.
Atyanto mengatakan, ada beberapa prediksi jumlah material yang dibutuhkan untuk membangun IKN. Mulai dari aspal, semen hingga peralatan.
Untuk aspal, prediksi kebutuhannya mencapai 396.620 ton. Semen mencapai 1.943.092 ton, lalu baja 425.418 ton, beton pracetak 748.433 ton, dan untuk peralatan mencapai 2.761 unit.
“Nah, dari semua perkiraan itu, bila ditotal pembiayaan infrastruktur IKN tahun 2022-2024 mencapai Rp 43,730 triliun,” ujar Atyanto.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mengatakan, Kementerian PUPR meminta tambahan anggaran untuk membangun IKN sebesar Rp 5 triliun hingga Rp 6 triliun pada 2023.
Sebenarnya, Kementerian PUPR sudah mendapatkan alokasi anggaran untuk membangun IKN sebesar Rp 1 triliun pada 2023. Namun, menurut Isa, dana tersebut kurang.
“Kami sedang memproses permintaan Kementerian PUPR. Tambahan dana Rp 1 triliun ini akan digunakan untuk membangun Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) terlebih dahulu di IKN,” terang Isa.
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Made Arya Wijaya mengatakan, pihaknya mengalokasikan Rp 27 triliun sampai Rp 30 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 untuk membangun IKN.
Dana itu akan digunakan untuk membangun infrastruktur dasar, akses jalan, gedung pemerintahan, sarana prasarana pendidikan, sarana prasarana ketahanan, sarana prasarana kesehatan serta sarana prasarana keamanan. [NOV] ]]> , Proses tender atau lelang proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masuk tahap konstruksi bulan ini. Butuh dana Rp 43 triliun untuk membangun IKN hingga tahun 2024.
Ketua Bidang Pelaksanaan Transportasi Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Atyanto Busono mengungkapkan, dana Rp 43 triliun akan digunakan untuk pembangunan yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Mulai dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Sumber Daya Air, hingga Ditjen Perumahan,” kata Atyanto dalam seminar Pembangunan IKN di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Kemarin.
Menurutnya, anggaran Rp 43 triliun belum termasuk pembangunan yang akan dilakukan dari kementerian dan lembaga lainnya.
Masih ada Kementerian Perhubungan yang akan membuat jaringan transportasi berbagai moda, hingga Kementerian Komunikasi dan Informatika yang membangun jaringan fiber optik untuk jaringan telekomunikasi.
Atyanto mengatakan, ada beberapa prediksi jumlah material yang dibutuhkan untuk membangun IKN. Mulai dari aspal, semen hingga peralatan.
Untuk aspal, prediksi kebutuhannya mencapai 396.620 ton. Semen mencapai 1.943.092 ton, lalu baja 425.418 ton, beton pracetak 748.433 ton, dan untuk peralatan mencapai 2.761 unit.
“Nah, dari semua perkiraan itu, bila ditotal pembiayaan infrastruktur IKN tahun 2022-2024 mencapai Rp 43,730 triliun,” ujar Atyanto.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mengatakan, Kementerian PUPR meminta tambahan anggaran untuk membangun IKN sebesar Rp 5 triliun hingga Rp 6 triliun pada 2023.
Sebenarnya, Kementerian PUPR sudah mendapatkan alokasi anggaran untuk membangun IKN sebesar Rp 1 triliun pada 2023. Namun, menurut Isa, dana tersebut kurang.
“Kami sedang memproses permintaan Kementerian PUPR. Tambahan dana Rp 1 triliun ini akan digunakan untuk membangun Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) terlebih dahulu di IKN,” terang Isa.
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Made Arya Wijaya mengatakan, pihaknya mengalokasikan Rp 27 triliun sampai Rp 30 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 untuk membangun IKN.
Dana itu akan digunakan untuk membangun infrastruktur dasar, akses jalan, gedung pemerintahan, sarana prasarana pendidikan, sarana prasarana ketahanan, sarana prasarana kesehatan serta sarana prasarana keamanan. [NOV]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID