Proyek Tower BTS Kemenkominfo Kejagung Endus Korupsi Jumbo –

Kejaksaan Agung (Kejagung) diam-diam mengusut dugaan korupsi pembangunan tower Base Tranciever Station (BTS) 4G. Proyek ini menelan biaya puluhan triliun.

Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlidik) diterbitkan pada 18 Juli 2022. Di masa Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Supardi.

JAM Pidsus Febrie Adriansyah membenarkan penyidik telah memeriksa pihak Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Ia mengutarakan proyek ini menyangkut pembangunan jaringan internet pelayanan publik, dan jasa internet pedesaan di berbagai wilayah.

“Di situ kita lihat, ada kucuran dana besar sekali, sampai triliunan yang kita lihat ada dugaan (korupsi),” kata mantan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI ini.

Dugaan proyek ini bermasalah lantaran banyak keluhan dari masyarakat. Yang tidak bisa mengikuti pembelajaran secara daring di masa pandemi Covid-19. Akibat sulit dapat sinyal internet.

Kemenkominfo mengaku baru membangun 4.161 tower BTS di wilayah terluar dan tertinggal hingga September 2022. Targetnya membangun 9.113 BTS.

“Sisanya, sedang terus dikerjakan agar dapat selesai di akhir kabinet ini tahun 2024,” ujar Menkominfo Johnny Plate.

Pembangunan tower BTS 4G di wilayah terluar dan tertinggal merupakan proyek strategis nasional. Dana dari iuran perusahaan operator yang dikelola BAKTI. Sebagai dari APBN.

Pembangunan B TS menggunakan skema kontrak tahun jamak atau multiyears. Untuk tahap pertama, penyaluran anggaran dilakukan secara penuh ke kontraktor mitra per Desember 2021.

Namun pada akhir 2021 , Kemenkominfo mengusulkan agar jangka waktu pengerjaan BTS tahap pertama diperpanjang hingga Maret 2022. Karena itu, kontraktor diminta menyertakan tambahan bank garansi.

Ada lima paket pekerjaan yang ditawarkan. Paket 1 meliputi wilayah Sumatera, Kalimantan dan Nusa Tenggara. Lelang dimenangkan konsorsium FiberHome, Telkom Infra dan MTD. Harga penawarannya Rp 5.123.533.593.800.

Paket 2 meliputi wilayah Sulawesi dan Maluku. Dimenangkan konsorsium FiberHome, Telkom Infra dan MTD. Harga penawarannya Rp 4.429.997.621.653.

Paket 3 meliputi wilayah Papua Barat dan Papua Bagian Tengah-Barat. Dimenangkan konsorsium Lintasarta, Huawei dan SEI. Harga penawarannya Rp 6.863.240.902.191.

Paket 4 meliputi wilayah Papua Bagian Tengah-Utara. Dimenangkan konsorsium Infrastruktur Bisnis Sejahtera – ZTE Indonesia. Harga penawarannya Rp 6.181.452.848.052.

Paket 5 meliputi wilayah Papua Bagian Timur-Selatan. Dimenangkan Infrastruktur Bisnis Sejahtera – ZTE Indonesia. Harga penawarannya Rp 5.767.961.527.369.

Setelah pekerjaan pembangunan menara tuntas, operator seluler dalam negeri akan mengoperasikan BTS. XL Axiata akan menjadi operator di BTS wilayah Sumatera. Sedangkan Telkomsel di Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. ■
]]> , Kejaksaan Agung (Kejagung) diam-diam mengusut dugaan korupsi pembangunan tower Base Tranciever Station (BTS) 4G. Proyek ini menelan biaya puluhan triliun.

Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlidik) diterbitkan pada 18 Juli 2022. Di masa Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Supardi.

JAM Pidsus Febrie Adriansyah membenarkan penyidik telah memeriksa pihak Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Ia mengutarakan proyek ini menyangkut pembangunan jaringan internet pelayanan publik, dan jasa internet pedesaan di berbagai wilayah.

“Di situ kita lihat, ada kucuran dana besar sekali, sampai triliunan yang kita lihat ada dugaan (korupsi),” kata mantan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI ini.

Dugaan proyek ini bermasalah lantaran banyak keluhan dari masyarakat. Yang tidak bisa mengikuti pembelajaran secara daring di masa pandemi Covid-19. Akibat sulit dapat sinyal internet.

Kemenkominfo mengaku baru membangun 4.161 tower BTS di wilayah terluar dan tertinggal hingga September 2022. Targetnya membangun 9.113 BTS.

“Sisanya, sedang terus dikerjakan agar dapat selesai di akhir kabinet ini tahun 2024,” ujar Menkominfo Johnny Plate.

Pembangunan tower BTS 4G di wilayah terluar dan tertinggal merupakan proyek strategis nasional. Dana dari iuran perusahaan operator yang dikelola BAKTI. Sebagai dari APBN.

Pembangunan B TS menggunakan skema kontrak tahun jamak atau multiyears. Untuk tahap pertama, penyaluran anggaran dilakukan secara penuh ke kontraktor mitra per Desember 2021.

Namun pada akhir 2021 , Kemenkominfo mengusulkan agar jangka waktu pengerjaan BTS tahap pertama diperpanjang hingga Maret 2022. Karena itu, kontraktor diminta menyertakan tambahan bank garansi.

Ada lima paket pekerjaan yang ditawarkan. Paket 1 meliputi wilayah Sumatera, Kalimantan dan Nusa Tenggara. Lelang dimenangkan konsorsium FiberHome, Telkom Infra dan MTD. Harga penawarannya Rp 5.123.533.593.800.

Paket 2 meliputi wilayah Sulawesi dan Maluku. Dimenangkan konsorsium FiberHome, Telkom Infra dan MTD. Harga penawarannya Rp 4.429.997.621.653.

Paket 3 meliputi wilayah Papua Barat dan Papua Bagian Tengah-Barat. Dimenangkan konsorsium Lintasarta, Huawei dan SEI. Harga penawarannya Rp 6.863.240.902.191.

Paket 4 meliputi wilayah Papua Bagian Tengah-Utara. Dimenangkan konsorsium Infrastruktur Bisnis Sejahtera – ZTE Indonesia. Harga penawarannya Rp 6.181.452.848.052.

Paket 5 meliputi wilayah Papua Bagian Timur-Selatan. Dimenangkan Infrastruktur Bisnis Sejahtera – ZTE Indonesia. Harga penawarannya Rp 5.767.961.527.369.

Setelah pekerjaan pembangunan menara tuntas, operator seluler dalam negeri akan mengoperasikan BTS. XL Axiata akan menjadi operator di BTS wilayah Sumatera. Sedangkan Telkomsel di Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. ■

]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID