Prahara Di Markas PPP Yasonna Bikin Nangis Menteri, Tapi Bikin Senyum Wantimpres –

Prahara di markas Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memasuki babak baru. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly mengesahkan, kepengurusan baru PPP yang dipimpin Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Muhammad Mardiono. Dengan putusan ini, Suharso Monoarfa yang juga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) itu bukan Ketua Umum PPP lagi. Keputusan Yasonna ini bikin nangis menteri, tapi bikin senyum Wantimpres.

Hingga Jumat pagi, kedua pucuk pimpinan partai Ka’bah itu masih harap-harap cemas. Karena kedua belah pihak menantikan detik-detik keputusan Yasonna, antara mengabulkan kepengurusan baru, atau tetap mempertahankan kepengurusan lama.

Politisi Banteng itu diketahui sempat mendatangi Istana Kepresidenan, Jakarta sebelum keputusan diambil. Ada rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Jokowi. Baru setelah ba’da Maghrib, diketahui hasilnya: Menteri Yasonna mengesahkan kepengurusan Mardiono.

Keputusan ini dituangkan dalam surat bernomor M.HH-26.AH.11.02 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pelaksanaan Tugas (Plt) Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2020-2025. Surat yang diteken Yasonna ini bertanggal 9 September 2022.

“Mengesahkan H Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2020-2025,” bunyi surat tersebut.

“Itu resmi,” kata Yasonna saat dikonfirmasi, kemarin.

Saat keputusan diambil, Suharso masih di luar kota. Tepatnya di Pulau Belitung. Ia menjamu ratusan delegasi dari 22 negara yang menghadiri Development Ministerial Meeting (DMM) G20. Acara ini berlangsung dari tanggal 7 sampai 9 September 2022.

Keputusan Yasonna ini tentu mengejutkan bagi sebagian kalangan. Apalagi Suharso dan Yasonna sama-sama di kabinet. Kok tega, Yasonna setuju komando PPP dipindah tangankan ke Mardiono.

Sehari sebelum keputusan diteken Yasonna, Suharso tidak terima diberhentikan dari jabatan Ketua Umum. Kubu pendukung Suharso mengatakan, bosnya itu akan menyerahkan surat klarifikasi kepada Menkumham, sepulang dari Belitung. Karena rapat pengurus harian dan Mukernas yang digelar oleh Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani dianggap tidak sesuai dengan AD/ART.

Tapi hingga tadi malam, belum ada penyataan resmi apapun dari Suharso merespons tekenan rekan sesama kabinetnya itu, yang membuat dirinya terdepak dari pucuk pimpinan PPP.

Sejumlah elit PPP belum bisa memberi jawaban. Ketua DPP PPP Bidang Organisasi dan Keanggotaan Syaifullah Tamliha juga enggan mengomentari. Ia mengaku bukan bagian dari objek sengketa Menkumham, karena yang diganti cuma Suharso. “Tanya sama Pak Suharso,” elaknya, kemarin.

Sementara, Mardiono mengaku, akan segera menghadap presiden, setelah posisinya disahkan Menkumham. Selain dalam rangka melaporkan keputusan Menkumham, ia juga menunggu sikap Jokowi terkait posisinya sebagai Wantimpres.

Namun, belum diketahui secara pasti kapan ia akan menghadap RI 1. “Nanti akan saya sampaikan kepada rekan-rekan media apabila saya setelah melapor kepada Bapak Presiden,” kata Mardiono, kemarin.

Pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio punya prediksi kenapa Yasonna berani menyetujui pergantiaan Ketum PPP. Dia meyakini, keputusan Kemenkumham terkait prahara PPP sudah atas restu Presiden Jokowi. Bukan keputusan sepihak Yasonna.

“Enggak ada visi menteri, yang ada visi presiden. Itu aja yang kita pegang. Jadi keputusannya pak Yasonna sangat mungkin dipengaruhi oleh keputusan presiden juga,” kata Hensat, sapaan karibnya tadi malam. ■
]]> , Prahara di markas Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memasuki babak baru. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly mengesahkan, kepengurusan baru PPP yang dipimpin Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Muhammad Mardiono. Dengan putusan ini, Suharso Monoarfa yang juga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) itu bukan Ketua Umum PPP lagi. Keputusan Yasonna ini bikin nangis menteri, tapi bikin senyum Wantimpres.

Hingga Jumat pagi, kedua pucuk pimpinan partai Ka’bah itu masih harap-harap cemas. Karena kedua belah pihak menantikan detik-detik keputusan Yasonna, antara mengabulkan kepengurusan baru, atau tetap mempertahankan kepengurusan lama.

Politisi Banteng itu diketahui sempat mendatangi Istana Kepresidenan, Jakarta sebelum keputusan diambil. Ada rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Jokowi. Baru setelah ba’da Maghrib, diketahui hasilnya: Menteri Yasonna mengesahkan kepengurusan Mardiono.

Keputusan ini dituangkan dalam surat bernomor M.HH-26.AH.11.02 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pelaksanaan Tugas (Plt) Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2020-2025. Surat yang diteken Yasonna ini bertanggal 9 September 2022.

“Mengesahkan H Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2020-2025,” bunyi surat tersebut.

“Itu resmi,” kata Yasonna saat dikonfirmasi, kemarin.

Saat keputusan diambil, Suharso masih di luar kota. Tepatnya di Pulau Belitung. Ia menjamu ratusan delegasi dari 22 negara yang menghadiri Development Ministerial Meeting (DMM) G20. Acara ini berlangsung dari tanggal 7 sampai 9 September 2022.

Keputusan Yasonna ini tentu mengejutkan bagi sebagian kalangan. Apalagi Suharso dan Yasonna sama-sama di kabinet. Kok tega, Yasonna setuju komando PPP dipindah tangankan ke Mardiono.

Sehari sebelum keputusan diteken Yasonna, Suharso tidak terima diberhentikan dari jabatan Ketua Umum. Kubu pendukung Suharso mengatakan, bosnya itu akan menyerahkan surat klarifikasi kepada Menkumham, sepulang dari Belitung. Karena rapat pengurus harian dan Mukernas yang digelar oleh Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani dianggap tidak sesuai dengan AD/ART.

Tapi hingga tadi malam, belum ada penyataan resmi apapun dari Suharso merespons tekenan rekan sesama kabinetnya itu, yang membuat dirinya terdepak dari pucuk pimpinan PPP.

Sejumlah elit PPP belum bisa memberi jawaban. Ketua DPP PPP Bidang Organisasi dan Keanggotaan Syaifullah Tamliha juga enggan mengomentari. Ia mengaku bukan bagian dari objek sengketa Menkumham, karena yang diganti cuma Suharso. “Tanya sama Pak Suharso,” elaknya, kemarin.

Sementara, Mardiono mengaku, akan segera menghadap presiden, setelah posisinya disahkan Menkumham. Selain dalam rangka melaporkan keputusan Menkumham, ia juga menunggu sikap Jokowi terkait posisinya sebagai Wantimpres.

Namun, belum diketahui secara pasti kapan ia akan menghadap RI 1. “Nanti akan saya sampaikan kepada rekan-rekan media apabila saya setelah melapor kepada Bapak Presiden,” kata Mardiono, kemarin.

Pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio punya prediksi kenapa Yasonna berani menyetujui pergantiaan Ketum PPP. Dia meyakini, keputusan Kemenkumham terkait prahara PPP sudah atas restu Presiden Jokowi. Bukan keputusan sepihak Yasonna.

“Enggak ada visi menteri, yang ada visi presiden. Itu aja yang kita pegang. Jadi keputusannya pak Yasonna sangat mungkin dipengaruhi oleh keputusan presiden juga,” kata Hensat, sapaan karibnya tadi malam. ■

]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID