Post Title –

Kata “bocor…”, “bocor…”, “bocor,” kembali ramai dibicarakan, baik di dunia maya, maupun di dunia nyata. Yang “bocor” bukan kekayaan alam yang berulang kali dipidatokan Prabowo Subianto saat kampanye Pilpres 2019. Kali ini yang bocor terkait data pribadi pejabat dan negara. Yang membocorkan: hacker bernama Bjorka.

Ulah Bjorka membocorkan data ini, bukanlah baru terjadi saat ini. Jauh sebelumnya, Bjorka sudah melakukannya. Aksi pertama Bjorka di Indonesia, terjadi April 2020. Saat itu, ia membobol data Tokopedia yang berisi user ID, password, email, dan nomor telepon. Kemudian, 270 juta data pengguna Wattpad, isinya mencakup password, login, nomor kontak, hingga nama asli. Bjorka juga merilis 26 juta data pelanggan IndiHome yang mencakup nama lengkap, email, gender, NIK, IP Address, hingga situs apa saja yang dikunjungi.

Pada 31 Agustus, Bjorka juga mengunggah 1,3 miliar data registrasi SIM card yang diklaim dibobol dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Isinya adalah NIK, nomor telepon, nama provider, hingga tanggal registrasi.

Tak berhenti di situ, hacker yang mengaku berada di Warsawa, Polandia, ini kembali membocorkan 105 juta data kependudukan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), 6 September lalu. Isinya adalah NIK, nomor Kartu Keluarga (KK), hingga nama lengkap.

Lalu, pada 9 September, Bjorka membocorkan data surat rahasia untuk Presiden Jokowi periode 2019-2021. Salah satunya adalah surat dalam amplop tertutup dari BIN.

Begitu juga soal kronologi pembunuhan aktivis Kontras Munir, ia terangkan secara gamblang. Bahkan, terkait kasus pembunuhan berencana dengan tersangka Ferdy Sambo, Bjorka juga korek-korek.

Terbaru, Bjorka mengumbar data pribadi sejumlah pejabat. Pejabat yang datanya dibongkar itu adalah Ketua DPR Puan Maharani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Mendagri Tito Karnavian, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, serta Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan.

Karena ulah Bjorka sudah meresahkan, kemarin, Presiden Jokowi memanggil Menkominfo Johnny G Plate ke Istana. Plate diperintah membentuk tim cepat tanggap atau emergency response team untuk menjaga data. Tim ini berisi Badan Siber Sandi Negara (BSSN), Kominfo, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN).

“Perlu ada emergency response team yang terkait untuk menjaga tata kelola yang baik di Indonesia untuk menjaga juga kepercayaan publik,” ucap Plate, usai menghadap Jokowi.

Soal data negara yang bocor, Plate mengaku sudah menelaah. Ternyata, itu data-data yang sudah umum. Bukan data-data spesifik dan bukan data-data yang terupdate sekarang.

Di kesempatan yang sama, Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian mencoba menenangkan masyarakat atas serangan Bjorka ini. Hinsa memastikan, hingga saat ini, tidak ada sistem elektronik yang terganggu akibat ulah Bjorka. “Tidak ada satu sistem elektronik yang diserang sementara ini, sistem elektronik ya,” kata Hinsa.

Menko Polhukam Mahfud MD ikut memastikan, tidak ada data rahasia yang bocor. Sejauh ini, data yang tersebar adalah data umum yang bisa diakses orang banyak. “Jadi, belum ada yang membahayakan,” ujarnya.

Namun, Pemerintah masih mendalami hal tersebut. Hal itu dilakukan untuk memastikan jenis data-data yang dibocorkan Bjorka. “Pemerintah masih rapat tentang ini,” imbuhnya.

Namun, penjelasan ini tidak diterima Anggota Komisi I DPR Fadli Zon. Dia mengatakan, bocornya data instansi maupun pimpinan negara menunjukkan lemahnya proteksi keamanan siber di Indonesia. Mestinya, institusi seperti Kominfo dan BSSN bertanggung jawab terhadap keamanan siber.

“Karena itu data kelihatan yang menurut informasi berseliweran di dark web dibongkar sedemikian rupa. Ini bisa disalahgunakan,” kata Fadli, di Gedung DPR, kemarin.

Menurutnya, kebocoran data yang terjadi berulang menunjukkan Indonesia mudah sekali diretas dan diintervensi. Fadli menilai, kasus kebocoran data ini serius karena menyangkut harga diri negara.

“Ironisnya, netizen kita mayoritas mendukung (pembocoran data itu). Ini something wrong. Berarti harus ada evaluasi, kenapa bisa data kita diperdagangkan, diretas, diperjualbelikan, diumbar di dunia maya,” kata Fadli.

Dosen Ilmu Komputer Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Rosihan Ari Yuana menjelaskan mengenai teknis bocornya data itu. Menurutnya, Bjorka menunjukkan celah keamanan dari sistem digital sejumlah website, khususnya aplikasi-aplikasi yang dimiliki Pemerintah.

Jika benar terjadi peretasan data publik, Pemerintah harus mengakui keteledorannya, dan sigap mengevaluasi semua sistem digital yang ada. Tidak hanya evaluasi di sisi aplikasi, tetapi juga evaluasi dari sisi keamanan perangkat keras, dan juga keamanan networking-nya.■
]]> , Kata “bocor…”, “bocor…”, “bocor,” kembali ramai dibicarakan, baik di dunia maya, maupun di dunia nyata. Yang “bocor” bukan kekayaan alam yang berulang kali dipidatokan Prabowo Subianto saat kampanye Pilpres 2019. Kali ini yang bocor terkait data pribadi pejabat dan negara. Yang membocorkan: hacker bernama Bjorka.

Ulah Bjorka membocorkan data ini, bukanlah baru terjadi saat ini. Jauh sebelumnya, Bjorka sudah melakukannya. Aksi pertama Bjorka di Indonesia, terjadi April 2020. Saat itu, ia membobol data Tokopedia yang berisi user ID, password, email, dan nomor telepon. Kemudian, 270 juta data pengguna Wattpad, isinya mencakup password, login, nomor kontak, hingga nama asli. Bjorka juga merilis 26 juta data pelanggan IndiHome yang mencakup nama lengkap, email, gender, NIK, IP Address, hingga situs apa saja yang dikunjungi.

Pada 31 Agustus, Bjorka juga mengunggah 1,3 miliar data registrasi SIM card yang diklaim dibobol dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Isinya adalah NIK, nomor telepon, nama provider, hingga tanggal registrasi.

Tak berhenti di situ, hacker yang mengaku berada di Warsawa, Polandia, ini kembali membocorkan 105 juta data kependudukan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), 6 September lalu. Isinya adalah NIK, nomor Kartu Keluarga (KK), hingga nama lengkap.

Lalu, pada 9 September, Bjorka membocorkan data surat rahasia untuk Presiden Jokowi periode 2019-2021. Salah satunya adalah surat dalam amplop tertutup dari BIN.

Begitu juga soal kronologi pembunuhan aktivis Kontras Munir, ia terangkan secara gamblang. Bahkan, terkait kasus pembunuhan berencana dengan tersangka Ferdy Sambo, Bjorka juga korek-korek.

Terbaru, Bjorka mengumbar data pribadi sejumlah pejabat. Pejabat yang datanya dibongkar itu adalah Ketua DPR Puan Maharani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Mendagri Tito Karnavian, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, serta Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan.

Karena ulah Bjorka sudah meresahkan, kemarin, Presiden Jokowi memanggil Menkominfo Johnny G Plate ke Istana. Plate diperintah membentuk tim cepat tanggap atau emergency response team untuk menjaga data. Tim ini berisi Badan Siber Sandi Negara (BSSN), Kominfo, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN).

“Perlu ada emergency response team yang terkait untuk menjaga tata kelola yang baik di Indonesia untuk menjaga juga kepercayaan publik,” ucap Plate, usai menghadap Jokowi.

Soal data negara yang bocor, Plate mengaku sudah menelaah. Ternyata, itu data-data yang sudah umum. Bukan data-data spesifik dan bukan data-data yang terupdate sekarang.

Di kesempatan yang sama, Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian mencoba menenangkan masyarakat atas serangan Bjorka ini. Hinsa memastikan, hingga saat ini, tidak ada sistem elektronik yang terganggu akibat ulah Bjorka. “Tidak ada satu sistem elektronik yang diserang sementara ini, sistem elektronik ya,” kata Hinsa.

Menko Polhukam Mahfud MD ikut memastikan, tidak ada data rahasia yang bocor. Sejauh ini, data yang tersebar adalah data umum yang bisa diakses orang banyak. “Jadi, belum ada yang membahayakan,” ujarnya.

Namun, Pemerintah masih mendalami hal tersebut. Hal itu dilakukan untuk memastikan jenis data-data yang dibocorkan Bjorka. “Pemerintah masih rapat tentang ini,” imbuhnya.

Namun, penjelasan ini tidak diterima Anggota Komisi I DPR Fadli Zon. Dia mengatakan, bocornya data instansi maupun pimpinan negara menunjukkan lemahnya proteksi keamanan siber di Indonesia. Mestinya, institusi seperti Kominfo dan BSSN bertanggung jawab terhadap keamanan siber.

“Karena itu data kelihatan yang menurut informasi berseliweran di dark web dibongkar sedemikian rupa. Ini bisa disalahgunakan,” kata Fadli, di Gedung DPR, kemarin.

Menurutnya, kebocoran data yang terjadi berulang menunjukkan Indonesia mudah sekali diretas dan diintervensi. Fadli menilai, kasus kebocoran data ini serius karena menyangkut harga diri negara.

“Ironisnya, netizen kita mayoritas mendukung (pembocoran data itu). Ini something wrong. Berarti harus ada evaluasi, kenapa bisa data kita diperdagangkan, diretas, diperjualbelikan, diumbar di dunia maya,” kata Fadli.

Dosen Ilmu Komputer Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Rosihan Ari Yuana menjelaskan mengenai teknis bocornya data itu. Menurutnya, Bjorka menunjukkan celah keamanan dari sistem digital sejumlah website, khususnya aplikasi-aplikasi yang dimiliki Pemerintah.

Jika benar terjadi peretasan data publik, Pemerintah harus mengakui keteledorannya, dan sigap mengevaluasi semua sistem digital yang ada. Tidak hanya evaluasi di sisi aplikasi, tetapi juga evaluasi dari sisi keamanan perangkat keras, dan juga keamanan networking-nya.■

]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID