Pipa PAM Bocor, Karatan Dan Tercemar Kimia Warga Teriak Air Seret Tapi Kudu Bayar Mahal –

Sebanyak 47 persen atau 5.640 kilometer (km) dari 12 ribu pipa air bersih PAM Jaya mengalami kebocoran. Kondisi ini membuat hampir setengah air bersih yang diproduksi hilang. Parahnya, kebocoran pipa juga menyebabkan air tercemar senyawa kimia fluor.

Kebocoran pipa karena masalah teknis ini mungkin bukan hal baru. Peristiwa ini sering terjadi karena umur pipa yang sudah uzur: hampir 100 tahun.

Kerentanan pipa ini mengganggu kebutuhan warga yang mengandalkan air bersih dari PAM Jaya. Selain itu, jenis pipa yang digunakan, yaitu tipe pipa besi galvanis, yang akan mengalami korosi seiring berjalannya waktu.

Direktur Teknik Perumda PAM Jaya Untung Suryadi mengungkapkan, untuk melakukan perbaikan dan pergantian pipa, dibutuhkan anggaran Rp 12 triliun.

“Ada 70 persen sambungan menggunakan pipa PVC. Ada juga pipa lama yang sudah mulai korosi. Sudah teridentifikasi semua. Nah, untuk layanan area timur diperlukan Rp 4 triliun, sementara di barat diperlukan Rp 8 triliun,” papar Untung.

Sedangkan, Penyertaan Modal Daerah (PMD) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2023, akan dipakai untuk menyusun studi pendahuluan dalam pembuatan road map penurunan Non Revenue Water (NRW) atau kebocoran.

Kemudian, akan dilanjutkan dengan penyusunan studi kelayakan atau feasibility studies.

“Sederhananya, membangun pipa baru itu lebih simpel dibandingkan proses perbaikan pipa yang sudah tertanam,” kata Untung.

Melalui tahapan tersebut, PAM Jaya menargetkan penurunan NRW dari 46 persen saat ini menjadi 30 persen tahun 2030.

“Memang dibutuhkan investasi besar. Tapi, tetap kami optimistis, karena ini juga bagian penting menjaga kedaulatan air bagi warga Jakarta,” imbuhnya.

Direktur Utama Perumda PAM Jaya Arif Nasrudin mengapresiasi DPRD DKI Jakarta yang telah menyepakati besaran PMD tahun 2023 sebesar Rp 324,6 miliar.

Menurut Arif, PAM Jaya berkomitmen menggunakan PMD ini dengan sebaik-baiknya. Termasuk melakukan tahapan untuk mewujudkan kedaulatan air di Jakarta. Dengan cakupan 100 persen pada tahun 2030.

“PMD ini harus terserap atau bisa digunakan dalam waktu satu tahun. Untuk itu, kami akan bekerja ekstra keras menjawab kepercayaan yang diberikan,” katanya.

 Arif mengatakan, PMD senilai Rp 324,6 miliar akan digunakan untuk Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ciliwung Tahap II, Pemasangan Sambungan Baru Pelanggan Jatiluhur Karian Tahap I, serta Studi dan Program Penurunan NRW Tahap I.

PMD ini juga akan kita gunakan untuk Optimalisasi IPA SWRO Kepulauan Seribu, Pembangunan Kios Air dan Pembelian Mobil Tangki Tahap 3, Pelayanan Air Bersih di Kampung Prioritas Tahap 2, serta Pembangunan Sentra Pelayanan.

Ketua Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta KH. Mukti Ali Qusyairi mengatakan, dalam konteks penataan kota, persoalan pertama yakni pemenuhan air bersih untuk warga, baik yang dekat maupun yang jauh dari sumber mata air.

Setelah kebutuhan air terpenuhi, baru soal infrastruktur jalan, kesehatan, perumahan warga, pembangunan rumah ibadah di pusat kota, pembangunan pasar dan aktivitas ekonomi, keamanan, dan peran ulama, cendekiawan, ilmuan, dan saintis untuk memberikan pendidikan, pencerahan dan kreativitas.

Menurut Mukti, pengelolaan air bagi warga merupakan kewajiban pemerintah. Dan pemerintah telah menetapkan PAM Jaya untuk mengelola air bersih bagi warga Jakarta.

“Memang harus satu pintu, PAM Jaya yang menglelola. Jadi, tidak banyak pintu, agar tidak ada persaingan antarperusahaan yang korbannya adalah warga sebagai konsumen,” tuturnya.

Jangan Rugikan Warga

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Air Minum DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga membenarkan tingginya kebocoran karena pipa yang dimiliki Palyja telah usang dan kurang perawatan. Karena itu, distribusi air kurang maksimal.

Dia juga mengungkapkan, fisik dari instalasi air sudah cukup tua. “Ini bangunan sudah dari tahun 1953, dan saya rasa persoalannya karena pipa yang sudah puluhan tahun berkarat. Itu bikin penyebaran air kurang,” kata Pandapotan.

Anggota Pansus Panji Virgianto juga menyayangkan Palyja tidak segera berbenah mengatasi kebocoran yang sudah terjadi bertahun-tahun.

Bahkan, saat kebocoran sudah mencapai 39,3 persen sejak tahun 2015, terus meningkat hingga sekarang.

“Jangan karena kebocoran, rakyat dibebankan dengan asumsi membayar kenaikan. Ini jelas merugikan masyarakat,” sentil Panji.

Panji mengaku, setiap reses selalu mendapat keluhan warga soal kecilnya pasokan air bersih yang mengalir ke rumah-rumah. Sementara tagihan air yang dibebankan kepada pelanggan cenderung meningkat.

“Kebocoran itu berdampak pada harga kubikasi yang dibebankan ke masyarakat. Ini tidak adil, karena mereka membayar, tapi airnya tidak sampai ke rumah,” ungkap Panji.

Production Department Head Palyja Emma Nedi mengungkapkan, sejauh ini pihaknya terus berupaya semaksimal mungkin mendistribusikan air bersih kepada masyarakat wilayah Barat Jakarta.

Kata dia, proses pengolahan yang dilakukan Palyja telah memenuhi syarat kesehatan. Mulai dari air baku hingga sampai ke masyarakat. Semua telah sesuai Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 492 tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

Pihaknya mengaku, menerima air itu dari PJT II (Perum Jasa Tirta). Kemudian ada proses pencampuran dengan bahan kimia, proses sendimentasi untuk memisahkan air kotor dengan air bening.

“Lalu kami saring lagi untuk menghilangkan partikel yang tersisa. Masuk ke tempat penyimpanan air untuk didisinfektan atau menghilangkan bakteri. Setelah itu, baru kami distribusikan,” jelas Emma. ■
]]> , Sebanyak 47 persen atau 5.640 kilometer (km) dari 12 ribu pipa air bersih PAM Jaya mengalami kebocoran. Kondisi ini membuat hampir setengah air bersih yang diproduksi hilang. Parahnya, kebocoran pipa juga menyebabkan air tercemar senyawa kimia fluor.

Kebocoran pipa karena masalah teknis ini mungkin bukan hal baru. Peristiwa ini sering terjadi karena umur pipa yang sudah uzur: hampir 100 tahun.

Kerentanan pipa ini mengganggu kebutuhan warga yang mengandalkan air bersih dari PAM Jaya. Selain itu, jenis pipa yang digunakan, yaitu tipe pipa besi galvanis, yang akan mengalami korosi seiring berjalannya waktu.

Direktur Teknik Perumda PAM Jaya Untung Suryadi mengungkapkan, untuk melakukan perbaikan dan pergantian pipa, dibutuhkan anggaran Rp 12 triliun.

“Ada 70 persen sambungan menggunakan pipa PVC. Ada juga pipa lama yang sudah mulai korosi. Sudah teridentifikasi semua. Nah, untuk layanan area timur diperlukan Rp 4 triliun, sementara di barat diperlukan Rp 8 triliun,” papar Untung.

Sedangkan, Penyertaan Modal Daerah (PMD) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2023, akan dipakai untuk menyusun studi pendahuluan dalam pembuatan road map penurunan Non Revenue Water (NRW) atau kebocoran.

Kemudian, akan dilanjutkan dengan penyusunan studi kelayakan atau feasibility studies.

“Sederhananya, membangun pipa baru itu lebih simpel dibandingkan proses perbaikan pipa yang sudah tertanam,” kata Untung.

Melalui tahapan tersebut, PAM Jaya menargetkan penurunan NRW dari 46 persen saat ini menjadi 30 persen tahun 2030.

“Memang dibutuhkan investasi besar. Tapi, tetap kami optimistis, karena ini juga bagian penting menjaga kedaulatan air bagi warga Jakarta,” imbuhnya.

Direktur Utama Perumda PAM Jaya Arif Nasrudin mengapresiasi DPRD DKI Jakarta yang telah menyepakati besaran PMD tahun 2023 sebesar Rp 324,6 miliar.

Menurut Arif, PAM Jaya berkomitmen menggunakan PMD ini dengan sebaik-baiknya. Termasuk melakukan tahapan untuk mewujudkan kedaulatan air di Jakarta. Dengan cakupan 100 persen pada tahun 2030.

“PMD ini harus terserap atau bisa digunakan dalam waktu satu tahun. Untuk itu, kami akan bekerja ekstra keras menjawab kepercayaan yang diberikan,” katanya.

 Arif mengatakan, PMD senilai Rp 324,6 miliar akan digunakan untuk Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ciliwung Tahap II, Pemasangan Sambungan Baru Pelanggan Jatiluhur Karian Tahap I, serta Studi dan Program Penurunan NRW Tahap I.

PMD ini juga akan kita gunakan untuk Optimalisasi IPA SWRO Kepulauan Seribu, Pembangunan Kios Air dan Pembelian Mobil Tangki Tahap 3, Pelayanan Air Bersih di Kampung Prioritas Tahap 2, serta Pembangunan Sentra Pelayanan.

Ketua Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta KH. Mukti Ali Qusyairi mengatakan, dalam konteks penataan kota, persoalan pertama yakni pemenuhan air bersih untuk warga, baik yang dekat maupun yang jauh dari sumber mata air.

Setelah kebutuhan air terpenuhi, baru soal infrastruktur jalan, kesehatan, perumahan warga, pembangunan rumah ibadah di pusat kota, pembangunan pasar dan aktivitas ekonomi, keamanan, dan peran ulama, cendekiawan, ilmuan, dan saintis untuk memberikan pendidikan, pencerahan dan kreativitas.

Menurut Mukti, pengelolaan air bagi warga merupakan kewajiban pemerintah. Dan pemerintah telah menetapkan PAM Jaya untuk mengelola air bersih bagi warga Jakarta.

“Memang harus satu pintu, PAM Jaya yang menglelola. Jadi, tidak banyak pintu, agar tidak ada persaingan antarperusahaan yang korbannya adalah warga sebagai konsumen,” tuturnya.

Jangan Rugikan Warga

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Air Minum DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga membenarkan tingginya kebocoran karena pipa yang dimiliki Palyja telah usang dan kurang perawatan. Karena itu, distribusi air kurang maksimal.

Dia juga mengungkapkan, fisik dari instalasi air sudah cukup tua. “Ini bangunan sudah dari tahun 1953, dan saya rasa persoalannya karena pipa yang sudah puluhan tahun berkarat. Itu bikin penyebaran air kurang,” kata Pandapotan.

Anggota Pansus Panji Virgianto juga menyayangkan Palyja tidak segera berbenah mengatasi kebocoran yang sudah terjadi bertahun-tahun.

Bahkan, saat kebocoran sudah mencapai 39,3 persen sejak tahun 2015, terus meningkat hingga sekarang.

“Jangan karena kebocoran, rakyat dibebankan dengan asumsi membayar kenaikan. Ini jelas merugikan masyarakat,” sentil Panji.

Panji mengaku, setiap reses selalu mendapat keluhan warga soal kecilnya pasokan air bersih yang mengalir ke rumah-rumah. Sementara tagihan air yang dibebankan kepada pelanggan cenderung meningkat.

“Kebocoran itu berdampak pada harga kubikasi yang dibebankan ke masyarakat. Ini tidak adil, karena mereka membayar, tapi airnya tidak sampai ke rumah,” ungkap Panji.

Production Department Head Palyja Emma Nedi mengungkapkan, sejauh ini pihaknya terus berupaya semaksimal mungkin mendistribusikan air bersih kepada masyarakat wilayah Barat Jakarta.

Kata dia, proses pengolahan yang dilakukan Palyja telah memenuhi syarat kesehatan. Mulai dari air baku hingga sampai ke masyarakat. Semua telah sesuai Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 492 tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

Pihaknya mengaku, menerima air itu dari PJT II (Perum Jasa Tirta). Kemudian ada proses pencampuran dengan bahan kimia, proses sendimentasi untuk memisahkan air kotor dengan air bening.

“Lalu kami saring lagi untuk menghilangkan partikel yang tersisa. Masuk ke tempat penyimpanan air untuk didisinfektan atau menghilangkan bakteri. Setelah itu, baru kami distribusikan,” jelas Emma. ■

]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID