Penumpang Keluhkan Layanan Tarif Integrasi Antrean Panjang Dan Saldo Kartu Terpotong Dua Kali –

PT JakLingko Indonesia mesti mengevaluasi implementasi sistem tarif integrasi angkutan umum di Jakarta. Sebab, banyak penumpang mengeluhkan penerapannya yang dinilai menurunkan pelayanan.

Keluhan penumpang berseliweran di medsos stakeholder terkait seperti Transjakarta, JakLingko, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, bahkan, akun medsos pribadi Gubernur Anies Baswedan. Semua keluhan bermuara pada penerapan proses tap in dan tap out di setiap halte Transjakarta. Protes itu antara lain penerapan satu kartu hanya untuk satu penumpang, antrean menjadi lebih panjang, dan potongan saldo.

“Ribet ya, kalau emak-emak bawa anak 2 harus punya 3 kartu berarti dong,” kata @nita_noonna.

“Rencana ajak keluarga jalan-jalan naik busway. Anak 2, total sama istri 4 jiwa, kudu punya 4 kartu gitu ya? Kocak ya, bukan memudahkan malah mempersulit,” ujar @syaibi.

“Naik BRT terus turun di shelter busway, pas keluar kepotong lagi jadi 2 kali. Ini gimana min? Malah merugikan customer dong,” tanya @yand_swastono.

“Error di gate, antrean numpuk, saldo ada yang kepotong hubungi costumer service. Coba dong buat kebijakan ini liat jam-jam sibuk, antrean gate, kasian orang menderita akibat sistem masih error sana sini,” keluh @maumu17.

“Yang bikin khawatir tuh kalau kita nggak tap out, kartu keblokir. Sedangkan di pintu keluar, petugas bilang nggak perlu tap out karena pintu masuk dan keluarnya cuma 1. Apalagi pas jam pulang kantor itu crowded parah. Keluarnya ya lewat samping gatenya tanpa tap out. Kalau case-nya kayak gitu gimana min? Masa keblokir juga padahal fasilitas haltenya yang kurang memadai,” ungkap @nadillah.krn.

“Niatnya pengen kayak di kereta, tapi mesinnya beda. Kalau mau naik kereta tap in nggak bayar, entar keluar tap out baru kepotong. Lah ini tap in dan tap out sama-sama kena potong,” ujar @moelya_hadi99.

Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT Transjakarta Anang Rizkani Noor mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi pengaktifan kembali sistem pembayaran melalui kartu yang menyebabkan penumpang antre di sejumlah halte.

Anang mengklaim, pihaknya telah mensosialisasikan kebijakan sistem pembayaran baru tersebut kepada para pengguna Transjakarta. Namun diakuinya, dalam implementasinya sebagian pengguna Transjakarta belum mengetahui penerapan kebijakan sistem pembayaran baru ini sehingga menyebabkan antrean penumpang.

“Sosialisasinya sudah sejak Maret 2022. Jadi tidak benar kalau tidak ada sosialisasi sebelumnya. Hanya memang mungkin ada yang tahu dan tidak. Juga ada yang belum melakukan tap out atau menempelkan kartu waktu turun di sebelum hari diberlakukannya,” ujar Anang.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan tarif integrasi JakLingko, Jumat (7/10). Layanan ini untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi warga yang kerap berpindah moda transportasi umum di Ibu Kota.

“Ini adalah ikhtiar panjang yang melibatkan begitu banyak orang bukan hanya dari penyiapan infrastruktur fisik, tetapi pengelolaan dan sistem pembayarannya,” kata Anies saat peresmian di MRT Asean, Jakarta Selatan.

Anies bilang, warga Jakarta kini dapat menikmati kemudahan dalam melakukan pembayaran di berbagai moda transportasi publik dengan menggunakan Kartu Uang Elektronik atau menggunakan aplikasi Jaklingko.

“Tidak perlu lagi memiliki berbagai jenis kartu yang berbeda untuk masing-masing moda, karena cukup dengan satu kartu sudah dapat digunakan di berbagai moda,” ujarnya.

Bukan hanya itu, lanjutnya sistem pembayaran di berbagai akan ditingkatkan menggunakan QR Code hingga face recognition.

Anies pun meminta agar hal tersebut diaplikasikan ke seluruh transportasi umum di Jakarta.

Menurut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini, transportasi umum bukan hanya berfungsi sebagai alat untuk memindahkan badan. Tapi membentuk perilaku dan budaya masyarakat.

Selain itu, transportasi umum merupakan alat pemersatu karena memberikan perasaan kesetaraan. “Kita ingin kendaraan umum di Jakarta jadi fasilitator integrasi masyarakat lintas apapun,” tandasnya.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo menambahkan, integrasi merupakan kunci dalam pembangunan sustainable transportation yang bertujuan untuk mengedepankan pejalan kaki dan pesepeda yang terkoneksi dengan layanan angkutan umum yang optimal bagi seluruh warga Jakarta.

“Integrasi dalam lima dimensi, yakni dimensi fisik, layanan, data, tiket, dan tarif. Harapannya, dengan dihadirkannya tarif integrasi transportasi ini dapat semakin mengoptimalkan konektivitas antar moda dan memudahkan penggunanya,” ujar Syafrin.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 733 Tahun 2022 tentang tentang Besaran Paket Tarif Layanan Angkutan Umum Massal, skema tarif integrasi berlaku dengan ketentuan tarif dasar Rp 2.500 yang dikenakan pada awal perjalanan, dan tarif jarak Rp 250/ km yang dikenakan berdasarkan jarak tempuh perjalanan.

Jika total tarif dari suatu perjalanan melampaui Rp 10.000 maka pengguna hanya akan dikenakan tarif maksimal Rp 10.000. Sedangkan, untuk total tarif perjalanan seorang pengguna yang tidak melampaui Rp 10.000, maka pengguna tersebut hanya akan dikenakan tarif sesuai dengan perjalananya.

Skema tarif integrasi ini menggunakan metode perhitungan kombinasi tarif dasar dan tarif jarak yang memerlukan data perjalanan yang merekam titik awal hingga titik akhir, serta durasi perjalanan dari setiap pengguna. Oleh sebab itu, setiap satu kartu uang elektronik atau aplikasi JakLingko hanya dapat digunakan oleh satu orang pengguna.

Perekaman data perjalanan dimulai pada saat pengguna memulai perjalanannya dengan melakukan tap in dan diakhiri pada saat pengguna tiba di tujuan dengan melakukan tap out. Tap in dan tap out dapat dilakukan di stasiun, halte, atau pada armada bus untuk layanan non BRT dan Mikrotrans.

Analis Kebijakan Transportasi Azas Tigor Nainggolan menyebut, layanan transportasi publik di Jakarta masih belum dapat diakses secara baik oleh penggunanya.

Hal tersebut berkaca dari perubahan kebijakan layanan Transjakarta yang justru menyulitkan dan merugikan penggunanya.

“Terjadinya antrean panjang hingga mengakibatkan pengguna berdesak-desakan di Halte Transjakarta,” kata Azas dalam keterangannya, kemarin.

Tak hanya itu, jika ingin menggunakan layanan Transjakarta, pengguna harus memiliki kartu dengan saldo minimum Rp 5.000. Pengenaan saldo minimum ini, dinilai Azas, merugikan para pengguna. Karena saat membeli kartu, saldonya tidak sesuai jumlah harga pembelian kartunya.

“Nah sekarang ditambah lagi harus ada saldo minimal Rp 5.000, tentu itu memberatkan dan merugikan masyarakat pengguna Transjakarta. Penetapan saldo minimal ini harus terbuka pengelolaannya oleh manajemen Transjakarta sebab jumlah pengguna atau kartu di pengguna yang jumlah sangat banyak,” ujarnya.

Azas menghitung, jika ada 1 juta unit kartu pengguna Transjakarta, itu artinya sudah ada Rp 5 miliar uang masyarakat yang mengendap di dalam pengelolaan manajemen Transjakarta.

Dia pun meminta perubahan sistem layanan Transjakarta ini harus dievaluasi agar tidak merugikan pengguna. Seperti, kewajiban tap in dan tap out, harus diantisipasi dan disiapkan sarana dan prasarananya secara baik.

“Sehingga tidak terjadi penumpukan atau antrean panjang penumpang. Begitu pula dengan penetapan saldo minimal Rp 5.000 harus transparansi karena itu uang masyarakat,” tandasnya. ■
]]> , PT JakLingko Indonesia mesti mengevaluasi implementasi sistem tarif integrasi angkutan umum di Jakarta. Sebab, banyak penumpang mengeluhkan penerapannya yang dinilai menurunkan pelayanan.

Keluhan penumpang berseliweran di medsos stakeholder terkait seperti Transjakarta, JakLingko, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, bahkan, akun medsos pribadi Gubernur Anies Baswedan. Semua keluhan bermuara pada penerapan proses tap in dan tap out di setiap halte Transjakarta. Protes itu antara lain penerapan satu kartu hanya untuk satu penumpang, antrean menjadi lebih panjang, dan potongan saldo.

“Ribet ya, kalau emak-emak bawa anak 2 harus punya 3 kartu berarti dong,” kata @nita_noonna.

“Rencana ajak keluarga jalan-jalan naik busway. Anak 2, total sama istri 4 jiwa, kudu punya 4 kartu gitu ya? Kocak ya, bukan memudahkan malah mempersulit,” ujar @syaibi.

“Naik BRT terus turun di shelter busway, pas keluar kepotong lagi jadi 2 kali. Ini gimana min? Malah merugikan customer dong,” tanya @yand_swastono.

“Error di gate, antrean numpuk, saldo ada yang kepotong hubungi costumer service. Coba dong buat kebijakan ini liat jam-jam sibuk, antrean gate, kasian orang menderita akibat sistem masih error sana sini,” keluh @maumu17.

“Yang bikin khawatir tuh kalau kita nggak tap out, kartu keblokir. Sedangkan di pintu keluar, petugas bilang nggak perlu tap out karena pintu masuk dan keluarnya cuma 1. Apalagi pas jam pulang kantor itu crowded parah. Keluarnya ya lewat samping gatenya tanpa tap out. Kalau case-nya kayak gitu gimana min? Masa keblokir juga padahal fasilitas haltenya yang kurang memadai,” ungkap @nadillah.krn.

“Niatnya pengen kayak di kereta, tapi mesinnya beda. Kalau mau naik kereta tap in nggak bayar, entar keluar tap out baru kepotong. Lah ini tap in dan tap out sama-sama kena potong,” ujar @moelya_hadi99.

Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT Transjakarta Anang Rizkani Noor mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi pengaktifan kembali sistem pembayaran melalui kartu yang menyebabkan penumpang antre di sejumlah halte.

Anang mengklaim, pihaknya telah mensosialisasikan kebijakan sistem pembayaran baru tersebut kepada para pengguna Transjakarta. Namun diakuinya, dalam implementasinya sebagian pengguna Transjakarta belum mengetahui penerapan kebijakan sistem pembayaran baru ini sehingga menyebabkan antrean penumpang.

“Sosialisasinya sudah sejak Maret 2022. Jadi tidak benar kalau tidak ada sosialisasi sebelumnya. Hanya memang mungkin ada yang tahu dan tidak. Juga ada yang belum melakukan tap out atau menempelkan kartu waktu turun di sebelum hari diberlakukannya,” ujar Anang.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan tarif integrasi JakLingko, Jumat (7/10). Layanan ini untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi warga yang kerap berpindah moda transportasi umum di Ibu Kota.

“Ini adalah ikhtiar panjang yang melibatkan begitu banyak orang bukan hanya dari penyiapan infrastruktur fisik, tetapi pengelolaan dan sistem pembayarannya,” kata Anies saat peresmian di MRT Asean, Jakarta Selatan.

Anies bilang, warga Jakarta kini dapat menikmati kemudahan dalam melakukan pembayaran di berbagai moda transportasi publik dengan menggunakan Kartu Uang Elektronik atau menggunakan aplikasi Jaklingko.

“Tidak perlu lagi memiliki berbagai jenis kartu yang berbeda untuk masing-masing moda, karena cukup dengan satu kartu sudah dapat digunakan di berbagai moda,” ujarnya.

Bukan hanya itu, lanjutnya sistem pembayaran di berbagai akan ditingkatkan menggunakan QR Code hingga face recognition.

Anies pun meminta agar hal tersebut diaplikasikan ke seluruh transportasi umum di Jakarta.

Menurut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini, transportasi umum bukan hanya berfungsi sebagai alat untuk memindahkan badan. Tapi membentuk perilaku dan budaya masyarakat.

Selain itu, transportasi umum merupakan alat pemersatu karena memberikan perasaan kesetaraan. “Kita ingin kendaraan umum di Jakarta jadi fasilitator integrasi masyarakat lintas apapun,” tandasnya.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo menambahkan, integrasi merupakan kunci dalam pembangunan sustainable transportation yang bertujuan untuk mengedepankan pejalan kaki dan pesepeda yang terkoneksi dengan layanan angkutan umum yang optimal bagi seluruh warga Jakarta.

“Integrasi dalam lima dimensi, yakni dimensi fisik, layanan, data, tiket, dan tarif. Harapannya, dengan dihadirkannya tarif integrasi transportasi ini dapat semakin mengoptimalkan konektivitas antar moda dan memudahkan penggunanya,” ujar Syafrin.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 733 Tahun 2022 tentang tentang Besaran Paket Tarif Layanan Angkutan Umum Massal, skema tarif integrasi berlaku dengan ketentuan tarif dasar Rp 2.500 yang dikenakan pada awal perjalanan, dan tarif jarak Rp 250/ km yang dikenakan berdasarkan jarak tempuh perjalanan.

Jika total tarif dari suatu perjalanan melampaui Rp 10.000 maka pengguna hanya akan dikenakan tarif maksimal Rp 10.000. Sedangkan, untuk total tarif perjalanan seorang pengguna yang tidak melampaui Rp 10.000, maka pengguna tersebut hanya akan dikenakan tarif sesuai dengan perjalananya.

Skema tarif integrasi ini menggunakan metode perhitungan kombinasi tarif dasar dan tarif jarak yang memerlukan data perjalanan yang merekam titik awal hingga titik akhir, serta durasi perjalanan dari setiap pengguna. Oleh sebab itu, setiap satu kartu uang elektronik atau aplikasi JakLingko hanya dapat digunakan oleh satu orang pengguna.

Perekaman data perjalanan dimulai pada saat pengguna memulai perjalanannya dengan melakukan tap in dan diakhiri pada saat pengguna tiba di tujuan dengan melakukan tap out. Tap in dan tap out dapat dilakukan di stasiun, halte, atau pada armada bus untuk layanan non BRT dan Mikrotrans.

Analis Kebijakan Transportasi Azas Tigor Nainggolan menyebut, layanan transportasi publik di Jakarta masih belum dapat diakses secara baik oleh penggunanya.

Hal tersebut berkaca dari perubahan kebijakan layanan Transjakarta yang justru menyulitkan dan merugikan penggunanya.

“Terjadinya antrean panjang hingga mengakibatkan pengguna berdesak-desakan di Halte Transjakarta,” kata Azas dalam keterangannya, kemarin.

Tak hanya itu, jika ingin menggunakan layanan Transjakarta, pengguna harus memiliki kartu dengan saldo minimum Rp 5.000. Pengenaan saldo minimum ini, dinilai Azas, merugikan para pengguna. Karena saat membeli kartu, saldonya tidak sesuai jumlah harga pembelian kartunya.

“Nah sekarang ditambah lagi harus ada saldo minimal Rp 5.000, tentu itu memberatkan dan merugikan masyarakat pengguna Transjakarta. Penetapan saldo minimal ini harus terbuka pengelolaannya oleh manajemen Transjakarta sebab jumlah pengguna atau kartu di pengguna yang jumlah sangat banyak,” ujarnya.

Azas menghitung, jika ada 1 juta unit kartu pengguna Transjakarta, itu artinya sudah ada Rp 5 miliar uang masyarakat yang mengendap di dalam pengelolaan manajemen Transjakarta.

Dia pun meminta perubahan sistem layanan Transjakarta ini harus dievaluasi agar tidak merugikan pengguna. Seperti, kewajiban tap in dan tap out, harus diantisipasi dan disiapkan sarana dan prasarananya secara baik.

“Sehingga tidak terjadi penumpukan atau antrean panjang penumpang. Begitu pula dengan penetapan saldo minimal Rp 5.000 harus transparansi karena itu uang masyarakat,” tandasnya. ■

]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID