Pemekaran Wilayah Harus Sejahterakan Rakyat Papua –

Pemerintah telah menetapkan tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah Papua yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah. Dengan begitu, saat ini total ada lima provinsi di Papua, setelah sebelumnya ada Provinsi Papua dan Papua Barat.

Menyusul pemekaran wilayah Papua, Pemerintah juga telah menunjuk tiga Pejabat (Pj) Gubernur yakni Apolo Safanpo sebagai Pj Gubernur Papua Selatan, Ribka Haluk sebagai Pj Gubernur Papua Tengah, dan Nikolaus Kondomo sebagai Pj Gubernur Papua Pegunungan. Selanjutnya, tiga Pj Gubernur tersebut dalam waktu dekat akan memiliki pembantu administratif untuk bergerak dan menjalankan kinerja.

Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar menyampaikan selamat atas lahirnya tiga DOB Papua. ”Selamat atas lahirnya provinsi baru untuk NKRI. Selamat kepada para Pj gubernur. Selamat menjalankan tugas yang mulia ini,” ucap politisi yang akrab disapa Cak Imin ini, Selasa (15/11).

Imin mendorong kepada ketiga Pj Gubernur tersebut untuk segera membuat terobosan dan inovasi pembangunan yang bisa menyejahterakan masyarakat Papua, terutama dalam aspek pelayanan publik. ”Papua ini alamnya kaya raya. Ada gunung emas dan lain-lain. Kekayaan alam yang ada di Tanah Papua harus bisa dinikmati dan membuat rakyat Papua sejahtera, terutama setelah adanya pemekaran wilayah ini,” katanya.

Ketua Umum PKB ini meminta, ketiga Pj Gubernur di tiga DOB di Papua tersebut agar memperkuat komunikasi sosial dengan seluruh kalangan dan segmen masyarakat, guna mencapai keberhasilan pembangunan dalam tiga daerah baru tersebut. ”Kami minta Kemendagri agar terus mengawasi kinerja ketiga penjabat gubernur baru tersebut, khususnya dalam menjalankan kinerja di 100 hari pertama,” lanjutnya.

Imin juga minta kepada para Pj Gubernur agar bisa memastikan tujuh program prioritas yang telah ditetapkan juga dilaksanakan secara optimal, seperti pembentukan organisasi perangkat daerah dan manajemen aparatur sipil negara (ASN), alokasi dana hibah dan percepatan dana transfer, penyusunan Peraturan Gubernur Rancangan APBD Provinsi, melaksanakan program prioritas nasional, menyiapkan sarana dan prasarana berbasis kondisi geografis, pengalihan aset dan dokumen, memfasilitasi pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP), dan memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

Di sisi lain, Imin mendorong seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) terkait turut mendukung dan mengawasi kinerja tiga penjabat gubernur di tiga daerah otonom baru di Papua tersebut, serta memastikan APBN maupun APBD yang terkait dengan pengelolaan kesejahteraan masyarakat di tiga DOB Papua tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan tepat sasaran.

”Pemerintah juga harus berkoordinasi dengan KPU untuk membahas masalah Dapil (Daerah Pemilihan) yang akan berpengaruh terhadap alokasi kursi DPR. Sebab, pemekaran daerah memperkecil Dapil dalam Pemilu,” pungkas Imin.■
]]> , Pemerintah telah menetapkan tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah Papua yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah. Dengan begitu, saat ini total ada lima provinsi di Papua, setelah sebelumnya ada Provinsi Papua dan Papua Barat.

Menyusul pemekaran wilayah Papua, Pemerintah juga telah menunjuk tiga Pejabat (Pj) Gubernur yakni Apolo Safanpo sebagai Pj Gubernur Papua Selatan, Ribka Haluk sebagai Pj Gubernur Papua Tengah, dan Nikolaus Kondomo sebagai Pj Gubernur Papua Pegunungan. Selanjutnya, tiga Pj Gubernur tersebut dalam waktu dekat akan memiliki pembantu administratif untuk bergerak dan menjalankan kinerja.

Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar menyampaikan selamat atas lahirnya tiga DOB Papua. ”Selamat atas lahirnya provinsi baru untuk NKRI. Selamat kepada para Pj gubernur. Selamat menjalankan tugas yang mulia ini,” ucap politisi yang akrab disapa Cak Imin ini, Selasa (15/11).

Imin mendorong kepada ketiga Pj Gubernur tersebut untuk segera membuat terobosan dan inovasi pembangunan yang bisa menyejahterakan masyarakat Papua, terutama dalam aspek pelayanan publik. ”Papua ini alamnya kaya raya. Ada gunung emas dan lain-lain. Kekayaan alam yang ada di Tanah Papua harus bisa dinikmati dan membuat rakyat Papua sejahtera, terutama setelah adanya pemekaran wilayah ini,” katanya.

Ketua Umum PKB ini meminta, ketiga Pj Gubernur di tiga DOB di Papua tersebut agar memperkuat komunikasi sosial dengan seluruh kalangan dan segmen masyarakat, guna mencapai keberhasilan pembangunan dalam tiga daerah baru tersebut. ”Kami minta Kemendagri agar terus mengawasi kinerja ketiga penjabat gubernur baru tersebut, khususnya dalam menjalankan kinerja di 100 hari pertama,” lanjutnya.

Imin juga minta kepada para Pj Gubernur agar bisa memastikan tujuh program prioritas yang telah ditetapkan juga dilaksanakan secara optimal, seperti pembentukan organisasi perangkat daerah dan manajemen aparatur sipil negara (ASN), alokasi dana hibah dan percepatan dana transfer, penyusunan Peraturan Gubernur Rancangan APBD Provinsi, melaksanakan program prioritas nasional, menyiapkan sarana dan prasarana berbasis kondisi geografis, pengalihan aset dan dokumen, memfasilitasi pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP), dan memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

Di sisi lain, Imin mendorong seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) terkait turut mendukung dan mengawasi kinerja tiga penjabat gubernur di tiga daerah otonom baru di Papua tersebut, serta memastikan APBN maupun APBD yang terkait dengan pengelolaan kesejahteraan masyarakat di tiga DOB Papua tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan tepat sasaran.

”Pemerintah juga harus berkoordinasi dengan KPU untuk membahas masalah Dapil (Daerah Pemilihan) yang akan berpengaruh terhadap alokasi kursi DPR. Sebab, pemekaran daerah memperkecil Dapil dalam Pemilu,” pungkas Imin.■

]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID