DigiBerita.com | Bahasa Indonesia
12 January 2025

Digiberita.com

Berita Startup dan Ekonomi Digital

PAM Jaya Tak Lagi Gandeng Swasta DPRD Siap Kucurkan Duit Untuk Air Bersih –

7 min read

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak menyerahkan penyediaan layanan air bersih ke swasta, usai berakhirnya kontrak kerja sama PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta pada Februari 2023.

Anggota Komisi A DPRD DKI Gembong Warsono mengatakan, selama 25 tahun kontrak kerja sama, masih 35 persen wilayah di Ibu Kota belum bisa menikmati layanan air bersih perpipaan.

Bahkan, sejak 2017 Pemprov harus memberikan suntikan modal kepada Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya untuk membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) memperluas jaringan pipa distribusi.

“Ini kan aneh, selama kontrak kerja sama berlangsung, PAM Jaya hanya regulator. Pelayanan sepenuhnya disediakan oleh mitra kerja sama, yakni Aetra dan Palyja Jakarta. Namun, PAM Jaya harus membangun SPAM Hutan Kota berikut pipa distribusinya. Setelah terbangun, yang menggunakan Palyja,” ujar Gembong di Jakarta, kemarin.

Gembong mendorong penuh program layanan 100 persen PAM Jaya. Karena itu, DPRD bakal mendukung penuh upaya PAM Jaya meningkatkan kualitas layanan air bersih perpipaan.

DPRD siap menyuntik triliunan rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk PAM Jaya.

“Kalau pemprov punya kemauan mengambil alih ini, saya yakin PAM mampu menjalankan dengan baik. Ke depan, pelayanan air minum kepada masyarakat justru jauh lebih baik melalui PAM,” kata anggota Fraksi PDI Perjuangan ini.

Gembong berharap, seluruh warga Jakarta dapat merasakan suplai air bersih lebih layak. Untuk mendukung layanan kepada warga, pihaknya akan memberikan dukungan penuh Penyertaan Modal Daerah (PMD) seutuhnya ke PAM Jaya.

“Jika benar sudah 100 persen di tangan Pemprov DKI melalui PAM Jaya, tugas kami tinggal mendukung dan memberikan PMD seutuhnya. Supaya pengelolaan air bersih dan pelayanannya lebih baik,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, PMD merupakan kunci sukses layanan perpipaan air di Jakarta yang pada 2030 ditargetkan menjangkau 100 persen warga Jakarta.

 

Menurut Anies, dengan menyalurkan PMD pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk pengelolaan air bersih, maka bisa mempercepat proses pipanisasi di Jakarta.

“Soalnya, pembangunan pipanisasi sangat dipengaruhi seberapa banyak kita meletakkan investasi,” kata Anies di kawasan Museum Bahari, Jakarta.

Anies mengatakan, penyertaan modal daerah secara leluasa baru bisa dilakukan pada 2023, setelah DKI melalui Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PAM Jaya mengambil alih pengelolaan air dari mitra swastanya, Aetra dan Palyja.

Menurut Anies, pengelolaan air pipa oleh swasta, menjadi salah satu kendala dari lambannya layanan perpipaan di Jakarta.

Karena, ketika pengelolaan air dikelola oleh swasta, maka yang bertanggung jawab memajukan dan membesarkan sistem pengelolaan air pipa seharusnya swasta. Pemerintah tidak bisa serta merta melakukan investasi.

Anies optimistis, pada 2023 pasca-pengelolaan air bersih dapat dikelola sepenuhnya oleh Pemprov DKI melalui PAM Jaya, percepatan pipanisasi akan lebih mudah dilakukan.

Dengan diambil Pemerintah, pembangunan di satu tempat dan tempat lain tidak bergantung, dan bisa bergerak cepat. Jadi, selama disiapkan alokasi fiskal yang cukup, pasti bisa. Tenaganya ada, kemudian materialnya juga ada serta uangnya berapa.

Diinformasikan, pada 2021, Perumda PAM Jaya menerima PMD sebanyak Rp 94,5 miliar, namun hanya terserap 10,36 persen atau Rp 9,7 miliar.

Di usianya yang sudah satu abad, layanan PAM Jaya belum menjangkau seluruh wilayah di Jakarta. Jaringan perpipaan air bersih Perusahaan Umum Daerah (Perumda) DKI Jakarta ini baru 65,85 persen. Dengan jumlah pelanggan 913.913, dan kapasitas produksi 20.082 liter per detik.

 

Ajak Investasi

Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin mengaku telah meneken Surat Keputusan (SK) Direksi PAM JAYA Nomor 65 Tahun 2022 mengenai Pedoman Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Air Minum.

SK ini memberi peluang kepada pihak swasta untuk terlibat dalam penyediaan air bersih perpipaan di Ibu Kota.

Arief mengatakan, pihaknya telah melakukan konsultasi publik dan menyampaikan rencana kerja sama pengelolaan SPAM di DKI Jakarta kepada pelaku usaha dan mendapatkan konfirmasi minat dari pasar.

“Dukungan dari seluruh pihak dibutuhkan dalam penyelenggaraan SPAM di Provinsi DKI Jakarta. PAM Jaya mengajak pelaku usaha dan penyedia dana untuk berinvestasi dalam memajukan pengelolaan air minum di DKI Jakarta,” tegasnya.

Eksploitasi Air Tanah

Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan Nirwono Yoga mengatakan, Pemprov DKI Jakarta harus mempercepat pembangunan jaringan perpipaan air minum.

Selain untuk melayani air bersih untuk warga, pipanisasi air bersih ini juga untuk menghentikan eksploitasi air tanah yang berdampak terhadap penurunan permukaan tanah.

Pembangunan jaringan perpipaan ini, kata Nirwono, dimulai dari Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur bagian utara dan Jakarta Pusat, baru menyusul ke wilayah lainnya hingga ke Jakarta Selatan.

“Tapi yang paling diutamakan di permukiman padat penduduk dan kawasan komersial,” katanya.

Setelah itu, Pemprov DKI Jakarta baru dapat menerapkan secara bertahap zona larangan pengambilan air tanah di semua zona dan semua wilayah kota. Di antaranya, zona gedung perkantoran, perhotelan, pusat perbelanjaan, hingga tingkat rumah tangga.

Untuk penyedian air baku, Nirwono menyarankan, Pemprov DKI melakukan pelestarian sumber-sumber air mulai dari hutan lindung sumber mata air, pembenahan sungai dan perbaikan kualitas air sungai, revitalisasi situ/danau/embung/waduk.

Menurutnya, penambahan luas RTH (Ruang Terbuka Hijau) sebagai daerah resapan air, serta restorasi kawasan pesisir dan reforestasi hutan mangrove atau pantai untuk menampung air bersih, mencegah abrasi pantai, meredam tsunami, mengendalikan banjir rob dan mencegah ancaman tenggelam.

Dia juga meminta, percepatan pembangunan Bendungan Karian di Banten dan dukungan Bendungan Jatiluhur, sebagai pemasok air baku bagian timur Jakarta.

Termasuk percepatan pembangunan perpipaan dari kedua bendungan tersebut untuk memasok kebutuhan air baku Jakarta ke depannya. ■
]]> , Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak menyerahkan penyediaan layanan air bersih ke swasta, usai berakhirnya kontrak kerja sama PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta pada Februari 2023.

Anggota Komisi A DPRD DKI Gembong Warsono mengatakan, selama 25 tahun kontrak kerja sama, masih 35 persen wilayah di Ibu Kota belum bisa menikmati layanan air bersih perpipaan.

Bahkan, sejak 2017 Pemprov harus memberikan suntikan modal kepada Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya untuk membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) memperluas jaringan pipa distribusi.

“Ini kan aneh, selama kontrak kerja sama berlangsung, PAM Jaya hanya regulator. Pelayanan sepenuhnya disediakan oleh mitra kerja sama, yakni Aetra dan Palyja Jakarta. Namun, PAM Jaya harus membangun SPAM Hutan Kota berikut pipa distribusinya. Setelah terbangun, yang menggunakan Palyja,” ujar Gembong di Jakarta, kemarin.

Gembong mendorong penuh program layanan 100 persen PAM Jaya. Karena itu, DPRD bakal mendukung penuh upaya PAM Jaya meningkatkan kualitas layanan air bersih perpipaan.

DPRD siap menyuntik triliunan rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk PAM Jaya.

“Kalau pemprov punya kemauan mengambil alih ini, saya yakin PAM mampu menjalankan dengan baik. Ke depan, pelayanan air minum kepada masyarakat justru jauh lebih baik melalui PAM,” kata anggota Fraksi PDI Perjuangan ini.

Gembong berharap, seluruh warga Jakarta dapat merasakan suplai air bersih lebih layak. Untuk mendukung layanan kepada warga, pihaknya akan memberikan dukungan penuh Penyertaan Modal Daerah (PMD) seutuhnya ke PAM Jaya.

“Jika benar sudah 100 persen di tangan Pemprov DKI melalui PAM Jaya, tugas kami tinggal mendukung dan memberikan PMD seutuhnya. Supaya pengelolaan air bersih dan pelayanannya lebih baik,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, PMD merupakan kunci sukses layanan perpipaan air di Jakarta yang pada 2030 ditargetkan menjangkau 100 persen warga Jakarta.

 

Menurut Anies, dengan menyalurkan PMD pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk pengelolaan air bersih, maka bisa mempercepat proses pipanisasi di Jakarta.

“Soalnya, pembangunan pipanisasi sangat dipengaruhi seberapa banyak kita meletakkan investasi,” kata Anies di kawasan Museum Bahari, Jakarta.

Anies mengatakan, penyertaan modal daerah secara leluasa baru bisa dilakukan pada 2023, setelah DKI melalui Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PAM Jaya mengambil alih pengelolaan air dari mitra swastanya, Aetra dan Palyja.

Menurut Anies, pengelolaan air pipa oleh swasta, menjadi salah satu kendala dari lambannya layanan perpipaan di Jakarta.

Karena, ketika pengelolaan air dikelola oleh swasta, maka yang bertanggung jawab memajukan dan membesarkan sistem pengelolaan air pipa seharusnya swasta. Pemerintah tidak bisa serta merta melakukan investasi.

Anies optimistis, pada 2023 pasca-pengelolaan air bersih dapat dikelola sepenuhnya oleh Pemprov DKI melalui PAM Jaya, percepatan pipanisasi akan lebih mudah dilakukan.

Dengan diambil Pemerintah, pembangunan di satu tempat dan tempat lain tidak bergantung, dan bisa bergerak cepat. Jadi, selama disiapkan alokasi fiskal yang cukup, pasti bisa. Tenaganya ada, kemudian materialnya juga ada serta uangnya berapa.

Diinformasikan, pada 2021, Perumda PAM Jaya menerima PMD sebanyak Rp 94,5 miliar, namun hanya terserap 10,36 persen atau Rp 9,7 miliar.

Di usianya yang sudah satu abad, layanan PAM Jaya belum menjangkau seluruh wilayah di Jakarta. Jaringan perpipaan air bersih Perusahaan Umum Daerah (Perumda) DKI Jakarta ini baru 65,85 persen. Dengan jumlah pelanggan 913.913, dan kapasitas produksi 20.082 liter per detik.

 

Ajak Investasi

Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin mengaku telah meneken Surat Keputusan (SK) Direksi PAM JAYA Nomor 65 Tahun 2022 mengenai Pedoman Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Air Minum.

SK ini memberi peluang kepada pihak swasta untuk terlibat dalam penyediaan air bersih perpipaan di Ibu Kota.

Arief mengatakan, pihaknya telah melakukan konsultasi publik dan menyampaikan rencana kerja sama pengelolaan SPAM di DKI Jakarta kepada pelaku usaha dan mendapatkan konfirmasi minat dari pasar.

“Dukungan dari seluruh pihak dibutuhkan dalam penyelenggaraan SPAM di Provinsi DKI Jakarta. PAM Jaya mengajak pelaku usaha dan penyedia dana untuk berinvestasi dalam memajukan pengelolaan air minum di DKI Jakarta,” tegasnya.

Eksploitasi Air Tanah

Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan Nirwono Yoga mengatakan, Pemprov DKI Jakarta harus mempercepat pembangunan jaringan perpipaan air minum.

Selain untuk melayani air bersih untuk warga, pipanisasi air bersih ini juga untuk menghentikan eksploitasi air tanah yang berdampak terhadap penurunan permukaan tanah.

Pembangunan jaringan perpipaan ini, kata Nirwono, dimulai dari Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur bagian utara dan Jakarta Pusat, baru menyusul ke wilayah lainnya hingga ke Jakarta Selatan.

“Tapi yang paling diutamakan di permukiman padat penduduk dan kawasan komersial,” katanya.

Setelah itu, Pemprov DKI Jakarta baru dapat menerapkan secara bertahap zona larangan pengambilan air tanah di semua zona dan semua wilayah kota. Di antaranya, zona gedung perkantoran, perhotelan, pusat perbelanjaan, hingga tingkat rumah tangga.

Untuk penyedian air baku, Nirwono menyarankan, Pemprov DKI melakukan pelestarian sumber-sumber air mulai dari hutan lindung sumber mata air, pembenahan sungai dan perbaikan kualitas air sungai, revitalisasi situ/danau/embung/waduk.

Menurutnya, penambahan luas RTH (Ruang Terbuka Hijau) sebagai daerah resapan air, serta restorasi kawasan pesisir dan reforestasi hutan mangrove atau pantai untuk menampung air bersih, mencegah abrasi pantai, meredam tsunami, mengendalikan banjir rob dan mencegah ancaman tenggelam.

Dia juga meminta, percepatan pembangunan Bendungan Karian di Banten dan dukungan Bendungan Jatiluhur, sebagai pemasok air baku bagian timur Jakarta.

Termasuk percepatan pembangunan perpipaan dari kedua bendungan tersebut untuk memasok kebutuhan air baku Jakarta ke depannya. ■

]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2020 - 2024. PT Juan Global. All rights reserved. DigiBerita.com. |