LPOI: Khilafah Itu Desepsi Dan Delusi, Bukan Solusi Kebangsaan –

Sekretaris Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Imam Pituduh sangat keberatan dengan klaim kelompok radikal yang menyebut bahwa khilafah adalah solusi persoalan kebangsaan dan global, termasuk jalan keluar atas segala persoalan ekonomi.

“Khilafah bukanlah solusi, tapi justru menjadi desepsi, delusi, destabilisasi, dan degradasi bangsa,” ujar Imam Pituduh, di Jakarta, Jumat (25/11).

Menurutnya, dalam konteks ekonomi, sejatinya masyarakat sudah punya kekuatan Ekonomi Pancasila yang berbasis spirit gotong royong dan sudah membumi serta dijiwai dengan napas ke-Islaman yang ramah, damai dan toleran.

“Founding fathers bangsa kita telah meletakkan dasar-dasar bernergara dengan benar sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Kita sudah bernegara dengan baik dan benar. Nggak perlu tengak-tengok lagi,” tegas mantan Wasekjen PBNU ini.

Pria yang akrab disapa Gus Imam menambahkan, banyaknya kemunculan narasi ini sengaja disebarkan, semata-mata guna menyesatkan masyarakat, mengaburkan komitmen nasional, mengganggu stabilitas nasional, serta membangun ketidakpercayaan publik terhadap penyelenggara negara.

Ia menilai, berbagai upaya political engineering, cultural engineering, economic engineering, dan security engineering secara terbuka maupun tertutup telah dan akan terus dilakukan pihak asing, dalam rangka menegosiasikan kepentingan mereka. Terutama untuk merebut dan menguasai seluruh pundi kekuasaan, pemerintahan, dan sumberdaya alam.

Imam menegaskan, hal ini tidak boleh untuk dibiarkan. Sebab, kalau dibiarkan, akan mempengaruhi opini, stabilitas publik, serta kerentanan terhadap imunitas ideologi Pancasila. Hal itu akan mempercepat datangnya bencana bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan.

“Gerakan serta jaringan khilafah di Indonesia akan memicu kerentanan dan kerawanan terhadap imunitas ideologi Pancasila. Bila kerentanan dan kerawanan berkepanjangan dibiarkan, akan mempercepat datangnya malapetaka bagi kehidupan bangsa,” ujar sutradara film ‘Super Santri: Konspirasi Menguasai Negeri’ ini.

Dia melanjutkan, khilafah yang diusung kelompok radikal bukan solusi atas problema kebangsaan. Gerakan kelompok tersebut bertentangan dengan spirit Islam yang sebenarnya. Karena Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan dan tidak pernah mencontohkan untuk membuat negara Islam.

“Sebaliknya, Rasulullah SAW justru membangun Negara Madinah (Negara Peradaban) yang ramah, damai, toleran dan menjamin keberagamaan dengan harmoni. Sebagaimana yang dapat kita lihat dalam Piagam Madinah sebagai konsensus bernegara yang dicontohkan Rasulullah,” katanya.

Gus Imam melanjutkan, konsensus dasar Bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945 sudah sangat Islami dan sesuai dengan spirit Islam yang rahmatan lil alamiin. Sehingga tidak perlu diragukan lagi.

“Solusi atas berbagai problematika yang sedang kita hadapi bukanlah khilafah. Tetapi meneguhkan kembali Pancasila dan menggerakkan semangat gotong royong dan kebhinnekaan yang sudah sesuai dengan jiwa ta’awun dan tasamuh dalam Islam,” ujarnya.

Untuk itu, ia mendorong agar semua pihak mampu bekerja sama guna mencegah, membendung, dan memberantas radikalisme, liberalisme, ekstremisme dan terorisme. Termasuk Pemerintah untuk lebih peduli dan tak boleh abai dengan berbagai pergerakan yang berpotensi merugikan masa depan bangsa dan negara.

“Pemerintah harus segera keluarkan larangan terhadap penyebaran ideologi, dan gerakan yang bertentangan dengan ideologi pancasila. Segera keluarkan inpres tentang gerakan nasional pencegahan radikalisme dan intoleransi. Segera konsolidasikan lintas kementerian dan lembaga untuk mewaspadai,” tandasnya.■
]]> , Sekretaris Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Imam Pituduh sangat keberatan dengan klaim kelompok radikal yang menyebut bahwa khilafah adalah solusi persoalan kebangsaan dan global, termasuk jalan keluar atas segala persoalan ekonomi.

“Khilafah bukanlah solusi, tapi justru menjadi desepsi, delusi, destabilisasi, dan degradasi bangsa,” ujar Imam Pituduh, di Jakarta, Jumat (25/11).

Menurutnya, dalam konteks ekonomi, sejatinya masyarakat sudah punya kekuatan Ekonomi Pancasila yang berbasis spirit gotong royong dan sudah membumi serta dijiwai dengan napas ke-Islaman yang ramah, damai dan toleran.

“Founding fathers bangsa kita telah meletakkan dasar-dasar bernergara dengan benar sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Kita sudah bernegara dengan baik dan benar. Nggak perlu tengak-tengok lagi,” tegas mantan Wasekjen PBNU ini.

Pria yang akrab disapa Gus Imam menambahkan, banyaknya kemunculan narasi ini sengaja disebarkan, semata-mata guna menyesatkan masyarakat, mengaburkan komitmen nasional, mengganggu stabilitas nasional, serta membangun ketidakpercayaan publik terhadap penyelenggara negara.

Ia menilai, berbagai upaya political engineering, cultural engineering, economic engineering, dan security engineering secara terbuka maupun tertutup telah dan akan terus dilakukan pihak asing, dalam rangka menegosiasikan kepentingan mereka. Terutama untuk merebut dan menguasai seluruh pundi kekuasaan, pemerintahan, dan sumberdaya alam.

Imam menegaskan, hal ini tidak boleh untuk dibiarkan. Sebab, kalau dibiarkan, akan mempengaruhi opini, stabilitas publik, serta kerentanan terhadap imunitas ideologi Pancasila. Hal itu akan mempercepat datangnya bencana bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan.

“Gerakan serta jaringan khilafah di Indonesia akan memicu kerentanan dan kerawanan terhadap imunitas ideologi Pancasila. Bila kerentanan dan kerawanan berkepanjangan dibiarkan, akan mempercepat datangnya malapetaka bagi kehidupan bangsa,” ujar sutradara film ‘Super Santri: Konspirasi Menguasai Negeri’ ini.

Dia melanjutkan, khilafah yang diusung kelompok radikal bukan solusi atas problema kebangsaan. Gerakan kelompok tersebut bertentangan dengan spirit Islam yang sebenarnya. Karena Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan dan tidak pernah mencontohkan untuk membuat negara Islam.

“Sebaliknya, Rasulullah SAW justru membangun Negara Madinah (Negara Peradaban) yang ramah, damai, toleran dan menjamin keberagamaan dengan harmoni. Sebagaimana yang dapat kita lihat dalam Piagam Madinah sebagai konsensus bernegara yang dicontohkan Rasulullah,” katanya.

Gus Imam melanjutkan, konsensus dasar Bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945 sudah sangat Islami dan sesuai dengan spirit Islam yang rahmatan lil alamiin. Sehingga tidak perlu diragukan lagi.

“Solusi atas berbagai problematika yang sedang kita hadapi bukanlah khilafah. Tetapi meneguhkan kembali Pancasila dan menggerakkan semangat gotong royong dan kebhinnekaan yang sudah sesuai dengan jiwa ta’awun dan tasamuh dalam Islam,” ujarnya.

Untuk itu, ia mendorong agar semua pihak mampu bekerja sama guna mencegah, membendung, dan memberantas radikalisme, liberalisme, ekstremisme dan terorisme. Termasuk Pemerintah untuk lebih peduli dan tak boleh abai dengan berbagai pergerakan yang berpotensi merugikan masa depan bangsa dan negara.

“Pemerintah harus segera keluarkan larangan terhadap penyebaran ideologi, dan gerakan yang bertentangan dengan ideologi pancasila. Segera keluarkan inpres tentang gerakan nasional pencegahan radikalisme dan intoleransi. Segera konsolidasikan lintas kementerian dan lembaga untuk mewaspadai,” tandasnya.■

]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID