Kendaraan Listrik, Solusi Untuk Tekan Impor BBM -

Kendaraan dengan sumber energi yang ramah lingkungan semakin ramai dibahas. Tidak hanya di dalam negeri tapi berbagai negara. Seperti kendaraan bertenaga listrik.

Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian (ESDM) Senda Hurmuzan Kanam menerangkan, Kementerian ESDM telah lama mewacanakan kendaraan listrik. Apalagi, ini berkaitan dengan ketahanan energi di Indonesia.

“Dua tahun lalu neraca kita kebobolan karena impor minyak terlalu banyak. Padahal energi di dalam negeri cukup,” ujarnya dalam FGD bertema “Mendukung Percepatan Industri Kendaraan Listrik Nasional” yang digelar PT Indonesia Digital Pos, di Jakarta, dikutip Jumat (18/11).

Diskusi yang didukung oleh Harita Nickel menghadirkan banyak narasumber kompeten. Yaitu Senda Hurmuzan Kanam, Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Lalu, Tonny H Gultom, Direktur PT Halmahera Persada Lygend yang merupakan unit bisnis dari Harita Nickel; Didik Haryadi, Owner Venturindo Group; dan Dyah Roro Esti Widya Putri, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar.

Untuk itu, lanjut dia, perlu dilakukan transformasi energi dari energi BBM ke energi listrik. Solusinya, dengan kendaraan listrik.

“Kita memiliki 130 juta kendaraan motor. Per hari membutuhkan 800 ribu barel, sementara produksi 800 barel. Jadi kebutuhan perhari itu 1,6 juta barel dan separuhnya dari kendaraan motor,” bebernya.

Saat itu, tambahnya, pemerintah melakukan konversi kendaraan motor berbasis BBM ke listrik. Apabila target tersebut tercapai, minimal memangkas impor BBM. Untuk mendukung itu, menurut dia, 2020 pemerintah melakukan konversi kendaraan motor listrik 10 unit.

“Di 2021 kami melakukan konversi kendaraan motor 100 unit. Dan tahun ini kami targetkan 1.000 unit,” ungkapnya.

Program ini, kata dia, merupakan bagian edukasi bagi masyarakat. Kendaraan motor BBM bisa dikonversi ke listrik. Saat itu pun pemerintah mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) bagi masyarakat.

“Target kami di 2030 ada 13 juta kendaraan motor listrik. Sehingga bisa menurunkan impor BBM,” tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Didi Haryadi, Director of Operations PT Venturindo Engineering mengatakan, di tahun ini pemerintah berharap subsidi untuk BBM bisa dipangkas. Karena nilai subsidi tersebut nilainya sangat besar.

Selain itu juga untuk menguranginya emisi dan terkait ketahanan energi nasional.

“Energi harus berkesinambungan dan bisa lebih murah. Jadi untuk mobil listrik pun regulasinya tidak bisa tiba-tiba, namun harus berkesinambungan dengan regulasi lainnya,” ujarnya.

Energi listrik pun, dikatakan dia, harus sinergi dengan energi baru terbarukan (EBT). Sehingga roadmap terkuat konversi dan transisi energi bisa tercapai dan bersinergi.

Tonny H Gultom, Direktur PT Halmahera Persada Lygend yang merupakan unit bisnis dari Harita Nickel menuturkan, pihaknya terus melakukan pembangunan hilirisasi di tambang nikel. Sebelumnya, bahan baku tersebut lebih banyak digunakan untuk pembuatan stainless steel.

“Waktu itu kami fokus untuk pembuatan stainless steel, namun sejalan perkembangan kami fokus untuk bahan baku baterai mobil listrik,” tuturnya.

Menurut dia, produksi bahan baku untuk baterai mobil listrik dimulai 2021 lalu. Dan, produksi ini pertama di Indonesia.

“Bicara kebutuhan mobil listrik ini masih sangat panjang. Dari bahan baku tambang hingga bahan baku untuk pembuatan baterai,” terangnya.

Tentu saja, lanjut dia, ini harus didukung oleh investasi yang tidak sedikit. Kendati, perkembangan kendaraan listrik ke depan akan baik. Salah satunya dengan dukungan pemerintah saat ini.

“Dengan demikian kami bisa memberikan kontribusi pada program pembangunan kendaraan listrik. Meskipun ini tantangan bagi Indonesia, karena memiliki potensi nikel terbesar di dunia,” ucapnya.

“Tentu saja ini bisa menjadi opportunity bagi Indonesia, dan jadi pemain produk baterai. Bukan saja baterai untuk mobil listrik saja, tetapi baterai lainnya,” imbuhnya.

Pada penutupan kegiatan FGD, Direktur Utama PT Indonesia Digital Pos Syarief Hidayatullah mengingatkan, pentingnya transformasi energi fosil ke energi baru terbarukan. Kendati, pemerintah harus mempersiapkan dari sisi hukum hingga hilirnya.

“Kami berharap dari kegiatan ini menghasilkan kolaborasi regulasi yang tengah disusun,” bebernya.

Apalagi, menurut dia, program transformasi energi baru terbarukan ini memiliki dampak positif bagi lingkungan dan ketahanan energi nasional.

“Jadi dengan energi baru terbarukan tidak lagi ada polusi dan ramah lingkungan. Dan juga efisiensi penggunaan bahan bakar fosil yang kian menipis,” terangnya.

Sebelumnya Pemimpin Redaksi (Pempred) INDOPOS.CO.ID Juni Armanto mengatakan, bahan baku komponen kendaraan listrik di Indonesia melimpah. Salah satunya sumber daya alam (SDA) nikel yang menjadi bahan baku baterai.

“Selaku regulator, pemerintah harus menyiapkan regulasi. Dan untuk percepatan program mobil listrik, swasta sebagai anak bangsa pun harus berperan aktif,” kata Juni.

Ia mengingatkan, kian menipisnya bahan baku bahan bakar minyak (BBM) jenis fosil. Untuk itu, program kendaraan listrik, harus terealisasi, bukan hanya sekedar wacana saja.

“Peran media harus mengawal program ini, sehingga bukan sekedar wacana tetapi harus terealisasi nyata. Karena manfaat program tersebut akan dirasakan masyarakat luas,” terangnya. ■
]]> , Kendaraan dengan sumber energi yang ramah lingkungan semakin ramai dibahas. Tidak hanya di dalam negeri tapi berbagai negara. Seperti kendaraan bertenaga listrik.