Kekhawatiran Sri Mulyani Krisis Iklim Lebih Ngeri Dari Pandemi Covid-19 –

Gelombang panas disertai kekeringan terjadi di sejumlah negara dan berpotensi merembet ke Indonesia. Dampak perubahan iklim tersebut dikhawatirkan lebih mengerikan dari pandemi Covid-19.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan, perubahan iklim yang tengah terjadi merupakan ancaman global yang bisa mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi.

“Dan secara signifikan mem­pengaruhi dunia lebih dari pan­demi Covid-19,” ungkap Ani-sapaan akrab Sri Mulyani dalam acara HSBC Summit 2022 dengan tema ‘Powering the Transition To Net Zero: Indonesia’s Pathway for Green Recovery’, yang disiar­kan secara online, kemarin.

Menurutnya, perubahan iklim bisa menggerus potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 3,45 persen dari Produk Do­mestik Bruto (PDB) pada 2030.

Pada 2023, Indonesia bisa kehilangan potensi ekonomi Rp 112,2 triliun atau 0,5 persen dari Gross Domestic Product (GDP) akibat krisis perubahan iklim.

Ani mengatakan, tanda-tanda terjadinya krisis perubahan iklim bisa dilihat dari kenaikan emisi gas sebesar 4,3 persen dari 2010- 2018, suhu udara yang naik 0.03 derajat celcius tiap tahun, dan tinggi permukaan laut yang naik 0,8-1,2 cm.

“Salah satu institut di Swiss membuat laporan bahwa dunia akan kehilangan potensi ekono­mi hingga 10 persen jika kesepakatan Paris Agreement untuk mencapai emisi nol 2050 tidak tercapai,” katanya.

Mantan Direktur Bank Dunia ini menjelaskan, ada banyak pela­jaran yang bisa diambil dari pan­demi Covid-19. Antara lain semua negara harus saling bekerja sama. Hal tersebut dapat diterapkan un­tuk menghadapi krisis perubahan iklim. Karena, tidak ada satu negara yang tidak terkena dampak­nya. Termasuk Indonesia.

Pemerintah, lanjut Ani, berkomitmen untuk mengurangi emisi lewat kesepakatan Paris Agreement, yaitu menurunkan 29 persen emisi C02 dengan upaya sendiri serta 41 persen CO2 dengan bantuan internasional pada 2030.

Ani memastikan Pemerintah sudah mengalokasikan anggaran untuk tindakan mitigasi dalam menghadapi krisis iklim. Tapi, un­tuk mencapai target tersebut perlu sumber dana yang besar, yaitu sekitar Rp 3.461 triliun atau Rp 266 triliun per tahun. Sedangkan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) hanya mengalokasikan Rp 89,6 triliun per tahun atau 3,6 persen dari total pengeluaran Pemerintah.

“Karena itu, untuk bisa men­capai target pembangunan ren­dah karbon dan nol emisi, perlu bantuan dari banyak pihak,” jelasnya.

Namun demikian, dipapar­kannya, proses transisi tidak mudah dan akan ada banyak implikasi. Banyak di negara lain proses transisi ke ekonomi hijau menghadapi banyak tantangan, khususnya di sektor energi.

“Semakin menantang karena ekonomi global menghadapi laju inflasi yang tinggi. Dan, masih rentan setelah bangkit dari pandemi. Hal ini memunculkan sejumlah pilihan politik yang tidak mudah,” tuturnya.

Ani menegaskan, Pemerintah mendukung inisiatif transisi energi. Presiden Jokowi sudah mengumumkan di acara CO26 di Glasgow tentang bagaimana Indonesia terus melanjutkan upaya mencapai emisi nol dengan meluncurkan mekanisme transisi energi.

Selain itu, Indonesia sudah meluncurkan platform meka­nisme transisi energi di per­temuan menteri keuangan G20 Juli lalu.

Presiden Direktur HSBC In­donesia Francois de Maricourt mengatakan, HSBC memberi­kan komitmen penuh untuk mendukung Pemerintah Indo­nesia dalam melakukan tran­sisi energi dan pembangunan berkelanjutan.

“HSBC sangat mendukung dan memiliki komitmen untuk menye­diakan keuangan 1 triliun dolar AS, dan kami berkomitmen untuk mendanai proyek berkelanjutan di kawasan,” katanya.

Francois menambahkan, un­tuk mempercepat transisi energi diperlukan modal besar. Tidak hanya meningkatkan investasi di sektor teknologi yang rendah karbon. Tapi juga memberikan insentif ke sektor lain agar bisa menjadi lebih hijau dengan biaya yang tidak mahal.

Berdasarkan data dari Nationally Determined Contribution (NDC), Indonesia memerlukan pembiayaan sebesar Rp 4.520 triliun untuk melakukan aksi miti­gasi dalam peta jalan NDC. Dana sebesar tersebut tidak semuanya bisa dipenuhi oleh APBN.

Untuk itu, kata Francois, perlu ada kolaborasi antara institusi keuangan swasta dan negara, serta aliansi keuangan global seperti Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ). [KPJ] ]]> , Gelombang panas disertai kekeringan terjadi di sejumlah negara dan berpotensi merembet ke Indonesia. Dampak perubahan iklim tersebut dikhawatirkan lebih mengerikan dari pandemi Covid-19.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan, perubahan iklim yang tengah terjadi merupakan ancaman global yang bisa mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi.

“Dan secara signifikan mem­pengaruhi dunia lebih dari pan­demi Covid-19,” ungkap Ani-sapaan akrab Sri Mulyani dalam acara HSBC Summit 2022 dengan tema ‘Powering the Transition To Net Zero: Indonesia’s Pathway for Green Recovery’, yang disiar­kan secara online, kemarin.

Menurutnya, perubahan iklim bisa menggerus potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 3,45 persen dari Produk Do­mestik Bruto (PDB) pada 2030.

Pada 2023, Indonesia bisa kehilangan potensi ekonomi Rp 112,2 triliun atau 0,5 persen dari Gross Domestic Product (GDP) akibat krisis perubahan iklim.

Ani mengatakan, tanda-tanda terjadinya krisis perubahan iklim bisa dilihat dari kenaikan emisi gas sebesar 4,3 persen dari 2010- 2018, suhu udara yang naik 0.03 derajat celcius tiap tahun, dan tinggi permukaan laut yang naik 0,8-1,2 cm.

“Salah satu institut di Swiss membuat laporan bahwa dunia akan kehilangan potensi ekono­mi hingga 10 persen jika kesepakatan Paris Agreement untuk mencapai emisi nol 2050 tidak tercapai,” katanya.

Mantan Direktur Bank Dunia ini menjelaskan, ada banyak pela­jaran yang bisa diambil dari pan­demi Covid-19. Antara lain semua negara harus saling bekerja sama. Hal tersebut dapat diterapkan un­tuk menghadapi krisis perubahan iklim. Karena, tidak ada satu negara yang tidak terkena dampak­nya. Termasuk Indonesia.

Pemerintah, lanjut Ani, berkomitmen untuk mengurangi emisi lewat kesepakatan Paris Agreement, yaitu menurunkan 29 persen emisi C02 dengan upaya sendiri serta 41 persen CO2 dengan bantuan internasional pada 2030.

Ani memastikan Pemerintah sudah mengalokasikan anggaran untuk tindakan mitigasi dalam menghadapi krisis iklim. Tapi, un­tuk mencapai target tersebut perlu sumber dana yang besar, yaitu sekitar Rp 3.461 triliun atau Rp 266 triliun per tahun. Sedangkan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) hanya mengalokasikan Rp 89,6 triliun per tahun atau 3,6 persen dari total pengeluaran Pemerintah.

“Karena itu, untuk bisa men­capai target pembangunan ren­dah karbon dan nol emisi, perlu bantuan dari banyak pihak,” jelasnya.

Namun demikian, dipapar­kannya, proses transisi tidak mudah dan akan ada banyak implikasi. Banyak di negara lain proses transisi ke ekonomi hijau menghadapi banyak tantangan, khususnya di sektor energi.

“Semakin menantang karena ekonomi global menghadapi laju inflasi yang tinggi. Dan, masih rentan setelah bangkit dari pandemi. Hal ini memunculkan sejumlah pilihan politik yang tidak mudah,” tuturnya.

Ani menegaskan, Pemerintah mendukung inisiatif transisi energi. Presiden Jokowi sudah mengumumkan di acara CO26 di Glasgow tentang bagaimana Indonesia terus melanjutkan upaya mencapai emisi nol dengan meluncurkan mekanisme transisi energi.

Selain itu, Indonesia sudah meluncurkan platform meka­nisme transisi energi di per­temuan menteri keuangan G20 Juli lalu.

Presiden Direktur HSBC In­donesia Francois de Maricourt mengatakan, HSBC memberi­kan komitmen penuh untuk mendukung Pemerintah Indo­nesia dalam melakukan tran­sisi energi dan pembangunan berkelanjutan.

“HSBC sangat mendukung dan memiliki komitmen untuk menye­diakan keuangan 1 triliun dolar AS, dan kami berkomitmen untuk mendanai proyek berkelanjutan di kawasan,” katanya.

Francois menambahkan, un­tuk mempercepat transisi energi diperlukan modal besar. Tidak hanya meningkatkan investasi di sektor teknologi yang rendah karbon. Tapi juga memberikan insentif ke sektor lain agar bisa menjadi lebih hijau dengan biaya yang tidak mahal.

Berdasarkan data dari Nationally Determined Contribution (NDC), Indonesia memerlukan pembiayaan sebesar Rp 4.520 triliun untuk melakukan aksi miti­gasi dalam peta jalan NDC. Dana sebesar tersebut tidak semuanya bisa dipenuhi oleh APBN.

Untuk itu, kata Francois, perlu ada kolaborasi antara institusi keuangan swasta dan negara, serta aliansi keuangan global seperti Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ). [KPJ]

]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID