Kecam Tindakan Represif Aparat Dalam Demo HMI Makassar Minta Presiden Evaluasi Polri –
3 min readRatusan Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar menggelar aksi demonstrasi di depan wisma HMI Cabang Makassar, Jumat (2/9).
Mereka mengecam penganiayaan kader HMI cabang Dompu yang mengalami cedera muka saat menggelar aksi protes wacana kenaikan BBM di Kantor DPRD Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (1/9). Begitu juga yang terjadi di Bengkulu.
Ketua umum HMI Cabang Makassar, Muhammad Arsy Jailolo mengecam tindakan represif yang dilakukan aparat kepada kepolisian terhadap kader HMI saat menyampaikan aspirasi penolakan wacana kenaikan BBM di beberapa daerah. Diingatkannya, menyampaikan aspirasi di hadapan umum dijamin UU.
“HMI Cabang Makassar mengecam keras tindakan represif aparat kepolisian terhadap tindakan penganiayaan kader HMI peserta aksi tolak kenaikan BBM di Dompu dan Bengkulu,” ujarnya, Sabtu (3/9).
Arsy mengatakan, tindakan represif aparat kepolisian seolah sudah menjadi budaya di tubuh korps baju cokelat itu. Hal ini, menurut dia, bisa dilihat pada kasus Brigadir Yoshua Hutabarat alias Brigadir J sebagai korban dugaan pembunuhan berencana yang dilakukan mantan Kadiv Propam Mabes Polri Irjen Ferdy Sambo.
Ia juga memaparkan, keterlibatan puluhan anggota Polri yang turut memback-up kejahatan pembunuhan berencana itu menunjukkan bahwa institusi tersebut sedang tidak baik-baik saja.
“Hal ini juga bisa dinilai sebagai gagalnya Polri dalam melakukan pembinaan terhadap anggotanya,” bebernya.
HMI Cabang Makassar pun meminta Polri bertanggung jawab atas tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian terhadap kader-kader HMI dalam aksi demonstrasi penolakan BBM di seluruh daerah.
“Tindakan represif saat penangan aksi menandai gagalnya realisasi jargon Polri Presisi,” tegasnya.
Selain itu, Ia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera melakukan reformasi institusi Polri secara total.
“Kami Meminta kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo untuk segera menyelamatkan Institusi Polri sebagai Amanat Reformasi dari Kegagalan Polri dalam melakukan Pembinaan terhadap anggotanya,” tandasnya. ■
]]> , Ratusan Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar menggelar aksi demonstrasi di depan wisma HMI Cabang Makassar, Jumat (2/9).
Mereka mengecam penganiayaan kader HMI cabang Dompu yang mengalami cedera muka saat menggelar aksi protes wacana kenaikan BBM di Kantor DPRD Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (1/9). Begitu juga yang terjadi di Bengkulu.
Ketua umum HMI Cabang Makassar, Muhammad Arsy Jailolo mengecam tindakan represif yang dilakukan aparat kepada kepolisian terhadap kader HMI saat menyampaikan aspirasi penolakan wacana kenaikan BBM di beberapa daerah. Diingatkannya, menyampaikan aspirasi di hadapan umum dijamin UU.
“HMI Cabang Makassar mengecam keras tindakan represif aparat kepolisian terhadap tindakan penganiayaan kader HMI peserta aksi tolak kenaikan BBM di Dompu dan Bengkulu,” ujarnya, Sabtu (3/9).
Arsy mengatakan, tindakan represif aparat kepolisian seolah sudah menjadi budaya di tubuh korps baju cokelat itu. Hal ini, menurut dia, bisa dilihat pada kasus Brigadir Yoshua Hutabarat alias Brigadir J sebagai korban dugaan pembunuhan berencana yang dilakukan mantan Kadiv Propam Mabes Polri Irjen Ferdy Sambo.
Ia juga memaparkan, keterlibatan puluhan anggota Polri yang turut memback-up kejahatan pembunuhan berencana itu menunjukkan bahwa institusi tersebut sedang tidak baik-baik saja.
“Hal ini juga bisa dinilai sebagai gagalnya Polri dalam melakukan pembinaan terhadap anggotanya,” bebernya.
HMI Cabang Makassar pun meminta Polri bertanggung jawab atas tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian terhadap kader-kader HMI dalam aksi demonstrasi penolakan BBM di seluruh daerah.
“Tindakan represif saat penangan aksi menandai gagalnya realisasi jargon Polri Presisi,” tegasnya.
Selain itu, Ia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera melakukan reformasi institusi Polri secara total.
“Kami Meminta kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo untuk segera menyelamatkan Institusi Polri sebagai Amanat Reformasi dari Kegagalan Polri dalam melakukan Pembinaan terhadap anggotanya,” tandasnya. ■
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID