Jumlah Pengangguran Di DKI Merosot Tajam –

Jumlah pengangguran Di DKI Jakarta merosot tajam bila dibandingkan September 2020. Yakni, turun sebanyak 162 ribu orang atau menyusut 2,95 persen.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran DKI Jakarta pada Februari 2022 berjumlah 410,59 ribu jiwa. Jumlah itu menurun bila dibandingkan September 2020 sebanyak 572,780 ribu jiwa.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan, jumlah pengangguran Jakarta di era kepemimpinan Anies Baswedan sempat menyentuh level terendahnya hingga 281,95 ribu jiwa dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,15 persen pada Februari 2020, sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Namun setelah terjadinya pandemi Covid-19 dan diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat, penganggurandi Ibu Kota melonjak dua kali lipat.

“Kini pengangguran Ibu Kota sudah merosot cukup tajam jika dibanding tahun pertama pandemi Covid-19. Turun 162,2 ribu dari September 2020. Persentasenya menyusut 2,95 poin,” kata Andri di Jakarta, baru-baru ini.

Jika dibandingkan awal masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur, jumlah pengangguran Jakarta pada Februari 2022 bertambah 63,64 ribu jiwa dibandingkan posisi pada September 2017. Presentasenya naik 0,86 poin.

Secara keseluruhan, jumlah penduduk usia kerja DKI mencapai 8,25 juta jiwa pada Februari 2022. Adapun jumlah angkatan kerja sebanyak 5,13 juta jiwa, dengan rincian yang bekerja 4,72 juta jiwa dan yang menganggur 410,59 ribu jiwa.

Genjot Program Magang

Untuk mengurangi angka pengangguran di Ibu Kota, Suku Dinas Ketenagakerjaan Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) Jakarta Pusat (Jakpus) bakal mengefektifkan program pemagangan.

Kepala Suku Dinas (Kasudin) Nakertransgi Jakpus Sudrajat menuturkan, program pemagangan akan digenjot agar perusahaan di Jakpus menggelar kegiatan pelatihan untuk meningkatkan skill para pesertanya.

“Kalau sudah punya skill peserta menjadi punya nilai tawar di pasar kerja,” ujarnya, di Jakarta, kemarin.

Melalui pelatihan dan peningkatan skill, Sudin Nakertransgi mengharapkan ke depan banyak perusahaan melakukan penyerapan tenaga kerja. Sehingga pengangguran setiap tahunnya akan berkurang.

“Target tahun 2030 itu bagaimana mengatasi pengangguran terbuka. Karena kalau habis, kan mustahil karena Jakarta kota terbuka,” sebut Sudrajat.

Pihaknya juga terus mensosialisasikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di dalam negeri kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Jakpus. Diharapkannya, lebih banyak lagi perusahaan yang membuka kesempatan magang.

Sudrajat menjelaskan, salah satu poin penting dalam peraturan tersebut yakni perusahaan mesti memberikan upah berupa uang saku yang meliputi uang makan dan transport.

Ia meminta, perusahaan menjalankan aturan tersebut dengan baik. Tidak boleh menerima pekerja memakai perjanjian pemagangan. Sehingga para pekerja hanya mendapatkan haknya sebagai peserta magang. Padahal, kalau sebagai pekerja, mereka berhak atas upah minimal sebesar Upah Minimum Provinsi (UMP).

“Sejauh ini sampai hari ini belum ada laporan pelanggaran. Mudah-mudahan di Jakarta Pusat tidak akan terjadi,” kata Sudrajat.

Kepala Seksi Pengawasan Sudin Nakertransgi Jakpus Kartika menerangkan, sosialisasi Permenaker Nomor 6 tahun 2020 sudah disampaikan kepada 50 perusahaan yang bergerak di sektor perhotelan, perbankan, perdagangan, dan transportasi.

“Melalui kegiatan pemagangan, kami ingin terus menekan angka pengangguran. Semoga tahun 2030, Indonesia jauh lebih baik,” ujarnya.

Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Ismail mengatakan, saat ini jajarannya tengah fokus pembenahan pada dua sektor.

“Pertama, bagaimana memulihkan kembali kinerja perusahaan-perusahaan. Dan kedua, memberikan kesempatan pelatihan kepada warga DKI Jakarta,” ucap Ismail.

Menurut Ismail, program pelatihan pekerjaan itu bertujuan agar masyarakat terlibat dalam memulihkan perekonomian di Jakarta dengan membuka usaha.

“Kesempatan pelatihan diberikan agar warga DKI agar yang tidak terserap di perusahaan, bisa membuka usaha pada level Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM),” katanya.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mendorong Pemprov DKI menggencarkan pembiayaan untuk sektor UMKM. Sebab, sektor informal ini selalu berhasil bertahan dalam berbagai krisis ekonomi.

“Sektor UMKM ini gampang menyerap tenaga kerja. Berbeda dengan sektor formal yang banyak persyaratan,” jelasnya. ■
]]> , Jumlah pengangguran Di DKI Jakarta merosot tajam bila dibandingkan September 2020. Yakni, turun sebanyak 162 ribu orang atau menyusut 2,95 persen.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran DKI Jakarta pada Februari 2022 berjumlah 410,59 ribu jiwa. Jumlah itu menurun bila dibandingkan September 2020 sebanyak 572,780 ribu jiwa.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan, jumlah pengangguran Jakarta di era kepemimpinan Anies Baswedan sempat menyentuh level terendahnya hingga 281,95 ribu jiwa dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,15 persen pada Februari 2020, sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Namun setelah terjadinya pandemi Covid-19 dan diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat, penganggurandi Ibu Kota melonjak dua kali lipat.

“Kini pengangguran Ibu Kota sudah merosot cukup tajam jika dibanding tahun pertama pandemi Covid-19. Turun 162,2 ribu dari September 2020. Persentasenya menyusut 2,95 poin,” kata Andri di Jakarta, baru-baru ini.

Jika dibandingkan awal masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur, jumlah pengangguran Jakarta pada Februari 2022 bertambah 63,64 ribu jiwa dibandingkan posisi pada September 2017. Presentasenya naik 0,86 poin.

Secara keseluruhan, jumlah penduduk usia kerja DKI mencapai 8,25 juta jiwa pada Februari 2022. Adapun jumlah angkatan kerja sebanyak 5,13 juta jiwa, dengan rincian yang bekerja 4,72 juta jiwa dan yang menganggur 410,59 ribu jiwa.

Genjot Program Magang

Untuk mengurangi angka pengangguran di Ibu Kota, Suku Dinas Ketenagakerjaan Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) Jakarta Pusat (Jakpus) bakal mengefektifkan program pemagangan.

Kepala Suku Dinas (Kasudin) Nakertransgi Jakpus Sudrajat menuturkan, program pemagangan akan digenjot agar perusahaan di Jakpus menggelar kegiatan pelatihan untuk meningkatkan skill para pesertanya.

“Kalau sudah punya skill peserta menjadi punya nilai tawar di pasar kerja,” ujarnya, di Jakarta, kemarin.

Melalui pelatihan dan peningkatan skill, Sudin Nakertransgi mengharapkan ke depan banyak perusahaan melakukan penyerapan tenaga kerja. Sehingga pengangguran setiap tahunnya akan berkurang.

“Target tahun 2030 itu bagaimana mengatasi pengangguran terbuka. Karena kalau habis, kan mustahil karena Jakarta kota terbuka,” sebut Sudrajat.

Pihaknya juga terus mensosialisasikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di dalam negeri kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Jakpus. Diharapkannya, lebih banyak lagi perusahaan yang membuka kesempatan magang.

Sudrajat menjelaskan, salah satu poin penting dalam peraturan tersebut yakni perusahaan mesti memberikan upah berupa uang saku yang meliputi uang makan dan transport.

Ia meminta, perusahaan menjalankan aturan tersebut dengan baik. Tidak boleh menerima pekerja memakai perjanjian pemagangan. Sehingga para pekerja hanya mendapatkan haknya sebagai peserta magang. Padahal, kalau sebagai pekerja, mereka berhak atas upah minimal sebesar Upah Minimum Provinsi (UMP).

“Sejauh ini sampai hari ini belum ada laporan pelanggaran. Mudah-mudahan di Jakarta Pusat tidak akan terjadi,” kata Sudrajat.

Kepala Seksi Pengawasan Sudin Nakertransgi Jakpus Kartika menerangkan, sosialisasi Permenaker Nomor 6 tahun 2020 sudah disampaikan kepada 50 perusahaan yang bergerak di sektor perhotelan, perbankan, perdagangan, dan transportasi.

“Melalui kegiatan pemagangan, kami ingin terus menekan angka pengangguran. Semoga tahun 2030, Indonesia jauh lebih baik,” ujarnya.

Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Ismail mengatakan, saat ini jajarannya tengah fokus pembenahan pada dua sektor.

“Pertama, bagaimana memulihkan kembali kinerja perusahaan-perusahaan. Dan kedua, memberikan kesempatan pelatihan kepada warga DKI Jakarta,” ucap Ismail.

Menurut Ismail, program pelatihan pekerjaan itu bertujuan agar masyarakat terlibat dalam memulihkan perekonomian di Jakarta dengan membuka usaha.

“Kesempatan pelatihan diberikan agar warga DKI agar yang tidak terserap di perusahaan, bisa membuka usaha pada level Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM),” katanya.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mendorong Pemprov DKI menggencarkan pembiayaan untuk sektor UMKM. Sebab, sektor informal ini selalu berhasil bertahan dalam berbagai krisis ekonomi.

“Sektor UMKM ini gampang menyerap tenaga kerja. Berbeda dengan sektor formal yang banyak persyaratan,” jelasnya. ■

]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID