Gantikan Fadel Jadi Pimpinan MPR, Tamsil Linrung Siap Kawal PPHN –

Anggota DPD Tamsil Linrung menegaskan komitmen kelembagaan DPD dalam mengawal Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Hal itu diutarakan usai Senator asal Sulawesi Selatan ini usai didapuk menggantikan Fadel Muhammad yang dilengserkan sebagai Wakil Ketua MPR utusan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melalui Sidang Paripurna pada Kamis (18/8) malam.

“Selama mengemban tugas di MPR sebagai Ketua Kelompok DPD yang dipercayakan oleh Ketua Pak LaNyalla Mattalitti, dan seluruh rekan-rekan senator, salah satu concern kami adalah memastikan lahirnya PPHN,” kata Tamsil.

Tadinya, haluan negara diinginkan melalui proses amandemen. Namun karena pertimbangan cuaca dan kebatinan politik, hal itu belum dimungkinkan. Maka PPHN didorong dalam bentuk Konvensi Ketatanegaraan.

“Subtansi yang kita harapkan dari PPHN, agar pembangunan terarah secara jelas. Selaras dengan tujuan nasional kita. Tidak ada lagi program pembangunan yang berorientasi jangka pendek. Semua harus berpijak pada perintah konstitusi,” utur Tamsil.

Tamsil mengutarakan, DPD telah banyak berkontribusi dalam merumuskan PPHN. Lantaran dirinya ditunjuk sebagai pimpinan Badan Pengkajian MPR yang diplot khusus menyiapkan rancangan atau draft awal PPHN.

Dalam panitia Ad Hoc PPHN yang akan segera dibentuk, komposisi keterwakilan DPD sebagai fraksi terbesar sangat representatif. Hal itu merupakan peluang sekaligus tantangan bagi senator.

“Tugas unsur DPD di MPR ke depan adalah memastikan PPHN menyatu dengan denyut aspirasi rakyat yang telah kita introdusir,” imbuhnya.

Selaras dengan upaya mendorong pelibatan anggota DPD secara aktif, Tamsil menyatakan, Senator harus diberi ruang dalam mengemban darma sebagai Anggota MPR. Yakni berkiprah dalam mendiseminasi nilai-nilai kebangsaan, karena basis keterpilihan berdasarkan daerah dan lebih mengakar.

Selain itu, peran senator DPD bernilai positif bagi kelembagaan MPR karena dirasakan hadir di tengah-tengah masyarakat. Saat ini, sejumlah provinsi sudah memiliki kantor perwakilan DPD sebagai sarana untuk berkomunikasi langsung menyerap kehendak rakyat.

Peran-peran itu yang nantinya dinilai oleh masyarakat sehingga seorang anggota parlemen bisa kembali terpilih melanjutkan tugas-tugas konstitusional.

“Provinsi Bali yang memiliki kantor perwakilan DPD, bisa menjadi pilot project bagaimana spektrum nilai-nilai kebangsaan disebarluaskan oleh anggota MPR,” ujar senator asal Sulawesi Selatan ini.

Tidak hanya itu, Tamsil mendorong senator DPD aktif dalam mengawal penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terkait daerah. Khususnya dana transfer daerah dan mandatory spending. Yaitu anggaran di sektor pendidikan dan di bidang kesehatan.

Namun hal itu harus dikomunikasikan dengan unsur parlemen, para tokoh partai dari DPR yang juga duduk sebagai Wakil Ketua MPR.

Berbekal pengalaman sebagai anggota DPR selama tiga periode dan jejaring di banyak partai, Tamsil optimistis harapan tersebut memiliki aseptabilitas tinggi karena sejalan dengan platform semua partai.

Tamsil didapuk sebagai Wakil Ketua MPR utusan DPD menggantikan Fadel Muhammad. Pemilihan dilakukan melalui mekanisme voting terbuka setelah nama-nama kandidat disaring dari empat sub wilayah. Yaitu Barat Satu yang diwakili oleh Abdullah Puteh, Barat Dua diwakili oleh Ahmad Bustami, Timur Satu aklamasi menunjuk Tamsil Linrung dan Timur Dua, Yorrys Raweyai.

Sidang Paripurna dipimpin oleh Ketua DPD, AA LaNyalla Mattalitti didampingi Wakil Ketua, Nono Sampono, Mahyudin dan Sultan B. Najamudin. ■
]]> , Anggota DPD Tamsil Linrung menegaskan komitmen kelembagaan DPD dalam mengawal Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Hal itu diutarakan usai Senator asal Sulawesi Selatan ini usai didapuk menggantikan Fadel Muhammad yang dilengserkan sebagai Wakil Ketua MPR utusan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melalui Sidang Paripurna pada Kamis (18/8) malam.

“Selama mengemban tugas di MPR sebagai Ketua Kelompok DPD yang dipercayakan oleh Ketua Pak LaNyalla Mattalitti, dan seluruh rekan-rekan senator, salah satu concern kami adalah memastikan lahirnya PPHN,” kata Tamsil.

Tadinya, haluan negara diinginkan melalui proses amandemen. Namun karena pertimbangan cuaca dan kebatinan politik, hal itu belum dimungkinkan. Maka PPHN didorong dalam bentuk Konvensi Ketatanegaraan.

“Subtansi yang kita harapkan dari PPHN, agar pembangunan terarah secara jelas. Selaras dengan tujuan nasional kita. Tidak ada lagi program pembangunan yang berorientasi jangka pendek. Semua harus berpijak pada perintah konstitusi,” utur Tamsil.

Tamsil mengutarakan, DPD telah banyak berkontribusi dalam merumuskan PPHN. Lantaran dirinya ditunjuk sebagai pimpinan Badan Pengkajian MPR yang diplot khusus menyiapkan rancangan atau draft awal PPHN.

Dalam panitia Ad Hoc PPHN yang akan segera dibentuk, komposisi keterwakilan DPD sebagai fraksi terbesar sangat representatif. Hal itu merupakan peluang sekaligus tantangan bagi senator.

“Tugas unsur DPD di MPR ke depan adalah memastikan PPHN menyatu dengan denyut aspirasi rakyat yang telah kita introdusir,” imbuhnya.

Selaras dengan upaya mendorong pelibatan anggota DPD secara aktif, Tamsil menyatakan, Senator harus diberi ruang dalam mengemban darma sebagai Anggota MPR. Yakni berkiprah dalam mendiseminasi nilai-nilai kebangsaan, karena basis keterpilihan berdasarkan daerah dan lebih mengakar.

Selain itu, peran senator DPD bernilai positif bagi kelembagaan MPR karena dirasakan hadir di tengah-tengah masyarakat. Saat ini, sejumlah provinsi sudah memiliki kantor perwakilan DPD sebagai sarana untuk berkomunikasi langsung menyerap kehendak rakyat.

Peran-peran itu yang nantinya dinilai oleh masyarakat sehingga seorang anggota parlemen bisa kembali terpilih melanjutkan tugas-tugas konstitusional.

“Provinsi Bali yang memiliki kantor perwakilan DPD, bisa menjadi pilot project bagaimana spektrum nilai-nilai kebangsaan disebarluaskan oleh anggota MPR,” ujar senator asal Sulawesi Selatan ini.

Tidak hanya itu, Tamsil mendorong senator DPD aktif dalam mengawal penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terkait daerah. Khususnya dana transfer daerah dan mandatory spending. Yaitu anggaran di sektor pendidikan dan di bidang kesehatan.

Namun hal itu harus dikomunikasikan dengan unsur parlemen, para tokoh partai dari DPR yang juga duduk sebagai Wakil Ketua MPR.

Berbekal pengalaman sebagai anggota DPR selama tiga periode dan jejaring di banyak partai, Tamsil optimistis harapan tersebut memiliki aseptabilitas tinggi karena sejalan dengan platform semua partai.

Tamsil didapuk sebagai Wakil Ketua MPR utusan DPD menggantikan Fadel Muhammad. Pemilihan dilakukan melalui mekanisme voting terbuka setelah nama-nama kandidat disaring dari empat sub wilayah. Yaitu Barat Satu yang diwakili oleh Abdullah Puteh, Barat Dua diwakili oleh Ahmad Bustami, Timur Satu aklamasi menunjuk Tamsil Linrung dan Timur Dua, Yorrys Raweyai.

Sidang Paripurna dipimpin oleh Ketua DPD, AA LaNyalla Mattalitti didampingi Wakil Ketua, Nono Sampono, Mahyudin dan Sultan B. Najamudin. ■

]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID