Ganjar-Gibran Berduet Lawan Mafia Tambang –

Duet maut ditunjukkan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Namun, ini bukan soal Pilpres 2024. Ini mengenai langkah melawan mafia tambang.

Adanya duet ini diawali dari keluh kesah warganet dengan akun @amr715882 yang menyolek Gibran di akun @gibran_tweet dan Ganjar di akun @ganjarpranowo. “Mas, sampaikan ke Pak @jokowi untuk menindak tambang pasir ilegal yang ada di Kabupaten Klaten. Lebih dari 20 titik lokasi, tapi dibiarkan,” curhatnya sambil juga me-mention Kapolri, Minggu (27/11).

Mendapati curhatan tersebut, putra sulung Jokowi itu, segera menjawab. “Ya Pak. Ini bupati juga beberapa kali mengeluh ke saya. Backingan-nya ngeri,” tulis Gibran.

Cuitan itu kemudian ditimpali @rrrangga. “Bekingnya ada yang jadi pejabat di bawah institusi Pemerintah. Piye, ra wani (gimana, nggak berani) Pak?” tantangnya. “Berani. Tapi sekali lagi, itu kejadiannya bukan di Solo,” jawab Gibran.

Karena dirinya ikut dicolek, Ganjar buka suara. Dia meminta diinfokan, siapa yang ada di belakang tambang itu, dan status tambang itu, apakah kegiatan itu legal atau tidak.

“Setelah itu, kita serahkan pada penegak hukum. Maka penegak hukum minta perannya berdiri paling depan, karena sudah terkait dengan pelanggaran,” tegas Ganjar, di kantornya, di Semarang, kemarin.

Ganjar melanjutkan, upaya tindakan terhadap tambang galian C ilegal sebenarnya sudah pernah dilakukan. Namun, muncul lagi, muncul lagi. Sudah ada Tim Puser Bumi yang dibentuk untuk mengatasi ini. Namun, tidak efektif lagi. Ganjar pun meminta dukungan masyarakat untuk melapor atas keberadaan tambang ilegal itu.

“Kita minta dukungan dari masyarakat agar bisa melaporkan, dan kami minta penegak hukum jangan ragu soal ini. Kalau tidak, ini sumber mata air rusak, jalan rusak, tidak ada kontribusi. Kita siap, Pemerintah memfasilitasi. Dulu saya usul ada tambang rakyat. Galian C diurus rakyat, tapi pada tidak mau,” ungkapnya.

Bupati Klaten, Sri Mulyani membenarkan dirinya pernah curhat ke Gibran soal tambang ilegal ini. Bahkan, ia juga sempat laporan ke Presiden Jokowi, Ketua KPK Firli Bahuri, dan ke Ganjar. “Kekuatan saya sangat terbatas. Makanya, saya memohon kepada pejabat negara membantu kami,” akunya.

Memang, aktivitas pertambangan sah-sah saja dilakukan di Klaten. Hal itu termasuk aktivitas pertambangan yang digunakan tanah uruk Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pembangunan Jalan Tol Solo-Jogja.

Namun, Sri meminta agar kegiatan penambangan ini dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. Salah satunya, kegiatan dilakukan pada zona yang diizinkan ditambang dan diatur dalam Perda.

Soal jumlah tambang ilegal di Klaten, ia tidak mengetahui secara pasti. “Kebanyakan yang sekarang melakukan kegiatan yang memegang SIPB. Tetapi, kalau dicek perizinannya, belum rampung. Ini yang selalu saya minta agar diselesaikan dulu, baru melakukan kegiatan,” ucapnya.

Kapolres Klaten AKBP Eko Prasetyo mengaku sudah berkoordinasi dengan jajaran reserse, Pemerintah Kabupaten Klaten, dan Pemprov Jawa Tengah untuk tinjauan lapangan. Jika terbukti ada tambang ilegal, pihaknya akan melakukan penanganan.

Untuk masalah ini, kata dia, Polri tidak bisa jalan sendiri. Sebab, menyangkut banyak instansi. Polres Klaten hanya menjadikan persoalan ini sebagai atensi, sesuai dengan atensi Kapolri dan Kapolda. “Kami tindak sesuai prosedur,” ucap Eko. [MEN] ]]> , Duet maut ditunjukkan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Namun, ini bukan soal Pilpres 2024. Ini mengenai langkah melawan mafia tambang.

Adanya duet ini diawali dari keluh kesah warganet dengan akun @amr715882 yang menyolek Gibran di akun @gibran_tweet dan Ganjar di akun @ganjarpranowo. “Mas, sampaikan ke Pak @jokowi untuk menindak tambang pasir ilegal yang ada di Kabupaten Klaten. Lebih dari 20 titik lokasi, tapi dibiarkan,” curhatnya sambil juga me-mention Kapolri, Minggu (27/11).

Mendapati curhatan tersebut, putra sulung Jokowi itu, segera menjawab. “Ya Pak. Ini bupati juga beberapa kali mengeluh ke saya. Backingan-nya ngeri,” tulis Gibran.

Cuitan itu kemudian ditimpali @rrrangga. “Bekingnya ada yang jadi pejabat di bawah institusi Pemerintah. Piye, ra wani (gimana, nggak berani) Pak?” tantangnya. “Berani. Tapi sekali lagi, itu kejadiannya bukan di Solo,” jawab Gibran.

Karena dirinya ikut dicolek, Ganjar buka suara. Dia meminta diinfokan, siapa yang ada di belakang tambang itu, dan status tambang itu, apakah kegiatan itu legal atau tidak.

“Setelah itu, kita serahkan pada penegak hukum. Maka penegak hukum minta perannya berdiri paling depan, karena sudah terkait dengan pelanggaran,” tegas Ganjar, di kantornya, di Semarang, kemarin.

Ganjar melanjutkan, upaya tindakan terhadap tambang galian C ilegal sebenarnya sudah pernah dilakukan. Namun, muncul lagi, muncul lagi. Sudah ada Tim Puser Bumi yang dibentuk untuk mengatasi ini. Namun, tidak efektif lagi. Ganjar pun meminta dukungan masyarakat untuk melapor atas keberadaan tambang ilegal itu.

“Kita minta dukungan dari masyarakat agar bisa melaporkan, dan kami minta penegak hukum jangan ragu soal ini. Kalau tidak, ini sumber mata air rusak, jalan rusak, tidak ada kontribusi. Kita siap, Pemerintah memfasilitasi. Dulu saya usul ada tambang rakyat. Galian C diurus rakyat, tapi pada tidak mau,” ungkapnya.

Bupati Klaten, Sri Mulyani membenarkan dirinya pernah curhat ke Gibran soal tambang ilegal ini. Bahkan, ia juga sempat laporan ke Presiden Jokowi, Ketua KPK Firli Bahuri, dan ke Ganjar. “Kekuatan saya sangat terbatas. Makanya, saya memohon kepada pejabat negara membantu kami,” akunya.

Memang, aktivitas pertambangan sah-sah saja dilakukan di Klaten. Hal itu termasuk aktivitas pertambangan yang digunakan tanah uruk Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pembangunan Jalan Tol Solo-Jogja.

Namun, Sri meminta agar kegiatan penambangan ini dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. Salah satunya, kegiatan dilakukan pada zona yang diizinkan ditambang dan diatur dalam Perda.

Soal jumlah tambang ilegal di Klaten, ia tidak mengetahui secara pasti. “Kebanyakan yang sekarang melakukan kegiatan yang memegang SIPB. Tetapi, kalau dicek perizinannya, belum rampung. Ini yang selalu saya minta agar diselesaikan dulu, baru melakukan kegiatan,” ucapnya.

Kapolres Klaten AKBP Eko Prasetyo mengaku sudah berkoordinasi dengan jajaran reserse, Pemerintah Kabupaten Klaten, dan Pemprov Jawa Tengah untuk tinjauan lapangan. Jika terbukti ada tambang ilegal, pihaknya akan melakukan penanganan.

Untuk masalah ini, kata dia, Polri tidak bisa jalan sendiri. Sebab, menyangkut banyak instansi. Polres Klaten hanya menjadikan persoalan ini sebagai atensi, sesuai dengan atensi Kapolri dan Kapolda. “Kami tindak sesuai prosedur,” ucap Eko. [MEN]

]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID