DPRD Dorong Kesbangpol Turun Tangan Tawuran Pelajar Dan Warga Di Ibu Kota Makin Marak –

Politisi Kebon Sirih mendorong Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta memaksimalkan realisasi anggaran penanganan konflik sosial untuk menangani tawuran pelajar dan warga yang belakangan ini semakin marak.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengungkapkan, berdasarkan evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) Tahun Anggaran 2021, Kesbangpol DKI menganggarkan penanganan konflik sosial di Jakarta sebesar Rp 4,6 miliar. Menurut laporan, anggaran terserap 99,09 persen atau Rp 4,5 miliar. Namun demikian, Kesbangpol tidak menyertakan secara detail, apakah realisasi anggaran tersebut termasuk untuk menekan angka tawuran di Jakarta.

Gembong ingin tahun ini, anggaran itu dioptimalkan untuk menangani tawuran. Sebab, konflik tersebut makin marak dan sering memakan korban jiwa.

“Persoalan ini berulang dan tidak pernah kunjung kita temukan solusinya. Masa Jakarta berpuluh-puluh tahun tidak bisa menemukan akar persoalan tawuran,” ujar Gembong Warsono saat evaluasi P2APBD di Bogor, Rabu (31/8).

Gembong berharap, Kesbangpol dapat menjalankan fungsinya untuk memfasilitasi penyelesaian perselisihan di masyarakat yang berpengaruh terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.

“Sehingga, tahun depan kita bisa prediksikan apa yang dibutuhkan pak Taufan (Kepala Badan Kesbangpol) untuk mengantisipasi itu (tawuran). Kerbangpol harus bisa mendeteksi potensi kerawanan Jakarta,” ungkapnya.

Anggota Komisi A Nasrullah mengusulkan agar Kesbangpol membuat survei untuk mengetahui faktor penyebab tawuran sehingga bisa lebih mudah dalam membuat program antisipasi konflik.

“Nanti program untuk menjadikan bangsa ini aman dan tidak terpecah-pecah bisa dibuat merujuk dari hasil survei,” ucapnya.

Kepala Badan Kesbangpol DKI Taufan Bakri mengaku, pihaknya sudah pernah membuat survei yang dilakukan oleh tim pemantau pencegahan konflik. Namun diakuinya belum optimal.

Ia berjanji akan membuat terobosan dengan menggandeng Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) lain, salah satunya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

“Ini sebuah rantai (tugas) panjang dan bukan hanya Kesbangpol yang menanganinya. Semua lini terkait harus bergerak. Sebab tugas Kesbangpol hanya sosialisasi,” tandasnya.

Sebagai informasi, aksi tawuran masih marak di Jakarta. Tidak hanya antar pelajar, tapi antar pemuda kampung. Dalam sebulan belakangan ini, sedikitnya terjadi tujuh peristiwa tawuran.

Pertama, pelajar SMKN 53 Jakarta Barat tawuran dengan SMK PGRI 24 Jakarta Barat, Kamis, 1 Agustus 2022, sekitar pukul 17.00. Tak hanya siswa dari dua sekolah itu saja yang terlibat, tetapi banyak sekolah lain. Dari insiden ini, Polres Metro Tangerang Kota mengamankan73 pelajar dari enam sekolah SMA dan SMK di Jakarta dan Tangerang.

Kedua, tawuran antar remaja di Jalan Pisangan Baru Utara, Matraman, Jakarta Timur, Sabtu, 6 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB. Dari kejadian ini, sedikitnya 12 orang diamankan Polsek Matraman. Ketiga, tawuran warga di depan Kantor Kejaksaan Lama Prumpung Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu, 14 Agustus 2022, sekitar pukul 19.30 WIB.

Sebelumnya sekitar pukul 03.45 WIB juga sempat terjadi tawuran di tempat yang sama. Keempat, tawuran antar dua kelompok warga di Jalan Bekasi Timur IV Gang Mayong, Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa, 16 Agustus 2022, sekitar pukul 22.40 WIB.

Kelima, tawuran antar pemuda di Jalan Sultan Agung tepatnya di bawah kolong rel Stasiun Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu, 20 Agustus 2022, sekitar pukul 05.00 WIB. Keenam, tawuran antar pelajar di Jalan Al Baidho, Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur, Sabtu, 20 Agustus 2022, sekitar pukul 07.30 WIB. Satu orang tewas dalam insiden itu akibat terkena sabetan senjata tajam.

Dan ketujuh, 12 pemuda hendak tawuran dengan membawa lima senjata tajam, diamankan Tim Patroli Perintis Presisi Polda Metro di sekitar kawasan Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu, 24 Agustus 2022, sekitar pukul 05.00 WIB. ■
]]> , Politisi Kebon Sirih mendorong Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta memaksimalkan realisasi anggaran penanganan konflik sosial untuk menangani tawuran pelajar dan warga yang belakangan ini semakin marak.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengungkapkan, berdasarkan evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) Tahun Anggaran 2021, Kesbangpol DKI menganggarkan penanganan konflik sosial di Jakarta sebesar Rp 4,6 miliar. Menurut laporan, anggaran terserap 99,09 persen atau Rp 4,5 miliar. Namun demikian, Kesbangpol tidak menyertakan secara detail, apakah realisasi anggaran tersebut termasuk untuk menekan angka tawuran di Jakarta.

Gembong ingin tahun ini, anggaran itu dioptimalkan untuk menangani tawuran. Sebab, konflik tersebut makin marak dan sering memakan korban jiwa.

“Persoalan ini berulang dan tidak pernah kunjung kita temukan solusinya. Masa Jakarta berpuluh-puluh tahun tidak bisa menemukan akar persoalan tawuran,” ujar Gembong Warsono saat evaluasi P2APBD di Bogor, Rabu (31/8).

Gembong berharap, Kesbangpol dapat menjalankan fungsinya untuk memfasilitasi penyelesaian perselisihan di masyarakat yang berpengaruh terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.

“Sehingga, tahun depan kita bisa prediksikan apa yang dibutuhkan pak Taufan (Kepala Badan Kesbangpol) untuk mengantisipasi itu (tawuran). Kerbangpol harus bisa mendeteksi potensi kerawanan Jakarta,” ungkapnya.

Anggota Komisi A Nasrullah mengusulkan agar Kesbangpol membuat survei untuk mengetahui faktor penyebab tawuran sehingga bisa lebih mudah dalam membuat program antisipasi konflik.

“Nanti program untuk menjadikan bangsa ini aman dan tidak terpecah-pecah bisa dibuat merujuk dari hasil survei,” ucapnya.

Kepala Badan Kesbangpol DKI Taufan Bakri mengaku, pihaknya sudah pernah membuat survei yang dilakukan oleh tim pemantau pencegahan konflik. Namun diakuinya belum optimal.

Ia berjanji akan membuat terobosan dengan menggandeng Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) lain, salah satunya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

“Ini sebuah rantai (tugas) panjang dan bukan hanya Kesbangpol yang menanganinya. Semua lini terkait harus bergerak. Sebab tugas Kesbangpol hanya sosialisasi,” tandasnya.

Sebagai informasi, aksi tawuran masih marak di Jakarta. Tidak hanya antar pelajar, tapi antar pemuda kampung. Dalam sebulan belakangan ini, sedikitnya terjadi tujuh peristiwa tawuran.

Pertama, pelajar SMKN 53 Jakarta Barat tawuran dengan SMK PGRI 24 Jakarta Barat, Kamis, 1 Agustus 2022, sekitar pukul 17.00. Tak hanya siswa dari dua sekolah itu saja yang terlibat, tetapi banyak sekolah lain. Dari insiden ini, Polres Metro Tangerang Kota mengamankan73 pelajar dari enam sekolah SMA dan SMK di Jakarta dan Tangerang.

Kedua, tawuran antar remaja di Jalan Pisangan Baru Utara, Matraman, Jakarta Timur, Sabtu, 6 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB. Dari kejadian ini, sedikitnya 12 orang diamankan Polsek Matraman. Ketiga, tawuran warga di depan Kantor Kejaksaan Lama Prumpung Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu, 14 Agustus 2022, sekitar pukul 19.30 WIB.

Sebelumnya sekitar pukul 03.45 WIB juga sempat terjadi tawuran di tempat yang sama. Keempat, tawuran antar dua kelompok warga di Jalan Bekasi Timur IV Gang Mayong, Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa, 16 Agustus 2022, sekitar pukul 22.40 WIB.

Kelima, tawuran antar pemuda di Jalan Sultan Agung tepatnya di bawah kolong rel Stasiun Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu, 20 Agustus 2022, sekitar pukul 05.00 WIB. Keenam, tawuran antar pelajar di Jalan Al Baidho, Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur, Sabtu, 20 Agustus 2022, sekitar pukul 07.30 WIB. Satu orang tewas dalam insiden itu akibat terkena sabetan senjata tajam.

Dan ketujuh, 12 pemuda hendak tawuran dengan membawa lima senjata tajam, diamankan Tim Patroli Perintis Presisi Polda Metro di sekitar kawasan Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu, 24 Agustus 2022, sekitar pukul 05.00 WIB. ■

]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID