Dorong Budaya Jalan Kaki Anies Lengser, Revitalisasi Trotoar Harus Jalan Terus –

Program Revitalisasi Trotoar harus dilanjutkan pengganti Anies Baswedan. Sebab, pembangunan tersebut terbukti meningkatkan pengguna kendaraan umum di Ibu Kota.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahun ini telah menyelesaikan revitalitasi trotoar sepanjang 265 kilometer (km). Jumlah itu baru 10 persen dari target rencana induk pembangunan trotoar yang totalnya mencapai 2.600 km.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan, hingga akhir tahun 2022, pihaknya masih terus mengerjakan pembangunan trotoar. Setidaknya ada penambahan 35 km lagi sehingga tahun ini bisa mencapai 300 km.

Hari menuturkan, revitalisasi trotoar mesti dikerjakan secara berkelanjutan. Walaupun masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria selesai, bukan berarti penataan trotoar berhenti.

“Semangat kita membangun Jakarta tidak berhenti pada masa atau periode jabatan gubernur, tapi berkembang sampai ke depan. Membangun trotoar itu adalah berkelanjutan,” kata Hari saat peluncuran buku Dokumentasi Revitalisasi Trotoar di DKI Jakarta di Pos Bloc, Jakarta Pusat, Senin (3/10).

Menurut Hari, pihaknya sudah mempunyai rencana induk untuk membangun trotoar di Ibu Kota. Di dalam membangun sudah ditetapkan mana skala prioritas, tahapan, dan urutannya.

“Prioritas utama membangun trotoar untuk mengintegrasikan TOD-TOD (Transit Oriented Development) di seluruh Jakarta,” ujarnya.

Hari mengungkapkan, berdasarkan analisa dari Institute for Transportation and Development Policy (ITDP), revitalisasi trotoar di Jakarta memberikan pengaruh besar terhadap perubahan perilaku warga Jakarta. Perpindahan penggunaan kendaraan pribadi ke kendaraan umum meningkat 20 sampai 30 persen.

“Apalagi nanti setelah MRT Fase 2 dan LRT beroperasi, saya yakin pengguna kendaraan umum meningkat jauh,” yakinnya.

Hari membeberkan, ada sejumlah hambatan melakukan revitalisasi trotoar, salah satunya anggaran. Ia mencontohkan tahun 2020. Revitalisasi trotoar hanya 5-10 persen dari target akibat minimnya pendanaan. Dari rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 1 triliun, hanya dialokasikan Rp 50 miliar. Sisanya Rp 950 miliar dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19.

Selain dana APBD, lanjutnya, Bina Marga menggunakan anggaran yang dialokasikan untuk suku dinas dan dari pendanaan non-APBD yang bersumber dari pembayaran denda pelampauan aturan Koefisien Lantai Bangunan (KLB).

Tahun ini, sejumlah lokasi pembenahan trotoar di Jakarta Selatan. Antara lain di kawasan Kebayoran Baru, Jalan Cikajang, Jalan Trunojoyo, Jalan Gunawarman, Jalan Pattimura, dan Jalan Sultan Hasanudin. Untuk Jakarta Pusat di Jalan Juanda sampai Jalan Pecenongan dan dari Jalan Proklamasi hingga Jalan Penataran.

Terkait pemanfaatan trotoar, Hari mengakui banyak jalur pejalan kaki yang disalahgunakan. Dipakai untuk berjualan, menjadi lahan parkir dan dilintasi pengendara motor. Namun, pihaknya tak bisa menindak pelanggaran tersebut.

Dia berharap, gubernur mengeluarkan Instruksi atau Surat Keputusan (SK) khusus yang mengatur penindakan pelanggaran tersebut.

“Yang mengatur Wali Kota untuk menjaga trotoar di masing-masing wilayahnya. Sebab Bina Marga nggak bisa eksekusi. Wali Kota kan memiliki SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), seperti Satpol PP yang bisa melakukan itu,” tegasnya.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Joga berharap, Program Revitalisasi Trotoar di Jakarta harus jalan terus.

”Paling tidak, jika telah memiliki komitmen yang sama, artinya trotoar penting bagi kita. Maka, siapa pun yang menjabat sebagai gubernur, program yang bagus bisa terus dilanjutkan,” kata inisiator buku Trotoar untuk Kota Berkelanjutan ini.

Menurut Nirwono, pasca pandemi Covid-19 ini, kota-kota besar di dunia memfokuskan pembangunan jalur pedestrian. Tujuannya, agar tumbuh budaya berjalan kaki. Sehingga warga menjadi sehat dan lebih kuat ketika ada wabah penyakit.

“Biaya untuk mengobati orang sakit karena Covid-19 itu jauh lebih mahal daripada mendorong warga lebih sehat,” kata Nirwono.

Karena itu, kata Nirwono, Kementerian Perhubungan Inggris mengalokasikan anggaran besar-besaran untuk pembangunan trotoar di seluruh Inggris. Begitu juga dengan Paris, Prancis.

Untuk pembangunan pendestrian, Nirwono menyarankan Pemprov DKI memiliki rencana induk terpadu untuk jalur pejalan kaki, jalur saluran air dan jalur sarana jaringan utilitas. Untuk itu harus ada kolaborasi antar dinas dan pihak terkait seperti PLN, PGN dan Dinas Sumber Daya Air.

“Tiga-tiganya ini nyambung. Tidak mungkin benerin trotoar tanpa benerin saluran air dan jaringan utilitas. Apalagi jaringan utilitas ini mau dipindah ke bawah,” ujarnya.

Advisor Gerakan Aksesibilitas Umum Nasional, David Tjahjana menilai, pembangunan trotoar di Jakarta semakin baik. Namun, dari unsur material, desain, serta aspek aman dan nyaman belum ramah untuk kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia.

Dia mencontohkan operasionalisasi lift di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO). David mengaku sering menemui keterbatasan jam pengoperasian fasilitas lift. Ia menyarankan agar fasilitas lift dioperasikan selama 24 jam agar dapat membantu para kelompok rentan.

Keluhan masih banyaknya pelanggaran di trotoar juga dilontarkan sejumlah warganet di akun Instagram Pemprov DKI Jakarta, terutama Dinas Bina Marga, @binamargadki dan Dinas Perhubungan @dishubdkijakarta.

“Katanya trotoar untuk pejalan kaki, nyatanya trotoar bagus-bagus hanya dibuat parkiran mobil mewah di Jalan Senopati. Pejalan kaki tak bisa lewat, tolong ditegur,” kata @asiana.paulina.

“Info aja di Stasiun Gondangdia banyak banget motor yang diparkir di trotoar pejalan kaki. Kalau bisa tertibkan biar lebih rapi,” tulis @basketsempur.

Selain itu ada juga yang mengeluhkan jika trotoar di daerahnya kurang layak.

“Min, tolong bikin, rapihin dan lebarin trotoar di daerah Kampung Makasar, Jakarta Timur, warganya padat dan banyak tapi trotoar tertutup yang parkir beli makanan,” tulis @hanyaorangbiasa110.

“Sekadar Masukkan sebaiknya jalan samping GOR Pasar Minggu (Jalan Salihara) dibuatkan trotoar untuk pejalan kaki. Saat ini pejalan kaki minggir-minggir di jalan raya dan jalannya tidak rapi banyak bebatuan,” usul @agungheryudo. ■
]]> , Program Revitalisasi Trotoar harus dilanjutkan pengganti Anies Baswedan. Sebab, pembangunan tersebut terbukti meningkatkan pengguna kendaraan umum di Ibu Kota.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahun ini telah menyelesaikan revitalitasi trotoar sepanjang 265 kilometer (km). Jumlah itu baru 10 persen dari target rencana induk pembangunan trotoar yang totalnya mencapai 2.600 km.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan, hingga akhir tahun 2022, pihaknya masih terus mengerjakan pembangunan trotoar. Setidaknya ada penambahan 35 km lagi sehingga tahun ini bisa mencapai 300 km.

Hari menuturkan, revitalisasi trotoar mesti dikerjakan secara berkelanjutan. Walaupun masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria selesai, bukan berarti penataan trotoar berhenti.

“Semangat kita membangun Jakarta tidak berhenti pada masa atau periode jabatan gubernur, tapi berkembang sampai ke depan. Membangun trotoar itu adalah berkelanjutan,” kata Hari saat peluncuran buku Dokumentasi Revitalisasi Trotoar di DKI Jakarta di Pos Bloc, Jakarta Pusat, Senin (3/10).

Menurut Hari, pihaknya sudah mempunyai rencana induk untuk membangun trotoar di Ibu Kota. Di dalam membangun sudah ditetapkan mana skala prioritas, tahapan, dan urutannya.

“Prioritas utama membangun trotoar untuk mengintegrasikan TOD-TOD (Transit Oriented Development) di seluruh Jakarta,” ujarnya.

Hari mengungkapkan, berdasarkan analisa dari Institute for Transportation and Development Policy (ITDP), revitalisasi trotoar di Jakarta memberikan pengaruh besar terhadap perubahan perilaku warga Jakarta. Perpindahan penggunaan kendaraan pribadi ke kendaraan umum meningkat 20 sampai 30 persen.

“Apalagi nanti setelah MRT Fase 2 dan LRT beroperasi, saya yakin pengguna kendaraan umum meningkat jauh,” yakinnya.

Hari membeberkan, ada sejumlah hambatan melakukan revitalisasi trotoar, salah satunya anggaran. Ia mencontohkan tahun 2020. Revitalisasi trotoar hanya 5-10 persen dari target akibat minimnya pendanaan. Dari rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 1 triliun, hanya dialokasikan Rp 50 miliar. Sisanya Rp 950 miliar dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19.

Selain dana APBD, lanjutnya, Bina Marga menggunakan anggaran yang dialokasikan untuk suku dinas dan dari pendanaan non-APBD yang bersumber dari pembayaran denda pelampauan aturan Koefisien Lantai Bangunan (KLB).

Tahun ini, sejumlah lokasi pembenahan trotoar di Jakarta Selatan. Antara lain di kawasan Kebayoran Baru, Jalan Cikajang, Jalan Trunojoyo, Jalan Gunawarman, Jalan Pattimura, dan Jalan Sultan Hasanudin. Untuk Jakarta Pusat di Jalan Juanda sampai Jalan Pecenongan dan dari Jalan Proklamasi hingga Jalan Penataran.

Terkait pemanfaatan trotoar, Hari mengakui banyak jalur pejalan kaki yang disalahgunakan. Dipakai untuk berjualan, menjadi lahan parkir dan dilintasi pengendara motor. Namun, pihaknya tak bisa menindak pelanggaran tersebut.

Dia berharap, gubernur mengeluarkan Instruksi atau Surat Keputusan (SK) khusus yang mengatur penindakan pelanggaran tersebut.

“Yang mengatur Wali Kota untuk menjaga trotoar di masing-masing wilayahnya. Sebab Bina Marga nggak bisa eksekusi. Wali Kota kan memiliki SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), seperti Satpol PP yang bisa melakukan itu,” tegasnya.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Joga berharap, Program Revitalisasi Trotoar di Jakarta harus jalan terus.

”Paling tidak, jika telah memiliki komitmen yang sama, artinya trotoar penting bagi kita. Maka, siapa pun yang menjabat sebagai gubernur, program yang bagus bisa terus dilanjutkan,” kata inisiator buku Trotoar untuk Kota Berkelanjutan ini.

Menurut Nirwono, pasca pandemi Covid-19 ini, kota-kota besar di dunia memfokuskan pembangunan jalur pedestrian. Tujuannya, agar tumbuh budaya berjalan kaki. Sehingga warga menjadi sehat dan lebih kuat ketika ada wabah penyakit.

“Biaya untuk mengobati orang sakit karena Covid-19 itu jauh lebih mahal daripada mendorong warga lebih sehat,” kata Nirwono.

Karena itu, kata Nirwono, Kementerian Perhubungan Inggris mengalokasikan anggaran besar-besaran untuk pembangunan trotoar di seluruh Inggris. Begitu juga dengan Paris, Prancis.

Untuk pembangunan pendestrian, Nirwono menyarankan Pemprov DKI memiliki rencana induk terpadu untuk jalur pejalan kaki, jalur saluran air dan jalur sarana jaringan utilitas. Untuk itu harus ada kolaborasi antar dinas dan pihak terkait seperti PLN, PGN dan Dinas Sumber Daya Air.

“Tiga-tiganya ini nyambung. Tidak mungkin benerin trotoar tanpa benerin saluran air dan jaringan utilitas. Apalagi jaringan utilitas ini mau dipindah ke bawah,” ujarnya.

Advisor Gerakan Aksesibilitas Umum Nasional, David Tjahjana menilai, pembangunan trotoar di Jakarta semakin baik. Namun, dari unsur material, desain, serta aspek aman dan nyaman belum ramah untuk kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia.

Dia mencontohkan operasionalisasi lift di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO). David mengaku sering menemui keterbatasan jam pengoperasian fasilitas lift. Ia menyarankan agar fasilitas lift dioperasikan selama 24 jam agar dapat membantu para kelompok rentan.

Keluhan masih banyaknya pelanggaran di trotoar juga dilontarkan sejumlah warganet di akun Instagram Pemprov DKI Jakarta, terutama Dinas Bina Marga, @binamargadki dan Dinas Perhubungan @dishubdkijakarta.

“Katanya trotoar untuk pejalan kaki, nyatanya trotoar bagus-bagus hanya dibuat parkiran mobil mewah di Jalan Senopati. Pejalan kaki tak bisa lewat, tolong ditegur,” kata @asiana.paulina.

“Info aja di Stasiun Gondangdia banyak banget motor yang diparkir di trotoar pejalan kaki. Kalau bisa tertibkan biar lebih rapi,” tulis @basketsempur.

Selain itu ada juga yang mengeluhkan jika trotoar di daerahnya kurang layak.

“Min, tolong bikin, rapihin dan lebarin trotoar di daerah Kampung Makasar, Jakarta Timur, warganya padat dan banyak tapi trotoar tertutup yang parkir beli makanan,” tulis @hanyaorangbiasa110.

“Sekadar Masukkan sebaiknya jalan samping GOR Pasar Minggu (Jalan Salihara) dibuatkan trotoar untuk pejalan kaki. Saat ini pejalan kaki minggir-minggir di jalan raya dan jalannya tidak rapi banyak bebatuan,” usul @agungheryudo. ■

]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID