Dipertanyakan, Legalitas DAP Yang Kukuhkan Enembe Kepala Suku Besar Papua –

Pengangkatan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai Kepala Suku Besar orang Papua terus menuai kontroversi. Pihak-pihak yang telah mengukuhkan Enembe menjadi Kepala Suku Besar Papua dipertanyakan legalitasnya. Salah satunya disampaikan Ketua Suku Besar Wikaya yang juga Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Herman Yoku.

“Dewan Adat Papua (DAP) ini adalah organisasi yang saya bentuk, saya pernah menjadi Ketua Dewan Adat. Jadi, DAP itu rumah saya. Saya kaget bahwa ada Dewan Adat lantik seorang kepala suku di wilayah adat orang lain. Bagi saya, tidak masuk akal,” ucapnya, dalam keterangan yang diterima redaksi, Jumat (14/10).

Pengukuhan Enembe sebagai Kepala Suku Besar Papua dilakukan Dominikus Sorabut, yang mengklaim sebagai Ketua DAP. Namun, Herman Yoku tak mengakuinya.

“Saya mau tanya, Dominikus Sorabut, kau sebagai apa? Kepala suku kan bukan,” tegas Herman.

Menurut mantan Ketua Dewan Adat Keerom ini, Dominikus adalah Ketua DAP versi KLB Papua Merdeka, KLB yang diinisiasi kelompok Forkorus Yaboisembut tahun 2011. Herman hanya mengakui DAP di bawah kepemimpinan Yan Piet Yarangga, yang kembali terpilih berdasarkan hasil Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua (KBMAP) ke-4 di Kabupaten Kaimana, pada 2021.

“Saya yang menurunkan Forkorus lantaran tidak sejalan dengan misi Dewan Adat. Karena tugas Dewan Adat adalah melindungi seluruh masyarakat adat, melestarikan budaya, dan mengangkat kembali nilai-nilai para budayawan dan para seniman,” jelasnya. 

Karena itu, bagi Herman, pengukuhan Enembe oleh Dominikus Sorabut perlu diluruskan. Kalau pun mau diangkat, pantasnya Enembe sebagai Kepala Suku Besar di wilayah pegunungan.

“Bagi saya, Bapak Lukas adalah kepala suku di kampungnya. Kepala suku di Puncak Jaya, atau di Tolikara, atau di Nduga. Tetapi setahu saya, kepala suku Jaya Wijaya hanya satu, yaitu Silo Karno Doga, anak dari Obahorok. Hari ini yang menjadi kepala suku besar di Jaya Wijaya adalah anaknya Silo Doga, atau cucunya Obahorok,” kata Kepala Suku Besar Wikaya Awiy Souyo, suku besar yang mendiami wilayah perbatasan RI-PNG di Keerom ini.

Pengukuhan seorang kepala suku, tambah Herman, selalu dilakukan di wilayah adatnya sendiri, bukan di wilayah adat orang lain. Orang yang melakukan ritual pengukuhan pun juga bukan orang lain, tetapi harus memiliki garis keturunan secara langsung dengan orang yang dilantik tersebut.

“Supaya disaksikan cacing di dalam tanah, kalajengking di atas tanah, manusia yang di atas tanah, kemudian alam menyaksikan, dan yang lebih berkuasa adalah Tuhan yang menyaksikan. Seperti saya, saya dikukuhkan oleh saya punya moyang. Tidak boleh oleh orang lain, karena harus dari keturunannya,” paparnya.

Terkait kasus dugaan korupsi yang dituduhkan kepada Enembe, Herman meminta agar KPK bertindak lebih serius. Bila perlu, Presiden Jokowi yang bertindak supaya hukum benar-benar ditegakkan. “Negara tidak boleh kalah dari koruptor. Kalau negara kalah, koruptor akan menggilas kita semua,” tutup Herman.■
]]> , Pengangkatan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai Kepala Suku Besar orang Papua terus menuai kontroversi. Pihak-pihak yang telah mengukuhkan Enembe menjadi Kepala Suku Besar Papua dipertanyakan legalitasnya. Salah satunya disampaikan Ketua Suku Besar Wikaya yang juga Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Herman Yoku.

“Dewan Adat Papua (DAP) ini adalah organisasi yang saya bentuk, saya pernah menjadi Ketua Dewan Adat. Jadi, DAP itu rumah saya. Saya kaget bahwa ada Dewan Adat lantik seorang kepala suku di wilayah adat orang lain. Bagi saya, tidak masuk akal,” ucapnya, dalam keterangan yang diterima redaksi, Jumat (14/10).

Pengukuhan Enembe sebagai Kepala Suku Besar Papua dilakukan Dominikus Sorabut, yang mengklaim sebagai Ketua DAP. Namun, Herman Yoku tak mengakuinya.

“Saya mau tanya, Dominikus Sorabut, kau sebagai apa? Kepala suku kan bukan,” tegas Herman.

Menurut mantan Ketua Dewan Adat Keerom ini, Dominikus adalah Ketua DAP versi KLB Papua Merdeka, KLB yang diinisiasi kelompok Forkorus Yaboisembut tahun 2011. Herman hanya mengakui DAP di bawah kepemimpinan Yan Piet Yarangga, yang kembali terpilih berdasarkan hasil Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua (KBMAP) ke-4 di Kabupaten Kaimana, pada 2021.

“Saya yang menurunkan Forkorus lantaran tidak sejalan dengan misi Dewan Adat. Karena tugas Dewan Adat adalah melindungi seluruh masyarakat adat, melestarikan budaya, dan mengangkat kembali nilai-nilai para budayawan dan para seniman,” jelasnya. 

Karena itu, bagi Herman, pengukuhan Enembe oleh Dominikus Sorabut perlu diluruskan. Kalau pun mau diangkat, pantasnya Enembe sebagai Kepala Suku Besar di wilayah pegunungan.

“Bagi saya, Bapak Lukas adalah kepala suku di kampungnya. Kepala suku di Puncak Jaya, atau di Tolikara, atau di Nduga. Tetapi setahu saya, kepala suku Jaya Wijaya hanya satu, yaitu Silo Karno Doga, anak dari Obahorok. Hari ini yang menjadi kepala suku besar di Jaya Wijaya adalah anaknya Silo Doga, atau cucunya Obahorok,” kata Kepala Suku Besar Wikaya Awiy Souyo, suku besar yang mendiami wilayah perbatasan RI-PNG di Keerom ini.

Pengukuhan seorang kepala suku, tambah Herman, selalu dilakukan di wilayah adatnya sendiri, bukan di wilayah adat orang lain. Orang yang melakukan ritual pengukuhan pun juga bukan orang lain, tetapi harus memiliki garis keturunan secara langsung dengan orang yang dilantik tersebut.

“Supaya disaksikan cacing di dalam tanah, kalajengking di atas tanah, manusia yang di atas tanah, kemudian alam menyaksikan, dan yang lebih berkuasa adalah Tuhan yang menyaksikan. Seperti saya, saya dikukuhkan oleh saya punya moyang. Tidak boleh oleh orang lain, karena harus dari keturunannya,” paparnya.

Terkait kasus dugaan korupsi yang dituduhkan kepada Enembe, Herman meminta agar KPK bertindak lebih serius. Bila perlu, Presiden Jokowi yang bertindak supaya hukum benar-benar ditegakkan. “Negara tidak boleh kalah dari koruptor. Kalau negara kalah, koruptor akan menggilas kita semua,” tutup Herman.■

]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID