Diduga Berobat Pake BPJS Ini Konglomerat Apa Konglomelarat –
5 min read
Banyak konglomerat diduga menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan untuk berobat. Kalau dugaan tersebut terbukti, ini sungguh hal miris. Konglomerat yang bergelimang harga bersikap seperti konglomelarat dengan menggunakan fasilitas yang sesungguhnya adalah hak masyarakat kecil.
Dugaan banyaknya konglomerat menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan ini dipaparkan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR, di Senayan, kemarin. Menkes menegaskan, layanan BPJS Kesehatan harusnya untuk masyarakat miskin. Jika banyak orang kaya yang menggunakan BPJS Kesehatan, menjadi tidak tepat sasaran.
Dia akan mengecek 1.000 peserta BPJS Kesehatan yang membayar iuran kelas satu. “Saya mau tarik datanya itu, cek PLN-nya bayarnya, berapa kvA-nya. Kalau kvA di atas 6.500, yang pasti orang yang salah. Saya sering sekali, banyak orang-orang dibayarin besar, banyaknya mohon maaf konglomerat juga,” ucap Menkes.
Menkes melanjutkan, pengecekan data 1.000 orang peserta BPJS Kesehatan kelas atas itu juga bisa melalui NIK atau limit kartu kredit. “Kita lihat siapa yang spending-nya paling banyak, lewat NIK gampang dan listrik atau limit kartu kredit, itu bisa dilihat. Kalau dia nggak punya kartu kredit, aman. Kalau limit kartu kreditnya Rp 100 juta, orang itu berarti bukan orang yang tepat kita bayarin,” jelasnya.
Menurut Menkes, ketidaktepatan sasaran layanan itulah yang menyebabkan keuangan BPJS Kesehatan negatif. Oleh karena itu, Pemerintah membuat program integrasi asuransi swasta dengan BPJS Kesehatan yang bisa digunakan oleh orang kaya.
“Sehingga pembayaran BPJS Kesehatan bisa kita prioritaskan ke masyarakat yang memang tidak mampu. Sisanya, kita harapkan bagi masyarakat mampu tidak membebani BPJS atau negara, tapi mereka membayar sendiri melalui asuransi swasta,” ungkap pria yang akrab disapa BGS ini.
Rencana tersebut sudah berjalan dalam bentuk pembayaran selisih biaya akomodasi. Selanjutnya, Pemerintah akan segera menerbitkan aturan pembayaran selisih biaya medis.
“Kita ingin memastikan ke depannya agar layanan BPJS atau JKN ini sustainable, integrasi dengan asuransi swasta harus terjadi. Sehingga Pemerintah akan konsentrasi melayani masyarakat yang memang tidak mampu. Sedangkan masyarakat mampu diharapkan bisa meng-cover premi asuransinya dengan premi asuransi swasta,” jelasnya.
Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago mengiyakan dugaan Menkes itu. Dia menerangkan, selama ini, penyakit tidak menular yang berbiaya tinggi seperti jantung, hipertensi, dan kanker banyak diderita konglomerat. Dalam prosesnya, BPJS Kesehatan menanggung biaya pengobatan penyakit ini 100 persen.
“Rasanya tidak adil jika anggaran terbesar BPJS justru dinikmati orang-orang berduit. Jika mau operasi atau berobat penyakit yang berbiaya tinggi, mereka gunakan BPJS. Tetapi, untuk penyakit ringan, mereka berobat dengan biaya pribadi,” beber Irma, saat dihubungi Rakyat Merdeka, tadi malam.
Atas hal ini, Irma setuju dengan program Pemerintah yang akan menjadikan layanan BPJS Kesehatan dengan standar yang sama, alias tidak ada kelas. “Dengan begini, pasien berduit pasti akan berpikir dua kali untuk berobat dengan menggunakan BPJS. Karena pasien tidak bisa naik kelas,” ucap politisi Partai NasDem ini.
Di dunia maya, warganet geram saat mendengar banyak konglomerat berobat menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan. Akun @PutroJoyo18 meminta Pemerintah segera membuat aturan yang tegas agar para konglomerat itu tidak lagi menggunakan fasilitas yang seharusnya dinikmati masyarakat kecil.
“Bikin lah aturan agar bagi yang mampu tidak perlu jadi anggota BPJS,” usulnya.
Akun @the_dungu meledek para orang kaya yang memakai BPJS Kesehatan untuk berobat. “Kalau gua jadi horang kayah, langsung tersinggung sih dianggap beban,” cuitannya. [MEN] ]]> , Banyak konglomerat diduga menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan untuk berobat. Kalau dugaan tersebut terbukti, ini sungguh hal miris. Konglomerat yang bergelimang harga bersikap seperti konglomelarat dengan menggunakan fasilitas yang sesungguhnya adalah hak masyarakat kecil.
Dugaan banyaknya konglomerat menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan ini dipaparkan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR, di Senayan, kemarin. Menkes menegaskan, layanan BPJS Kesehatan harusnya untuk masyarakat miskin. Jika banyak orang kaya yang menggunakan BPJS Kesehatan, menjadi tidak tepat sasaran.
Dia akan mengecek 1.000 peserta BPJS Kesehatan yang membayar iuran kelas satu. “Saya mau tarik datanya itu, cek PLN-nya bayarnya, berapa kvA-nya. Kalau kvA di atas 6.500, yang pasti orang yang salah. Saya sering sekali, banyak orang-orang dibayarin besar, banyaknya mohon maaf konglomerat juga,” ucap Menkes.
Menkes melanjutkan, pengecekan data 1.000 orang peserta BPJS Kesehatan kelas atas itu juga bisa melalui NIK atau limit kartu kredit. “Kita lihat siapa yang spending-nya paling banyak, lewat NIK gampang dan listrik atau limit kartu kredit, itu bisa dilihat. Kalau dia nggak punya kartu kredit, aman. Kalau limit kartu kreditnya Rp 100 juta, orang itu berarti bukan orang yang tepat kita bayarin,” jelasnya.
Menurut Menkes, ketidaktepatan sasaran layanan itulah yang menyebabkan keuangan BPJS Kesehatan negatif. Oleh karena itu, Pemerintah membuat program integrasi asuransi swasta dengan BPJS Kesehatan yang bisa digunakan oleh orang kaya.
“Sehingga pembayaran BPJS Kesehatan bisa kita prioritaskan ke masyarakat yang memang tidak mampu. Sisanya, kita harapkan bagi masyarakat mampu tidak membebani BPJS atau negara, tapi mereka membayar sendiri melalui asuransi swasta,” ungkap pria yang akrab disapa BGS ini.
Rencana tersebut sudah berjalan dalam bentuk pembayaran selisih biaya akomodasi. Selanjutnya, Pemerintah akan segera menerbitkan aturan pembayaran selisih biaya medis.
“Kita ingin memastikan ke depannya agar layanan BPJS atau JKN ini sustainable, integrasi dengan asuransi swasta harus terjadi. Sehingga Pemerintah akan konsentrasi melayani masyarakat yang memang tidak mampu. Sedangkan masyarakat mampu diharapkan bisa meng-cover premi asuransinya dengan premi asuransi swasta,” jelasnya.
Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago mengiyakan dugaan Menkes itu. Dia menerangkan, selama ini, penyakit tidak menular yang berbiaya tinggi seperti jantung, hipertensi, dan kanker banyak diderita konglomerat. Dalam prosesnya, BPJS Kesehatan menanggung biaya pengobatan penyakit ini 100 persen.
“Rasanya tidak adil jika anggaran terbesar BPJS justru dinikmati orang-orang berduit. Jika mau operasi atau berobat penyakit yang berbiaya tinggi, mereka gunakan BPJS. Tetapi, untuk penyakit ringan, mereka berobat dengan biaya pribadi,” beber Irma, saat dihubungi Rakyat Merdeka, tadi malam.
Atas hal ini, Irma setuju dengan program Pemerintah yang akan menjadikan layanan BPJS Kesehatan dengan standar yang sama, alias tidak ada kelas. “Dengan begini, pasien berduit pasti akan berpikir dua kali untuk berobat dengan menggunakan BPJS. Karena pasien tidak bisa naik kelas,” ucap politisi Partai NasDem ini.
Di dunia maya, warganet geram saat mendengar banyak konglomerat berobat menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan. Akun @PutroJoyo18 meminta Pemerintah segera membuat aturan yang tegas agar para konglomerat itu tidak lagi menggunakan fasilitas yang seharusnya dinikmati masyarakat kecil.
“Bikin lah aturan agar bagi yang mampu tidak perlu jadi anggota BPJS,” usulnya.
Akun @the_dungu meledek para orang kaya yang memakai BPJS Kesehatan untuk berobat. “Kalau gua jadi horang kayah, langsung tersinggung sih dianggap beban,” cuitannya. [MEN]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID
