Di Rapat DPR, Ada Yang Tanya Panglima TNI dan KSAD Harmonis Nggak Sih –

Peristiwa mengejutkan muncul dalam Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, di Senayan, kemarin. Tiba-tiba, Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon bertanya ke Andika terkait harmonis tidaknya hubungan Panglima TNI dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman.

Rapat ini, sebenarnya beragendakan membahas rencana kerja dan anggaran, serta isu aktual. Di rapat ini, Andika datang dengan didampingi Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo, dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Yudo Margono. Dudung tidak hadir dalam rapat ini.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid ini, sempat diwarnai interupsi. Anggota Komisi l DPR Yan Permenas Mandenas berharap Dudung hadir dalam rapat itu.

Simbolon kemudian bertanya soal hubungan Andika dengan Dudung. Dia menyebut, banyak desas-desus yang dia dengar. Terlebih, selama ini, Andika dan Dudung jarang tampil bersama-sama. Termasuk dalam rapat itu. “Di mana ada Jenderal Andika, tidak ada KSAD. Jenderal Andika membuat Super Garuda Shield, tidak ada KSAD di situ,” kata Simbolon.

Latihan bersama Super Garuda Shield (SGS) 2022 yang dimaksud Simbolon, digelar di Pusat Latihan Tempur di Baturaja, Sumatera Selatan, 3 Agustus lalu. Saat itu, Andika tampil bersama Commanding General United States Army Pacific Command (USAPARC) Jenderal Charles A Flynn. Tak ada Dudung di acara itu.

Menurut Simbolon, jika benar terjadi, ketidakharmonisan Panglima dengan KSAD berdampak buruk bagi prajurit. Loyalitas prajurit terbelah. Karena itu, politisi PDIP itu meminta Andika dan Dudung menurunkan ego.

“Ego Bapak berdua itu merusak tatanan hubungan junior dan senior, Pak. Dengan segala hormat saya, Pak, saya dekat dengan Pak Andika, saya dekat dengan Pak Dudung,” ujarnya.

Selain itu, Effendi juga mengungkit informasi yang menyebut anak Dudung tidak lulus Akmil. Faktornya. Karena masalah umur. “Banyak sekali catatannya sampai ke urusan anak Pak Jenderal Dudung yang katanya tidak lulus karena umur dan karena tinggi badan. Saya nggak tahu, silakan nanti Bapak jelaskan,” sebut dia.

Anggota Komisi I DPR Helmy Faishal Zaini ikut bicara. Dia menyesalkan absennya Dudung dalam rapat tersebut. Padahal kehadiran Dudung penting untuk menepis isu keretakan hubungan dengan Andika. “Kami itu punya informasi yang tidak enak, ada hubungan yang kurang harmonis antara Panglima dengan KSAD,” tambah Helmy. 

Dia mengaku selalu berupaya mengakurkan Andika dan Dudung. Mengingat, bangsa ini membutuhkan persatuan dalam menghadapi situasi politik dan keamanan yang saat ini tidak stabil. “Saya kira, ini harus kita clear-kan,” pinta mantan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal ini.

Saat itu, Andika belum memberikan jawaban. Para anggota Komisi I DPR yang penasaran pun semakin banyak yang bicara. Interupsi pun sampai sahut-sahutan. Melihat kondisi kurang kondusif, Meutya Hafid menskors rapat.

Setelah situasi sudah kondusif, rapat kembali dimulai. Namun, rapat diputuskan digelar tertutup dari media, dengan alasan masuk pada tahap pendalaman inti pembahasan. “Rapat kita lanjutkan dan sifatnya tertutup,” ucap Meutya. 

Usai rapat, Andika dicecar wartawan soal hubungannya dengan Dudung. Andika menjawab dengan tenang dan terukur. Menantu mantan Kepala BIN Jenderal (Purn) AM Hendropriyono ini menegaskan, dirinya bekerja sesuai dengan aturan.

“Saya hanya menjalankan tugas pokok fungsi saya, dan sesuai peraturan perundangan. Manakala itu diterima berbeda A, B, C, yaitu terserah bagaimana yang menyikapi, tapi tetap melakukan tugas pokok fungsi saya sesuai dengan peraturan perundangan,” ucapnya.

Secara pribadi, Andika merasa tidak ada masalah dengan Dudung. “Ya dari saya tidak ada (yang tidak sependapat). Karena semua yang berlaku sesuai peraturan perundangan tetap berlaku selama ini. Jadi nggak ada yang kemudian berjalan berbeda,” jelas mantan KSAD itu.

Soal tanggapan Dudung terhadap dirinya, Andika enggan bicara lebih jauh. “Itu ditanyakan langsung saja (ke Dudung). Menurut saya kita tetap menjalankan kegiatan kita sesuai dengan peraturan perundangan. Jadi nggak ada yang berbeda, dan nggak ada yang kemudian melenceng dari tupoksi kita,” imbuhnya.

Namun, klarifikasi ini tidak meyakinkan di mata pengamat pertahanan dan militer dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Robi Sugara. Dia tetap merasa ada keretakan hubungan antara Andika dan Dudung. Menurutnya, hal ini akan berdampak pada aktivitas prajurit di beberapa sektor. Misalnya, penanganan teroris Papua, penyelenggaraan G20, hingga stabilitas politik di Pemilu 2024.

Dia bilang, prajurit TNI di Papua akan kebingungan terhadap perintah yang harus diikuti, mengingat banyak pasukan yang dikirim ke Bumi Cendrawasih adalah berasal dari Angkatan Darat. Kemudian, pengamanan penyelenggaraan G20 yang sebentar lagi akan digelar. Jika ketidakharmonisan masih terjadi, tentunya akan memengaruhi pelaksanaan pengamanan agenda internasional itu.

“Jika Panglima dan KSAD tidak berubah sampai 2024, akan sangat berbahaya terhadap ancaman pasca Pemilu yang tentunya membutuhkan sikap siaga dari TNI, untuk mengantisipasi konflik terbuka terjadi,” ucap Robi, saat dihubungi Rakyat Merdeka, kemarin.■
]]> , Peristiwa mengejutkan muncul dalam Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, di Senayan, kemarin. Tiba-tiba, Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon bertanya ke Andika terkait harmonis tidaknya hubungan Panglima TNI dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman.

Rapat ini, sebenarnya beragendakan membahas rencana kerja dan anggaran, serta isu aktual. Di rapat ini, Andika datang dengan didampingi Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo, dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Yudo Margono. Dudung tidak hadir dalam rapat ini.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid ini, sempat diwarnai interupsi. Anggota Komisi l DPR Yan Permenas Mandenas berharap Dudung hadir dalam rapat itu.

Simbolon kemudian bertanya soal hubungan Andika dengan Dudung. Dia menyebut, banyak desas-desus yang dia dengar. Terlebih, selama ini, Andika dan Dudung jarang tampil bersama-sama. Termasuk dalam rapat itu. “Di mana ada Jenderal Andika, tidak ada KSAD. Jenderal Andika membuat Super Garuda Shield, tidak ada KSAD di situ,” kata Simbolon.

Latihan bersama Super Garuda Shield (SGS) 2022 yang dimaksud Simbolon, digelar di Pusat Latihan Tempur di Baturaja, Sumatera Selatan, 3 Agustus lalu. Saat itu, Andika tampil bersama Commanding General United States Army Pacific Command (USAPARC) Jenderal Charles A Flynn. Tak ada Dudung di acara itu.

Menurut Simbolon, jika benar terjadi, ketidakharmonisan Panglima dengan KSAD berdampak buruk bagi prajurit. Loyalitas prajurit terbelah. Karena itu, politisi PDIP itu meminta Andika dan Dudung menurunkan ego.

“Ego Bapak berdua itu merusak tatanan hubungan junior dan senior, Pak. Dengan segala hormat saya, Pak, saya dekat dengan Pak Andika, saya dekat dengan Pak Dudung,” ujarnya.

Selain itu, Effendi juga mengungkit informasi yang menyebut anak Dudung tidak lulus Akmil. Faktornya. Karena masalah umur. “Banyak sekali catatannya sampai ke urusan anak Pak Jenderal Dudung yang katanya tidak lulus karena umur dan karena tinggi badan. Saya nggak tahu, silakan nanti Bapak jelaskan,” sebut dia.

Anggota Komisi I DPR Helmy Faishal Zaini ikut bicara. Dia menyesalkan absennya Dudung dalam rapat tersebut. Padahal kehadiran Dudung penting untuk menepis isu keretakan hubungan dengan Andika. “Kami itu punya informasi yang tidak enak, ada hubungan yang kurang harmonis antara Panglima dengan KSAD,” tambah Helmy. 

Dia mengaku selalu berupaya mengakurkan Andika dan Dudung. Mengingat, bangsa ini membutuhkan persatuan dalam menghadapi situasi politik dan keamanan yang saat ini tidak stabil. “Saya kira, ini harus kita clear-kan,” pinta mantan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal ini.

Saat itu, Andika belum memberikan jawaban. Para anggota Komisi I DPR yang penasaran pun semakin banyak yang bicara. Interupsi pun sampai sahut-sahutan. Melihat kondisi kurang kondusif, Meutya Hafid menskors rapat.

Setelah situasi sudah kondusif, rapat kembali dimulai. Namun, rapat diputuskan digelar tertutup dari media, dengan alasan masuk pada tahap pendalaman inti pembahasan. “Rapat kita lanjutkan dan sifatnya tertutup,” ucap Meutya. 

Usai rapat, Andika dicecar wartawan soal hubungannya dengan Dudung. Andika menjawab dengan tenang dan terukur. Menantu mantan Kepala BIN Jenderal (Purn) AM Hendropriyono ini menegaskan, dirinya bekerja sesuai dengan aturan.

“Saya hanya menjalankan tugas pokok fungsi saya, dan sesuai peraturan perundangan. Manakala itu diterima berbeda A, B, C, yaitu terserah bagaimana yang menyikapi, tapi tetap melakukan tugas pokok fungsi saya sesuai dengan peraturan perundangan,” ucapnya.

Secara pribadi, Andika merasa tidak ada masalah dengan Dudung. “Ya dari saya tidak ada (yang tidak sependapat). Karena semua yang berlaku sesuai peraturan perundangan tetap berlaku selama ini. Jadi nggak ada yang kemudian berjalan berbeda,” jelas mantan KSAD itu.

Soal tanggapan Dudung terhadap dirinya, Andika enggan bicara lebih jauh. “Itu ditanyakan langsung saja (ke Dudung). Menurut saya kita tetap menjalankan kegiatan kita sesuai dengan peraturan perundangan. Jadi nggak ada yang berbeda, dan nggak ada yang kemudian melenceng dari tupoksi kita,” imbuhnya.

Namun, klarifikasi ini tidak meyakinkan di mata pengamat pertahanan dan militer dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Robi Sugara. Dia tetap merasa ada keretakan hubungan antara Andika dan Dudung. Menurutnya, hal ini akan berdampak pada aktivitas prajurit di beberapa sektor. Misalnya, penanganan teroris Papua, penyelenggaraan G20, hingga stabilitas politik di Pemilu 2024.

Dia bilang, prajurit TNI di Papua akan kebingungan terhadap perintah yang harus diikuti, mengingat banyak pasukan yang dikirim ke Bumi Cendrawasih adalah berasal dari Angkatan Darat. Kemudian, pengamanan penyelenggaraan G20 yang sebentar lagi akan digelar. Jika ketidakharmonisan masih terjadi, tentunya akan memengaruhi pelaksanaan pengamanan agenda internasional itu.

“Jika Panglima dan KSAD tidak berubah sampai 2024, akan sangat berbahaya terhadap ancaman pasca Pemilu yang tentunya membutuhkan sikap siaga dari TNI, untuk mengantisipasi konflik terbuka terjadi,” ucap Robi, saat dihubungi Rakyat Merdeka, kemarin.■

]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID