Belum Satu Suara Dengan Prabowo Imin: Kami Sama-sama Ingin Jadi Capres –

Meski sering bertemu dan sering mengumbar kemesraan, ternyata Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Imin belum satu suara dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dalam menatap Pilpres 2024. Salah satu penyebabnya, Prabowo dan Imin sama-sama ingin menjadi capres.

Atas hal itu, koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, yang diusung Gerindra dan PKB, belum dapat memastikan kapan akan mendeklarasikan capresnya. Menurut Imin, dirinya harus duduk berdua dulu dengan Prabowo untuk membicarakan hal ini.

“Kami akan duduk berdua, karena sampai detik ini masing-masing ngotot jadi capres,” katanya, di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, kemarin.

Imin beralasan, keputusan dirinya sebagai capres merupakan hasil muktamar. “Saya diberi mandat oleh muktamar PKB untuk capres, bukan cawapres,” tuturnya.

Jika PKB mengalah dalam koalisi, dan mempersilakan partai lain mengusung capres, keputusan muktamar tersebut harus diubah terlebih dahulu. Caranya, PKB bisa menggelar muktamar kembali.

“Ya, kalau nanti negosiasi terjadi perkembangan, baru saya bikin muktamar untuk mengubah itu,” ucap Muhaimin.

“Ya pokoknya kita harus menentukan pilihan itu di momentum yang tepat. Dan diskusinya memang belum tuntas. Kita internal berdua juga belum sepakat, untuk satu nama capres,” kata Imin, di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, kemarin.

Bukan hanya belum memiliki capres. Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya juga masih menunggu partai lain, yang katanya bakal bergabung. Sayangnya, Imin enggan menyebut partai yang dimaksud. Saat ditanya apakah partai yang dimaksud adalah PDIP, ia justru mengelak.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan, sampai saat ini, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya belum membicarakan soal capres. Apalagi cawapres.

Muzani lantas mengingatkan soal piagam deklarasi koalisi Gerindra-PKB yang mengakomodasi kewenangan Prabowo dan Imin membicarakan hingga menentukan capres-cawapres. Namun, dua partai bersikukuh mencalonkan tokoh masing-masing sebagai capres.

“Seperti yang saya katakan, Pak Prabowo adalah calon presiden dari Partai Gerakan Indonesia Raya. Pak Muhaimin adalah calon presiden dari Partai PKB,” tegas Muzani.

Di saat yang bersamaan, Prabowo dan Imin terus meningkatkan bekerja sama politik antara Gerindra dengan PKB. Khususnya, untuk menentukan siapa capres dan cawapres yang bakal diusung dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Di sisi lain, Muzani mengatakan, Prabowo dan Imin juga memiliki hak untuk mem-veto setiap nama yang diajukan sebagai capres-cawapres koalisi.

Muzani melanjutkan, koalisi Gerindra-PKB akan menentukan waktu deklarasi capres-cawapres. “Saya kira antara akhir atau awal tahun. Itu saya kira batas yang baik,” ucap Wakil Ketua MPR itu.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah geleng-geleng kepala dengan sikap keras Imin ingin menjadi capres. Menurutnya, Imin memang bisa saja menjadi capres, dengan catatan bukan berkoalisi dengan Gerindra. Jika dengan Gerindra, Imin paling tinggi dapat posisi cawapres.

Dedi menerangkan, jika PKB tidak mampu meredam egonya, mimpin koalisi bisa batal. “Bisa saja koalisi ini tumbang di tengah jalan,” ucapnya, saat dihubungi Rakyat Merdeka, tadi malam.

Batalnya koalisi ini jelas akan merugikan Imin. Sedangkan Prabowo, jalannya tidak terhalang. Sebab, bisa saja Gerindra berkoalisi dengan PDIP. Hal itu tercermin dari pernyataan Presiden Jokowi yang dipersepsikan banyak pihak, mendukung Prabowo nyapres.

“Jokowi sudah secara terbuka mendukungnya. Bisa dengan Ganjar Pranowo, atau Puan Maharani,” ulas Dedi.

Lalu, bagaimana nasib koalisi Kebangkitan Indonesia Raya? Kata Dedi, masa depan koalisi itu bergantung dari orientasi PKB. Apakah mereka miliki target memenangi Pemilu dengan mengusung Prabowo, atau memaksa diri mendapat peluang capres.

Artinya, kemungkinan koalisi Gerindra dengan PKB bubar bisa saja terjadi. Tergantung pilihan politik PKB. “Jika pilihan kedua diambil, maka perpecahan sudah dekat bagi mereka,” pungkasnya. [MEN] ]]> , Meski sering bertemu dan sering mengumbar kemesraan, ternyata Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Imin belum satu suara dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dalam menatap Pilpres 2024. Salah satu penyebabnya, Prabowo dan Imin sama-sama ingin menjadi capres.

Atas hal itu, koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, yang diusung Gerindra dan PKB, belum dapat memastikan kapan akan mendeklarasikan capresnya. Menurut Imin, dirinya harus duduk berdua dulu dengan Prabowo untuk membicarakan hal ini.

“Kami akan duduk berdua, karena sampai detik ini masing-masing ngotot jadi capres,” katanya, di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, kemarin.

Imin beralasan, keputusan dirinya sebagai capres merupakan hasil muktamar. “Saya diberi mandat oleh muktamar PKB untuk capres, bukan cawapres,” tuturnya.

Jika PKB mengalah dalam koalisi, dan mempersilakan partai lain mengusung capres, keputusan muktamar tersebut harus diubah terlebih dahulu. Caranya, PKB bisa menggelar muktamar kembali.

“Ya, kalau nanti negosiasi terjadi perkembangan, baru saya bikin muktamar untuk mengubah itu,” ucap Muhaimin.

“Ya pokoknya kita harus menentukan pilihan itu di momentum yang tepat. Dan diskusinya memang belum tuntas. Kita internal berdua juga belum sepakat, untuk satu nama capres,” kata Imin, di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, kemarin.

Bukan hanya belum memiliki capres. Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya juga masih menunggu partai lain, yang katanya bakal bergabung. Sayangnya, Imin enggan menyebut partai yang dimaksud. Saat ditanya apakah partai yang dimaksud adalah PDIP, ia justru mengelak.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan, sampai saat ini, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya belum membicarakan soal capres. Apalagi cawapres.

Muzani lantas mengingatkan soal piagam deklarasi koalisi Gerindra-PKB yang mengakomodasi kewenangan Prabowo dan Imin membicarakan hingga menentukan capres-cawapres. Namun, dua partai bersikukuh mencalonkan tokoh masing-masing sebagai capres.

“Seperti yang saya katakan, Pak Prabowo adalah calon presiden dari Partai Gerakan Indonesia Raya. Pak Muhaimin adalah calon presiden dari Partai PKB,” tegas Muzani.

Di saat yang bersamaan, Prabowo dan Imin terus meningkatkan bekerja sama politik antara Gerindra dengan PKB. Khususnya, untuk menentukan siapa capres dan cawapres yang bakal diusung dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Di sisi lain, Muzani mengatakan, Prabowo dan Imin juga memiliki hak untuk mem-veto setiap nama yang diajukan sebagai capres-cawapres koalisi.

Muzani melanjutkan, koalisi Gerindra-PKB akan menentukan waktu deklarasi capres-cawapres. “Saya kira antara akhir atau awal tahun. Itu saya kira batas yang baik,” ucap Wakil Ketua MPR itu.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah geleng-geleng kepala dengan sikap keras Imin ingin menjadi capres. Menurutnya, Imin memang bisa saja menjadi capres, dengan catatan bukan berkoalisi dengan Gerindra. Jika dengan Gerindra, Imin paling tinggi dapat posisi cawapres.

Dedi menerangkan, jika PKB tidak mampu meredam egonya, mimpin koalisi bisa batal. “Bisa saja koalisi ini tumbang di tengah jalan,” ucapnya, saat dihubungi Rakyat Merdeka, tadi malam.

Batalnya koalisi ini jelas akan merugikan Imin. Sedangkan Prabowo, jalannya tidak terhalang. Sebab, bisa saja Gerindra berkoalisi dengan PDIP. Hal itu tercermin dari pernyataan Presiden Jokowi yang dipersepsikan banyak pihak, mendukung Prabowo nyapres.

“Jokowi sudah secara terbuka mendukungnya. Bisa dengan Ganjar Pranowo, atau Puan Maharani,” ulas Dedi.

Lalu, bagaimana nasib koalisi Kebangkitan Indonesia Raya? Kata Dedi, masa depan koalisi itu bergantung dari orientasi PKB. Apakah mereka miliki target memenangi Pemilu dengan mengusung Prabowo, atau memaksa diri mendapat peluang capres.

Artinya, kemungkinan koalisi Gerindra dengan PKB bubar bisa saja terjadi. Tergantung pilihan politik PKB. “Jika pilihan kedua diambil, maka perpecahan sudah dekat bagi mereka,” pungkasnya. [MEN]

]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID