Alhamdulillah, Tarif Bus Transjakarta Nggak Naik –

Kebon Sirih menepis kabar tarif bus Transjakarta akan dinaikkan tahun depan. Sebab, anggaran untuk mendukung kebijakan tersebut sudah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

DPRD DKI telah menyetujui anggaran subsidi tiket atau Public Service Obligation (PSO) Transjakarta Rp 3,9 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2023. Angka ini naik Rp 700 miliar dari tahun sebelumnya.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI, Syafrin Liputo menegaskan, tidak ada pengurangan nominal subsidi untuk tiket Transjakarta, tahun depan. Menurut Syafrin, alokasi dana hibah untuk operasional TNI dan Polri di dalam anggaran Dishub, tidak terkait dengan alokasi PSO.

“Usulan alokasi untuk hibah sebesar Rp 409 miliar telah dipisahkan. Dan, tidak menggunakan dari Pagu Indikatif Dishub,” ujarnya.

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jakarta Dwi Rio Sambodo membantah kabar subsidi tiket atau PSO Transjakarta dipangkas.

Rio membeberkan, pada pembahasan RAPBD 2023, alokasi anggaran untuk Transjakarta yang semula sebesar Rp 4,2 triliun memang berkurang menjadi Rp 3,5 triliun saat pembahasan RAPBD. Tapi, bukan untuk mengurangi subsidi. Namun, menyesuaikan dengan realisasi PSO Transjakarta di kisaran Rp 3,9 triliun.

“Harga tiket Transjakarta tidak akan naik. Rumor bahwa harga tiket akan naik adalah tidak benar,” terang Rio.

Soal layanan, Rio menyoroti banyaknya bus tidak beroperasi dan menganggur di pool. Padahal, banyak warga mengeluh bus Transjakarta penuh sesak dan waktu tunggunya lama.

“Misalnya, di Pool Pondok Pinang, ada puluhan yang tidak dioperasikan. Kalau didiamkan, bus bisa rusak,” tandasnya.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk menyediakan transportasi publik massal sebanyak mungkin yang nyaman dan murah. Langkah ini penting untuk mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum.

“Migrasi pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum penting untuk menekan tingkat polusi di Jakarta,” katanya.

Tulus mengusulkan, DKI sebaiknya membuat kebijakan disinsentif terhadap masyarakat yang tidak mau beralih menggunakan transportasi umum. Misalnya, mewajibkan pengendara kendaraan pribadi harus memakai bahan bakar yang lebih mahal dan berkualitas.

“Bisa juga kendaraan yang tidak lulus uji emisi dikenakan tarif parkir progresif. Hal ini sudah mulai diujicobakan di Jakarta,” tandasnya.

Kepala Bidang Advokasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Charlie Albajili menuturkan, salah satu tujuan pembangunan kota yang berkelanjutan adalah memprioritaskan transportasi umum.

Dalam rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jakarta 2040 dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Jakarta 2022-2026 sudah termuat konsep ruang kota berbasis transit yang menjadikan transportasi umum sebagai tulang punggungnya.

“Untuk mencapai hal tersebut, Pemprov DKI perlu memprioritaskan anggaran untuk mempermudah mobilitas masyarakat agar tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi. Caranya dengan meningkatkan aksesibilitas transportasi umum hingga infrastruktur pendukung seperti pedestrian dan jalur sepeda,” ujarnya dalam keterangan persnya, Rabu (16/11).

Menurut Charlie, Pemprov DKI memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembangunan rendah karbon dan pengendalian polusi udara.

Charlie mengkritik Pemprov DKI dan DPRD yang berencana membangun lahan parkir. Hal ini berorientasi untuk mendukung penggunaan kendaraan pribadi.

“Pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon dalam nota kesepakatan Pemprov DKI dan DPRD, hanya kosmetik saja,” ujar Charlie. ■
]]> , Kebon Sirih menepis kabar tarif bus Transjakarta akan dinaikkan tahun depan. Sebab, anggaran untuk mendukung kebijakan tersebut sudah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

DPRD DKI telah menyetujui anggaran subsidi tiket atau Public Service Obligation (PSO) Transjakarta Rp 3,9 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2023. Angka ini naik Rp 700 miliar dari tahun sebelumnya.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI, Syafrin Liputo menegaskan, tidak ada pengurangan nominal subsidi untuk tiket Transjakarta, tahun depan. Menurut Syafrin, alokasi dana hibah untuk operasional TNI dan Polri di dalam anggaran Dishub, tidak terkait dengan alokasi PSO.

“Usulan alokasi untuk hibah sebesar Rp 409 miliar telah dipisahkan. Dan, tidak menggunakan dari Pagu Indikatif Dishub,” ujarnya.

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jakarta Dwi Rio Sambodo membantah kabar subsidi tiket atau PSO Transjakarta dipangkas.

Rio membeberkan, pada pembahasan RAPBD 2023, alokasi anggaran untuk Transjakarta yang semula sebesar Rp 4,2 triliun memang berkurang menjadi Rp 3,5 triliun saat pembahasan RAPBD. Tapi, bukan untuk mengurangi subsidi. Namun, menyesuaikan dengan realisasi PSO Transjakarta di kisaran Rp 3,9 triliun.

“Harga tiket Transjakarta tidak akan naik. Rumor bahwa harga tiket akan naik adalah tidak benar,” terang Rio.

Soal layanan, Rio menyoroti banyaknya bus tidak beroperasi dan menganggur di pool. Padahal, banyak warga mengeluh bus Transjakarta penuh sesak dan waktu tunggunya lama.

“Misalnya, di Pool Pondok Pinang, ada puluhan yang tidak dioperasikan. Kalau didiamkan, bus bisa rusak,” tandasnya.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk menyediakan transportasi publik massal sebanyak mungkin yang nyaman dan murah. Langkah ini penting untuk mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum.

“Migrasi pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum penting untuk menekan tingkat polusi di Jakarta,” katanya.

Tulus mengusulkan, DKI sebaiknya membuat kebijakan disinsentif terhadap masyarakat yang tidak mau beralih menggunakan transportasi umum. Misalnya, mewajibkan pengendara kendaraan pribadi harus memakai bahan bakar yang lebih mahal dan berkualitas.

“Bisa juga kendaraan yang tidak lulus uji emisi dikenakan tarif parkir progresif. Hal ini sudah mulai diujicobakan di Jakarta,” tandasnya.

Kepala Bidang Advokasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Charlie Albajili menuturkan, salah satu tujuan pembangunan kota yang berkelanjutan adalah memprioritaskan transportasi umum.

Dalam rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jakarta 2040 dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Jakarta 2022-2026 sudah termuat konsep ruang kota berbasis transit yang menjadikan transportasi umum sebagai tulang punggungnya.

“Untuk mencapai hal tersebut, Pemprov DKI perlu memprioritaskan anggaran untuk mempermudah mobilitas masyarakat agar tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi. Caranya dengan meningkatkan aksesibilitas transportasi umum hingga infrastruktur pendukung seperti pedestrian dan jalur sepeda,” ujarnya dalam keterangan persnya, Rabu (16/11).

Menurut Charlie, Pemprov DKI memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembangunan rendah karbon dan pengendalian polusi udara.

Charlie mengkritik Pemprov DKI dan DPRD yang berencana membangun lahan parkir. Hal ini berorientasi untuk mendukung penggunaan kendaraan pribadi.

“Pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon dalam nota kesepakatan Pemprov DKI dan DPRD, hanya kosmetik saja,” ujar Charlie. ■

]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID