Minta Negara Minta Maaf Ke Bung Karno Anak Buah Mega Disentil Anak Buah Prabowo –

Penegasan Presiden Jokowi bahwa Soekarno bukan PKI disambut euforia oleh PDIP. Bahkan, ada anak Banteng yang mengusulkan agar negara meminta maaf ke Bung Karno. Namun, Gerindra tidak setuju dengan usul itu dan menyentil PDIP.

Penegasan tersebut disampaikan Jokowi terkait dengan status Bung Karno sebagai pahlawan nasional. Jokowi menjelaskan, TAP MPRS Nomor 33/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno yang di bagian ‘menimbang’ disebutkan bahwa Soekarno melindungi tokoh-tokoh PKI, telah dicabut melalui TAP MPR Nomor 1/2003. Dengan begitu, TAP MPRS 33/1967 tidak berlaku lagi.

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah senang betul dengan penegasan Jokowi ini. Dia pun menyarankan agar negara menyampaikan permohonan maaf kepada Soekarno dan keluarga besarnya atas stigma yang muncul dari TAP MPRS 33/1967 bahwa Soekarno melindungi PKI.

“Menurut kami, setelah diperolehnya gelar pahlawan nasional, kepada Bung Karno di tahun 2012, maka seyogyanya negara melalui Pemerintah RI menyampaikan permohonan maaf kepada Bung Karno dan keluarga, serta bangsa Indonesia atas perlakuan yang tidak adil yang pernah dialami seorang Proklamator Bangsa, seorang pendiri bangsa,” kata Basarah, kemarin. 

Wakil Ketua MPR ini menegaskan, tudingan bahwa Soekarno melindungi G30S tidak pernah terbukti. Karenanya, negara perlu menyampaikan permohonan maaf kepada Soekarno dan keluarga besar. Terlebih, Indonesia dikenal dengan negara yang menghormati jasa-jasa para pahlawannya.

“Maka permohonan maaf dari negara melalui pemerintah kepada Bung Karno dan keluarga adalah bagian dari tanggung jawab moral berbangsa dan bernegara kita,” ungkap anak buah Megawati Soekarnoputri ini.

Basarah lalu mengucapkan terima kasih ke Jokowi yang kembali menegaskan Soekarno telah menjadi pahlawan nasional, dan tidak memiliki riwayat mengkhianati bangsa. “Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Presiden Jokowi,” jelasnya.

Mendengar hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Desmond J Mahesa langsung menyentil Basarah. Anak buah Prabowo Subianto itu menilai permintaan, Basarah agar negara memohon maaf ke Soekarno, mengada-ada.

“Pertanyaannya, sekarang pemerintahan siapa? Pemerintahan Soekarno kan, sekarang? Kalau Soekarno direhabilitasi, itu namanya mengada-ada, kan,” kata Desmond, kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.

Desmond menduga, permintaan Basarah muncul karena pemerintahan saat ini merupakan bagian dari keluarga Soekarno. Sebab, Jokowi adalah kader PDIP, yang dipimpin Megawati yang merupakan putri Soekarno. Makanya, permintaan Basarah mengindikasikan hanya kemauan keluarga Mega.

“Masa kita harus minta maaf, negara minta maaf kepada yang lucu-lucuan kaya gini. Jadi nggak lucu gitu loh,” tegas Wakil Ketua Komisi III DPR itu. 

Sejarawan Universitas Indonesia (UI) Abdurakhman juga heran dengan permintaan Basarah. Dia mempertanyakan teks mana yang menyebut Bung Karno adalah penghianat, sehingga saat ini negara harus meminta maaf. “Perlu ditanya dulu apakah di tulisan sejarah diperlakukan tidak adil, apakah digambarkan tidak setia dengan NKRI,” ujar Abdur, kemarin. 

Abdur menerangkan, tidak ada teks sejarah yang menyebut bahwa Bung Karno terlibat dengan PKI. Tidak ada juga orang yang menyebut bahwa Bung Karno pengkhianat.■
]]> , Penegasan Presiden Jokowi bahwa Soekarno bukan PKI disambut euforia oleh PDIP. Bahkan, ada anak Banteng yang mengusulkan agar negara meminta maaf ke Bung Karno. Namun, Gerindra tidak setuju dengan usul itu dan menyentil PDIP.

Penegasan tersebut disampaikan Jokowi terkait dengan status Bung Karno sebagai pahlawan nasional. Jokowi menjelaskan, TAP MPRS Nomor 33/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno yang di bagian ‘menimbang’ disebutkan bahwa Soekarno melindungi tokoh-tokoh PKI, telah dicabut melalui TAP MPR Nomor 1/2003. Dengan begitu, TAP MPRS 33/1967 tidak berlaku lagi.

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah senang betul dengan penegasan Jokowi ini. Dia pun menyarankan agar negara menyampaikan permohonan maaf kepada Soekarno dan keluarga besarnya atas stigma yang muncul dari TAP MPRS 33/1967 bahwa Soekarno melindungi PKI.

“Menurut kami, setelah diperolehnya gelar pahlawan nasional, kepada Bung Karno di tahun 2012, maka seyogyanya negara melalui Pemerintah RI menyampaikan permohonan maaf kepada Bung Karno dan keluarga, serta bangsa Indonesia atas perlakuan yang tidak adil yang pernah dialami seorang Proklamator Bangsa, seorang pendiri bangsa,” kata Basarah, kemarin. 

Wakil Ketua MPR ini menegaskan, tudingan bahwa Soekarno melindungi G30S tidak pernah terbukti. Karenanya, negara perlu menyampaikan permohonan maaf kepada Soekarno dan keluarga besar. Terlebih, Indonesia dikenal dengan negara yang menghormati jasa-jasa para pahlawannya.

“Maka permohonan maaf dari negara melalui pemerintah kepada Bung Karno dan keluarga adalah bagian dari tanggung jawab moral berbangsa dan bernegara kita,” ungkap anak buah Megawati Soekarnoputri ini.

Basarah lalu mengucapkan terima kasih ke Jokowi yang kembali menegaskan Soekarno telah menjadi pahlawan nasional, dan tidak memiliki riwayat mengkhianati bangsa. “Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Presiden Jokowi,” jelasnya.

Mendengar hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Desmond J Mahesa langsung menyentil Basarah. Anak buah Prabowo Subianto itu menilai permintaan, Basarah agar negara memohon maaf ke Soekarno, mengada-ada.

“Pertanyaannya, sekarang pemerintahan siapa? Pemerintahan Soekarno kan, sekarang? Kalau Soekarno direhabilitasi, itu namanya mengada-ada, kan,” kata Desmond, kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.

Desmond menduga, permintaan Basarah muncul karena pemerintahan saat ini merupakan bagian dari keluarga Soekarno. Sebab, Jokowi adalah kader PDIP, yang dipimpin Megawati yang merupakan putri Soekarno. Makanya, permintaan Basarah mengindikasikan hanya kemauan keluarga Mega.

“Masa kita harus minta maaf, negara minta maaf kepada yang lucu-lucuan kaya gini. Jadi nggak lucu gitu loh,” tegas Wakil Ketua Komisi III DPR itu. 

Sejarawan Universitas Indonesia (UI) Abdurakhman juga heran dengan permintaan Basarah. Dia mempertanyakan teks mana yang menyebut Bung Karno adalah penghianat, sehingga saat ini negara harus meminta maaf. “Perlu ditanya dulu apakah di tulisan sejarah diperlakukan tidak adil, apakah digambarkan tidak setia dengan NKRI,” ujar Abdur, kemarin. 

Abdur menerangkan, tidak ada teks sejarah yang menyebut bahwa Bung Karno terlibat dengan PKI. Tidak ada juga orang yang menyebut bahwa Bung Karno pengkhianat.■

]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID