Akselerasi Ekonomi Sirkular, Kunci Pengurangan Sampah Plastik D Lautan –

Sampah plastik masih menjadi tantangan besar bagi masyarakat Indonesia. Untuk itu, sejak 2017 Pemerintah Indonesia telah menetapkan target untuk menekan sampah plastik di lautan hingga 70 persen di tahun 2025.

Hal ini berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat dari 68,5 juta ton limbah sebanyak 11,6 juta ton adalah sampah plastik (2021).

Direktur Pengelolaan Sampah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) KLHK, Novrizal Tahar, menekankan mengenai pentingnya komitmen seluruh pihak di ekosistem pengelolaan sampah dalam mengakselerasi implementasi ekonomi sirkular.

“Dibutuhkan tindakan prioritas di seluruh ekosistem pengelolaan sampah termasuk pengurangan penggunaan plastik, inovasi kemasan, serta pemulihan, daur ulang, dan pengumpulannya sesuai dengan Peraturan Menteri LHK No.75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah,” jelas Novrizal dalam keterangannya, Sabtu (5/11).

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian, Ignatius Warsito menekankan pentingnya peran produsen dalam mendukung praktik ekonomi sirkular dan mengurangi potensi timbulan sampah.

“Kami sangat mengapresiasi para produsen yang memberikan respons positif terhadap Peraturan Menteri LHK No.75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah,” jelas Ignatius.

Untuk mendukung Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut (2019-2025), Kementerian Perindustrian terus mendorong kolaborasi antara industri FMCG (fast moving customer good) dan industri daur ulang untuk menerapkan ekonomi sirkular. Mulai dari sisi fasilitasi insentif, business matching antar stakeholder terkait dan juga dengan penyusunan standar.

“Kami menyadari kompleksitas pengelolaan sampah plastik yang hanya dapat diselesaikan jika semua pihak memberikan kontribusi yang nyata dan kuat, oleh karena itu diperlukan pendekatan multi-stakeholder dalam implementasi Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh KLHK,” ungkap Vice President General Secretary Danone Indonesia, Vera Galuh Sugijanto.

Sejak 2018, melalui Gerakan #BijakBerplastik, Danone-AQUA berkomitmen untuk mendukung target pemerintah dalam mengelola dan menekan jumlah sampah plastik yang berakhir dilautan melalui tiga fokus utama yaitu pengembangkan infrastruktur pengumpulan sampah, edukasi terhadap konsumen dan masyarakat, serta inovasi kemasan produk.

“Kami berkomitmen untuk mengumpulkan lebih banyak sampah plastik daripada yang kami gunakan pada 2025,” jelas Vera.

Sustainable Development Program Leader Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, André Rodrigues de Aquino mengatakan dukungan Bank Dunia terhadap pencapaian target pemerintah Indonesia dalam menekan jumlah sampah plastik yang masuk ke lautan melalui penelitian, dukungan teknis dan rekomendasi kebijakan, serta investasi.

“Sesuai dengan National Policy Action Partnership Policy Roadmap, penting untuk memperkuat dan mulai mengimplementasikan peraturan mengenai pengurangan, desain ulang (redesign), penggunaan ulang (reuse), dan daur ulang (recycle) sampah dari sumbernya di darat untuk mengurangi jumlah sampah yang terlepas ke laut,” tandas Vera. ■
]]> , Sampah plastik masih menjadi tantangan besar bagi masyarakat Indonesia. Untuk itu, sejak 2017 Pemerintah Indonesia telah menetapkan target untuk menekan sampah plastik di lautan hingga 70 persen di tahun 2025.

Hal ini berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat dari 68,5 juta ton limbah sebanyak 11,6 juta ton adalah sampah plastik (2021).

Direktur Pengelolaan Sampah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) KLHK, Novrizal Tahar, menekankan mengenai pentingnya komitmen seluruh pihak di ekosistem pengelolaan sampah dalam mengakselerasi implementasi ekonomi sirkular.

“Dibutuhkan tindakan prioritas di seluruh ekosistem pengelolaan sampah termasuk pengurangan penggunaan plastik, inovasi kemasan, serta pemulihan, daur ulang, dan pengumpulannya sesuai dengan Peraturan Menteri LHK No.75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah,” jelas Novrizal dalam keterangannya, Sabtu (5/11).

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian, Ignatius Warsito menekankan pentingnya peran produsen dalam mendukung praktik ekonomi sirkular dan mengurangi potensi timbulan sampah.

“Kami sangat mengapresiasi para produsen yang memberikan respons positif terhadap Peraturan Menteri LHK No.75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah,” jelas Ignatius.

Untuk mendukung Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut (2019-2025), Kementerian Perindustrian terus mendorong kolaborasi antara industri FMCG (fast moving customer good) dan industri daur ulang untuk menerapkan ekonomi sirkular. Mulai dari sisi fasilitasi insentif, business matching antar stakeholder terkait dan juga dengan penyusunan standar.

“Kami menyadari kompleksitas pengelolaan sampah plastik yang hanya dapat diselesaikan jika semua pihak memberikan kontribusi yang nyata dan kuat, oleh karena itu diperlukan pendekatan multi-stakeholder dalam implementasi Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh KLHK,” ungkap Vice President General Secretary Danone Indonesia, Vera Galuh Sugijanto.

Sejak 2018, melalui Gerakan #BijakBerplastik, Danone-AQUA berkomitmen untuk mendukung target pemerintah dalam mengelola dan menekan jumlah sampah plastik yang berakhir dilautan melalui tiga fokus utama yaitu pengembangkan infrastruktur pengumpulan sampah, edukasi terhadap konsumen dan masyarakat, serta inovasi kemasan produk.

“Kami berkomitmen untuk mengumpulkan lebih banyak sampah plastik daripada yang kami gunakan pada 2025,” jelas Vera.

Sustainable Development Program Leader Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, André Rodrigues de Aquino mengatakan dukungan Bank Dunia terhadap pencapaian target pemerintah Indonesia dalam menekan jumlah sampah plastik yang masuk ke lautan melalui penelitian, dukungan teknis dan rekomendasi kebijakan, serta investasi.

“Sesuai dengan National Policy Action Partnership Policy Roadmap, penting untuk memperkuat dan mulai mengimplementasikan peraturan mengenai pengurangan, desain ulang (redesign), penggunaan ulang (reuse), dan daur ulang (recycle) sampah dari sumbernya di darat untuk mengurangi jumlah sampah yang terlepas ke laut,” tandas Vera. ■

]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID