Soal RKPD Jateng, Fraksi PKB Ngaku Sudah Berkomunikasi Dengan Gubernur Ganjar -

Anggota DPRD Komisi D Benny Karnadi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) mengaku, belum melihat detil draf Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2023. Hal itu disampaikan saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon Kamis (3/11).

Sebelumnya, pada rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah yang digelar Senin (31/10), Benny mengkritik Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang jarang hadir mengikuti rapat paripurna. Menurutnya hal itu berimbas pada molornya pembahasan RKPD.

Saat dikonfirmasi, Benny mengaku, tidak tahu persis apa masalahnya hingga sampai saat ini RKPD belum ditandatangani oleh Gubernur Jateng.

“Sampai saat ini juga belum tahu masalahnya sampai spesifik,” ujarnya.

Beredar kabar di kalangan wartawan, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo belum mau menandatangani RKPD karena adanya anggaran perjalanan dinas anggota dewan sebesar Rp 90 miliar lebih di DPRD.

Ditanya terkait informasi ini, Benny lagi-lagi mengaku, tidak tahu.

“Saya belum tahu drafnya, saya belum lihat. Itu kan dibahas di Komisi A,” ujarnya.

Tapi menurut Benny, soal nilai anggaran seharusnya tidak perlu dipersoalkan. Sebab nominal berapapun nantinya akan dilakukan evaluasi saat pembahasan KUA-PPAS.

“RKPD itu kan hanya acuan kegiatan, jadi bisa dilakukan evaluasi sehingga bisa berkurang dan bisa bertambah. Jadi itu bukan harga mati,” katanya.

Benny sendiri mengaku, sudah berkomunikasi dengan Ganjar Pranowo. Benny mengatakan, bahwa Ganjar menjelaskan kenapa dia tidak datang saat rapat paripurna kemarin.

“Ya menjelaskan kenapa dia nggak datang, pas di acara paripurna karena kualitas rapatnya bisa diwakilkan menurut dia, kalau tidak bisa diwakilkan dia pasti datang, seperti saat pengesahan APBD. Dia ngomong banyak saya dengerin aja,” ujar Benny yang juga anggota Banggar ini.

Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sumarno mengatakan, lamanya pembahasan RKPD justru disebabkan DPRD Jateng mengajukan penambahan anggaran Rp 92 miliar. Anggaran itu diantaranya digunakan untuk perjalanan dinas anggota dewan.

Setelah dicermati ternyata ada keganjilan. Perjalanan dinas Dewan yang diusulkan per bulan sebanyak 29 kali alias 29 hari. Itu berarti hampir satu tahun full nantinya anggota Dewan selalu keluar kota untuk kunjungan kerja. Tidak ada waktu untuk ngantor di Gedung Berlian.

“Sebulan kan cuma 30 hari, tapi perjalanan dinasnya saja kok 29 hari, maka pak gub menyoroti ini ‘apa ini pas apa ini pantes mas, tolong dikomunikasikan dengan Dewan, mbok bisa dikurangi untuk program prioritás rakyat,” kata Sumarno di ruang kerjanya, Kantor Gubernur Jateng, Rabu (2/11/).

Proses komunikasi itulah yang menurut Sumarno memakan waktu lama. Akhirnya, setelah Dewan bersedia mengurangi jumlah hari perjalanan dinasnya, RKPD pun ditandatangani oleh gubernur.

Selain itu gubernur juga mencermati sebaran bantuan keuangan yang lazim dikenal dengan dana aspirasi Dewan. Rupanya sebarannya tidak merata. Bahkan ada yang mengumpul di satu kabupaten hingga Rp 120 miliar.

“Pak gub minta tolong diratakan lagi dań lebih diprioritaskan di daerah kategori miskin untuk pengentasan kemiskinan,” katanya.

Sumarno menegaskan, lamanya pembahasan RKPD karena Pemprov mengedepankan prinsip kehati-hatian. “Agar APBD lebih berpihak pada rakyat. Sekarang pak gub sudah menandatangani RKPD dań ini sudah disampaikan ke DPRD juga. Mulai tanggal 4 November hari jumat kita dengan DPRD membahas Rancangan KUA PPAS 2023,” tambahnya.

Menurutnya, seluruh anggota Banggar DPRD seharusnya sudah mengetahui dinamika pembahasan tersebut. Dokumen RKPD juga selalu disampaikan kepada Banggar sehingga seluruh anggota seharusnya sudah membacanya.

“Kalau mengaku belum tahu ya mungkin belum mengupdate saja,” katanya.
]]> , Anggota DPRD Komisi D Benny Karnadi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) mengaku, belum melihat detil draf Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2023. Hal itu disampaikan saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon Kamis (3/11).