Hari Ini Ketemu Bos Gerindra Imin Tak Terganggu Kasus Kardus Duren –

Hari ini, Ketum PKB, Muhaimin Iskandar (Imin) dan Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu. Meskipun saat ini KPK kembali mengungkit soal kasus kardus duren, Imin merasa tak terganggu. Urusan Pilpres 2024, Imin sudah mantap membawa PKB koalisi dengan Gerindra.

Rencananya, Prabowo dan Imin bakal bertemu pukul 08.00 WIB, pagi ini. Lokasi pertemuan disebut berada di kawasan Senayan, Jakarta. Siapa yang akan ikut dalam pertemuan itu dan apa yang akan diputuskan, masih belum diketahui.

“Yang pasti, besok pagi jam 8, Cak Imin dan Pak Prabowo bakal bertemu. Ini untuk follow up dari piagam kerjasama antara Gerindra dan PKB,” ungkap Wasekjen PKB, Saiful Huda dalam diskusi, di Jakarta, kemarin.

Saiful menegaskan, tujuan pertemuan itu untuk mematangkan ren­­cana kerjasama koalisi PKB-Gerindra di Pemilu 2024. Bagian dari kick off PKB-Gerindra road to 2024.

“Semua agenda perjuangan akan kita turunkan dari level pusat ke daerah-daerah, terutama konsolidasi dan pendalaman kerja di level terkecil dari pemerintahan ini, RT RW seluruh Indonesia,” tegasya.

“Setelah itu, minggu depan kita akan resmikan sekretariat bersama (sekber) itu,” tambah Ketua Komisi X DPR itu.

Seperti diketahui, di tengah upaya Prabowo-Imin berkoalisi, KPK justru mengungkap kasus lama yang selama ini dianggap jadi batu sandingan bos PKB itu.

Kasus itu, terkait kardus duren yang di tahun 2011 sempat rame dikait-kaitkan dengan Imin yang saat itu menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di era Presiden SBY.

Menurut Huda, isu kardus duren sama sekali tidak mengganggu urusan politik saat ini. Termasuk rencana Imin yang akan mendampingi Prabowo di Pilpres 2024 lewat koalisi Gerindra-PKB.

Sebaliknya, kata dia, isu tersebut malah makin menyolidkan koalisi antara Gerindra dan PKB. “Itu biasa, dinamika jelang Pemilu,” tegasnya.

Sekadar informasi, kasus kardus durian berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK, pada 25 Agustus 2011 silam. Saat itu, penyidik KPK menangkap dua anak buah Imin di Kemenakertrans.

Mereka adalah Sekre taris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, I Nyoman Suisnaya dan Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program Kemenakertrans, Dadong Irbarelawan.

KPK juga menciduk Kuasa Direksi PT Alam Jaya Papua, Dharnawati yang baru saja mengantarkan uang Rp 1,5 miliar ke kantor Kemenakertrans.

Uang itu dibungkus menggunakan kardus duren. Uang tersebut merupakan tanda terima kasih karena PT Alam Jaya Papua telah diloloskan sebagai kontraktor DPPID di Kabupaten Keerom, Teluk Wondama, Manokwari, dan Mimika, dengan nilai proyek Rp 73 miliar.

Di persidangan tahun 2012, Dharnawati mengatakan, uang Rp1,5 miliar dalam kardus duren itu ditujukan untuk Imin. Meskipun pengakuan Dharnawati itu jadi fakta persidangan, Imin berkalikali membantahnya.

Setelah 10 tahun kasus itu menguap, tiba-tiba KPK kembali mengungkit kasus tersebut. Pernyataan ini disampaikan langsung Ketua KPK, Firli Bahuri di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (27/10).

Apa tanggapan Gerindra soal Imin kembali diusik? Hingga semalam, Rakyat Merdeka coba mengkonfirmasi pada sejumlah elit Gerindra.Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman enggan menjawab. Dia sama sekali tidak merespons pertanyaan yang diajukan Rakyat Merdeka. Sedangkan, Juru Bicara Prabowo di Kementerian Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak hanya memberikan emoji permohonan maaf.

Sementara itu, upaya KPK yang kembali membuka kasus duren malah mendapat kritikan dari mantan pegawainya, Praswad Nugraha. Ketua IM57+ Institute ini menyindir KPK sedang berpolitik dengan mengungkit kasus lama di tengah tahun politik. Padahal, kata dia, banyak kasus megakorupsi yang di depan mata se olah olah lenyap menghilang. “KPK dijadikan alat menggebuk lawan politik,” sindirnya.

Apakah ada dampak politiknya? Direktur Eksekutif Trias Politik Strategis, Agung Baskoro tidak menyangkal upaya KPK ini akan mengikis semangat Gerindra berkoalisi dengan PKB. Misalnya, Gerindra bakal mengevaluasi Imin sebagai kandidat yang masuk radar jadi pendamping Prabowo di Pilpres 2024.

“Tentu ini akan mengancam peluang Imin untuk dipinang Prabowo sebagai pendampingnya di Pilpres nanti,” ujarnya.

Namun, dengan diungkitnya kasus ini, kata dia, justru ada kelompok yang merasa diuntungkan. Salah satunya, Ketua DPR, Puan Maharani yang selama ini juga kerap dijodoh-jodohkan dengan Prabowo.

“Kans Puan menguat mendampingi Prabowo sebagai cawapres, dan di saat yang sama rekomendasi PDIP tertutup kepada Ganjar Pranowo,” pungkas dia. [UMM] 
]]> , Hari ini, Ketum PKB, Muhaimin Iskandar (Imin) dan Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu. Meskipun saat ini KPK kembali mengungkit soal kasus kardus duren, Imin merasa tak terganggu. Urusan Pilpres 2024, Imin sudah mantap membawa PKB koalisi dengan Gerindra.

Rencananya, Prabowo dan Imin bakal bertemu pukul 08.00 WIB, pagi ini. Lokasi pertemuan disebut berada di kawasan Senayan, Jakarta. Siapa yang akan ikut dalam pertemuan itu dan apa yang akan diputuskan, masih belum diketahui.

“Yang pasti, besok pagi jam 8, Cak Imin dan Pak Prabowo bakal bertemu. Ini untuk follow up dari piagam kerjasama antara Gerindra dan PKB,” ungkap Wasekjen PKB, Saiful Huda dalam diskusi, di Jakarta, kemarin.

Saiful menegaskan, tujuan pertemuan itu untuk mematangkan ren­­cana kerjasama koalisi PKB-Gerindra di Pemilu 2024. Bagian dari kick off PKB-Gerindra road to 2024.

“Semua agenda perjuangan akan kita turunkan dari level pusat ke daerah-daerah, terutama konsolidasi dan pendalaman kerja di level terkecil dari pemerintahan ini, RT RW seluruh Indonesia,” tegasya.

“Setelah itu, minggu depan kita akan resmikan sekretariat bersama (sekber) itu,” tambah Ketua Komisi X DPR itu.

Seperti diketahui, di tengah upaya Prabowo-Imin berkoalisi, KPK justru mengungkap kasus lama yang selama ini dianggap jadi batu sandingan bos PKB itu.

Kasus itu, terkait kardus duren yang di tahun 2011 sempat rame dikait-kaitkan dengan Imin yang saat itu menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di era Presiden SBY.

Menurut Huda, isu kardus duren sama sekali tidak mengganggu urusan politik saat ini. Termasuk rencana Imin yang akan mendampingi Prabowo di Pilpres 2024 lewat koalisi Gerindra-PKB.

Sebaliknya, kata dia, isu tersebut malah makin menyolidkan koalisi antara Gerindra dan PKB. “Itu biasa, dinamika jelang Pemilu,” tegasnya.

Sekadar informasi, kasus kardus durian berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK, pada 25 Agustus 2011 silam. Saat itu, penyidik KPK menangkap dua anak buah Imin di Kemenakertrans.

Mereka adalah Sekre taris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, I Nyoman Suisnaya dan Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program Kemenakertrans, Dadong Irbarelawan.

KPK juga menciduk Kuasa Direksi PT Alam Jaya Papua, Dharnawati yang baru saja mengantarkan uang Rp 1,5 miliar ke kantor Kemenakertrans.

Uang itu dibungkus menggunakan kardus duren. Uang tersebut merupakan tanda terima kasih karena PT Alam Jaya Papua telah diloloskan sebagai kontraktor DPPID di Kabupaten Keerom, Teluk Wondama, Manokwari, dan Mimika, dengan nilai proyek Rp 73 miliar.

Di persidangan tahun 2012, Dharnawati mengatakan, uang Rp1,5 miliar dalam kardus duren itu ditujukan untuk Imin. Meskipun pengakuan Dharnawati itu jadi fakta persidangan, Imin berkalikali membantahnya.

Setelah 10 tahun kasus itu menguap, tiba-tiba KPK kembali mengungkit kasus tersebut. Pernyataan ini disampaikan langsung Ketua KPK, Firli Bahuri di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (27/10).

Apa tanggapan Gerindra soal Imin kembali diusik? Hingga semalam, Rakyat Merdeka coba mengkonfirmasi pada sejumlah elit Gerindra.Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman enggan menjawab. Dia sama sekali tidak merespons pertanyaan yang diajukan Rakyat Merdeka. Sedangkan, Juru Bicara Prabowo di Kementerian Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak hanya memberikan emoji permohonan maaf.

Sementara itu, upaya KPK yang kembali membuka kasus duren malah mendapat kritikan dari mantan pegawainya, Praswad Nugraha. Ketua IM57+ Institute ini menyindir KPK sedang berpolitik dengan mengungkit kasus lama di tengah tahun politik. Padahal, kata dia, banyak kasus megakorupsi yang di depan mata se olah olah lenyap menghilang. “KPK dijadikan alat menggebuk lawan politik,” sindirnya.

Apakah ada dampak politiknya? Direktur Eksekutif Trias Politik Strategis, Agung Baskoro tidak menyangkal upaya KPK ini akan mengikis semangat Gerindra berkoalisi dengan PKB. Misalnya, Gerindra bakal mengevaluasi Imin sebagai kandidat yang masuk radar jadi pendamping Prabowo di Pilpres 2024.

“Tentu ini akan mengancam peluang Imin untuk dipinang Prabowo sebagai pendampingnya di Pilpres nanti,” ujarnya.

Namun, dengan diungkitnya kasus ini, kata dia, justru ada kelompok yang merasa diuntungkan. Salah satunya, Ketua DPR, Puan Maharani yang selama ini juga kerap dijodoh-jodohkan dengan Prabowo.

“Kans Puan menguat mendampingi Prabowo sebagai cawapres, dan di saat yang sama rekomendasi PDIP tertutup kepada Ganjar Pranowo,” pungkas dia. [UMM] 

]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID