Pengusutan Korupsi Proyek BTS Rp 10 Triliun Gelar Perkara, Kejagung Bidik Calon Tersangka -

Kejaksaan Agung (Kejagung) menaikkan status dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) ke tahap penyidikan.

“Calon tersangkanya nanti tunggu gelar perkara,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana.

Dia mengatakan, pihak-pihak yang bakal dijadikan tersangka dan kronologi perkaranya akan disampaikan ketika penyidik Gedung Bundar telah mengantongi cukup bukti.

Sumedana menegaskan, dalam pengusutan kasus korupsi bakal ada dua pihak yang jadi tersangka. Salah satunya dari pihak penyelenggara negara. Namun, dia belum mau bicara banyak soal itu. “Kita tunggu saja,” katanya.

Rencananya, pekan ini bakal dilakukan gelar perkara. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kuntadi mengatakan, jajarannya sudah merampungkan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait. Termasuk pihak Kementerian Kominfo dan vendor. Nantinya, mereka akan kembali dipanggil sebagai saksi dalam proses penyidikan.

Kuntadi telah mengantongi nilai proyek ini. “Itu ada dua kali, sekitar Rp 10 triliun,” ujarnya. Namun, dia tak bersedia mengungkapkan perkiraan kerugian negara.

Pengusutan kasus ini mengacu surat perintah penyelidikan Nomor Surat Print-23/F.2/Fd.1/07/2022 tertanggal 18 Juli 2022.

Disebutkan, penyelidikan dilakukan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan BTS 4G oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kemenkominfo.

Adapun proyek tersebut menyangkut pembangunan internet pelayanan publik dan jasa internet pedesaan di sejumlah daerah.

JAM Pidsus Kejagung Febrie Adriansyah menyatakan, telah menemukan dugaan peristiwa pidana atau pelanggaran hukum dalam pengadaan BTS tersebut.

Febrie menyebut, upaya pengusutan proyek BTS Kominfo masih terus dilakukan. Meski begitu, belum banyak hasil yang bisa dibuka ke publik sambil menunggu gelar perkara.

Puluhan jaksa dikerahkan untuk menangani perkara ini. Sebab, proyek BTS tersebar di berbagai wilayah. Hal itu, menurut Febrie, menjadi kendala untuk melakukan pengecekan di lapangan yang memakan banyak waktu.

Febrie mengatakan, proyek ini diduga bermasalah karena banyak keluhan dari masyarakat yang tidak bisa mengikuti pembelajaran secara daring di masa pandemi Covid-19.

Salah satunya terjadi di Kabupaten Natuna Kepulauan Riau (Kepri), dimana pembangunan 19 unit tower BTS mengalami kendala.

Pembangunannya baru dirampungkan sub-kontraktor, yakni PT Semesta Energy Service (SES) hingga 80 persen. Namun, proyek penyediaan infrastruktur telekomunikasi yang tersebar di sejumlah titik di Natuna bermasalah dalam hal pembayaran ke pihak ketiganya.

Hingga akhirnya, PT SES mengambil langkah tegas, dengan menyegel site-site tower tersebut.

Sementara, Kemenkominfo mengaku baru membangun 4.161 tower BTS di wilayah terluar dan tertinggal hingga September 2022. Targetnya membangun 9.113 BTS.

“Sisanya, sedang terus dikerjakan agar dapat selesai di akhir kabinet ini tahun 2024,” ujar Menkominfo Johnny G Plate.

Pembangunan tower BTS 4G di wilayah terluar dan tertinggal merupakan proyek strategis nasional. Dana dari iuran perusahaan operator yang dikelola BAKTI. Sebagai dari APBN.

Pembangunan BTS menggunakan skema kontrak tahun jamak atau multiyears. Untuk tahap pertama, penyaluran anggaran dilakukan secara penuh ke kontraktor mitra per Desember 2021.

Namun pada akhir 2021, Kemenkominfo mengusulkan agar jangka waktu pengerjaan BTS tahap pertama diperpanjang hingga Maret 2022. Karena itu, kontraktor diminta menyertakan tambahan bank garansi.

Ada lima paket pekerjaan yang ditawarkan. Paket 1 meliputi wilayah Sumatera, Kalimantan dan Nusa Tenggara. Lelang dimenangkan konsorsium FiberHome, Telkom Infra dan MTD. Harga penawarannya Rp 5.123.533.593.800.

Paket 2 meliputi wilayah Sulawesi dan Maluku. Dimenangkan konsorsium FiberHome, Telkom Infra dan MTD. Harga penawarannya Rp 4.429.997.621.653.

Paket 3 meliputi wilayah Papua Barat dan Papua Bagian Tengah-Barat. Dimenangkan konsorsium Lintasarta, Huawei dan SEI. Harga penawarannya Rp 6.863.240.902.191.

Paket 4 meliputi wilayah Papua Bagian Tengah-Utara. Dimenangkan konsorsium Infrastruktur Bisnis Sejahtera – ZTE Indonesia. Harga penawarannya Rp 6.181.452.848.052.

Paket 5 meliputi wilayah Papua Bagian Timur-Selatan. Dimenangkan Infrastruktur Bisnis Sejahtera – ZTE Indonesia. Harga penawarannya Rp 5.767.961.527.369.

Setelah pekerjaan pembangunan menara tuntas, operator seluler dalam negeri akan mengoperasikan BTS. XL Axiata akan menjadi operator di BTS wilayah Sumatera. Sedangkan Telkomsel di Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. ■
]]> , Kejaksaan Agung (Kejagung) menaikkan status dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) ke tahap penyidikan.