Mohon Jokowi Tidak Didorong Lakukan Reshuffle Plate Kuatir Diganti Ya? –

Pasca NasDem deklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024, desakan Presiden Jokowi agar me-reshuffle menteri NasDem terus menggema. Menanggapi hal itu, Johnny G Plate, Sekjen NasDem yang juga menjabat Menkominfo, angkat bicara. Dia memohon agar Jokowi tidak didorong-dorong melakukan reshuffle. Hmm…, Plate kuatir diganti ya?

Hal itu disampaikan Plate saat menanggapi isu reshuffle di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin. Ia menegaskan, kocok ulang kabinet adalah hak prerogatif presiden. “Bapak presiden yang punya kewenangan,” tegas Plate.

Pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) ini ngegas saat meminta agar tidak ada yang berupaya untuk mempengaruhi Jokowi melakukan perombakan kabinet.

Namun, ia tidak menyebutkan secara eksplisit siapa sebenarnya yang berupaya mempengaruhi Jokowi untuk mendepak menteri-menteri NasDem.

“Jangan berusaha mempengaruhi di luar konteks, negara ini masih banyak tantangan,” ujar Plate.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto yang terbilang vokal menyentil NasDem usai deklarasi Anies jadi Capres, ogah disalah-salahi ikut berupaya mempengaruhi presiden melakukan reshuffle. Karena menurutnya reshuffle adalah hak prerogatif presiden.

“Keputusan berada di tangan Pak Jokowi dengan penuh hikmat kebijaksanaan mengambil keputusan terbaik bagi bangsa dan negara. PDIP kan gak pernah provokasi Presiden,” kata Hasto

Ia mengklaim hubungan PDIP dengan NasDem tetap baik, meskipun partai yang dikomandoi oleh Surya Paloh itu sudah curi start deklarasi Capres.

“Kita tetap jalan (komunikasi). Tadi Pak Utut sebagai Ketua Fraksi PDIP tetap membangun komunikasi termasuk dengan Ketua Fraksi Partai NasDem,” kata dia.

Kendati demikian, sebelumnya Hasto setuju jika presiden Jokowi akan melakukan reshuffle dalam waktu dekat. Alasannya, Jokowi perlu didukung oleh menteri-menteri yang solid agar di akhir jabatannya nanti happy ending.

Presiden Jokowi oke saja ketika ditanya rencananya soal reshuffle. Kendati demikian, mantan Wali Kota Solo yang belum menyebutkan kapan dan siapa saja para pembantunya yang akan diganti.

Yang jelas, meskipun masa jabatan tersisa 2 tahun lagi, rencana reshuffle tetap ada.

“Rencana selalu ada. Pelaksanaan nanti diputuskan,” kata Jokowi saat meninjau Stasiun Kereta Cepat Indonesia China di Stasiun Kereta Cepat Tegalluar, Cileunyi, Kabupaten Bandung, Kamis (13/10) lalu.

Tapi Paloh memastikan bahwa partainya tetap komit berjalan bersama Joko Widodo dan Ma’ruf Amin hingga jabatannya usai pada 2024 mendatang. Meskipun akunya ada yang mendesak presiden Jokowi agar mengeluarkan partainya dari koalisi pemerintah usai NasDem mencapreskan Anies.

“Itu yang kita hadapi. Tapi apakah memang sikap dan komitmen kita roboh? Saya katakan tidak pernah roboh,” kata Surya di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Senin (17/10) lalu.

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin memperkirakan, jika Jokowi jadi menggeser menteri-menteri NasDem dari kabinet, itu sama saja denhan membuka front permusuhan dengan NasDem.

“Meskipun pak Surya Paloh mengatakan walaupun diganti dan menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi, tetap saja itu membuka front permusuhan dengan NasDem,” kata Ujang ketika dikonfirmasi.

Padahal melihat kondisi global yang sangat menantang saat ini, seperti resesi, inflasi dan lainnya, soliditas antar partai pendukung dibutuhkan. “Karena itu bukan butuh keretakan, bukan konflik. Tapi butuh soliditas dan konsolidasi dengan partai-partai pendukung pemerintahannya,” nilainya.

Karena itu, ia menyarankan agar Jokowi berhitung betul soal untung-ruginya membangun permusuhan dengan NasDem. Apalagi jika capres yang diusungnya kelak menang di Pilpres 2024. Jokowi sebutnya, bisa saja dikerjai.

NasDem juga ikut menanggung rugi. Karena bisa kehilangan separuh napasnya, jika menteri-menteri NasDem dicopot dari kabinet. Sehingga NasDem tak lagi bisa gaspol. “Meskipun mungkin NasDem punya cara lain,” yakinnya.

Soal soliditas antar parpol koalisi pendukung pemerintah, nilai Ujang akan sulit akan sulit tercapai di tahun-tahun politik jelang 2024. Karena semua partai akan saling berkompetisi, baik dalam memenangkan Pileg, Pilkada maupun Pilpres. [SAR] ]]> , Pasca NasDem deklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024, desakan Presiden Jokowi agar me-reshuffle menteri NasDem terus menggema. Menanggapi hal itu, Johnny G Plate, Sekjen NasDem yang juga menjabat Menkominfo, angkat bicara. Dia memohon agar Jokowi tidak didorong-dorong melakukan reshuffle. Hmm…, Plate kuatir diganti ya?

Hal itu disampaikan Plate saat menanggapi isu reshuffle di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin. Ia menegaskan, kocok ulang kabinet adalah hak prerogatif presiden. “Bapak presiden yang punya kewenangan,” tegas Plate.

Pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) ini ngegas saat meminta agar tidak ada yang berupaya untuk mempengaruhi Jokowi melakukan perombakan kabinet.

Namun, ia tidak menyebutkan secara eksplisit siapa sebenarnya yang berupaya mempengaruhi Jokowi untuk mendepak menteri-menteri NasDem.

“Jangan berusaha mempengaruhi di luar konteks, negara ini masih banyak tantangan,” ujar Plate.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto yang terbilang vokal menyentil NasDem usai deklarasi Anies jadi Capres, ogah disalah-salahi ikut berupaya mempengaruhi presiden melakukan reshuffle. Karena menurutnya reshuffle adalah hak prerogatif presiden.

“Keputusan berada di tangan Pak Jokowi dengan penuh hikmat kebijaksanaan mengambil keputusan terbaik bagi bangsa dan negara. PDIP kan gak pernah provokasi Presiden,” kata Hasto

Ia mengklaim hubungan PDIP dengan NasDem tetap baik, meskipun partai yang dikomandoi oleh Surya Paloh itu sudah curi start deklarasi Capres.

“Kita tetap jalan (komunikasi). Tadi Pak Utut sebagai Ketua Fraksi PDIP tetap membangun komunikasi termasuk dengan Ketua Fraksi Partai NasDem,” kata dia.

Kendati demikian, sebelumnya Hasto setuju jika presiden Jokowi akan melakukan reshuffle dalam waktu dekat. Alasannya, Jokowi perlu didukung oleh menteri-menteri yang solid agar di akhir jabatannya nanti happy ending.

Presiden Jokowi oke saja ketika ditanya rencananya soal reshuffle. Kendati demikian, mantan Wali Kota Solo yang belum menyebutkan kapan dan siapa saja para pembantunya yang akan diganti.

Yang jelas, meskipun masa jabatan tersisa 2 tahun lagi, rencana reshuffle tetap ada.

“Rencana selalu ada. Pelaksanaan nanti diputuskan,” kata Jokowi saat meninjau Stasiun Kereta Cepat Indonesia China di Stasiun Kereta Cepat Tegalluar, Cileunyi, Kabupaten Bandung, Kamis (13/10) lalu.

Tapi Paloh memastikan bahwa partainya tetap komit berjalan bersama Joko Widodo dan Ma’ruf Amin hingga jabatannya usai pada 2024 mendatang. Meskipun akunya ada yang mendesak presiden Jokowi agar mengeluarkan partainya dari koalisi pemerintah usai NasDem mencapreskan Anies.

“Itu yang kita hadapi. Tapi apakah memang sikap dan komitmen kita roboh? Saya katakan tidak pernah roboh,” kata Surya di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Senin (17/10) lalu.

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin memperkirakan, jika Jokowi jadi menggeser menteri-menteri NasDem dari kabinet, itu sama saja denhan membuka front permusuhan dengan NasDem.

“Meskipun pak Surya Paloh mengatakan walaupun diganti dan menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi, tetap saja itu membuka front permusuhan dengan NasDem,” kata Ujang ketika dikonfirmasi.

Padahal melihat kondisi global yang sangat menantang saat ini, seperti resesi, inflasi dan lainnya, soliditas antar partai pendukung dibutuhkan. “Karena itu bukan butuh keretakan, bukan konflik. Tapi butuh soliditas dan konsolidasi dengan partai-partai pendukung pemerintahannya,” nilainya.

Karena itu, ia menyarankan agar Jokowi berhitung betul soal untung-ruginya membangun permusuhan dengan NasDem. Apalagi jika capres yang diusungnya kelak menang di Pilpres 2024. Jokowi sebutnya, bisa saja dikerjai.

NasDem juga ikut menanggung rugi. Karena bisa kehilangan separuh napasnya, jika menteri-menteri NasDem dicopot dari kabinet. Sehingga NasDem tak lagi bisa gaspol. “Meskipun mungkin NasDem punya cara lain,” yakinnya.

Soal soliditas antar parpol koalisi pendukung pemerintah, nilai Ujang akan sulit akan sulit tercapai di tahun-tahun politik jelang 2024. Karena semua partai akan saling berkompetisi, baik dalam memenangkan Pileg, Pilkada maupun Pilpres. [SAR]

]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID