Lewat Koperasi Nelayan Erick Thohir: BBM Subsidi Tepat Sasaran, Pasar Perikanan Jadi Lebih Luas –
4 min readMenteri BUMN Erick Thohir terus membuka akses nelayan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) subsidi, melalui program Solar untuk Koperasi (Solusi) Nelayan.
“Melalui koperasi nelayan, penyaluran BBM subsidi menjadi lebih tepat sasaran. Nelayan juga bisa beli BBM dengan harga resmi, melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Nelayan (SPBUN),” kata Erick saat mengunjungi Koperasi Enam Empat Bahari di Pantai Nambangan, Bulak, Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/10).
Kesempatan ini juga turut dihadiri Camat Bulak Budi Hermanto, Lurah Kedung Cowek Ayu Lestari, Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Jawa Timur Misbahul Munir, Direktur PT Bumi Menara Internusa (offtaker hasil tangakapan nelayan) Aris Utama, dan artis Olga Lydia.
Agar tidak memberatkan nelayan, Erick menganjurkan penyaluran BBM subsidi melalui koperasi.
“Kita maunya langsung untuk koperasi. Jadi, Pertamina langsung ke koperasi. Nantinya, koperasi akan menjual ke nelayan dengan harga yang sama. Tidak lebih mahal,” papar Erick.
Dia meyakini, program kolaborasi antara Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini akan memberikan banyak keuntungan, yang dapat memperkuat akses pasar perikanan.
Dia pun menyebut program Solusi Nelayan untuk 8.400 nelayan di Cilacap, sebagai proyek percontohan.
Program serupa kemudian dilanjutkan di Surabaya, Aceh, Deli Serdang, Sumatera Utara, Indramayu, Jawa Barat, Semarang dan Pekalongan di Jawa Tengah, serta Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).
“Jadi, nelayan sudah tahu beli ke situ. Yang ngakalin beli pakai jeriken, ketahuan karena tinggal bawa KTP. Kalau di 6 lokasi tidak ada kebocoran, kita akan dorong di seluruh Indonesia,” beber Erick.
Selain memastikan ketersediaan BBM, program Solusi Nelayan juga ditujukan untuk membenahi bisnis model perikanan di Indonesia.
“Karena BBM lancar, kepastian pasar menjadi lebih luas bagi nelayan. Sehingga, risiko usaha pun semakin kecil, karena adanya kepastian produksi,” jelas Erick.
Sekadar informasi, sebelum adanya program Solusi, nelayan kecil kerap mengeluh sulitnya mendapatkan BBM subsidi.
Apalagi, mereka harus membeli Solar eceran seharga Rp 10.m ribu/liter. Padahal, harga resmi dari Pertamina hanya Rp 6.800/liter.
Nelayan juga kerap dihadapkan dengan hasil tangkapan sedikit yang membuat akses pasar terbatas. Bahkan, mereka juga sulit mendapatkan permodalan, karena tidak adanya kepastian keberlanjutan produksi dan penyerapan.
Oleh karena itu, Kementerian BUMN memberikan dukungan konkret melalui program Solar untuk Koperasi Nelayan. Selaras dengan amanah Presiden Jokowi, agar pemerintah hadir memberi solusi di tengah kebutuhan masyarakat.
Selain itu, koperasi juga menjadi offtaker yang akan melakukan grading dan pengendalian mutu, serta agregasi untuk masuk dalam skala ekonomi. Sehingga, keberlanjutan pasokan pun lebih terjamin.
Namun, para nelayan pun harus bersiap meningkatkan kualitas hasil tangkapan. Agar sesuai standar dan bisa diserap pasar di luar negeri.
“Kita sedang mengumpulkan, baik BUMN, swasta atau koperasi untuk menjadi pembeli. Jadi, nelayan nggak perlu pusing jual ke mana,” tutur Erick. ■
]]> , Menteri BUMN Erick Thohir terus membuka akses nelayan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) subsidi, melalui program Solar untuk Koperasi (Solusi) Nelayan.
“Melalui koperasi nelayan, penyaluran BBM subsidi menjadi lebih tepat sasaran. Nelayan juga bisa beli BBM dengan harga resmi, melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Nelayan (SPBUN),” kata Erick saat mengunjungi Koperasi Enam Empat Bahari di Pantai Nambangan, Bulak, Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/10).
Kesempatan ini juga turut dihadiri Camat Bulak Budi Hermanto, Lurah Kedung Cowek Ayu Lestari, Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Jawa Timur Misbahul Munir, Direktur PT Bumi Menara Internusa (offtaker hasil tangakapan nelayan) Aris Utama, dan artis Olga Lydia.
Agar tidak memberatkan nelayan, Erick menganjurkan penyaluran BBM subsidi melalui koperasi.
“Kita maunya langsung untuk koperasi. Jadi, Pertamina langsung ke koperasi. Nantinya, koperasi akan menjual ke nelayan dengan harga yang sama. Tidak lebih mahal,” papar Erick.
Dia meyakini, program kolaborasi antara Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini akan memberikan banyak keuntungan, yang dapat memperkuat akses pasar perikanan.
Dia pun menyebut program Solusi Nelayan untuk 8.400 nelayan di Cilacap, sebagai proyek percontohan.
Program serupa kemudian dilanjutkan di Surabaya, Aceh, Deli Serdang, Sumatera Utara, Indramayu, Jawa Barat, Semarang dan Pekalongan di Jawa Tengah, serta Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).
“Jadi, nelayan sudah tahu beli ke situ. Yang ngakalin beli pakai jeriken, ketahuan karena tinggal bawa KTP. Kalau di 6 lokasi tidak ada kebocoran, kita akan dorong di seluruh Indonesia,” beber Erick.
Selain memastikan ketersediaan BBM, program Solusi Nelayan juga ditujukan untuk membenahi bisnis model perikanan di Indonesia.
“Karena BBM lancar, kepastian pasar menjadi lebih luas bagi nelayan. Sehingga, risiko usaha pun semakin kecil, karena adanya kepastian produksi,” jelas Erick.
Sekadar informasi, sebelum adanya program Solusi, nelayan kecil kerap mengeluh sulitnya mendapatkan BBM subsidi.
Apalagi, mereka harus membeli Solar eceran seharga Rp 10.m ribu/liter. Padahal, harga resmi dari Pertamina hanya Rp 6.800/liter.
Nelayan juga kerap dihadapkan dengan hasil tangkapan sedikit yang membuat akses pasar terbatas. Bahkan, mereka juga sulit mendapatkan permodalan, karena tidak adanya kepastian keberlanjutan produksi dan penyerapan.
Oleh karena itu, Kementerian BUMN memberikan dukungan konkret melalui program Solar untuk Koperasi Nelayan. Selaras dengan amanah Presiden Jokowi, agar pemerintah hadir memberi solusi di tengah kebutuhan masyarakat.
Selain itu, koperasi juga menjadi offtaker yang akan melakukan grading dan pengendalian mutu, serta agregasi untuk masuk dalam skala ekonomi. Sehingga, keberlanjutan pasokan pun lebih terjamin.
Namun, para nelayan pun harus bersiap meningkatkan kualitas hasil tangkapan. Agar sesuai standar dan bisa diserap pasar di luar negeri.
“Kita sedang mengumpulkan, baik BUMN, swasta atau koperasi untuk menjadi pembeli. Jadi, nelayan nggak perlu pusing jual ke mana,” tutur Erick. ■
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID