Usut Tuntas Dugaan Korupsi Enembe Koalisi Pemuda Dan KNPI Papua Dukung KPK –

Gelombang dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bermunculan. Kini giliran Koalisi Pemuda Papua dan KNPI mendesak agar KPK mengusut tuntas 10 kasus dugaan korupsi besar di tanah Papua.

Salah satunya terkait dugaan dana Rp 561 miliar yang disetor tunai oleh Gubernur Papua Lukas Enembe yang mengalir ke kasino judi di Singapura.

Adapun Koalisi Pemuda Papua dihadiri berbagai organisasi kepemudaan di Papua, Minggu (25/9), seperti Ketua Umum Pemuda Adat Papua, Yan Christian Arebo, Ketua Cendekiawan Muda Papua, Paulinus Ohee, Sekretaris KNPI Kabupaten Keerom, Michel Sineri, Ketua Dewan Nasional Adat Papua, Nathan Ansanay.

Michel Sineri menegaskan, pemuda Papua mendukung agenda negara dalam pemberantasan korupsi. Di samping itu, pemuda Papua mengecam tindakan oknum-oknum yang mengatasnamakan KNPI dalam aksi save Lukas Enembe.

“Tidak semua pemuda Papua mendukung Enembe. Justru sebaliknya, kami mendukung langkah KPK dalam pemberantasan korupsi di tanah kami, Papua,” tegasnya.

Sineri meminta kuasa hukum Lukas Enembe fokus pada substansi hukum dan tidak menggiring opini ke dalam ranah politik. “Kami mengecam oknum-oknum yang mengatasnamakan rakyat Papua yang mengahalangi agenda pemberantasan korupsi di tanah Papua,” sambungnya.

Sineri juga mendorong pemerintah melakukan audit oleh PPATK terhadap pengelolaan dana pemerintah Papua dan PON 2020 secara akuntabel dan transparan. Dia berharap agar hasil audit tersebut disampaikan kepada publik.

Sementara Ketua Umum DPN Pemuda Adat Papua, Yan Christian Arebo medesak KPK tak gentar melakukan proses hukum kepada Enembe. KPK dan kepolisian harus tegak lurus dan tidak boleh diintervensi oleh pihak mana pun.

“Siapa pun tidak bisa mengintervensi proses hukum. Apalagi Lukas Enembe telah ditetapkan tersangka. Sebab itu KPK tidak boleh pandang bulu, baik itu bupati, wali kota, bahkan gubernur dan siapapun tetap harus mengikuti proses hukum,” tegas Yan.

Dia mengimbau agar pemuda dan masyarakat Papua tidak terprovokasi oleh pihak tertentu yang akan memperkeruh situasi keamanan di Papua.

“Kepada seluruh masyarakat dan pemuda Papua tidak terhasut ajakan demo yang menentang pemerintah,” ajak Yan.

Sementara itu, Paulinus Ohee menilai kasus dugaan korupsi yang menjerat Enembe adalah refleksi dari ketidakmajuan Provinsi Papua. Sehingga masyarakat Papua menduga bahwa pemerintah pusat tidak berbuat apa-apa untuk kemajuan Papua.

“Diduga dana itu mengalir ke kelompok bersenjata yang kerap mengganggu kamtibmas di tanah Papua,” tudingnya.

Paulinus meminta Kapolda dan Pangdam Cenderawasih menindak tegas kelompok yang menganggu kamtibmas dan keamanan di Papua.

“Pihak aparat keamanan (Polda dan Pangdam) harus berani mengambil langkah tegas guna menjaga kondusivitas kamtibmas di Papua,” pungkasnya. ■
]]> , Gelombang dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bermunculan. Kini giliran Koalisi Pemuda Papua dan KNPI mendesak agar KPK mengusut tuntas 10 kasus dugaan korupsi besar di tanah Papua.

Salah satunya terkait dugaan dana Rp 561 miliar yang disetor tunai oleh Gubernur Papua Lukas Enembe yang mengalir ke kasino judi di Singapura.

Adapun Koalisi Pemuda Papua dihadiri berbagai organisasi kepemudaan di Papua, Minggu (25/9), seperti Ketua Umum Pemuda Adat Papua, Yan Christian Arebo, Ketua Cendekiawan Muda Papua, Paulinus Ohee, Sekretaris KNPI Kabupaten Keerom, Michel Sineri, Ketua Dewan Nasional Adat Papua, Nathan Ansanay.

Michel Sineri menegaskan, pemuda Papua mendukung agenda negara dalam pemberantasan korupsi. Di samping itu, pemuda Papua mengecam tindakan oknum-oknum yang mengatasnamakan KNPI dalam aksi save Lukas Enembe.

“Tidak semua pemuda Papua mendukung Enembe. Justru sebaliknya, kami mendukung langkah KPK dalam pemberantasan korupsi di tanah kami, Papua,” tegasnya.

Sineri meminta kuasa hukum Lukas Enembe fokus pada substansi hukum dan tidak menggiring opini ke dalam ranah politik. “Kami mengecam oknum-oknum yang mengatasnamakan rakyat Papua yang mengahalangi agenda pemberantasan korupsi di tanah Papua,” sambungnya.

Sineri juga mendorong pemerintah melakukan audit oleh PPATK terhadap pengelolaan dana pemerintah Papua dan PON 2020 secara akuntabel dan transparan. Dia berharap agar hasil audit tersebut disampaikan kepada publik.

Sementara Ketua Umum DPN Pemuda Adat Papua, Yan Christian Arebo medesak KPK tak gentar melakukan proses hukum kepada Enembe. KPK dan kepolisian harus tegak lurus dan tidak boleh diintervensi oleh pihak mana pun.

“Siapa pun tidak bisa mengintervensi proses hukum. Apalagi Lukas Enembe telah ditetapkan tersangka. Sebab itu KPK tidak boleh pandang bulu, baik itu bupati, wali kota, bahkan gubernur dan siapapun tetap harus mengikuti proses hukum,” tegas Yan.

Dia mengimbau agar pemuda dan masyarakat Papua tidak terprovokasi oleh pihak tertentu yang akan memperkeruh situasi keamanan di Papua.

“Kepada seluruh masyarakat dan pemuda Papua tidak terhasut ajakan demo yang menentang pemerintah,” ajak Yan.

Sementara itu, Paulinus Ohee menilai kasus dugaan korupsi yang menjerat Enembe adalah refleksi dari ketidakmajuan Provinsi Papua. Sehingga masyarakat Papua menduga bahwa pemerintah pusat tidak berbuat apa-apa untuk kemajuan Papua.

“Diduga dana itu mengalir ke kelompok bersenjata yang kerap mengganggu kamtibmas di tanah Papua,” tudingnya.

Paulinus meminta Kapolda dan Pangdam Cenderawasih menindak tegas kelompok yang menganggu kamtibmas dan keamanan di Papua.

“Pihak aparat keamanan (Polda dan Pangdam) harus berani mengambil langkah tegas guna menjaga kondusivitas kamtibmas di Papua,” pungkasnya. ■

]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID