KTT G20, Kominfo Siapkan Fasilitas Media Center –

Berbagai persiapan menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tengah dimatangkan. Termasuk akses informasi untuk seluruh media yang hadir secara virtual maupun langsung.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Usman Kansong menjelaskan, agenda KTT G20 berlangsung di Bali pada 15-16 November 2022. Acara tersebut akan menghadirkan berbagai delegasi dan pejabat terkait dari berbagai negara.

“Itu merupakan pertemuan puncak yang dihadiri oleh Kepala Pemerintahan dari berbagai Negara anggota G20,” jelas Usman dalam acara Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) di Jakarta, Kamis (22/9).

Mengingat akan dihadiri oleh banyak pejabat dari berbagai negara maka keamanan dalam kegiatan tersebut akan berjalan secara ketat. Persiapan semakin dimatangkan, mulai dari akses media dan materi pembahasan yang diusung Kominfo.

“Untuk media kami menyediakan Media Center KTT G20, penyediaan konten informasi, media handling, dan fasilitas pendukung lainnya,” terangnya.

Kementerian Kominfo terus bersiap agar komunikasi publik dan pelayanan media dapat berjalan dengan baik. Media Center KTT G20 direncanakan berlokasi di The BICC/Westin Resort Nusa Dua Bali. Dapur informasi KTT G20 itu akan beroperasi pada 13 hingga 17 November 2022.

Kementerian Kominfo menyiapkan ruangan media center yang mampu menampung sekitar 1.500 orang jurnalis. Di dalamnya terdapat berbagai fasilitas antara lain 192 unit komputer yang terhubung dengan jaringan LAN dengan koneksi internet 1.5 GBPS.

“Selain itu, Media Center KTT G0 juga menghadirkan ruang konferensi pers dengan kapasitas 443 orang lengkap dengan interpreter dalam lima bahasa,” katanya.

Dia menyebutkan, pihaknya juga menyediakan media lounge, tenaga kesehatan, fasilitas relaksasi, dan sarana fotocopy. Untuk mendukung komunikasi publik, Media Center KTT G20 akan menyediakan Siaran Pers dalam dua bahasa, Inggris dan Indonesia. Media center juga akan menyediakan foto-foto jurnalistik dan clean feed broadcast.

“Tak terbatas di ruangan media center saja, Kementerian Kominfo juga menyediakan fasilitas transportasi berupa shuttle bus yang melayani jurnalis dari lokasi penginapan di luar area konferensi menuju lokasi Media Center KTT G20,” paparnya.

Sebagai informasi, registrasi bagi media peliput dalam dan luar negeri telah dibuka sejak 5 September 2022 dan akan ditutup pada 10 Oktober 2022, dengan pendaftaran melalui tautan https://g20.org/registration.

Hingga Selasa (20/9/2022) telah terdaftar 750 jurnalis dari 156 media. Dengan rincian 547 jurnalis dari 111 media internasional, dan 203 jurnalis dari 45 media nasional.

“Media yang telah terdaftar dapat mengambil ID badge di Courtyard Bali Seminyak Resort dengan menyertakan hasil swab antigen yang disediakan di lokasi pengambilan ID badge,” ucap Usman menerangkan.

Sementara untuk materi pembahasan pihak Kominfo menyebut masih menyiapkan bahan utama. Seperti diketahui, Kemenkominfo telah menyelenggarakan Pertemuan Kelompok Kerja Ekonomi Digital atau Digital Economy Working Group (DEWG). Pertemuan DEWG merupakan rangkaian/series yang keempat.

“Kegiatan itu nantinya berpuncak pada pertemuan G20 Summit atau Konferensi Tingkat Tinggi G20 bulan November mendatang,” sebutnya. 

Isu terkait keamanan data publik nampaknya akan menjadi pembahasan para delegasi. Soalnya, keamanan data publik menjadi isu krusial yang harus dijawab bersama oleh anggota G20. “Tema-tema pembahasan termasuk kerja sama perlindungan data masih terus dimatangkan,” tukasnya.

Sementara itu, perihal perihal keamanan data, Menkominfo Johnny G Plate mengatakan, saat ini pemerintah sedang melakukan evaluasi sistem untuk penanganan serangan siber. Menurutnya serangan siber tidak bisa dicegah.

“Kami melakukan evaluasi itu bagaimana untuk lebih meningkatkan keseluruhan sistem dalam rangka untuk ke penanganan atau pencegahan karena serangan siber itu tidak bisa dicegah, dia berlangsung terus menerus,” lanjutnya.

Oleh karena itu, dia mengatakan, evaluasi akan menyasar dua hal. Pertama pada konteks perlindungan sistem, dan kedua, penanganan insiden atau serangan siber. Ia berpendapat bahwa serangan atas ruang digital atau serangan siber (cyber attack) yang terjadi belakangan ini harus diatasi secara kompak antar instansi pemerintah.

“Harus dihadapi secara bergotong-royong, secara kolaborasi antara kementerian, lembaga pemerintah pusat dan daerah dan sektor privat, atas serangan ruang digital kita,” ujarnya.

Menkominfo Johnny menuturkan, untuk menangani insiden serangan siber diperlukan sejumlah persiapan. Misalnya, dengan menguji andal atau tidaknya sebuah sistem elektronik di kementerian/lembaga.

“Tetapi untuk sektor privat semua penyelenggara sistem elektronik atau institusi-institusi privat yang melakukan atau menyediakan sistem elektronik itu juga sama harus menyiapkan agar bisa tahan terhadap serangan siber,” tegas Johnny.

Selain itu, kerja sama diperlukan agar enkripsi-enkripsi teknologi yang dipakai betul-betul kuat dan sistem tata kelola organisasinya mampu mengatasi dengan cepat berbagai masalah.

Ia juga menyebut pentingnya sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai Kemampuan-kemampuan dan wawasan yang memadai di era transformasi digital saat ini.

“Pekerjaan digital terdistribusi di berbagai sektor dan kementerian lembaga (KL), karenanya membangun, mengawal, mengoperasikan, dan menjaga ruang digital harus juga dilakukan secara kolaboratif termasuk oleh Kominfo,” tegas Menkominfo.

Saat disinggung soal perkembangan pengamanan data yang telah dibocorkan oleh hacker Bjorka baru-baru ini, dia menyebut Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) saat ini sedang bekerja.

Penanganan yang dilakukan BSSN saat ini hanya bersifat jangka pendek. Tapi untuk jangka menengah dan panjang, penanganannya harus dilakukan secara khusus. Konsolidasi di sektor penyelenggara negara sudah berjalan.

Yaitu dengan membentuk satuan tugas yang sudah dikoordinasikan langsung oleh Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

“Juga kami telah melakukan berbagai pendalaman teknis karena tidak saja regulasi, pasti dibutuhkan juga teknis sistem dan perangkat dan SDM,” pungkasnya. ■
]]> , Berbagai persiapan menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tengah dimatangkan. Termasuk akses informasi untuk seluruh media yang hadir secara virtual maupun langsung.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Usman Kansong menjelaskan, agenda KTT G20 berlangsung di Bali pada 15-16 November 2022. Acara tersebut akan menghadirkan berbagai delegasi dan pejabat terkait dari berbagai negara.

“Itu merupakan pertemuan puncak yang dihadiri oleh Kepala Pemerintahan dari berbagai Negara anggota G20,” jelas Usman dalam acara Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) di Jakarta, Kamis (22/9).

Mengingat akan dihadiri oleh banyak pejabat dari berbagai negara maka keamanan dalam kegiatan tersebut akan berjalan secara ketat. Persiapan semakin dimatangkan, mulai dari akses media dan materi pembahasan yang diusung Kominfo.

“Untuk media kami menyediakan Media Center KTT G20, penyediaan konten informasi, media handling, dan fasilitas pendukung lainnya,” terangnya.

Kementerian Kominfo terus bersiap agar komunikasi publik dan pelayanan media dapat berjalan dengan baik. Media Center KTT G20 direncanakan berlokasi di The BICC/Westin Resort Nusa Dua Bali. Dapur informasi KTT G20 itu akan beroperasi pada 13 hingga 17 November 2022.

Kementerian Kominfo menyiapkan ruangan media center yang mampu menampung sekitar 1.500 orang jurnalis. Di dalamnya terdapat berbagai fasilitas antara lain 192 unit komputer yang terhubung dengan jaringan LAN dengan koneksi internet 1.5 GBPS.

“Selain itu, Media Center KTT G0 juga menghadirkan ruang konferensi pers dengan kapasitas 443 orang lengkap dengan interpreter dalam lima bahasa,” katanya.

Dia menyebutkan, pihaknya juga menyediakan media lounge, tenaga kesehatan, fasilitas relaksasi, dan sarana fotocopy. Untuk mendukung komunikasi publik, Media Center KTT G20 akan menyediakan Siaran Pers dalam dua bahasa, Inggris dan Indonesia. Media center juga akan menyediakan foto-foto jurnalistik dan clean feed broadcast.

“Tak terbatas di ruangan media center saja, Kementerian Kominfo juga menyediakan fasilitas transportasi berupa shuttle bus yang melayani jurnalis dari lokasi penginapan di luar area konferensi menuju lokasi Media Center KTT G20,” paparnya.

Sebagai informasi, registrasi bagi media peliput dalam dan luar negeri telah dibuka sejak 5 September 2022 dan akan ditutup pada 10 Oktober 2022, dengan pendaftaran melalui tautan https://g20.org/registration.

Hingga Selasa (20/9/2022) telah terdaftar 750 jurnalis dari 156 media. Dengan rincian 547 jurnalis dari 111 media internasional, dan 203 jurnalis dari 45 media nasional.

“Media yang telah terdaftar dapat mengambil ID badge di Courtyard Bali Seminyak Resort dengan menyertakan hasil swab antigen yang disediakan di lokasi pengambilan ID badge,” ucap Usman menerangkan.

Sementara untuk materi pembahasan pihak Kominfo menyebut masih menyiapkan bahan utama. Seperti diketahui, Kemenkominfo telah menyelenggarakan Pertemuan Kelompok Kerja Ekonomi Digital atau Digital Economy Working Group (DEWG). Pertemuan DEWG merupakan rangkaian/series yang keempat.

“Kegiatan itu nantinya berpuncak pada pertemuan G20 Summit atau Konferensi Tingkat Tinggi G20 bulan November mendatang,” sebutnya. 

Isu terkait keamanan data publik nampaknya akan menjadi pembahasan para delegasi. Soalnya, keamanan data publik menjadi isu krusial yang harus dijawab bersama oleh anggota G20. “Tema-tema pembahasan termasuk kerja sama perlindungan data masih terus dimatangkan,” tukasnya.

Sementara itu, perihal perihal keamanan data, Menkominfo Johnny G Plate mengatakan, saat ini pemerintah sedang melakukan evaluasi sistem untuk penanganan serangan siber. Menurutnya serangan siber tidak bisa dicegah.

“Kami melakukan evaluasi itu bagaimana untuk lebih meningkatkan keseluruhan sistem dalam rangka untuk ke penanganan atau pencegahan karena serangan siber itu tidak bisa dicegah, dia berlangsung terus menerus,” lanjutnya.

Oleh karena itu, dia mengatakan, evaluasi akan menyasar dua hal. Pertama pada konteks perlindungan sistem, dan kedua, penanganan insiden atau serangan siber. Ia berpendapat bahwa serangan atas ruang digital atau serangan siber (cyber attack) yang terjadi belakangan ini harus diatasi secara kompak antar instansi pemerintah.

“Harus dihadapi secara bergotong-royong, secara kolaborasi antara kementerian, lembaga pemerintah pusat dan daerah dan sektor privat, atas serangan ruang digital kita,” ujarnya.

Menkominfo Johnny menuturkan, untuk menangani insiden serangan siber diperlukan sejumlah persiapan. Misalnya, dengan menguji andal atau tidaknya sebuah sistem elektronik di kementerian/lembaga.

“Tetapi untuk sektor privat semua penyelenggara sistem elektronik atau institusi-institusi privat yang melakukan atau menyediakan sistem elektronik itu juga sama harus menyiapkan agar bisa tahan terhadap serangan siber,” tegas Johnny.

Selain itu, kerja sama diperlukan agar enkripsi-enkripsi teknologi yang dipakai betul-betul kuat dan sistem tata kelola organisasinya mampu mengatasi dengan cepat berbagai masalah.

Ia juga menyebut pentingnya sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai Kemampuan-kemampuan dan wawasan yang memadai di era transformasi digital saat ini.

“Pekerjaan digital terdistribusi di berbagai sektor dan kementerian lembaga (KL), karenanya membangun, mengawal, mengoperasikan, dan menjaga ruang digital harus juga dilakukan secara kolaboratif termasuk oleh Kominfo,” tegas Menkominfo.

Saat disinggung soal perkembangan pengamanan data yang telah dibocorkan oleh hacker Bjorka baru-baru ini, dia menyebut Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) saat ini sedang bekerja.

Penanganan yang dilakukan BSSN saat ini hanya bersifat jangka pendek. Tapi untuk jangka menengah dan panjang, penanganannya harus dilakukan secara khusus. Konsolidasi di sektor penyelenggara negara sudah berjalan.

Yaitu dengan membentuk satuan tugas yang sudah dikoordinasikan langsung oleh Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

“Juga kami telah melakukan berbagai pendalaman teknis karena tidak saja regulasi, pasti dibutuhkan juga teknis sistem dan perangkat dan SDM,” pungkasnya. ■

]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID