Nggak Punya Duit Malah Ganti Mobil Listrik –
5 min readRencana Pemerintah mengganti 189.803 kendaraan dinas dengan mobil listrik dikritik netizen. Pemerintah dinilai tidak peka terhadap kesulitan yang sedang dirasakan masyarakat.
Akun @keripikpedas.id mengutip pernyataan @tolevel_view bahwa Pemerintah hanya sibuk memoles kenyamanan pejabat, tapi tidak peka dengan nasib rakyat yang semakin menderita dengan naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM). “Selamat menikmati,” katanya.
Akun @nilaa_utama mengatakan, kebijakan mengganti 189.803 kendaraan dinas dengan mobil listrik hanya menguras kantong negara. “Pemerintah memakai mobil yang ada saja, tidak perlu ganti mobil,” ucapnya.
“Prihatin. Tega amat ya kok nggak ada empati sama kesulitan rakyat kecil,” timpal @memuji.bersujud.
Akun @Bambangelf mengatakan, penggantian kendaraan dinas bertolak belakang dengan keluhan Pemerintah terkait anggaran negara semakin tipis.
“Katanya Pemerintah lagi nggak punya duit, lah kok mau bikin pengadaan mobil listrik. Haduh,” ujarnya.
Akun @doubleuuygy heran dengan sikap Pemerintah. Di tengah masyarakat yang lagi berjuang menurunkan harga BBM agar semua kebutuhan hidup tidak ikut naik, Pemerintah malah pamer kelebihan banyak uang dengan cara mengubah penerapan mobil listrik.
“Rakyat lagi-lagi yang nanggung kemewahan mereka. Termasuk jahat kah negara?” ujarnya.
“Saya misalkan mobil listrik Hyundai Kona seharga Rp 750 jutaan, 189.803 x Rp 750 juta = Rp 142 triliunan. Ini uang kalian yang akan dipakai buat para pejabat. Bandingkan dengan biaya kereta cepat Rp 114 triliun, mirip-mirip lah,” tutur @maz_YP.
Akun @zarazettirazr meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membatalkan pengadaan 189.803 kendaraan dinas mobil listrik. Dia justru menyarankan Pemerintah mengganti mobil dinas dengan sepeda saja.
“Lebih ramah lingkungan, irit dan pejabat bisa pada olahraga nggak gendut, lebih sehat,” katanya.
Akun @Senji28 menyindir Pemerintah yang kerap menyebut subsidi memberatkan. Tapi, untuk belanja mobil dinas listrik bisa. Dia bilang, sesekali pejabat negara mencontohkan memakai transportasi umum untuk pergi ke kantor.
“Di luar itu mah mau pakai mobil silakan. Biar bisa ditiru sampai ke bawahannya,” ujarnya.
Akun @SupratmanAndang menyarankan Pemerintah memodifikasi kendaraan dinas menjadi mobil listrik. Tinggal diubah mesin penggeraknya saja dengan memasang Accu dan motor listriknya.
“Di samping bisa menghemat keuangan negara, sekaligus membuka peluang usaha baru bagi para perajin dalam negeri di bidang otomotif,” katanya.
Akun @HardiHaris3 heran. Di saat keuangan negara lagi kembang kempis begini, masih saja memikirkan penggantian kendaraan dinas. Kata dia, fokus dulu saja buat pemulihan ekonomi rakyat.
“Astaga, setelah ekonomi stabil baru mikirian penggantian sih masih bisa dimaklumi,” katanya.
Akun @bagas0082 menyebut kebijakan mengganti 189.803 kendaraan dinas dengan mobil listrik 100 persen politis. Ada kepentingan bos-bos untuk membuka pabrik baterai, nikel, listrik, menarik investor dan lain-lain.
“Nggak ada niat buat hemat energi beneran. Kalau mau go green beneran ya bagusin public transportasi, bikin pembangkit tenaga surya dan lain-lain. Rakyat dah paham,” cetusnya.
Seharusnya, kata @ikhsanww, dibikin program pejabat yang terhormat diwajibkan beli kendaraan listrik dengan cicilan bunga yang sangat rendah dari gajinya. Dengan begitu, tercipta win-win solution. “Negara nggak terbebani, pejabat naik mobil listrik, bisnis mobil listrik meningkat,” tuturnya.
Sementara, @LuqmanBeeNKRI mendukung penuh kebijakan mengganti 189.803 kendaraan dinas dengan mobil listrik. Menurutnya, di antara solusi masalah BBM adalah dengan memasifikasi penggunaan kendaraan listrik.
“Pemakaian kendaraan listrik sebagai mobil dinas akan memicu percepatan pembangunan infrastruktur kendaraan listrik,” katanya.
Akun @proterozo1c mengatakan, kalau mengikuti opini liarnya, mobil listrik belinya dari Tesla. Kemudian, karena belinya banyak, akhirnya Elon Musk memutuskan membuka cabang Tesla di Indonesia untuk pasar Asia.
“Pemerintah memanfaatkan momentum ini buat sekalian cari sponsor Ibu Kota Negara yang baru. Which’s bagus buat Indonesia kalau proyeknya lancar,” katanya. [ASI] ]]> , Rencana Pemerintah mengganti 189.803 kendaraan dinas dengan mobil listrik dikritik netizen. Pemerintah dinilai tidak peka terhadap kesulitan yang sedang dirasakan masyarakat.
Akun @keripikpedas.id mengutip pernyataan @tolevel_view bahwa Pemerintah hanya sibuk memoles kenyamanan pejabat, tapi tidak peka dengan nasib rakyat yang semakin menderita dengan naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM). “Selamat menikmati,” katanya.
Akun @nilaa_utama mengatakan, kebijakan mengganti 189.803 kendaraan dinas dengan mobil listrik hanya menguras kantong negara. “Pemerintah memakai mobil yang ada saja, tidak perlu ganti mobil,” ucapnya.
“Prihatin. Tega amat ya kok nggak ada empati sama kesulitan rakyat kecil,” timpal @memuji.bersujud.
Akun @Bambangelf mengatakan, penggantian kendaraan dinas bertolak belakang dengan keluhan Pemerintah terkait anggaran negara semakin tipis.
“Katanya Pemerintah lagi nggak punya duit, lah kok mau bikin pengadaan mobil listrik. Haduh,” ujarnya.
Akun @doubleuuygy heran dengan sikap Pemerintah. Di tengah masyarakat yang lagi berjuang menurunkan harga BBM agar semua kebutuhan hidup tidak ikut naik, Pemerintah malah pamer kelebihan banyak uang dengan cara mengubah penerapan mobil listrik.
“Rakyat lagi-lagi yang nanggung kemewahan mereka. Termasuk jahat kah negara?” ujarnya.
“Saya misalkan mobil listrik Hyundai Kona seharga Rp 750 jutaan, 189.803 x Rp 750 juta = Rp 142 triliunan. Ini uang kalian yang akan dipakai buat para pejabat. Bandingkan dengan biaya kereta cepat Rp 114 triliun, mirip-mirip lah,” tutur @maz_YP.
Akun @zarazettirazr meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membatalkan pengadaan 189.803 kendaraan dinas mobil listrik. Dia justru menyarankan Pemerintah mengganti mobil dinas dengan sepeda saja.
“Lebih ramah lingkungan, irit dan pejabat bisa pada olahraga nggak gendut, lebih sehat,” katanya.
Akun @Senji28 menyindir Pemerintah yang kerap menyebut subsidi memberatkan. Tapi, untuk belanja mobil dinas listrik bisa. Dia bilang, sesekali pejabat negara mencontohkan memakai transportasi umum untuk pergi ke kantor.
“Di luar itu mah mau pakai mobil silakan. Biar bisa ditiru sampai ke bawahannya,” ujarnya.
Akun @SupratmanAndang menyarankan Pemerintah memodifikasi kendaraan dinas menjadi mobil listrik. Tinggal diubah mesin penggeraknya saja dengan memasang Accu dan motor listriknya.
“Di samping bisa menghemat keuangan negara, sekaligus membuka peluang usaha baru bagi para perajin dalam negeri di bidang otomotif,” katanya.
Akun @HardiHaris3 heran. Di saat keuangan negara lagi kembang kempis begini, masih saja memikirkan penggantian kendaraan dinas. Kata dia, fokus dulu saja buat pemulihan ekonomi rakyat.
“Astaga, setelah ekonomi stabil baru mikirian penggantian sih masih bisa dimaklumi,” katanya.
Akun @bagas0082 menyebut kebijakan mengganti 189.803 kendaraan dinas dengan mobil listrik 100 persen politis. Ada kepentingan bos-bos untuk membuka pabrik baterai, nikel, listrik, menarik investor dan lain-lain.
“Nggak ada niat buat hemat energi beneran. Kalau mau go green beneran ya bagusin public transportasi, bikin pembangkit tenaga surya dan lain-lain. Rakyat dah paham,” cetusnya.
Seharusnya, kata @ikhsanww, dibikin program pejabat yang terhormat diwajibkan beli kendaraan listrik dengan cicilan bunga yang sangat rendah dari gajinya. Dengan begitu, tercipta win-win solution. “Negara nggak terbebani, pejabat naik mobil listrik, bisnis mobil listrik meningkat,” tuturnya.
Sementara, @LuqmanBeeNKRI mendukung penuh kebijakan mengganti 189.803 kendaraan dinas dengan mobil listrik. Menurutnya, di antara solusi masalah BBM adalah dengan memasifikasi penggunaan kendaraan listrik.
“Pemakaian kendaraan listrik sebagai mobil dinas akan memicu percepatan pembangunan infrastruktur kendaraan listrik,” katanya.
Akun @proterozo1c mengatakan, kalau mengikuti opini liarnya, mobil listrik belinya dari Tesla. Kemudian, karena belinya banyak, akhirnya Elon Musk memutuskan membuka cabang Tesla di Indonesia untuk pasar Asia.
“Pemerintah memanfaatkan momentum ini buat sekalian cari sponsor Ibu Kota Negara yang baru. Which’s bagus buat Indonesia kalau proyeknya lancar,” katanya. [ASI]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID