Dukung Efisiensi Energi PT PII Jamin Proyek KPBU APJ Pertama Di Indonesia –

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) [PT PII], salah satu Special Mission Vehicles (SMV) Kementerian Keuangan, melakukan penjaminan atas proyek infrastruktur dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) pada Proyek Alat Penerangan Jalan (APJ) di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Komitmen PT PII dalam penjaminan infrastruktur ini ditandai dengan penandatanganan beberapa perjanjian oleh Direktur Utama PT PII (Persero) M Wahid Sutopo, Bupati Madiun Ahmad Dawami selaku penanggung jawab Proyek Kerja sama (PJPK), dan Direktur Utama PT Tri Tunggal Madiun Terang Eka Feri Hardiman selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP) di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Selasa (20/9).

Beberapa perjanjian yang ditandatangani pada kegiatan tersebut yaitu Perjanjian Kerja Sama antara Pemda Madiun selaku PJPK dan PT Tri Tunggal Madiun Terang selaku BUP, Perjanjian Penjaminan antara PT PII (Persero) dan PT Tri Tunggal Madiun Terang, serta Perjanjian Regres antara Pemda Madiun dan PT PII (Persero). Ruang lingkup perjanjian meliputi pembangunan baru (tanpa retrofit), pengoperasian, dan pemeliharaan terhadap 7.458 titik yang tersebar di Jalan Nasional, Jalan Kabupaten Utama dan Jalan Perkotaan. KPBU Alat Penerangan Jalan di Kabupaten Madiun ini merupakan KPBU APJ pertama di Indonesia yang berhasil menyelesaikan tahapan transaksi.

Direktur Utama PT PII (Persero) M Wahid Sutopo menyatakan, proyek APJ di Kabupaten Madiun ini merupakan proyek KPBU berskala kecil pertama yang dijamin PT PII, dengan bekerja sama dengan pemerintah tingkat kabupaten. Proyek ini menunjukkan komitmen PT PII dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia untuk berbagai skala proyek.

“Kami berharap, hal ini dapat menambah jumlah proyek infrastruktur lainnya untuk dapat dijalankan dengan skema KPBU. Selain itu, dukungan kami kepada proyek ini juga merupakan komitmen dalam mendukung proyek dengan manfaat penghematan energi dalam rangka mendukung green infrastructure, serta mampu memberikan dampak signifikan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Madiun, Jawa Timur ini. Kami mengapresiasi upaya Kabupaten Madiun melakukan upaya penerapan alternative financing melalui KPBU sehingga berhasil menjadi Kabupaten pertama yang menerapkan KPBU dengan Bupati sebagai PJPK,” kata Sutopo, seperti keterangan yang diterima redaksi, Selasa (20/9).

Bupati Madiun Ahmad Dawami menyatakan, pihaknya sangat mengapresiasi terlaksananya Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha untuk pelaksanaan Proyek APJ ini. Kebutuhan akan APJ ini merupakan upaya Pemkab Madiun untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sehingga bisa memberikan kenyamanan dan keamanan masyarakat dalam beraktivitas.

“Upaya ini juga menunjukkan keseriusan Pemkab Madiun untuk mengupayakan penerapan pembiayaan alternatif. Revitalisasi APJ ini juga mendukung upaya Pemerintah Pusat dalam melakukan efisiensi energi dari penggantian lampu yang lebih hemat energi,” kata pria yang akrab disapa Kaji Mbing ini.

Ahmad menambahkan, proyek ini diharapkan membawa dampak sosial, ekonomi, keamanan yang muaranya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan penerangan jalan yang memadai, akan mengurangi kriminalitas dan menurunkan angka kecelakaan serta jam operasi UMKM dan pelaku ekonomi lainnya akan tambah panjang sehingga perputaran ekonomi semakin tinggi. “Mudah-mudahan jika angka kriminalitas dan kecelakaan turun, investor akan semakin tertarik untuk masuk ke sektor jasa di Kabupaten Madiun,” ucapnya.■
]]> , PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) [PT PII], salah satu Special Mission Vehicles (SMV) Kementerian Keuangan, melakukan penjaminan atas proyek infrastruktur dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) pada Proyek Alat Penerangan Jalan (APJ) di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Komitmen PT PII dalam penjaminan infrastruktur ini ditandai dengan penandatanganan beberapa perjanjian oleh Direktur Utama PT PII (Persero) M Wahid Sutopo, Bupati Madiun Ahmad Dawami selaku penanggung jawab Proyek Kerja sama (PJPK), dan Direktur Utama PT Tri Tunggal Madiun Terang Eka Feri Hardiman selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP) di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Selasa (20/9).

Beberapa perjanjian yang ditandatangani pada kegiatan tersebut yaitu Perjanjian Kerja Sama antara Pemda Madiun selaku PJPK dan PT Tri Tunggal Madiun Terang selaku BUP, Perjanjian Penjaminan antara PT PII (Persero) dan PT Tri Tunggal Madiun Terang, serta Perjanjian Regres antara Pemda Madiun dan PT PII (Persero). Ruang lingkup perjanjian meliputi pembangunan baru (tanpa retrofit), pengoperasian, dan pemeliharaan terhadap 7.458 titik yang tersebar di Jalan Nasional, Jalan Kabupaten Utama dan Jalan Perkotaan. KPBU Alat Penerangan Jalan di Kabupaten Madiun ini merupakan KPBU APJ pertama di Indonesia yang berhasil menyelesaikan tahapan transaksi.

Direktur Utama PT PII (Persero) M Wahid Sutopo menyatakan, proyek APJ di Kabupaten Madiun ini merupakan proyek KPBU berskala kecil pertama yang dijamin PT PII, dengan bekerja sama dengan pemerintah tingkat kabupaten. Proyek ini menunjukkan komitmen PT PII dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia untuk berbagai skala proyek.

“Kami berharap, hal ini dapat menambah jumlah proyek infrastruktur lainnya untuk dapat dijalankan dengan skema KPBU. Selain itu, dukungan kami kepada proyek ini juga merupakan komitmen dalam mendukung proyek dengan manfaat penghematan energi dalam rangka mendukung green infrastructure, serta mampu memberikan dampak signifikan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Madiun, Jawa Timur ini. Kami mengapresiasi upaya Kabupaten Madiun melakukan upaya penerapan alternative financing melalui KPBU sehingga berhasil menjadi Kabupaten pertama yang menerapkan KPBU dengan Bupati sebagai PJPK,” kata Sutopo, seperti keterangan yang diterima redaksi, Selasa (20/9).

Bupati Madiun Ahmad Dawami menyatakan, pihaknya sangat mengapresiasi terlaksananya Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha untuk pelaksanaan Proyek APJ ini. Kebutuhan akan APJ ini merupakan upaya Pemkab Madiun untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sehingga bisa memberikan kenyamanan dan keamanan masyarakat dalam beraktivitas.

“Upaya ini juga menunjukkan keseriusan Pemkab Madiun untuk mengupayakan penerapan pembiayaan alternatif. Revitalisasi APJ ini juga mendukung upaya Pemerintah Pusat dalam melakukan efisiensi energi dari penggantian lampu yang lebih hemat energi,” kata pria yang akrab disapa Kaji Mbing ini.

Ahmad menambahkan, proyek ini diharapkan membawa dampak sosial, ekonomi, keamanan yang muaranya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan penerangan jalan yang memadai, akan mengurangi kriminalitas dan menurunkan angka kecelakaan serta jam operasi UMKM dan pelaku ekonomi lainnya akan tambah panjang sehingga perputaran ekonomi semakin tinggi. “Mudah-mudahan jika angka kriminalitas dan kecelakaan turun, investor akan semakin tertarik untuk masuk ke sektor jasa di Kabupaten Madiun,” ucapnya.■

]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID