Kualitas Udara Di Ibu Kota Tidak Sehat Pemprov DKI Jangan Cuma Banyak Rencana Minim Aksi –
7 min readDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyinggung Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang punya banyak rencana tapi minim aksi, untuk mengatasi polusi udara di Ibu Kota. Dalam seminggu terakhir, situs IQAir mencatat, udara di Jakarta berada dalam kategori merah dan oranye. Kualitas udara tidak sehat.
Kemarin, IQAir menyebut konsentrasi Particulate Matter (PM) 2.5 di Ibu Kota berada pada angka 51,6 mikrogram per meter kubik, atau 10,3 kali di atas nilai pedoman kualitas udara tahunan Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO).
Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengatakan, Pemprov DKI Jakarta kurang serius menangani masalah pencemaran udara.
“Tidak ada aksi nyata dari Pemprov untuk mengatasi masalah itu,” katanya.
Menurut Gilbert, polusi udara ini mengurangi angka harapan hidup 4 tahun, dan lebih berbahaya dari AIDS dan penyakit lainnya. Dia pun mendesak agar polusi udara ini segera diatasi dengan aksi nyata, bukan retorika.
“Tidak perlu menata kata untuk memberi penjelasan soal penyebab dan hal lainnya, yang diperlukan adalah tindakan. Jakarta butuh pemimpin, bukan pejabat. Seorang pemimpin seharusnya bekerja dengan hati demi rakyat, bukan harus diberitahu,” tegasnya.
Hal sama dikatakan anggota DPRD DKI Jakarta Justin Adrian. Pemprov DKI terkesan tidak serius mengatasi polusi udara. Padahal, Pemprov memiliki kemampuan finansial dan peraturan mumpuni.
“Gubernur kita sepertinya lupa terhadap masalah-masalah utama Jakarta. Polusi, kemacetan, banjir, air bersih dan lain sebagainya. Selama ini seolah cuma asyik bikin jalur sepeda, warna cat genteng atau balap-balapan saja,” kata Justin kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Menurut dia, sumber utama polusi udara di Jakarta itu kendaraan dan industri. Jadi, dua sumber masalah tersebut yang harus difokuskan. Justin mendesak, Dinas Lingkungan Hidup memperbanyak uji emisi gratis.
“Semua kendaraan yang menghasilkan polusi atau gas buang di luar ambang batas tidak semestinya dibiarkan,” ujar anggota Komisi D dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini.
Justin meminta Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengecekan AMDAL semua pabrik dan tempat usaha yang menghasilkan polusi udara di Jakarta.
Di areal yang terdapat kegiatan usaha itu juga harus dipasang alat ukur partikulat atau pencemaran udara yang juga dapat dilihat masyarakat. Sehingga Dinas Lingkungan Hidup juga diawasi masyarakat dalam menindak pelaku usaha yang diduga telah mengakibatkan polusi di luar batas toleran.
“Ini akan mempersempit kemungkinan praktek kongkalingkong,” ucap dia.
Selain itu, penindakan dapat dilakukan sejak dini, tanpa menunggu terjadi pencemaran parah. Dia setuju dengan rencana aksi penanganan polusi udara.
“Intinya sih, selama itu bukan hanya gertak sambal, saya sangat setuju,” katanya.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan Nirwono Yoga mengatakan, sumber utama polusi udara di Jakarta, yakni transportasi/kendaraan dan industri.
Karena itu, langkah konkret memperbaiki kualitas udara, Pemprov DKI Jakarta harus memetakan permasalahan ini.
Misalnya, membangun budaya bertransportasi publik, membiasakan berjalan kaki atau bersepeda, integrasi seluruh transportasi publik, pembatasan kendaraan pribadi berupa perluasan ganjil genap dan penerapan parkir elektronik progresif.
“Gencarkan juga uji emisi kendaraan dan mendorong peralihan Bahan Bakar Minyak (BBM) ke bahan bakar energi terbarukan,” saran dia.
Pemprov DKI Jakarta, kata Nirwono, harus rutin melakukan sidak ke pabrik atau kawasan industri untuk mengecek gas buangan. “Jika melanggar bisa didenda atau dicabut izin usahanya,” ujarnya.
Tak hanya itu, dia juga mendorong diperbanyak Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan penanaman pohon untuk menyerap gas polutan, menurunkan emisi karbon, menghasilkan oksigen, meredam polusi suara dan menyejukan iklim mikro kota.
70 Rencana Aksi
Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta berencana menggenjot 70 rencana aksi penanggulangan polusi udara.
Subkoordinator Urusan Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta, Yogi Ikhwan mengklaim, akhir tahun ini akan diterbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta terkait 70 rencana aksi tersebut.
Dengan Pergub, 70 rencana aksi itu akan mengikat pemangku kebijakan di Jakarta, termasuk Gubernur DKI Jakarta selanjutnya.
“Nanti akan dibikin Pergub untuk menjadikan dasar hukum. Jadi bisa kita eksekusi berkesinambungan,” kata Yogi Ikhwan, Jumat (16/9).
Dalam waktu dekat, 70 rencana aksi penanggulangan pencemaran udara akan disampaikan ke publik. Menurut Yogi, 70 rencana aksi itu sebagian sudah dilakukan.
Seperti, peningkatan tata kelola pengendalian pencemaran udara. Langkahnya, meningkatkan inventarisasi emisi berkelanjutan, meningkatkan pemantauan dan evaluasi hingga pengawasan dan penegakan hukum terhadap pencemaran udara.
Strategi lain, yakni mengurangi pencemaran udara dari sumber bergerak. Antara lain, peremajaan angkutan umum, pengembangan transportasi ramah lingkungan untuk transportasi publik dan Pemerintah. Pasalnya, Pemprov DKI melalui Transjakarta kini mengoperasikan 30 unit bus listrik dan target 100 unit akhir 2022.
Kemudian, penerapan uji emisi kendaraan bermotor dan pengembangan kawasan rendah emisi, meningkatkan infrastruktur untuk mendukung kesadaran menggunakan transportasi umum hingga manajemen rekayasa lalu lintas.
Selanjutnya, pengurangan emisi dari sumber tidak bergerak. Salah satunya, memperbanyak ruang terbuka hijau, memperbanyak instalasi panel surya atap, mengendalikan polusi udara dari kegiatan industri.
Untuk instalasi panel surya atap, Pemprov DKI sebelumnya melakukan efisiensi energi dengan membangun 124 panel surya di fasilitas Pemerintah, yakni rumah sakit dan sekolah. Adapun energi listrik yang dihasilkan dari 124 panel surya itu mencapai 11 megawatt.
Pemprov DKI Jakarta akan meningkatkan fasilitas di 28 RSUD lebih ramah lingkungan dengan memanfaatkan alokasi APBD 2022. Semua itu, terus akan dilakukan.
“Tidak bisa satu dua tahun, tapi kami memastikan itu berkesinambungan, jangka panjang minimal 2030,” ujarnya.
Ditegaskan Yogi, siapapun gubernur atau kepala dinasnya, harus terikat dan mensukseskan 70 rencana aksi penanggulangan polusi udara ini. ■
]]> , Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyinggung Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang punya banyak rencana tapi minim aksi, untuk mengatasi polusi udara di Ibu Kota. Dalam seminggu terakhir, situs IQAir mencatat, udara di Jakarta berada dalam kategori merah dan oranye. Kualitas udara tidak sehat.
Kemarin, IQAir menyebut konsentrasi Particulate Matter (PM) 2.5 di Ibu Kota berada pada angka 51,6 mikrogram per meter kubik, atau 10,3 kali di atas nilai pedoman kualitas udara tahunan Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO).
Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengatakan, Pemprov DKI Jakarta kurang serius menangani masalah pencemaran udara.
“Tidak ada aksi nyata dari Pemprov untuk mengatasi masalah itu,” katanya.
Menurut Gilbert, polusi udara ini mengurangi angka harapan hidup 4 tahun, dan lebih berbahaya dari AIDS dan penyakit lainnya. Dia pun mendesak agar polusi udara ini segera diatasi dengan aksi nyata, bukan retorika.
“Tidak perlu menata kata untuk memberi penjelasan soal penyebab dan hal lainnya, yang diperlukan adalah tindakan. Jakarta butuh pemimpin, bukan pejabat. Seorang pemimpin seharusnya bekerja dengan hati demi rakyat, bukan harus diberitahu,” tegasnya.
Hal sama dikatakan anggota DPRD DKI Jakarta Justin Adrian. Pemprov DKI terkesan tidak serius mengatasi polusi udara. Padahal, Pemprov memiliki kemampuan finansial dan peraturan mumpuni.
“Gubernur kita sepertinya lupa terhadap masalah-masalah utama Jakarta. Polusi, kemacetan, banjir, air bersih dan lain sebagainya. Selama ini seolah cuma asyik bikin jalur sepeda, warna cat genteng atau balap-balapan saja,” kata Justin kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Menurut dia, sumber utama polusi udara di Jakarta itu kendaraan dan industri. Jadi, dua sumber masalah tersebut yang harus difokuskan. Justin mendesak, Dinas Lingkungan Hidup memperbanyak uji emisi gratis.
“Semua kendaraan yang menghasilkan polusi atau gas buang di luar ambang batas tidak semestinya dibiarkan,” ujar anggota Komisi D dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini.
Justin meminta Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengecekan AMDAL semua pabrik dan tempat usaha yang menghasilkan polusi udara di Jakarta.
Di areal yang terdapat kegiatan usaha itu juga harus dipasang alat ukur partikulat atau pencemaran udara yang juga dapat dilihat masyarakat. Sehingga Dinas Lingkungan Hidup juga diawasi masyarakat dalam menindak pelaku usaha yang diduga telah mengakibatkan polusi di luar batas toleran.
“Ini akan mempersempit kemungkinan praktek kongkalingkong,” ucap dia.
Selain itu, penindakan dapat dilakukan sejak dini, tanpa menunggu terjadi pencemaran parah. Dia setuju dengan rencana aksi penanganan polusi udara.
“Intinya sih, selama itu bukan hanya gertak sambal, saya sangat setuju,” katanya.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan Nirwono Yoga mengatakan, sumber utama polusi udara di Jakarta, yakni transportasi/kendaraan dan industri.
Karena itu, langkah konkret memperbaiki kualitas udara, Pemprov DKI Jakarta harus memetakan permasalahan ini.
Misalnya, membangun budaya bertransportasi publik, membiasakan berjalan kaki atau bersepeda, integrasi seluruh transportasi publik, pembatasan kendaraan pribadi berupa perluasan ganjil genap dan penerapan parkir elektronik progresif.
“Gencarkan juga uji emisi kendaraan dan mendorong peralihan Bahan Bakar Minyak (BBM) ke bahan bakar energi terbarukan,” saran dia.
Pemprov DKI Jakarta, kata Nirwono, harus rutin melakukan sidak ke pabrik atau kawasan industri untuk mengecek gas buangan. “Jika melanggar bisa didenda atau dicabut izin usahanya,” ujarnya.
Tak hanya itu, dia juga mendorong diperbanyak Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan penanaman pohon untuk menyerap gas polutan, menurunkan emisi karbon, menghasilkan oksigen, meredam polusi suara dan menyejukan iklim mikro kota.
70 Rencana Aksi
Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta berencana menggenjot 70 rencana aksi penanggulangan polusi udara.
Subkoordinator Urusan Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta, Yogi Ikhwan mengklaim, akhir tahun ini akan diterbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta terkait 70 rencana aksi tersebut.
Dengan Pergub, 70 rencana aksi itu akan mengikat pemangku kebijakan di Jakarta, termasuk Gubernur DKI Jakarta selanjutnya.
“Nanti akan dibikin Pergub untuk menjadikan dasar hukum. Jadi bisa kita eksekusi berkesinambungan,” kata Yogi Ikhwan, Jumat (16/9).
Dalam waktu dekat, 70 rencana aksi penanggulangan pencemaran udara akan disampaikan ke publik. Menurut Yogi, 70 rencana aksi itu sebagian sudah dilakukan.
Seperti, peningkatan tata kelola pengendalian pencemaran udara. Langkahnya, meningkatkan inventarisasi emisi berkelanjutan, meningkatkan pemantauan dan evaluasi hingga pengawasan dan penegakan hukum terhadap pencemaran udara.
Strategi lain, yakni mengurangi pencemaran udara dari sumber bergerak. Antara lain, peremajaan angkutan umum, pengembangan transportasi ramah lingkungan untuk transportasi publik dan Pemerintah. Pasalnya, Pemprov DKI melalui Transjakarta kini mengoperasikan 30 unit bus listrik dan target 100 unit akhir 2022.
Kemudian, penerapan uji emisi kendaraan bermotor dan pengembangan kawasan rendah emisi, meningkatkan infrastruktur untuk mendukung kesadaran menggunakan transportasi umum hingga manajemen rekayasa lalu lintas.
Selanjutnya, pengurangan emisi dari sumber tidak bergerak. Salah satunya, memperbanyak ruang terbuka hijau, memperbanyak instalasi panel surya atap, mengendalikan polusi udara dari kegiatan industri.
Untuk instalasi panel surya atap, Pemprov DKI sebelumnya melakukan efisiensi energi dengan membangun 124 panel surya di fasilitas Pemerintah, yakni rumah sakit dan sekolah. Adapun energi listrik yang dihasilkan dari 124 panel surya itu mencapai 11 megawatt.
Pemprov DKI Jakarta akan meningkatkan fasilitas di 28 RSUD lebih ramah lingkungan dengan memanfaatkan alokasi APBD 2022. Semua itu, terus akan dilakukan.
“Tidak bisa satu dua tahun, tapi kami memastikan itu berkesinambungan, jangka panjang minimal 2030,” ujarnya.
Ditegaskan Yogi, siapapun gubernur atau kepala dinasnya, harus terikat dan mensukseskan 70 rencana aksi penanggulangan polusi udara ini. ■
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID