Pemerintah Lawan Hacker Gercep Timsus Ditunggu Lho… –

Serangan siber dari peretas atau hacker mulai membuat Pemerintah ketar-ketir. Timsus keamanan data untuk melawan hacker pun dibentuk.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengung­kapkan, Tim Khusus (Timsus) keamanan data terdiri dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kominfo, Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN). “Akan ada emergency response,” ujar Johnny.

Menurutnya, Timsus keamanan data penting dibentuk. Bukan hanya untuk melawan hacker, juga menjaga tata kelola ruang digital di Indonesia. “Juga untuk menjaga kepercayaan publik,” katanya.

Johnny mengajak seluruh lapisan masyarakat membangun kekuatan na­sional dengan bekerja sama serta menjaga kekompakan. Khususnya, dalam mengh­adapi bahaya di ruang digital.

“Bahaya di dalam ruang digital itu tindakan kriminal digital. Ini yang harus kita jaga bersama-sama, bangun kerja bersama,” ujarnya.

“Berbeda pendapat, itu normal dalam demokrasi, dihormati. Tapi pada saat untuk kepentingan negara secara keseluruhan, ma­rilah kita jaga kekompakan,” tutur Johnny.

Lebih lanjut, Johnny mengatakan, Pemerintah akan terus melakukan pem­bahasan mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Dengan disahkannya RUU PDP, dapat menjadi payung hukum baru untuk menjaga ruang digital di Indonesia.

“RUU PDP telah disetujui di rapat tingkat I oleh Panja Komisi I DPR dan Pemerintah,” katanya.

Saat ini, pihaknya menunggu jadwal untuk pembahasan dan persetujuan ting­kat II, yaitu rapat paripurna DPR.

Kepala BSSN Hinsa Siburian meminta masyarakat tetap tenang terhadap dugaan kebocoran data yang terjadi di internet. Pasalnya, sejauh ini tidak ada sistem elektronik yang terganggu di tengah maraknya dugaan kebocoran data.

Sementara, hacker Bjorka menanggapi santai dibentuknya timsus keamanan data oleh Pemerintah. “Do you need my help to solve this problem sir?” tulis Bjorka melalui akun @bjorkanesian sambil mencantumkan link pemberitaan soal terbentuknya timsus tersebut.

Akun @hunain.ahmad mengatakan, Timsus keamanan data yang dibentuk Pemerintah hanya bentuk formalitas se­mata. Timsus semua yang khusus-khusus nanti akan bermasalah, karena tidak jelas­nya kewenangan dan tanggung jawab.

“Yakin bisa nangkap Bjorka yang nggak tahu parasnya? Nangkap Harun Masiku yang sudah ketahuan wujudnya saja ng­gak bisa,” timpal @nurrahmat_0801.

Akun @moisturazor menyayangkan respons Pemerintah. Kata dia, Pemerintah tidak perlu bikin tim khusus yang ang­gotanya berasal dari lembaga yang da­tanya bocor juga. Semestinya, Pemerintah cukup meng-hire atau konsultasi ke pakar cybersecurity. “Tentang how to prevent data breaches,” ujarnya.

“Halah buang-buang anggaran saja, seharusnya kementerian terkait sudah ada yang bertanggung jawab atas itu,” kata @liasjohans.

Akun @sakti_putro mengatakan, pembentukan Timsus keamanan data merupakan bentuk ketakutan Pemerintah akan semakin banyaknya data yang bakal diretas. “Katanya hoax, kok pada ketar-ketir sendiri,” ujarnya.

“Panik nggak, panik nggak, panik lah masak nggak,” timpal @hoesni_muba­raq. “Baru kebakaran jenggot,” sam­bung @dejavu20221. “Berarti benar dong surat ke presiden bocor, kalau nggak bocor nggak mungkin dibentuk Timsus keamanan data,” kata @yosuabw.

Sementara, @dinoary mengapresiasi gerak cepat (gercep) Pemerintah mem­bentuk Timsus Keamanan Data. Dia men­gajak masyarakat menunggu gebrakan pertama Timsus Keamanan Data.

“Apakah mampu secara proaktif melindungi keamanan data rakyat Indonesia,” ujarnya.

Akun @yanuarnugroho menegaskan, Pemerintah penting memburu Bjorka. Namun lebih penting lagi, membenahi kapasitas pemerintahan. Apa yang dikerjakan Bjorka, menunjukkan lemahnya kapasitas pemerintahan menghadapi kemajuan zaman.

“Indonesia 2045 yang bapak @jokowi cita-citakan tak akan tercapai kalau begini,” tandas dia. [ASI] ]]> , Serangan siber dari peretas atau hacker mulai membuat Pemerintah ketar-ketir. Timsus keamanan data untuk melawan hacker pun dibentuk.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengung­kapkan, Tim Khusus (Timsus) keamanan data terdiri dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kominfo, Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN). “Akan ada emergency response,” ujar Johnny.

Menurutnya, Timsus keamanan data penting dibentuk. Bukan hanya untuk melawan hacker, juga menjaga tata kelola ruang digital di Indonesia. “Juga untuk menjaga kepercayaan publik,” katanya.

Johnny mengajak seluruh lapisan masyarakat membangun kekuatan na­sional dengan bekerja sama serta menjaga kekompakan. Khususnya, dalam mengh­adapi bahaya di ruang digital.

“Bahaya di dalam ruang digital itu tindakan kriminal digital. Ini yang harus kita jaga bersama-sama, bangun kerja bersama,” ujarnya.

“Berbeda pendapat, itu normal dalam demokrasi, dihormati. Tapi pada saat untuk kepentingan negara secara keseluruhan, ma­rilah kita jaga kekompakan,” tutur Johnny.

Lebih lanjut, Johnny mengatakan, Pemerintah akan terus melakukan pem­bahasan mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Dengan disahkannya RUU PDP, dapat menjadi payung hukum baru untuk menjaga ruang digital di Indonesia.

“RUU PDP telah disetujui di rapat tingkat I oleh Panja Komisi I DPR dan Pemerintah,” katanya.

Saat ini, pihaknya menunggu jadwal untuk pembahasan dan persetujuan ting­kat II, yaitu rapat paripurna DPR.

Kepala BSSN Hinsa Siburian meminta masyarakat tetap tenang terhadap dugaan kebocoran data yang terjadi di internet. Pasalnya, sejauh ini tidak ada sistem elektronik yang terganggu di tengah maraknya dugaan kebocoran data.

Sementara, hacker Bjorka menanggapi santai dibentuknya timsus keamanan data oleh Pemerintah. “Do you need my help to solve this problem sir?” tulis Bjorka melalui akun @bjorkanesian sambil mencantumkan link pemberitaan soal terbentuknya timsus tersebut.

Akun @hunain.ahmad mengatakan, Timsus keamanan data yang dibentuk Pemerintah hanya bentuk formalitas se­mata. Timsus semua yang khusus-khusus nanti akan bermasalah, karena tidak jelas­nya kewenangan dan tanggung jawab.

“Yakin bisa nangkap Bjorka yang nggak tahu parasnya? Nangkap Harun Masiku yang sudah ketahuan wujudnya saja ng­gak bisa,” timpal @nurrahmat_0801.

Akun @moisturazor menyayangkan respons Pemerintah. Kata dia, Pemerintah tidak perlu bikin tim khusus yang ang­gotanya berasal dari lembaga yang da­tanya bocor juga. Semestinya, Pemerintah cukup meng-hire atau konsultasi ke pakar cybersecurity. “Tentang how to prevent data breaches,” ujarnya.

“Halah buang-buang anggaran saja, seharusnya kementerian terkait sudah ada yang bertanggung jawab atas itu,” kata @liasjohans.

Akun @sakti_putro mengatakan, pembentukan Timsus keamanan data merupakan bentuk ketakutan Pemerintah akan semakin banyaknya data yang bakal diretas. “Katanya hoax, kok pada ketar-ketir sendiri,” ujarnya.

“Panik nggak, panik nggak, panik lah masak nggak,” timpal @hoesni_muba­raq. “Baru kebakaran jenggot,” sam­bung @dejavu20221. “Berarti benar dong surat ke presiden bocor, kalau nggak bocor nggak mungkin dibentuk Timsus keamanan data,” kata @yosuabw.

Sementara, @dinoary mengapresiasi gerak cepat (gercep) Pemerintah mem­bentuk Timsus Keamanan Data. Dia men­gajak masyarakat menunggu gebrakan pertama Timsus Keamanan Data.

“Apakah mampu secara proaktif melindungi keamanan data rakyat Indonesia,” ujarnya.

Akun @yanuarnugroho menegaskan, Pemerintah penting memburu Bjorka. Namun lebih penting lagi, membenahi kapasitas pemerintahan. Apa yang dikerjakan Bjorka, menunjukkan lemahnya kapasitas pemerintahan menghadapi kemajuan zaman.

“Indonesia 2045 yang bapak @jokowi cita-citakan tak akan tercapai kalau begini,” tandas dia. [ASI]

]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID