Merasa Dipermainkan Tim Marketing Pak Gubernur… Warga Kesulitan Dapat Rusun –

Warga mengeluhkan sulitnya mengakses hunian Rumah Susun Sewa (Rusunawa) milik Pemerintah Provinsi (Pemrov) DKI Jakarta. Padahal, masih banyak unit kosong.

Gubernur DKI Anies Baswedan belum lama ini meresmikan ribuan unit Rusunawa baru. Tapi anehnya, kok banyak warga kesulitan mengakses hunian tersebut.

Warga menyampaikan keluhannya lewat media sosial Instagram. Seperti, pemilik akun @aryani_nelly. ”Pak Gubernur kok susah banget pak mau daftar di rumah rusun, tolong dibenerin pak orang-orang yang jadi marketingnya. Kalau nggak ada orang dalam sama uang pelicinya susah dapet pak,” kata @aryani_nelly.

Keluhan yang sama juga disampaikan @fachriyyann. “@aniesbaswedan di aplikasi sudah full tapi banyak yang kosong di dalamnya.”

“Usul pak, susah banget pak ngambil rusun, banyak calonya, kalau nggak deket ama orang dalem susah,” ujar @ridwan_karisma. Dia mengaku sudah daftar lewat aplikasi Sirukim (Sistem Informasi Perumahan dan Pemukiman). “Pengguna aplikasi tersebut juga banyak yang ngeluh,” kata @akamoelyadi.

“Rusunawa Pesakih Daan Mogot juga banyak yang kosong dan nggak bisa di-booking, kenapa ya? Bertahun-tahun sulit sekali, datangi pengelola jawabannya kurang memuaskan dari 2017,” ungkap @marhraya.

“Di aplikasi Sirukim kenapa tidak bisa meng-upload Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan dokumen lainnya ya?” tanya @fauzichokichoki.

“Saya sudah men-download Sirukim dan berhasil. Setelah klik booking sekarang, ada tulisan ‘lanjut’ saya klik langsung timbul tulisan maaf hanya KTP DKI yg bisa booking. Padahal saya ber-KTP DKI dari usia 17 tahun dan ber-Nomor Induk Kependudukan (NIK) DKI dari lahir. Mohon izin arahan agar saya bisa daftar rusun, terima kasih,” pinta @adang5387.

Resmikan 33 Tower

Gubernur DKI Anies Baswedan meresmikan 33 tower dan 7.421 unit Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Rusunawa Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (18/8). Momen peresmian hunian terjangkau itu diunggah Anies di akun Instagram pribadinya @aniesbaswedan.

“Alhamdulillah, 33 tower dan 7.421 unit Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Jakhabitat telah dibangun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, sebuah rekor tersendiri,” tulis Anies sambil menyertakan 10 foto peresmian Rusunawa tersebut.

Diharapkannya, hunian ini menjadi habitat untuk tumbuh kembangnya keluarga-keluarga di Jakarta dengan sehat dan bahagia. Anies meminta warga yang tinggal di Rusunawa bisa membangun suasana kebersamaan dan persaudaraan yang sehat.

Anies menjelaskan, setiap unit Rusunawa memiliki luas 36 meter per segi. Terdiri dari ruang keluarga, 2 unit kamar tidur, dapur, kamar mandi, dan balkon yang didukung dengan material bangunan yang berkualitas baik. Selain itu, lift dilengkapi dengan access card guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi semua penghuni rusunawa. Kemudian, sirkulasi dan pencahayaan baik di area koridor, dan ruang komunal atau ruang bersama sebagai tempat interaksi penghuni.

Menurut dia, Rusunawa yang baru dibangun mengedepankan pemberdayaan penghuninya. Sehingga, lokasi dilengkapi dengan aksesibilitas ke transportasi umum, penyediaan ruang usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan fasilitas penunjang lainnya.

“Bagi teman-teman yang berminat dapat mengakses aplikasi Sirukim atau datang langsung ke Galeri Huni di Taman Martha Tiahahu, Jakarta Selatan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut,” tandasnya.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko mengungkapkan, sampai saat ini tarif sewa semua Rusunawa di Ibu Kota masih gratis. Kebijakan itu, kata Sarjoko, sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pemberian Keringanan Retribusi Daerah dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif kepada Wajib Retribusi yang Terdampak Bencana Nasional Covid-19.

“Dengan Pergub Nomor 61 itu diberikan keringanan oleh Pemprov DKI. Keringanan 100 persen untuk biaya huniannya,” kata Sarjoko, Kamis (18/8).

Menurut dia, pembebasan tarif sewa itu sejak April 2020. Penghuni Rusunawa, jelas dia, hanya dibebani biaya listrik dan air. Kebijakan ini berlaku hingga Pergub 61 Tahun 2020 dicabut.

“Sekarang ini kan (Pergub) belum dicabut,” tuturnya.

Dijelaskan Sarjoko, tarif sewa Rusunawa bagi warga ber-KTP DKI pada umumnya Rp 765.000 per bulan. Namun bagi warga terprogram, hanya Rp 505.000 per bulan. “Warga terprogram itu adalah warga yang terdampak penataan kota atau bencana, seperti Pasar Gembrong,” terangnya.

Sarjoko mengklaim, animo warga terhadap Rusunawa cukup besar. Berdasarkan daftar tunggu (waiting list) di aplikasi Sirukim, banyak warga yang hendak mendaftarkan diri sebagai penghuni.

“Angka pastinya masih belum tahu persis ya. Tapi animonya masih banyak sekali,” ujarnya.

Sarjoko menuturkan, warga yang termasuk daftar tunggu harus menunggu hingga warga Rusunawa keluar dari sana. Lalu, warga itu baru bisa memasuki Rusunawa tersebut. “Waiting list ini kan nanti akan naik (masuk) manakala ada penghuni yang keluar,” sebut dia.

Untuk Rusunawa program Jakhabitat ini, ditegaskan Sarjoko, pemohon wajib ber-KTP DKI Jakarta. Kemudian, pemohon harus sudah berkeluarga, sesuai peruntukan Rusunawa yang untuk satu keluarga. “Yang belum berkeluarga bisa mengakses di Rusunawa Bebek. Di sana tersedia khusus untuk lajang,” ucap Sarjoko.

Syarat ketiga, adalah belum memiliki rumah tinggal. Dan syarat lainnya, pemohon merupakan masyarakat yang berpenghasilan di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP).

Setelah itu, pemohon harus mendaftar melalui aplikasi Sirukim dan tak dipungut biaya.

“Kecuali, penyetoran uang jaminan sewa sebesar tiga kali tarif sewa per bulan melalui rekening tabungan Bank DKI milik pemohon setelah ditetapkan sebagai calon penghuni rusunawa,” tulis akun Instagram DPRKP DKI Jakarta.

Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menilai, peresmian puluhan tower dan ribuan unit Rusunawa hanya untuk menutupi kegagalan Gubernur DKI Anies menjalankan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.

Dikatakan dia, banyak target yang tercantum di RPJMD yang tidak mencapai target.

“Seperti Program Rumah DP 0 Persen, pengendalian banjir, macet dan sebagainya yang merupakan janji prioritas Gubernur Anies,” kata August kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Dia mencontohkan, dalam RPJMD, Anies awalnya mencanangkan pembangunan 250 ribu hunian bagi warga Ibu Kota. Tetapi, jika dirunut dari pembangunan Rusunawa, Rusunami, hingga program Rumah DP Nol Rupiah, jumlah yang terealisasi masih jauh dari target.

August menuding Rusunawa itu bukan 100 persen kinerja Anies. Namun terdapat andil gubernur-gubernur sebelumnya seperti penyediaan lahan. ■
]]> , Warga mengeluhkan sulitnya mengakses hunian Rumah Susun Sewa (Rusunawa) milik Pemerintah Provinsi (Pemrov) DKI Jakarta. Padahal, masih banyak unit kosong.

Gubernur DKI Anies Baswedan belum lama ini meresmikan ribuan unit Rusunawa baru. Tapi anehnya, kok banyak warga kesulitan mengakses hunian tersebut.

Warga menyampaikan keluhannya lewat media sosial Instagram. Seperti, pemilik akun @aryani_nelly. ”Pak Gubernur kok susah banget pak mau daftar di rumah rusun, tolong dibenerin pak orang-orang yang jadi marketingnya. Kalau nggak ada orang dalam sama uang pelicinya susah dapet pak,” kata @aryani_nelly.

Keluhan yang sama juga disampaikan @fachriyyann. “@aniesbaswedan di aplikasi sudah full tapi banyak yang kosong di dalamnya.”

“Usul pak, susah banget pak ngambil rusun, banyak calonya, kalau nggak deket ama orang dalem susah,” ujar @ridwan_karisma. Dia mengaku sudah daftar lewat aplikasi Sirukim (Sistem Informasi Perumahan dan Pemukiman). “Pengguna aplikasi tersebut juga banyak yang ngeluh,” kata @akamoelyadi.

“Rusunawa Pesakih Daan Mogot juga banyak yang kosong dan nggak bisa di-booking, kenapa ya? Bertahun-tahun sulit sekali, datangi pengelola jawabannya kurang memuaskan dari 2017,” ungkap @marhraya.

“Di aplikasi Sirukim kenapa tidak bisa meng-upload Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan dokumen lainnya ya?” tanya @fauzichokichoki.

“Saya sudah men-download Sirukim dan berhasil. Setelah klik booking sekarang, ada tulisan ‘lanjut’ saya klik langsung timbul tulisan maaf hanya KTP DKI yg bisa booking. Padahal saya ber-KTP DKI dari usia 17 tahun dan ber-Nomor Induk Kependudukan (NIK) DKI dari lahir. Mohon izin arahan agar saya bisa daftar rusun, terima kasih,” pinta @adang5387.

Resmikan 33 Tower

Gubernur DKI Anies Baswedan meresmikan 33 tower dan 7.421 unit Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Rusunawa Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (18/8). Momen peresmian hunian terjangkau itu diunggah Anies di akun Instagram pribadinya @aniesbaswedan.

“Alhamdulillah, 33 tower dan 7.421 unit Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Jakhabitat telah dibangun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, sebuah rekor tersendiri,” tulis Anies sambil menyertakan 10 foto peresmian Rusunawa tersebut.

Diharapkannya, hunian ini menjadi habitat untuk tumbuh kembangnya keluarga-keluarga di Jakarta dengan sehat dan bahagia. Anies meminta warga yang tinggal di Rusunawa bisa membangun suasana kebersamaan dan persaudaraan yang sehat.

Anies menjelaskan, setiap unit Rusunawa memiliki luas 36 meter per segi. Terdiri dari ruang keluarga, 2 unit kamar tidur, dapur, kamar mandi, dan balkon yang didukung dengan material bangunan yang berkualitas baik. Selain itu, lift dilengkapi dengan access card guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi semua penghuni rusunawa. Kemudian, sirkulasi dan pencahayaan baik di area koridor, dan ruang komunal atau ruang bersama sebagai tempat interaksi penghuni.

Menurut dia, Rusunawa yang baru dibangun mengedepankan pemberdayaan penghuninya. Sehingga, lokasi dilengkapi dengan aksesibilitas ke transportasi umum, penyediaan ruang usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan fasilitas penunjang lainnya.

“Bagi teman-teman yang berminat dapat mengakses aplikasi Sirukim atau datang langsung ke Galeri Huni di Taman Martha Tiahahu, Jakarta Selatan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut,” tandasnya.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko mengungkapkan, sampai saat ini tarif sewa semua Rusunawa di Ibu Kota masih gratis. Kebijakan itu, kata Sarjoko, sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pemberian Keringanan Retribusi Daerah dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif kepada Wajib Retribusi yang Terdampak Bencana Nasional Covid-19.

“Dengan Pergub Nomor 61 itu diberikan keringanan oleh Pemprov DKI. Keringanan 100 persen untuk biaya huniannya,” kata Sarjoko, Kamis (18/8).

Menurut dia, pembebasan tarif sewa itu sejak April 2020. Penghuni Rusunawa, jelas dia, hanya dibebani biaya listrik dan air. Kebijakan ini berlaku hingga Pergub 61 Tahun 2020 dicabut.

“Sekarang ini kan (Pergub) belum dicabut,” tuturnya.

Dijelaskan Sarjoko, tarif sewa Rusunawa bagi warga ber-KTP DKI pada umumnya Rp 765.000 per bulan. Namun bagi warga terprogram, hanya Rp 505.000 per bulan. “Warga terprogram itu adalah warga yang terdampak penataan kota atau bencana, seperti Pasar Gembrong,” terangnya.

Sarjoko mengklaim, animo warga terhadap Rusunawa cukup besar. Berdasarkan daftar tunggu (waiting list) di aplikasi Sirukim, banyak warga yang hendak mendaftarkan diri sebagai penghuni.

“Angka pastinya masih belum tahu persis ya. Tapi animonya masih banyak sekali,” ujarnya.

Sarjoko menuturkan, warga yang termasuk daftar tunggu harus menunggu hingga warga Rusunawa keluar dari sana. Lalu, warga itu baru bisa memasuki Rusunawa tersebut. “Waiting list ini kan nanti akan naik (masuk) manakala ada penghuni yang keluar,” sebut dia.

Untuk Rusunawa program Jakhabitat ini, ditegaskan Sarjoko, pemohon wajib ber-KTP DKI Jakarta. Kemudian, pemohon harus sudah berkeluarga, sesuai peruntukan Rusunawa yang untuk satu keluarga. “Yang belum berkeluarga bisa mengakses di Rusunawa Bebek. Di sana tersedia khusus untuk lajang,” ucap Sarjoko.

Syarat ketiga, adalah belum memiliki rumah tinggal. Dan syarat lainnya, pemohon merupakan masyarakat yang berpenghasilan di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP).

Setelah itu, pemohon harus mendaftar melalui aplikasi Sirukim dan tak dipungut biaya.

“Kecuali, penyetoran uang jaminan sewa sebesar tiga kali tarif sewa per bulan melalui rekening tabungan Bank DKI milik pemohon setelah ditetapkan sebagai calon penghuni rusunawa,” tulis akun Instagram DPRKP DKI Jakarta.

Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menilai, peresmian puluhan tower dan ribuan unit Rusunawa hanya untuk menutupi kegagalan Gubernur DKI Anies menjalankan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.

Dikatakan dia, banyak target yang tercantum di RPJMD yang tidak mencapai target.

“Seperti Program Rumah DP 0 Persen, pengendalian banjir, macet dan sebagainya yang merupakan janji prioritas Gubernur Anies,” kata August kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Dia mencontohkan, dalam RPJMD, Anies awalnya mencanangkan pembangunan 250 ribu hunian bagi warga Ibu Kota. Tetapi, jika dirunut dari pembangunan Rusunawa, Rusunami, hingga program Rumah DP Nol Rupiah, jumlah yang terealisasi masih jauh dari target.

August menuding Rusunawa itu bukan 100 persen kinerja Anies. Namun terdapat andil gubernur-gubernur sebelumnya seperti penyediaan lahan. ■

]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID