Masuki Tahun Politik, Pemerintah Kudu Jaga Stabilitas Ekonomi –

Pemerintah diminta menjaga stabilitas ekonomi di tengah krisis ekonomi global. Apalagi, tahun depan sudah masuki tahun politik.

Hal tersebut kesimpulan diskusi Paramadina Democracy Forum (PDF) Seri ke-4 yang mengambil tema “Dampak Instabilitas Keamanan dan Tekanan Ekonomi Global Terhadap Konstalasi Politik Nasional 2024”, Selasa (16/8).

Hadir sebagai narasumber Managing Director PPPI, A.Khoirul Umam Ph.D; Direktur Eksekutif CORE Muhammad Faisal, Ph.D, dan Pengurus Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (Gapki) Tofan Mahdi.

Dalam paparannya, Khoirul Umam mengatakan, dunia sedang menghadapi double hit crisis. Pertama, situasi pandemi covid 19 yang menjebak ekonomi dunia masuk dalam resesi yang luar biasa, dengan dampaknya yang siginifikan. Kedua, terjadi perang Rusia-Ukraina.

“Dua situasi di ataslah, yang kini menciptakan dampak luar biasa bagi ekonomi dunia, terutama dari sisi supply chain. Paling dirasakan dampak pada kuartal II-2022 ini, di mana hampir mayoritas lembaga-lembaga donor dunia/thinktank, merevisi prediksi pertumbuhan ekonomi global,” bebernya.

Bagi negara-negara maju dan berkembang yang punya kapasitas fiskal bisa bertahan dan dapat mengendalikan dampak. Tetapi bagi negara-negara yang tidak punya kapasitas fiskal memadai kena dampaknya. Hal itu akan semakin memperlebar disparitas dunia di antara negara maju, negara berkembang dan negara-negara miskin. Data IMF, World bank, ADB mengonfirmasi hal tersebut. Semuanya menjadi masuk dalam putaran ketidakpastian dunia.

Dari segi angka, bagi Indonesia tidak terdampak parah seperti negara lain. Dari aspek tren paska pandemi, permintaan domestik alami kenaikan. Namun, harus juga dilihat dampak lainnya terutama commodity price yang sangat dipengaruhi faktor eksternal. Misalnya komoditas CPO.

Artinya, kata dia, ketidakpastian global yang masih terus berlanjut berisiko bagi Indonesia. Belum faktor kenaikan inflasi yang per Selasa (16/8) mulai naik dan bisa ke angka 4 persen tahun ini. Prediksi lain tentang utang negara yang tembus Rp 7 ribuan triliun. Mendekati ambang psikologis 40 persen Gross Domestic Product (GDP).

Dampak ekonomi domestik yang punya implikasi di antaranya anggatan pemilu 2024 belum cair, padahal verifikasi parpol sudah ditutup. Proses tahapan pemilu sudah dimulai tetapi proses pencairan dana masih bermasalah. Tentu itu terkait kondisi keuangan negara. 

Belum lagi risiko stagflasi di mana pertumbuhan ekonomi tidak terlalu tinggi tapi dibayangi inflasi yang tinggi. Berisiko impact pada berbagai bidang. Dampak yang mulai terasa sekarang adalah pada kelangkaan BBM jenis tertentu semisal Solar dan Pertalite.

Kemudian kapasitas fiskal negara juga semakin terbatas. Langkah BI dalam mengamankan rupiah dengan guyuran intervensi, dipertanyakan akan sampai kapan harus diguyur. Begitu pula beban subsidi pemerintah akan sampai kapan di tengah ketidakpasian global.

Untuk mengantisipasi itu, maka kebijakan-kebijakan strategis harus dilakukan. Contoh paling mudah adalah membangun IKN yang harus dirasionalisasi. Jangan memaksakan diri melanjutkan kebijakan yang akan membahayakan ekonomi rakyat secara keseluruhan. Berbeda jika ekonomi nasional sudah siap. 

“Jika terus dilakukan, maka pemerintahan hasil Pemilu 2024 akan semakin memiliki ruang yang sangat terbatas. Kapasitas fiskal terbatas plus utang luar negeri yang tinggi akan berdampak pada pemerintahan mendatang,” bebernya.

Sementara Mohammad Faisal, krisis akibat pandemi Covid-19 berdampak pada sektor riil. GDP kontraksi sampai -2 persen. Dia juga menyoroti inflasi. Asumsi ke depan inflasi dari kenaikan harga energi akan naik ke angka 5-6 perssn. Jika harga Pertalite naik Rp 10 ribu, maka inflasi bisa ke 7-8 persen.  Bahkan bisa lebih jika terjadi efek psikologis.

“Harga makanan masih ditahan oleh produsen karena masih menghabiskan stok lama. Jika nanti menggunakan persediaan mie instan baru, maka harga pasti akan naik tinggi dan inflasi bisa jadi semakin tinggi,” bebernya.

Menurut dia, cadangan devisa menjadi indicator penentu lain. Indonesia masih punya cadangan devisa sampai 6,6 bulan, sementara kesepakatan internasional 3 bulan aman. Hal itu penting untuk mengatasi volatilitas rupiah. Jadi secara makro, indikator ekonomi tidak begitu buruk.

Dari sisi ketenagakerjaan, kata dia, tidak seluruh serapan ketenagakerjaan pulih. Meski BPS sampaikan terjadi penurunan angka pengangguran, tetapi tidaklah merata. Yang nampak baik adalah sektor pertanian, perdagangan, pariwisata. Tetapi sektor transportasi, industri dan pengolahan terlihat masih terus berkurang tenaga kerjanya. Sektor UMKM juga masih terus berkurang tenaga kerja.
]]> , Pemerintah diminta menjaga stabilitas ekonomi di tengah krisis ekonomi global. Apalagi, tahun depan sudah masuki tahun politik.

Hal tersebut kesimpulan diskusi Paramadina Democracy Forum (PDF) Seri ke-4 yang mengambil tema “Dampak Instabilitas Keamanan dan Tekanan Ekonomi Global Terhadap Konstalasi Politik Nasional 2024”, Selasa (16/8).

Hadir sebagai narasumber Managing Director PPPI, A.Khoirul Umam Ph.D; Direktur Eksekutif CORE Muhammad Faisal, Ph.D, dan Pengurus Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (Gapki) Tofan Mahdi.

Dalam paparannya, Khoirul Umam mengatakan, dunia sedang menghadapi double hit crisis. Pertama, situasi pandemi covid 19 yang menjebak ekonomi dunia masuk dalam resesi yang luar biasa, dengan dampaknya yang siginifikan. Kedua, terjadi perang Rusia-Ukraina.

“Dua situasi di ataslah, yang kini menciptakan dampak luar biasa bagi ekonomi dunia, terutama dari sisi supply chain. Paling dirasakan dampak pada kuartal II-2022 ini, di mana hampir mayoritas lembaga-lembaga donor dunia/thinktank, merevisi prediksi pertumbuhan ekonomi global,” bebernya.

Bagi negara-negara maju dan berkembang yang punya kapasitas fiskal bisa bertahan dan dapat mengendalikan dampak. Tetapi bagi negara-negara yang tidak punya kapasitas fiskal memadai kena dampaknya. Hal itu akan semakin memperlebar disparitas dunia di antara negara maju, negara berkembang dan negara-negara miskin. Data IMF, World bank, ADB mengonfirmasi hal tersebut. Semuanya menjadi masuk dalam putaran ketidakpastian dunia.

Dari segi angka, bagi Indonesia tidak terdampak parah seperti negara lain. Dari aspek tren paska pandemi, permintaan domestik alami kenaikan. Namun, harus juga dilihat dampak lainnya terutama commodity price yang sangat dipengaruhi faktor eksternal. Misalnya komoditas CPO.

Artinya, kata dia, ketidakpastian global yang masih terus berlanjut berisiko bagi Indonesia. Belum faktor kenaikan inflasi yang per Selasa (16/8) mulai naik dan bisa ke angka 4 persen tahun ini. Prediksi lain tentang utang negara yang tembus Rp 7 ribuan triliun. Mendekati ambang psikologis 40 persen Gross Domestic Product (GDP).

Dampak ekonomi domestik yang punya implikasi di antaranya anggatan pemilu 2024 belum cair, padahal verifikasi parpol sudah ditutup. Proses tahapan pemilu sudah dimulai tetapi proses pencairan dana masih bermasalah. Tentu itu terkait kondisi keuangan negara. 

Belum lagi risiko stagflasi di mana pertumbuhan ekonomi tidak terlalu tinggi tapi dibayangi inflasi yang tinggi. Berisiko impact pada berbagai bidang. Dampak yang mulai terasa sekarang adalah pada kelangkaan BBM jenis tertentu semisal Solar dan Pertalite.

Kemudian kapasitas fiskal negara juga semakin terbatas. Langkah BI dalam mengamankan rupiah dengan guyuran intervensi, dipertanyakan akan sampai kapan harus diguyur. Begitu pula beban subsidi pemerintah akan sampai kapan di tengah ketidakpasian global.

Untuk mengantisipasi itu, maka kebijakan-kebijakan strategis harus dilakukan. Contoh paling mudah adalah membangun IKN yang harus dirasionalisasi. Jangan memaksakan diri melanjutkan kebijakan yang akan membahayakan ekonomi rakyat secara keseluruhan. Berbeda jika ekonomi nasional sudah siap. 

“Jika terus dilakukan, maka pemerintahan hasil Pemilu 2024 akan semakin memiliki ruang yang sangat terbatas. Kapasitas fiskal terbatas plus utang luar negeri yang tinggi akan berdampak pada pemerintahan mendatang,” bebernya.

Sementara Mohammad Faisal, krisis akibat pandemi Covid-19 berdampak pada sektor riil. GDP kontraksi sampai -2 persen. Dia juga menyoroti inflasi. Asumsi ke depan inflasi dari kenaikan harga energi akan naik ke angka 5-6 perssn. Jika harga Pertalite naik Rp 10 ribu, maka inflasi bisa ke 7-8 persen.  Bahkan bisa lebih jika terjadi efek psikologis.

“Harga makanan masih ditahan oleh produsen karena masih menghabiskan stok lama. Jika nanti menggunakan persediaan mie instan baru, maka harga pasti akan naik tinggi dan inflasi bisa jadi semakin tinggi,” bebernya.

Menurut dia, cadangan devisa menjadi indicator penentu lain. Indonesia masih punya cadangan devisa sampai 6,6 bulan, sementara kesepakatan internasional 3 bulan aman. Hal itu penting untuk mengatasi volatilitas rupiah. Jadi secara makro, indikator ekonomi tidak begitu buruk.

Dari sisi ketenagakerjaan, kata dia, tidak seluruh serapan ketenagakerjaan pulih. Meski BPS sampaikan terjadi penurunan angka pengangguran, tetapi tidaklah merata. Yang nampak baik adalah sektor pertanian, perdagangan, pariwisata. Tetapi sektor transportasi, industri dan pengolahan terlihat masih terus berkurang tenaga kerjanya. Sektor UMKM juga masih terus berkurang tenaga kerja.

]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID