Pembatasan Pembelian Pertalite Dan Solar Ditunda Orang Miskin Tepuk Tangan –

Pembatasan pembelian pertalite dan solar bersubsidi urung diberlakukan, kemarin. Netizen bersyukur.

Corporate Secretary (Corsec) PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan, pembatasan pembelian BBM bersubsidi masih menunggu revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014. Perpres ini akan mengatur penerima yang berhak membeli solar subsidi dan pertalite.

“Belum (berlaku), pendaftaran masih terus berjalan,” terang Irto dalam keterangannya, kemarin.

Irto menyampaikan, sebetulnya yang sudah mendaftar ke sistem MyPertamina tersebar di semua provinsi, tidak hanya daerah-daerah yang diwajibkan saja.

Di masa pendaftaran dan transisi ini, masyarakat tetap bisa membeli BBM seperti biasa sampai aturan terkait pen­gaturan pembelian solar subsidi dan pertalite dikeluarkan.

Diketahui, PT Pertamina telah mem­perluas daerah prioritas yang wajib mendaftar ke sistem MyPertamina untuk membeli solar subsidi dan pertalite. Pada pembukaan awal pendaftaran, Pertamina hanya mewajibkan 11 kabupaten/kota. Saat ini, daerah yang wajib mendaftar MyPertamina menjadi 50 kabupaten/kota.

Akun @Aprilia_wiji mengatakan, Pemerintah menunda untuk membatasi pembelian BBM bersubsidi jenis per­talite dan solar. “Karena bisa membebani masyarakat Indonesia,” katanya.

“Bila jadi diterapkan bisa bikin chaos di SPBU, karena terlalu ribet dan bikin lama antrean,” ujar @Fais.

Menurut @Atmojoss, Pemerintah yang bagus selalu berpikir untuk kemakmuran rakyatnya. “Yaitu, dengan cara menu­runkan pajak dan subsidi rakyat diting­katkan,” katanya.

“Ini baik, setidaknya tidak menambah kesusahan masyarakat,” sambung @MasTenky.

Akun @Badai_Api khawatir dengan aplikasi pembatasan pembelian solar dan pertalite subsidi. Takutnya, giliran akan mengisi BBM di SPBU jaringan internet tidak stabil, sehingga proses pengisian BBM jadi lama dan menimbulkan antrean panjang.

“Jelang Pemilu 2024 agaknya sulit bagi Pemerintah menerapkan aturan baru. Pasti akan banyak pertentangan,” kata @Andi_Widjaja.

Akun @Vivere_Pericoloso mengin­gatkan, biasanya presiden jatuh karena masalah BBM. Soalnya, kelas menengah dan tanggung punya power untuk men­jatuhkan kekuasaan.

“Kebijakan setengah-setengah bi­asanya akan berpotensi menimbulkan masalah baru yang sama-sama pelik,” kata @Leonardho_Raphael.

Menurut @Leonardho_Raphael, bila masalahnya adalah keuangan negara jebol karena menanggung subsidi, se­baiknya stop subsidi BBM sepenuhnya. Solusinya, berikan subsidi tunai langsung kepada masyarakat miskin dan berhak mendapatkan subsidi.

Sementara, @Arief_Aulia mendukung rencana Pemerintah membatasi pembe­lian pertalite dan solar bersubsidi. Dia bilang, subsidi diperuntukkan untuk rakyat yang tidak mampu.

“Jangan sampai orang yang mampu menjadi beban negara,” wanti-wanti dia.

Akun @Wawan_Sumirat menegaskan, pertalite khusus untuk motor, angkutan umum dan mobil logistik. Sedangkan mobil pribadi tidak boleh mengkonsumsi pertalite dan solar. “Aturan itu nggak ribet dan jelas,” tandasnya.

“Setuju. Batasannya jelas, simpel, mu­dah diimplementasikan, lebih adil. Dan semoga bisa mengurangi kemacetan,” harap @Dandung_Handogo. [TIF] ]]> , Pembatasan pembelian pertalite dan solar bersubsidi urung diberlakukan, kemarin. Netizen bersyukur.

Corporate Secretary (Corsec) PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan, pembatasan pembelian BBM bersubsidi masih menunggu revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014. Perpres ini akan mengatur penerima yang berhak membeli solar subsidi dan pertalite.

“Belum (berlaku), pendaftaran masih terus berjalan,” terang Irto dalam keterangannya, kemarin.

Irto menyampaikan, sebetulnya yang sudah mendaftar ke sistem MyPertamina tersebar di semua provinsi, tidak hanya daerah-daerah yang diwajibkan saja.

Di masa pendaftaran dan transisi ini, masyarakat tetap bisa membeli BBM seperti biasa sampai aturan terkait pen­gaturan pembelian solar subsidi dan pertalite dikeluarkan.

Diketahui, PT Pertamina telah mem­perluas daerah prioritas yang wajib mendaftar ke sistem MyPertamina untuk membeli solar subsidi dan pertalite. Pada pembukaan awal pendaftaran, Pertamina hanya mewajibkan 11 kabupaten/kota. Saat ini, daerah yang wajib mendaftar MyPertamina menjadi 50 kabupaten/kota.

Akun @Aprilia_wiji mengatakan, Pemerintah menunda untuk membatasi pembelian BBM bersubsidi jenis per­talite dan solar. “Karena bisa membebani masyarakat Indonesia,” katanya.

“Bila jadi diterapkan bisa bikin chaos di SPBU, karena terlalu ribet dan bikin lama antrean,” ujar @Fais.

Menurut @Atmojoss, Pemerintah yang bagus selalu berpikir untuk kemakmuran rakyatnya. “Yaitu, dengan cara menu­runkan pajak dan subsidi rakyat diting­katkan,” katanya.

“Ini baik, setidaknya tidak menambah kesusahan masyarakat,” sambung @MasTenky.

Akun @Badai_Api khawatir dengan aplikasi pembatasan pembelian solar dan pertalite subsidi. Takutnya, giliran akan mengisi BBM di SPBU jaringan internet tidak stabil, sehingga proses pengisian BBM jadi lama dan menimbulkan antrean panjang.

“Jelang Pemilu 2024 agaknya sulit bagi Pemerintah menerapkan aturan baru. Pasti akan banyak pertentangan,” kata @Andi_Widjaja.

Akun @Vivere_Pericoloso mengin­gatkan, biasanya presiden jatuh karena masalah BBM. Soalnya, kelas menengah dan tanggung punya power untuk men­jatuhkan kekuasaan.

“Kebijakan setengah-setengah bi­asanya akan berpotensi menimbulkan masalah baru yang sama-sama pelik,” kata @Leonardho_Raphael.

Menurut @Leonardho_Raphael, bila masalahnya adalah keuangan negara jebol karena menanggung subsidi, se­baiknya stop subsidi BBM sepenuhnya. Solusinya, berikan subsidi tunai langsung kepada masyarakat miskin dan berhak mendapatkan subsidi.

Sementara, @Arief_Aulia mendukung rencana Pemerintah membatasi pembe­lian pertalite dan solar bersubsidi. Dia bilang, subsidi diperuntukkan untuk rakyat yang tidak mampu.

“Jangan sampai orang yang mampu menjadi beban negara,” wanti-wanti dia.

Akun @Wawan_Sumirat menegaskan, pertalite khusus untuk motor, angkutan umum dan mobil logistik. Sedangkan mobil pribadi tidak boleh mengkonsumsi pertalite dan solar. “Aturan itu nggak ribet dan jelas,” tandasnya.

“Setuju. Batasannya jelas, simpel, mu­dah diimplementasikan, lebih adil. Dan semoga bisa mengurangi kemacetan,” harap @Dandung_Handogo. [TIF]

]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID