Satgas PMK Daerah Diminta Genjot Vaksinasi Dosis Pertama –

Satgas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di daerah diimbau untuk fokus pada vaksinasi dosis pertama.

Pesan tersebut disampaikan Ketua Satuan Tugas PMK Letnan Jenderal TNI Suharyanto seperti dikutip dari Antara, Sabtu (30/7). 

“Stok vaksin yang ada mari difokuskan untuk vaksinasi pertama terlebih dahulu. Memang selama ini ada tenggang waktu antara vaksin pertama dan kedua sekitar 4-8 minggu, tapi saat ini dihabiskan dulu untuk vaksin pertama,” kata Suharyanto.

Dia mengatakan, jumlah vaksin yang saat ini tersedia masih terbatas. Total ada 3 juta dosis yang siap dialokasikan ke daerah. 

Untuk mengatasi hal tersebut, Suharyanto menyarankan setiap daerah memberlakukan skala prioritas hewan ternak yang diberi vaksin.

Seperti di Jawa Barat, penularan PMK banyak dialami sapi dan kerbau. Pemberian vaksin diharapkan berfokus kepada dua hewan ternak tersebut dan untuk hewan ternak lainnya seperti domba atau kambing vaksin bisa diberikan setelah jumlahnya mencukupi.

Suharyanto juga mengingatkan dampak wabah PMK tidak bisa dianggap sepele, sebab penurunan ekonomi yang signifikan dapat mengakibatkan kerugian mencapai triliun rupiah. Ditargetkan dalam enam bulan ke depan kasus PMK sudah bisa berkurang. 

“Menyatakan bebas vaksinasi memang membutuhkan waktu, tetapi diharapkan kasus PMK di Jawa Barat pada 2023 sudah habis,” ujar Suharyanto.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Suharyanto kembali mengingatkan pentingnya penerapan empat strategi yakni biosekuriti, pengobatan, vaksinasi dan pemotongan bersyarat dalam penanganan PMK.

Untuk menambah efektivitas keempat strategi tersebut, dilakukan pula testing sebagai tindakan pencegahan penyebaran PMK semakin meluas.

Saat ini, testing yang dilakukan masih dilihat berdasarkan gejala klinis tetapi pemerintah telah berencana dalam minggu depan ada alat testing secara ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang dilakukan untuk testing Covid-19 melalui PCR.

“Kalau biosekuriti bisa dimaksimalkan tidak perlu dilakukan vaksinasi. Oleh sebab itu, daerah yang belum terpapar (PMK) harus dijaga. Apabila ada 1-2 hewan ternak masuk yang sudah terpapar langsung saja dipotong. Tetapi, jika jumlahnya banyak sebaiknya langsung diobati,” ujar dia.

Sebagai langkah mengantisipasi penyebaran dan mendukung pelaksanaan penanganan PMK di Jawa Barat, Satgas PMK Pusat dalam kunjungan ini memberikan sejumlah bantuan logistik. Bantuan tersebut seperti APD sebanyak 20.519 set, alat semprot sebanyak 86 unit, handsanitizer sebanyak 20.519 pcs, dan disinfektan sebanyak 4.275 botol.
]]> , Satgas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di daerah diimbau untuk fokus pada vaksinasi dosis pertama.

Pesan tersebut disampaikan Ketua Satuan Tugas PMK Letnan Jenderal TNI Suharyanto seperti dikutip dari Antara, Sabtu (30/7). 

“Stok vaksin yang ada mari difokuskan untuk vaksinasi pertama terlebih dahulu. Memang selama ini ada tenggang waktu antara vaksin pertama dan kedua sekitar 4-8 minggu, tapi saat ini dihabiskan dulu untuk vaksin pertama,” kata Suharyanto.

Dia mengatakan, jumlah vaksin yang saat ini tersedia masih terbatas. Total ada 3 juta dosis yang siap dialokasikan ke daerah. 

Untuk mengatasi hal tersebut, Suharyanto menyarankan setiap daerah memberlakukan skala prioritas hewan ternak yang diberi vaksin.

Seperti di Jawa Barat, penularan PMK banyak dialami sapi dan kerbau. Pemberian vaksin diharapkan berfokus kepada dua hewan ternak tersebut dan untuk hewan ternak lainnya seperti domba atau kambing vaksin bisa diberikan setelah jumlahnya mencukupi.

Suharyanto juga mengingatkan dampak wabah PMK tidak bisa dianggap sepele, sebab penurunan ekonomi yang signifikan dapat mengakibatkan kerugian mencapai triliun rupiah. Ditargetkan dalam enam bulan ke depan kasus PMK sudah bisa berkurang. 

“Menyatakan bebas vaksinasi memang membutuhkan waktu, tetapi diharapkan kasus PMK di Jawa Barat pada 2023 sudah habis,” ujar Suharyanto.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Suharyanto kembali mengingatkan pentingnya penerapan empat strategi yakni biosekuriti, pengobatan, vaksinasi dan pemotongan bersyarat dalam penanganan PMK.

Untuk menambah efektivitas keempat strategi tersebut, dilakukan pula testing sebagai tindakan pencegahan penyebaran PMK semakin meluas.

Saat ini, testing yang dilakukan masih dilihat berdasarkan gejala klinis tetapi pemerintah telah berencana dalam minggu depan ada alat testing secara ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang dilakukan untuk testing Covid-19 melalui PCR.

“Kalau biosekuriti bisa dimaksimalkan tidak perlu dilakukan vaksinasi. Oleh sebab itu, daerah yang belum terpapar (PMK) harus dijaga. Apabila ada 1-2 hewan ternak masuk yang sudah terpapar langsung saja dipotong. Tetapi, jika jumlahnya banyak sebaiknya langsung diobati,” ujar dia.

Sebagai langkah mengantisipasi penyebaran dan mendukung pelaksanaan penanganan PMK di Jawa Barat, Satgas PMK Pusat dalam kunjungan ini memberikan sejumlah bantuan logistik. Bantuan tersebut seperti APD sebanyak 20.519 set, alat semprot sebanyak 86 unit, handsanitizer sebanyak 20.519 pcs, dan disinfektan sebanyak 4.275 botol.

]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID