Tender Triliunan Rupiah Sudah Dibuka Awas, Duit IKN Diincar Koruptor –

Pemerintah resmi membuka tender awal proyek di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Nilainya proyeknya capai Rp 6,2 triliun. Dengan besarnya nilai proyeknya, banyak yang mengingatkan pemerintah berhati-hati, jangan sampai duit IKN digarong koruptor.

Melansir data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ada beberapa proyek yang ditender.

Pertama, pembangunan Gedung Sekretariat Presiden dan bangunan pendukung di Kawasan Istana Kepresidenan. Proyek dengan kode tender 80752064 ini memiliki nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp 1,4 triliun, dan sudah diikuti 182 peserta.

Kedua, pembangunan Jalan Tol IKN Segmen Karangjoang-KKT Kariangau. Kode tender proyek ini 80779064 dengan nilai HPS Rp 3,5 triliun yang sudah diikuti 122 peserta.

Ketiga, pembangunan jalan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP): pembangunan jalan sumbu kebangsaan Sisi Barat. Proyek dengan kode tender 80780064 ini memiliki nilai HPS Rp 709,9 miliar, dan sudah diikuti 73 peserta.

Keempat, pembangunan rumah tapak jabatan menteri di KIPP IKN. Proyek tersebut memiliki kode tender 80760064 dan memiliki nilai HPS Rp 509,1 miliar. Tercatat sudah ada 115 peserta yang ikut tender.

Kelima, manajemen konstruksi IPAL & jaringan perpipaan dengan kode tender 80810064 yang memiliki nilai HPS Rp 42,2 miliar. Tercatat sudah ada 31 peserta.

Keenam, manajemen konstruksi pembangunan Gedung Sekretariat Presiden dan Bangunan pendukung Kawasan Istana Kepresidenan. Berkode tender 80753064 ini memiliki HPS Rp 26,4 miliar yang sudah diikuti 78 peserta.

Ketujuh, manajemen konstruksi pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu 1 KIPP IKN. Proyek tersebut memiliki kode tender 80822064 yang memiliki nilai HPS Rp 21,4 miliar, dan sudah diikuti 28 peserta.

Meski telah dibuka, Kementerian PUPR belum menerima anggara awal pembangunan. Hal itu dikarenakan masih menunggu proses menyelesaikan penghitungan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di Kementerian Keuangan.

Prediksi Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis Sumadilaga, proses perhitungan DIPA rampung minggu ini. Sehingga, Kementerian PUPR fokus menyelesaikan kontrak, belum sampai ke penentuan groundbreaking.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia bidang PUPR dan Infrastruktur, Insannul Kamil mengatakan, pengusaha sangat antusias ikut membangun IKN Nusantara. Harapannya, tender dilakukan secara fair, dan memprioritaskan perusaahan lokal.

Alasannya, agar cash flow perusahaan berjalan positif di tengah ketidakpastian ekonomi global. Sehingga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, lantaran menggunakan skema padat karya. “Pasti akan mendorong untuk menggerakkan perekonomian nasional,” tutur Insannul.

Sejumlah pengamat mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengatakan, trik dan intrik dimanapun pasti ada. Apalagi melibatkan uang besar. Sehingga yang harus dilakukan adalah mewaspadai duit IKN agar tidak digarong koruptor.

Setidaknya, pemerintah bisa melakukan pencegahan. Yakni dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Kepolisian, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Lembaga Kebijakan Pengembangan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

“Itu mestinya bisa meminimalisir akan adanya trik atau intrik untuk bagi-bagi proyek. Sepanjang itu nanti semua dipenuhi, termasuk LKPP nantinya memberikan asistensi akan terjadi tender yang kompetitif, berkualitas, transparan dan terhindar dari persaingan usaha tidak sehat, monopoli,” terang Boyamin.

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Jakarta, Abdul Fickar Hadjar meminta, semua tender dan pengerjaan proyel IKN dilakukan secara transparan. Dengan begitu, masyarakat bisa mengetahui dan mengontrol setiap saat.

Karena dengan transparansi, akan mempersempit ruang gerak garong duit IKN di setiap proyeknya. Sebab, usaha melakukan korupsi pada setiap proyek itu pasti ada. Namun, keterbukaan sudah mengurangi risiko tersebut, karena masyarakat akan menjadi pengawas.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, akan melakukan pendampingan dan mengawal setiap tahapan proses dalam persiapan dan pembangunan IKN Nusantara. Hal ini untuk memastikan tata kelola IKN nantinya dapat berlangsung dengan baik.

Kejaksaan Agung (Kejagung) juga menggerakan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) untuk melakukan pendampingan dan pengamanan pembangunan IKN Nusantara. [MEN] ]]> , Pemerintah resmi membuka tender awal proyek di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Nilainya proyeknya capai Rp 6,2 triliun. Dengan besarnya nilai proyeknya, banyak yang mengingatkan pemerintah berhati-hati, jangan sampai duit IKN digarong koruptor.

Melansir data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ada beberapa proyek yang ditender.

Pertama, pembangunan Gedung Sekretariat Presiden dan bangunan pendukung di Kawasan Istana Kepresidenan. Proyek dengan kode tender 80752064 ini memiliki nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp 1,4 triliun, dan sudah diikuti 182 peserta.

Kedua, pembangunan Jalan Tol IKN Segmen Karangjoang-KKT Kariangau. Kode tender proyek ini 80779064 dengan nilai HPS Rp 3,5 triliun yang sudah diikuti 122 peserta.

Ketiga, pembangunan jalan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP): pembangunan jalan sumbu kebangsaan Sisi Barat. Proyek dengan kode tender 80780064 ini memiliki nilai HPS Rp 709,9 miliar, dan sudah diikuti 73 peserta.

Keempat, pembangunan rumah tapak jabatan menteri di KIPP IKN. Proyek tersebut memiliki kode tender 80760064 dan memiliki nilai HPS Rp 509,1 miliar. Tercatat sudah ada 115 peserta yang ikut tender.

Kelima, manajemen konstruksi IPAL & jaringan perpipaan dengan kode tender 80810064 yang memiliki nilai HPS Rp 42,2 miliar. Tercatat sudah ada 31 peserta.

Keenam, manajemen konstruksi pembangunan Gedung Sekretariat Presiden dan Bangunan pendukung Kawasan Istana Kepresidenan. Berkode tender 80753064 ini memiliki HPS Rp 26,4 miliar yang sudah diikuti 78 peserta.

Ketujuh, manajemen konstruksi pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu 1 KIPP IKN. Proyek tersebut memiliki kode tender 80822064 yang memiliki nilai HPS Rp 21,4 miliar, dan sudah diikuti 28 peserta.

Meski telah dibuka, Kementerian PUPR belum menerima anggara awal pembangunan. Hal itu dikarenakan masih menunggu proses menyelesaikan penghitungan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di Kementerian Keuangan.

Prediksi Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis Sumadilaga, proses perhitungan DIPA rampung minggu ini. Sehingga, Kementerian PUPR fokus menyelesaikan kontrak, belum sampai ke penentuan groundbreaking.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia bidang PUPR dan Infrastruktur, Insannul Kamil mengatakan, pengusaha sangat antusias ikut membangun IKN Nusantara. Harapannya, tender dilakukan secara fair, dan memprioritaskan perusaahan lokal.

Alasannya, agar cash flow perusahaan berjalan positif di tengah ketidakpastian ekonomi global. Sehingga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, lantaran menggunakan skema padat karya. “Pasti akan mendorong untuk menggerakkan perekonomian nasional,” tutur Insannul.

Sejumlah pengamat mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengatakan, trik dan intrik dimanapun pasti ada. Apalagi melibatkan uang besar. Sehingga yang harus dilakukan adalah mewaspadai duit IKN agar tidak digarong koruptor.

Setidaknya, pemerintah bisa melakukan pencegahan. Yakni dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Kepolisian, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Lembaga Kebijakan Pengembangan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

“Itu mestinya bisa meminimalisir akan adanya trik atau intrik untuk bagi-bagi proyek. Sepanjang itu nanti semua dipenuhi, termasuk LKPP nantinya memberikan asistensi akan terjadi tender yang kompetitif, berkualitas, transparan dan terhindar dari persaingan usaha tidak sehat, monopoli,” terang Boyamin.

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Jakarta, Abdul Fickar Hadjar meminta, semua tender dan pengerjaan proyel IKN dilakukan secara transparan. Dengan begitu, masyarakat bisa mengetahui dan mengontrol setiap saat.

Karena dengan transparansi, akan mempersempit ruang gerak garong duit IKN di setiap proyeknya. Sebab, usaha melakukan korupsi pada setiap proyek itu pasti ada. Namun, keterbukaan sudah mengurangi risiko tersebut, karena masyarakat akan menjadi pengawas.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, akan melakukan pendampingan dan mengawal setiap tahapan proses dalam persiapan dan pembangunan IKN Nusantara. Hal ini untuk memastikan tata kelola IKN nantinya dapat berlangsung dengan baik.

Kejaksaan Agung (Kejagung) juga menggerakan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) untuk melakukan pendampingan dan pengamanan pembangunan IKN Nusantara. [MEN]

]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID