Tragedi Di Rumah Jenderal Polisi Jokowi: Jangan Rusak Kepercayaan Rakyat –

Presiden Jokowi menaruh perhatian serius ke kasus tragedi berdarah polisi tembak polisi di rumah jenderal polisi. Jokowi sampai tiga kali mengomentari kasus ini. Jokowi meminta pengusutan kasus yang menewaskan Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat atau Brigadir J itu, dilakukan transparan. Jokowi juga mengingatkan, jangan sampai kasus ini merusak kepercayaan publik ke Polri yang selama ini sudah baik.

Tragedi berdarah di rumah Kadiv Propam Polri nonaktif Irjen Ferdy Sambo itu telah menyita perhatian publik. Di awal-awal mencuat, kasus ini banyak menyimpan kejanggalan. Banyak pihak, dari mulai menteri, pakar, politisi, praktisi, sampai masyarakat biasa, curiga ada fakta-fakta yang disembunyikan dalam kasus ini.

Kecurigaan itu ditangkap Jokowi. Karena itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini memerintahkan Polri mengusut tuntas kasus itu secara transparan. “Usut tuntas. Buka apa adanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi, transparan, sudah,” tegas Jokowi di sela-sela blusukan di Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur, kemarin.

Jokowi menegaskan, pengusutan kasus yang terbuka dan transparan sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Korps Bhayangkara. “Supaya masyarakat tidak ada keragu-raguan terhadap peristiwa yang ada. Ini yang harus dijaga, kepercayaan publik terhadap Polri harus dijaga,” titahnya.

Bentuk perhatian Jokowi terhadap kasus ini bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, Jokowi juga mengingatkan hal serupa sebanyak dua kali. Pertama, saat berada di Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Subang, Jawa Barat, Selasa (12/7). Saat itu Jokowi meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo  mengusut kasus ini sesuai prosedur hukum. “Proses hukum harus dilakukan,” tekannya.

Kedua, saat Jokowi bertemu dengan pimpinan redaksi media nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/7). “Tuntaskan. Jangan ditutupi, terbuka. Jangan sampai ada keraguan dari masyarakat,” ucap Jokowi.

Diperintah seperti itu, Polri manut. “Tim  bekerja maksimal,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, kemarin.

Kapolri telah membentuk tim khusus yang dipimpin Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono. Kerja tim khusus ini sudah mulai membuahkan hasil. Kemarin, tim khusus mendapatkan rekaman CCTV di dekat rumah Sambo, TKP tewasnya Brigadir J. Sebelumnya, CCTV ini sempat “hilang”, karena diganti dengan yang baru, dua hari setelah kejadian. Pihak Sambo mengaku, CCTV itu rusak.

Lalu, tim juga sudah gelar perkara awal dengan mengundang kuasa hukum keluarga Brigadir J. Tim juga memastikan akan melakukan autopsi ulang mayat Brigadir J. Bahkan, agar pengusutan kasus ini lancar, Kapolri sudah menonaktifkan 3 orang, yaitu Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo, Kepala Biro Pengamanan Internal (Karo Paminal) Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan, dan Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budhi Herdi Susianto.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni memuji langkah Kapolri membuka kasus ini selebar-lebarnya sebagaimana diperintahkan Jokowi. “Niat baik Kapolri ini yang saya apresiasi dengan tinggi,” sanjung Bendahara Umum Partai NasDem ini.

Pihak Kompolnas juga senang dengan kerja tim khusus. Kompolnas menyatakan, temuan rekaman CCTV yang diklaim bisa mengungkap kematian Brigadir J, merupakan kabar baik. Rekaman CCTV ini diharapkan bisa mengungkap konstruksi kasus yang menewaskan Brigadir J.

Komisioner Kompolnas Poengky Indarti meyakini, segala penyelidikan yang didukung scientific crime investigation (SCI) hasilnya pasti akan valid. Karenanya, dia meminta publik bersabar menunggu hasil kerja tim khusus. “Jika pemeriksaan terhadap CCTV tersebut sudah selesai, pasti hasilnya akan disampaikan kepada publik,” yakin Poengky.

Sedangkan Komnas HAM mengklaim telah memperoleh sejumlah informasi saat penyelidikan kasus baku tembak yang menewaskan Brigadir J yang juga ajudan Sambo itu. Contohnya, peretasan ponsel yang dialami keluarga Brigadir J setelah kejadian.

“Ada soal pemblokiran, ada soal peretasan yang itu berbeda problemnya. Terkait peretasan, kami dapatkan informasi yang cukup detail,” terang Komisioner Komnas HAM Choirul Anam, kemarin.

Anam bilang, Komnas HAM sudah memperoleh informasi soal peretasan secara terperinci mengenai kapan, siapa, dan bagaimana peristiwa itu terjadi. “Termasuk apakah ada yang hilang atau tidak. Sepanjang yang kami dapat dengan background orang tua, pasti berhubungan dengan ini,” paparnya.

Terpisah, koordinator kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak menegaskan, sudah sewajarnya Jokowi memberikan perhatian terhadap kasus yang menimpa Brigadir J. Sebab, pertaruhannya bukan cuma institusi Polri, tapi juga pemerintahan Jokowi.

“Kasus ini sudah jadi keprihatinan dan kegelisahan nasional. Maka, wajar Jokowi bertanggung jawab terhadap yang dilakukan anak buahnya,” ucap Kamarudin, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Sebenarnya, lanjut Kamarudin, ada atau tidaknya instruksi dari Jokowi, Polri harus bekerja profesional. “Tapi, karena ini sudah jadi kegelisahan dan keprihatinan nasional, ya wajar Presiden memberikan perhatiannya supaya polisi lebih serius dan tidak lagi merekayasa perkara ini,” pungkas dia.■
]]> , Presiden Jokowi menaruh perhatian serius ke kasus tragedi berdarah polisi tembak polisi di rumah jenderal polisi. Jokowi sampai tiga kali mengomentari kasus ini. Jokowi meminta pengusutan kasus yang menewaskan Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat atau Brigadir J itu, dilakukan transparan. Jokowi juga mengingatkan, jangan sampai kasus ini merusak kepercayaan publik ke Polri yang selama ini sudah baik.

Tragedi berdarah di rumah Kadiv Propam Polri nonaktif Irjen Ferdy Sambo itu telah menyita perhatian publik. Di awal-awal mencuat, kasus ini banyak menyimpan kejanggalan. Banyak pihak, dari mulai menteri, pakar, politisi, praktisi, sampai masyarakat biasa, curiga ada fakta-fakta yang disembunyikan dalam kasus ini.

Kecurigaan itu ditangkap Jokowi. Karena itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini memerintahkan Polri mengusut tuntas kasus itu secara transparan. “Usut tuntas. Buka apa adanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi, transparan, sudah,” tegas Jokowi di sela-sela blusukan di Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur, kemarin.

Jokowi menegaskan, pengusutan kasus yang terbuka dan transparan sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Korps Bhayangkara. “Supaya masyarakat tidak ada keragu-raguan terhadap peristiwa yang ada. Ini yang harus dijaga, kepercayaan publik terhadap Polri harus dijaga,” titahnya.

Bentuk perhatian Jokowi terhadap kasus ini bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, Jokowi juga mengingatkan hal serupa sebanyak dua kali. Pertama, saat berada di Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Subang, Jawa Barat, Selasa (12/7). Saat itu Jokowi meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo  mengusut kasus ini sesuai prosedur hukum. “Proses hukum harus dilakukan,” tekannya.

Kedua, saat Jokowi bertemu dengan pimpinan redaksi media nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/7). “Tuntaskan. Jangan ditutupi, terbuka. Jangan sampai ada keraguan dari masyarakat,” ucap Jokowi.

Diperintah seperti itu, Polri manut. “Tim  bekerja maksimal,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, kemarin.

Kapolri telah membentuk tim khusus yang dipimpin Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono. Kerja tim khusus ini sudah mulai membuahkan hasil. Kemarin, tim khusus mendapatkan rekaman CCTV di dekat rumah Sambo, TKP tewasnya Brigadir J. Sebelumnya, CCTV ini sempat “hilang”, karena diganti dengan yang baru, dua hari setelah kejadian. Pihak Sambo mengaku, CCTV itu rusak.

Lalu, tim juga sudah gelar perkara awal dengan mengundang kuasa hukum keluarga Brigadir J. Tim juga memastikan akan melakukan autopsi ulang mayat Brigadir J. Bahkan, agar pengusutan kasus ini lancar, Kapolri sudah menonaktifkan 3 orang, yaitu Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo, Kepala Biro Pengamanan Internal (Karo Paminal) Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan, dan Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budhi Herdi Susianto.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni memuji langkah Kapolri membuka kasus ini selebar-lebarnya sebagaimana diperintahkan Jokowi. “Niat baik Kapolri ini yang saya apresiasi dengan tinggi,” sanjung Bendahara Umum Partai NasDem ini.

Pihak Kompolnas juga senang dengan kerja tim khusus. Kompolnas menyatakan, temuan rekaman CCTV yang diklaim bisa mengungkap kematian Brigadir J, merupakan kabar baik. Rekaman CCTV ini diharapkan bisa mengungkap konstruksi kasus yang menewaskan Brigadir J.

Komisioner Kompolnas Poengky Indarti meyakini, segala penyelidikan yang didukung scientific crime investigation (SCI) hasilnya pasti akan valid. Karenanya, dia meminta publik bersabar menunggu hasil kerja tim khusus. “Jika pemeriksaan terhadap CCTV tersebut sudah selesai, pasti hasilnya akan disampaikan kepada publik,” yakin Poengky.

Sedangkan Komnas HAM mengklaim telah memperoleh sejumlah informasi saat penyelidikan kasus baku tembak yang menewaskan Brigadir J yang juga ajudan Sambo itu. Contohnya, peretasan ponsel yang dialami keluarga Brigadir J setelah kejadian.

“Ada soal pemblokiran, ada soal peretasan yang itu berbeda problemnya. Terkait peretasan, kami dapatkan informasi yang cukup detail,” terang Komisioner Komnas HAM Choirul Anam, kemarin.

Anam bilang, Komnas HAM sudah memperoleh informasi soal peretasan secara terperinci mengenai kapan, siapa, dan bagaimana peristiwa itu terjadi. “Termasuk apakah ada yang hilang atau tidak. Sepanjang yang kami dapat dengan background orang tua, pasti berhubungan dengan ini,” paparnya.

Terpisah, koordinator kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak menegaskan, sudah sewajarnya Jokowi memberikan perhatian terhadap kasus yang menimpa Brigadir J. Sebab, pertaruhannya bukan cuma institusi Polri, tapi juga pemerintahan Jokowi.

“Kasus ini sudah jadi keprihatinan dan kegelisahan nasional. Maka, wajar Jokowi bertanggung jawab terhadap yang dilakukan anak buahnya,” ucap Kamarudin, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Sebenarnya, lanjut Kamarudin, ada atau tidaknya instruksi dari Jokowi, Polri harus bekerja profesional. “Tapi, karena ini sudah jadi kegelisahan dan keprihatinan nasional, ya wajar Presiden memberikan perhatiannya supaya polisi lebih serius dan tidak lagi merekayasa perkara ini,” pungkas dia.■

]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID